Malut Line

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

LABUHA, MALUTLINE – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Dinas Kesehatan terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Salah satu bentuk kepedulian tersebut diwujudkan melalui kegiatan bakti sosial sunatan massal gratis dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 tahun 2026.

Kegiatan yang mengusung tema “Sehat untuk Semua” ini diselenggarakan melalui kolaborasi Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan bersama Pramuka Bakti Husada.

Sunatan massal gratis tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 12 November 2026, pukul 10.00 WIT, bertempat di Aula Kantor Bupati Halmahera Selatan, Labuha.

Pendaftaran peserta telah dibuka sejak 3 November dan akan berlangsung hingga 10 November 2026. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi keluarga, khususnya masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tanpa harus terbebani biaya.

Menariknya, panitia juga menyiapkan bingkisan khusus bagi 25 pendaftar pertama sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, Dr. Abdillah Kamarullah, S.E., M.M., menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia mengapresiasi inisiatif Dinas Kesehatan bersama Pramuka Bakti Husada yang telah menghadirkan program pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat.

Menurutnya, kesehatan merupakan kebutuhan dasar sekaligus hak setiap warga negara yang harus dipenuhi tanpa membedakan latar belakang sosial maupun kondisi ekonomi.

“Kegiatan sunatan massal gratis ini bukan sekadar acara seremonial dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional. Lebih dari itu, ini adalah bukti nyata kehadiran pemerintah daerah di tengah masyarakat. Tema yang kita usung, ‘Sehat untuk Semua’, bermakna bahwa layanan kesehatan yang baik dan terjangkau harus bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama keluarga yang kurang mampu,” ungkap Abdillah.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelayanan dan perawatan kesehatan sejak dini.

“Kami ingin tidak ada lagi masyarakat yang menunda pengobatan atau perawatan kesehatan karena keterbatasan biaya. Melalui kolaborasi antara Dinas Kesehatan, jajaran puskesmas, dan Pramuka Bakti Husada, kita wujudkan bersama masyarakat Halmahera Selatan yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih sejahtera,” tambahnya.

Pelaksanaan kegiatan ini juga mendapat dukungan dari Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan beserta jajaran pemerintah daerah. Dukungan tersebut diharapkan semakin memperkuat upaya pemerataan pelayanan kesehatan hingga ke seluruh lapisan masyarakat.

Dinas Kesehatan mengimbau para orang tua yang ingin mengikutsertakan anaknya agar segera melakukan pendaftaran sebelum batas waktu yang telah ditentukan.

Adapun pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui kontak berikut:

1. Kepala Puskesmas Gandasuli: 0852-1338-5582.
2. Kepala Puskesmas Labuha: 0822-6053-6800.
3. Dinkes Syarif Abdullah: 0822-1783-4191.

Melalui momentum HKN ke-62 ini, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan berharap semangat pelayanan kesehatan yang inklusif dan merata terus diperkuat. Sebab, pembangunan daerah tidak hanya diukur dari kemajuan infrastruktur, tetapi juga dari terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, mudah dijangkau, dan berkualitas. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, MALUTLINE – Masa jabatan Kapolres Halmahera Selatan (Halsel), AKBP Hendra Gunawan, mulai menjadi sorotan publik. Pasalnya, di tengah beberapa kali pergantian pucuk pimpinan Polda Maluku Utara, posisi Kapolres Halsel hingga kini masih dipercayakan kepada pejabat yang sama.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai pola rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), khususnya terkait kepemimpinan di wilayah hukum Polres Halmahera Selatan.

Sejumlah kalangan menilai, masa jabatan seorang pejabat kepolisian yang relatif panjang perlu diikuti dengan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja, capaian penegakan hukum, serta efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Sorotan juga mengarah pada penanganan sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Halmahera Selatan. Publik mempertanyakan sejauh mana perkembangan penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi yang menjadi perhatian masyarakat, termasuk kepastian penyelesaian kasus-kasus yang selama ini dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur komitmen aparat penegak hukum terhadap pemberantasan korupsi dan penyelamatan keuangan negara.

Karena itu, masyarakat membutuhkan keterbukaan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara, kendala penyidikan, serta langkah konkret yang dilakukan Polres Halsel dalam menindaklanjuti berbagai laporan maupun informasi dugaan tindak pidana korupsi.

Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai mekanisme evaluasi dan rotasi jabatan Kapolres Halsel. Sebab, pergantian Kapolda Maluku Utara yang telah berlangsung beberapa kali belum diikuti perubahan pada posisi Kapolres Halmahera Selatan.

AKBP Hendra Gunawan diketahui menjabat sebagai Kapolres Halsel berdasarkan penugasan pada masa kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Namun, penempatan maupun keberlanjutan masa jabatan seorang perwira Polri tetap menjadi kewenangan institusi berdasarkan kebutuhan organisasi dan hasil evaluasi internal.

Publik berharap Polda Maluku Utara maupun Mabes Polri dapat memberikan penjelasan mengenai evaluasi kinerja dan pertimbangan organisasi terkait keberlanjutan kepemimpinan di Polres Halmahera Selatan.

Pergantian jabatan bukan semata-mata persoalan lamanya seseorang menduduki posisi tertentu, melainkan bagian dari penyegaran organisasi, peningkatan profesionalisme, serta upaya memastikan pelayanan dan penegakan hukum berjalan secara maksimal.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari AKBP Hendra Gunawan maupun Polda Maluku Utara terkait sorotan terhadap masa jabatan dan evaluasi kinerja penanganan perkara korupsi di wilayah hukum Polres Halmahera Selatan. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

LABUHA, MALUTLINE – Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan menggelar kegiatan Sosialisasi Anti-Korupsi sebagai upaya memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kegiatan tersebut melibatkan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala desa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta insan pers.

Dalam kegiatan tersebut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara turut menghadirkan auditor muda, Ricki Caesar Putra, dari bidang Koordinator Pengawasan Investigasi, sebagai pemateri yang menyampaikan materi terkait pencegahan korupsi dan pengawasan investigasi.

Dalam penyampaian materinya, Ricki Caesar Putra menjelaskan bahwa upaya pencegahan korupsi harus dimulai dari kesadaran setiap penyelenggara pemerintahan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menekankan bahwa pengelolaan keuangan negara dan daerah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan.

Menurutnya, salah satu langkah penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi adalah memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kualitas pengawasan, serta memastikan setiap penggunaan anggaran memiliki dasar hukum dan bukti pertanggungjawaban yang jelas.

Ricki juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya membedakan kesalahan administrasi, penyimpangan dalam pengelolaan keuangan, dan perbuatan yang berpotensi mengandung unsur tindak pidana korupsi. Dengan demikian, setiap persoalan harus ditelaah berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Ia turut menyoroti pentingnya peran pengawasan investigasi dalam mengidentifikasi indikasi penyimpangan serta menelusuri dugaan penyalahgunaan anggaran agar dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang tepat.

Penyampaian materi tersebut diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh peserta, khususnya pimpinan OPD, camat, dan kepala desa, agar tidak menganggap pengawasan sebagai formalitas, melainkan bagian penting dari tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan, Ilham Abubakar, S.H., menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran, pencegahan penyalahgunaan kewenangan, serta menghindari benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap temuan hasil pemeriksaan harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan batas waktu yang telah ditentukan. Terkait tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, terdapat kewajiban penyelesaian paling lambat 60 hari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan sosialisasi ini menjadi momentum penting untuk membangun kesadaran bersama bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum maupun Inspektorat, tetapi juga seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan berharap tercipta komitmen nyata dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan bebas dari praktik korupsi.

Pencegahan korupsi diharapkan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi semata, tetapi diwujudkan melalui kepatuhan terhadap aturan, keterbukaan pengelolaan anggaran, serta pengawasan berkelanjutan demi kepentingan masyarakat Halmahera Selatan. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

LABUHA, MALUTLINE – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Inspektorat Daerah menggelar kegiatan Sosialisasi Anti-Korupsi dalam rangka memperingati Hari Anti-Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna, Aula Kantor Bupati Halmahera Selatan, dengan melibatkan unsur pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, kepala desa, LSM, insan pers, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat pemahaman, meningkatkan kesadaran, serta membangun komitmen bersama dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintahan, baik pada tingkat kabupaten maupun pemerintahan desa.

Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan, Ilham Abubakar, S.H., dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut memiliki arti penting dalam memperkuat integritas aparatur pemerintah. Namun, ia menyayangkan masih banyak pimpinan OPD yang tidak menghadiri kegiatan tersebut secara langsung dan hanya mengutus perwakilan.

Menurut Ilham, persoalan pencegahan korupsi merupakan hal serius yang membutuhkan perhatian dan keterlibatan langsung seluruh pimpinan perangkat daerah. Sebab, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara dan daerah saat ini menjadi perhatian secara nasional, termasuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Aparat Penegak Hukum (APH).

Ia menegaskan bahwa pemahaman mengenai tindak pidana korupsi harus terus ditingkatkan, terutama terhadap berbagai bentuk penyimpangan yang selama ini terkadang dianggap sebagai sesuatu yang biasa dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Ilham juga mengingatkan bahwa praktik korupsi tidak hanya berkaitan dengan penyalahgunaan uang negara, tetapi dapat berawal dari penyimpangan kewenangan, benturan kepentingan, serta tindakan lain yang menguntungkan diri sendiri maupun kelompok tertentu.

Karena itu, kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi dinilai sangat penting agar setiap aparatur pemerintah memahami batas kewenangan, tanggung jawab, serta konsekuensi hukum dari setiap keputusan dan penggunaan anggaran.

Lebih lanjut, Ilham menjelaskan bahwa dalam mekanisme tindak lanjut hasil pemeriksaan, terdapat ketentuan mengenai batas waktu penyelesaian rekomendasi dan pengembalian kerugian keuangan negara atau daerah selama 60 hari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila dalam batas waktu tersebut kewajiban tindak lanjut tidak diselesaikan, maka persoalan tersebut dapat diteruskan kepada Aparat Penegak Hukum sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), termasuk Inspektorat Daerah, akan tetap menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Persoalan pencegahan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab Inspektorat, melainkan tanggung jawab bersama. Karena itu, melalui kegiatan ini kita berharap seluruh pihak memiliki pemahaman dan komitmen yang sama untuk mencegah terjadinya praktik korupsi,” demikian substansi penegasan Ilham dalam sambutannya.

Sementara itu, sambutan Bupati Halmahera Selatan yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Hi. Bustamin Soleman, menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan serius yang dapat merugikan keuangan negara sekaligus menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Ia menyampaikan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus dimulai dari diri sendiri, terutama melalui pembentukan karakter, integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah jabatan.

Menurutnya, jabatan dalam pemerintahan merupakan amanah yang harus dijalankan untuk kepentingan masyarakat, bukan dimanfaatkan sebagai sarana memperkaya diri sendiri, keluarga, maupun kelompok tertentu.

Bustamin juga menilai kegiatan sosialisasi anti-korupsi tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Ia menekankan bahwa pencegahan korupsi harus diwujudkan melalui pengawasan pengelolaan anggaran sesuai ketentuan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara profesional dan transparan.

Selain itu, seluruh aparatur pemerintah diminta memahami bahwa gratifikasi, penyalahgunaan kewenangan, serta berbagai bentuk perbuatan yang mengarah pada tindak pidana korupsi tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun.

Setiap pejabat dan aparatur pemerintah harus mampu menggunakan kewenangan secara bertanggung jawab, menghindari benturan kepentingan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Koordinator Bidang Investigasi Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Kehadiran BPKP diharapkan dapat memperkuat pemahaman peserta mengenai sistem pengawasan, pencegahan penyimpangan, serta pentingnya pengelolaan keuangan negara dan daerah yang sesuai dengan ketentuan.

Melalui kegiatan Sosialisasi Anti-Korupsi dalam rangka Hari Anti-Korupsi Sedunia 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan diharapkan tidak hanya membangun kesadaran aparatur melalui kegiatan seremonial, tetapi juga memperkuat langkah konkret dalam pengawasan dan pencegahan penyimpangan anggaran.

Keterlibatan OPD, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, LSM, dan insan pers juga menjadi bagian penting dalam membangun budaya antikorupsi serta mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Pencegahan korupsi bukan sekadar slogan, melainkan komitmen yang harus dibuktikan melalui integritas, transparansi, pengawasan, dan keberanian mempertanggungjawabkan setiap penggunaan uang rakyat. (Bur)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

LABUHA, MALUTLINE – Pelaksanaan Sosialisasi Anti-Korupsi dalam rangka memperingati Hari Anti-Korupsi Sedunia (Hakordia) 2026 di Kabupaten Halmahera Selatan menjadi perhatian setelah Kepala Inspektorat Halsel, Ilham Abubakar, S.H., menyoroti minimnya kehadiran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Inspektorat Daerah tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna, Aula Kantor Bupati Halmahera Selatan, dengan melibatkan unsur OPD, pemerintah kecamatan, kepala desa, LSM, insan pers, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan pantauan dalam kegiatan tersebut, hanya tujuh pimpinan SKPD yang tercatat hadir secara langsung. Mereka masing-masing Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kader Noh; Kepala Dinas Perhubungan, Ramli Manui; Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Syamsu Abubakar; dan Kepala Dinas Pariwisata, Ali Dano Hasan.

Selanjutnya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Rustam Salmon; Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), Muhammad Imron; serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Halifat Wahid, kadis perkim Ikbal Hi Mustafa

Sementara itu, sejumlah pimpinan OPD lainnya tidak menghadiri kegiatan secara langsung dan hanya diwakili oleh sekretaris maupun kepala bidang dari masing-masing perangkat daerah.

Kondisi tersebut turut menjadi sorotan Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan, Ilham Abubakar, dalam sambutannya. Ia menyayangkan sejumlah pimpinan OPD yang telah menerima undangan resmi, tetapi tidak hadir secara langsung dalam kegiatan yang dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran aparatur terhadap bahaya korupsi.

Menurut Ilham, persoalan pencegahan korupsi membutuhkan perhatian serius seluruh pimpinan perangkat daerah. Sebab, pengawasan pengelolaan keuangan negara dan daerah saat ini menjadi perhatian nasional, termasuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Aparat Penegak Hukum (APH).

Ia juga mengingatkan bahwa penyimpangan yang dianggap sebagai kebiasaan dalam pelaksanaan pemerintahan dapat menjadi persoalan serius apabila mengandung unsur penyalahgunaan kewenangan, benturan kepentingan, maupun tindakan yang menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu.

Ilham turut menjelaskan mekanisme tindak lanjut hasil pemeriksaan, termasuk ketentuan batas waktu 60 hari untuk penyelesaian rekomendasi dan pengembalian kerugian keuangan negara atau daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, sambutan Bupati Halmahera Selatan yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Hi. Bustamin Soleman, menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, bukan dimanfaatkan untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, maupun kelompok tertentu.

Bustamin juga menekankan pentingnya pengawasan penggunaan anggaran, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara profesional dan transparan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Koordinator Bidang Investigasi Pengawasan BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

Minimnya kehadiran pimpinan OPD secara langsung dalam kegiatan sosialisasi ini menjadi catatan penting bahwa upaya pencegahan korupsi membutuhkan keseriusan dan keterlibatan seluruh pejabat, terutama mereka yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran daerah.

Pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui imbauan dan kegiatan sosialisasi. Komitmen antikorupsi harus dibuktikan melalui kehadiran, kepatuhan terhadap aturan, transparansi, serta tanggung jawab dalam mengelola uang rakyat. (Red)