Malut Line

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, Malutline — Dugaan ketidakberesan pengelolaan keuangan dan aset Desa Wayaloar, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, menuai sorotan. Mulai dari pembayaran gaji perangkat desa, bantuan perusahaan senilai Rp40 juta, bantuan BBM solar hingga pemanfaatan kendaraan operasional desa dipertanyakan.

Ketua RT Dusun III, Yonatan Kapoti, mendesak Bupati Halmahera Selatan segera menginstruksikan Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan pemerintahan Desa Wayaloar di bawah kepemimpinan Pj. Kepala Desa Steri Odu.

Menurut Yonatan, salah satu persoalan yang perlu diperiksa adalah pembayaran gaji kepala dusun. Berdasarkan SK yang disebutnya, gaji kepala dusun sebesar Rp500 ribu per bulan. Namun, pembayaran secara triwulan diduga tidak sesuai dengan jumlah yang semestinya diterima.

Ia menyebut pembayaran pertama hanya Rp500 ribu, sedangkan pembayaran berikutnya sekitar Rp1 juta untuk tiga bulan. Selisih pembayaran tersebut diduga berkaitan dengan pemotongan biaya operasional dan rencana penyetoran sebagian dana kepada Koperasi Merah Putih.

Selain itu, Yonatan mempertanyakan pengelolaan bantuan kesejahteraan masyarakat dari PT Telaga Bakti yang disebut mencapai Rp40 juta setiap tahun. Ia meminta pemerintah daerah menelusuri penerimaan, penggunaan serta laporan pertanggungjawaban dana tersebut.

Persoalan lain yang turut disoroti adalah bantuan tiga drum BBM solar untuk operasional kantor desa. Yonatan mengaku menerima informasi bahwa sebagian BBM tersebut diduga diperjualbelikan dan tidak seluruhnya digunakan untuk kebutuhan operasional kantor.

Tak hanya itu, kendaraan Viar yang merupakan aset desa juga diduga dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk mengangkut kelapa dan disewakan. Yonatan mempertanyakan mekanisme pemanfaatan kendaraan tersebut serta kejelasan penerimaan dari hasil penyewaannya.

“Kalau memang ada pemotongan gaji, bantuan perusahaan maupun hasil penyewaan aset desa, semuanya harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami meminta Inspektorat segera turun melakukan pemeriksaan,” tegas Yonatan.

Ia menilai pemeriksaan tidak cukup hanya dilakukan berdasarkan laporan administrasi, tetapi harus disertai pengecekan langsung di lapangan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen dan kondisi sebenarnya.

Yonatan berharap Bupati Halmahera Selatan segera mengevaluasi tata kelola pemerintahan Desa Wayaloar guna memastikan seluruh dana bantuan dan aset desa benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Sementara itu, seluruh persoalan yang disampaikan Yonatan masih berupa dugaan dan memerlukan verifikasi lebih lanjut. Pj. Kepala Desa Wayaloar, Steri Odu, serta pihak terkait perlu diberikan kesempatan menyampaikan klarifikasi agar persoalan tersebut dapat diketahui secara berimbang.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau hasil pemeriksaan resmi dari Inspektorat maupun DPMD Kabupaten Halmahera Selatan terkait dugaan tersebut. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, MALUTLINE — Pengelolaan Dana Desa Tabalema, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, tahun anggaran 2026 kembali menjadi perhatian. Kali ini, muncul dugaan proses pencairan anggaran dilakukan tanpa melibatkan Bendahara Desa, Fadli Jen.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, Pejabat Kepala Desa Tabalema, Rahmat Hadi, diduga melakukan proses pencairan Dana Desa tanpa melibatkan bendahara. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan terkait mekanisme administrasi, kewenangan pengelolaan keuangan desa, hingga pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran.

Berdasarkan data penyaluran, Desa Tabalema memperoleh Dana Desa sebesar Rp437.864.000 pada 2026. Anggaran tersebut tercatat telah disalurkan dalam dua tahap, yakni Rp175.145.600 atau 40 persen dan Rp262.718.400 atau 60 persen.

Sejumlah pos anggaran juga menjadi perhatian. Di antaranya penyelenggaraan posyandu sebesar Rp64 juta, PAUD/pendidikan nonformal Rp15 juta, ketahanan pangan Rp25 juta, festival kesenian, adat dan keagamaan Rp19 juta, keadaan mendesak Rp30 juta, operasional pemerintah desa Rp15 juta, pos keamanan Rp4,5 juta, serta pembinaan LKMD/LPM/LPMD sebesar Rp1,75 juta.

Sejumlah kegiatan tersebut sebelumnya dipertanyakan karena terdapat informasi yang menyebut realisasinya diduga tidak sesuai dengan yang tercantum dalam anggaran. Namun, dugaan kegiatan fiktif maupun dugaan pencairan tanpa melibatkan bendahara belum dapat dinyatakan sebagai fakta sebelum dilakukan pemeriksaan dan verifikasi.

Karena itu, Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan diminta turun melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan Dana Desa Tabalema, mulai dari dokumen pencairan, rekening kas desa, laporan pertanggungjawaban hingga realisasi kegiatan di lapangan.

Pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan setiap rupiah Dana Desa digunakan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku, terlebih Tabalema tercatat sebagai desa berstatus tertinggal.

Pj Kepala Desa Tabalema Rahmat Hadi maupun Bendahara Desa Fadli Jen diharapkan memberikan klarifikasi terkait dugaan tersebut agar informasi yang berkembang di masyarakat dapat memperoleh penjelasan yang jelas.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada hasil pemeriksaan resmi yang menyatakan telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa Tabalema. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, MALUTLINE — Pengelolaan Dana Desa Tabalema, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, tahun anggaran 2026 menjadi sorotan. Sejumlah kegiatan diduga tidak terealisasi sebagaimana mestinya. Pejabat Kepala Desa (Pj Kades) Rahmat Samad pun diminta membuka laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Berdasarkan data penyaluran, Desa Tabalema yang berstatus desa tertinggal menerima Dana Desa sebesar Rp437.864.000. Anggaran tersebut tercatat telah disalurkan 100 persen melalui dua tahap.

Sejumlah alokasi anggaran yang dipertanyakan meliputi kegiatan posyandu sebesar Rp64 juta, PAUD Rp15 juta, ketahanan pangan Rp25 juta, festival kesenian dan keagamaan Rp19 juta, serta penanganan keadaan mendesak Rp30 juta.

Besarnya anggaran tersebut memunculkan pertanyaan mengenai realisasi kegiatan, transparansi pengelolaan keuangan, dan manfaat yang diterima masyarakat.

Inspektorat Halmahera Selatan didorong segera melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan Dana Desa Tabalema, terutama kegiatan yang diduga tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban.

Pemeriksaan dinilai penting untuk memastikan apakah seluruh kegiatan benar-benar dilaksanakan atau terdapat indikasi penyimpangan anggaran yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Rahmat Samad selaku Pj Kepala Desa Tabalema juga diminta memberikan penjelasan terbuka mengenai penggunaan anggaran tersebut.

Meski demikian, dugaan kegiatan fiktif masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen dan verifikasi lapangan. Hingga berita ini disusun, belum diperoleh klarifikasi dari Rahmat Samad maupun hasil audit resmi terkait dugaan tersebut. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, MALUTLINE – Aktivitas antrean kendaraan yang diduga melakukan pengisian bahan bakar minyak (BBM) secara berulang di SPBU Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dikeluhkan oleh sejumlah pedagang di sekitar lokasi. Pasalnya, antrean tersebut disebut kerap menghalangi akses masuk menuju kios dan tempat usaha warga.

Berdasarkan keluhan yang disampaikan pedagang, kondisi tersebut telah berlangsung hampir satu bulan. Antrean kendaraan yang terjadi sejak pagi hingga sore hari dinilai mengganggu aktivitas perdagangan karena menyulitkan masyarakat yang hendak berbelanja.

Salah seorang pedagang berharap para pengendara yang mengantre BBM dapat lebih memperhatikan akses keluar masuk kios agar aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar SPBU tetap berjalan sebagaimana mestinya.

“Kami memahami bahwa setiap orang memiliki kebutuhan untuk mencari nafkah demi anak, istri, dan keluarga. Namun, kami juga menyewa tempat usaha untuk mencari penghasilan. Karena itu, kami berharap akses menuju kios tidak terhalang oleh kendaraan yang mengantre BBM,” ungkapnya.

Menurut pedagang tersebut, upaya untuk menyampaikan teguran secara langsung pernah dilakukan. Namun, teguran itu disebut justru menimbulkan perselisihan dengan sejumlah pengendara yang sedang mengantre.

“Kami hanya meminta agar kendaraan tidak menutup jalan masuk kios sehingga masyarakat tetap bisa berbelanja. Kami tidak bermaksud menghalangi siapa pun mencari rezeki. Kami hanya berharap ada sikap saling menghargai dan pengertian,” ujarnya.

Para pedagang berharap pengendara yang mengantre BBM dapat memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat yang hendak memasuki kios maupun tempat usaha lainnya.

Selain itu, pengelola SPBU Labuha diharapkan turut memperhatikan pengaturan antrean kendaraan agar tidak mengganggu aktivitas perdagangan dan akses masyarakat di sekitar lokasi.

“Kita semua sama-sama mencari nafkah untuk keluarga. Mari saling menghargai dan menjaga ketertiban agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki,” harapnya.

Hingga berita ini disusun, keluhan tersebut merupakan keterangan dari pihak pedagang. Tanggapan pengelola SPBU Labuha maupun pengendara yang disebut dalam keluhan tersebut belum diperoleh. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

Halteng, Malutline – Proses penanganan perkara konflik di wilayah Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, terus berjalan dengan mengedepankan langkah hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Setelah sebelumnya lima tersangka diamankan pada Kamis (24/9/2026), pada hari ini Senin (28/9/2026) dua orang tersangka dengan inisial RT dan JS kembali menunjukkan itikad baik dengan menyerahkan diri secara sukarela kepada Polres Halmahera Tengah untuk menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kapolda Maluku Utara melalui Kabidhumas Kombes Pol. Hadi Poerwanto, S.I.K., CPHR, CBA. menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada kedua tersangka serta pihak-pihak yang telah membantu sehingga proses penyerahan diri tersebut dapat berlangsung dengan aman dan kondusif.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kesadaran untuk menyerahkan diri dan mengikuti proses hukum. Ini merupakan langkah yang baik dan kami berharap dapat menjadi bagian dari upaya bersama menjaga situasi tetap aman dan kondusif,” ujar Kabidhumas.

Penyerahan diri dua tersangka tersebut, dari total delapan tersangka yang telah diidentifikasi, sebanyak tujuh tersangka saat ini telah berada dalam penanganan aparat Kepolisian.

Sementara satu tersangka lainnya dengan inisial FOM masih dalam pencarian pihak Kepolisian.

Polda Maluku Utara menghargai setiap langkah dan itikad baik para pihak untuk menyelesaikan persoalan melalui mekanisme hukum. Kepolisian juga memastikan proses penanganan perkara akan dilakukan secara profesional, proporsional dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Polda Maluku Utara kembali mengajak seluruh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat serta seluruh pihak terkait untuk bersama-sama menjaga suasana tetap tenang dan kondusif.

“Mari kita sama-sama menjaga kedamaian. Jangan mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar dan jangan melakukan tindakan yang dapat memperkeruh suasana. Percayakan prosesnya kepada kepolisian dan mari kita bersama menjaga keamanan masyarakat,” pungkasnya.(Muksin/red)