Malut Line

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALMAHERA SELATAN, Malutline.com – Ketua DPC Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Halmahera Selatan sekaligus anggota Komite Pemuda Penyelamat Rakyat (KP2R) Halmahera Selatan, Harmain Rusli, S.H., mendesak Polres Halmahera Selatan segera menindaklanjuti laporan terkait dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Manatahan, Kecamatan Obi Barat.

Harmain meminta aparat penegak hukum memproses laporan dan bukti yang telah diserahkan KP2R secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Polisi jangan meletakkan laporan kami di bawah meja, tetapi segera tindaklanjuti. Kami sudah menyerahkan bukti yang cukup. Jangan sampai aspirasi dan laporan masyarakat hanya menjadi arsip yang tertutup di laci,” tegas Harmain, Senin (5/10/2026).

Sebelumnya, pada Selasa (29/9/2026), KP2R menyampaikan informasi terkait dugaan aktivitas pengolahan emas menggunakan mesin tong dan tromol di Desa Manatahan. Penyampaian tersebut dilakukan bersamaan dengan aksi damai di depan Mapolres Halmahera Selatan.

Menurut Harmain, penanganan perkara tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kesan adanya standar ganda maupun tebang pilih dalam proses penegakan hukum.

Ia juga menyoroti perkara dua tersangka yang sebelumnya telah diproses hukum dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Labuha.

“Secara logika, kegiatan sebesar itu mustahil dilakukan hanya oleh dua orang saja. Ini sangat janggal. Masih banyak pihak lain yang diduga terlibat namun belum dipanggil atau diperiksa oleh aparat,” ujarnya.

Harmain menegaskan, apabila dalam penyelidikan ditemukan bukti keterlibatan pihak lain, maka pihak tersebut harus diproses sesuai hukum dan tidak berhenti pada pelaku lapangan.

Dalam aduan KP2R, sejumlah nama disebut dan diminta untuk dipanggil serta diperiksa, di antaranya Kepala Desa Manatahan Mardan La Munja, Hi La Said, Sukri, serta seseorang yang disebut sebagai Bos Oni yang diduga berkaitan dengan pembiayaan atau penampungan hasil aktivitas tersebut.

Namun, seluruh tudingan tersebut masih berupa dugaan dan memerlukan pembuktian melalui proses penyelidikan dan penyidikan aparat penegak hukum.

Harmain mengatakan, langkah KP2R menyampaikan laporan dan bukti merupakan bentuk kontrol sosial sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

“Kami bergerak dengan cara konstitusional, melalui aksi damai dan penyerahan data. Ini adalah bentuk kontrol sosial. Jika laporan ini didiamkan, maka kepercayaan publik terhadap penegakan hukum akan semakin menurun,” katanya.

Ia juga meminta Kapolres Halmahera Selatan dan Kasat Reskrim memberikan perhatian serius terhadap laporan tersebut serta memastikan perkembangan penanganannya dapat diketahui pelapor.

Harmain menyebut sejumlah ketentuan hukum yang menurutnya relevan untuk menjadi dasar dalam penanganan dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin dan dugaan tindak pidana lingkungan.

Ia merujuk antara lain pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, termasuk ketentuan mengenai kegiatan pertambangan tanpa izin serta pihak yang menampung, mengolah, mengangkut, atau menjual hasil pertambangan tanpa izin.

Selain itu, Harmain menyinggung Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup apabila dalam proses penegakan hukum ditemukan adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan.

“Dasar hukum sudah sangat jelas. Kini tinggal bagaimana pihak Polres Halmahera Selatan menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional dan transparan,” tegasnya.

KP2R, lanjut Harmain, akan terus mengawal perkembangan laporan tersebut. Mereka juga meminta adanya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) sebagai bentuk keterbukaan kepada pelapor mengenai perkembangan penanganan perkara.

Jika dalam waktu dekat tidak ada kejelasan mengenai tindak lanjut laporan, KP2R mengancam akan kembali menggela(red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, Malutline — Menghadapi kondisi musim kemarau yang berpotensi berdampak terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Selatan mengambil langkah cepat dengan mengaktifkan sumber air baku Ake Noho untuk membantu memperkuat pelayanan air bersih di wilayah Saketa.

Pengoperasian sumber Ake Noho tersebut menjadi salah satu upaya PDAM dalam mengantisipasi meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap air bersih, terutama ketika kondisi cuaca kering menyebabkan ketersediaan sumber air semakin terbatas.

Sumber air baku Ake Noho akan dioperasikan menggunakan satu unit pompa berkapasitas 11 KW dengan kemampuan produksi sekitar 7 liter per detik. Pemasangan pompa di lokasi tersebut saat ini telah selesai dikerjakan dan siap dioperasikan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Direktur PDAM Kabupaten Halmahera Selatan, Soleman Bobote, mengatakan pihaknya masih menunggu proses pemasangan jaringan listrik dan meteran oleh PLN. Sembari menunggu pekerjaan tersebut rampung, PDAM akan menggunakan genset sebagai sumber tenaga untuk mengoperasikan pompa.

“Pekerjaan pemasangan pompa sudah selesai. Dari pihak PLN juga sementara melakukan pemasangan jaringan listrik dan meterannya. Sambil menunggu proses tersebut selesai, kami akan mengoperasikan pompa menggunakan genset dengan BBM,” ujar Soleman saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (4/10/2026).

Menurut Soleman, penggunaan genset memang akan membuat biaya operasional menjadi lebih tinggi dibandingkan jika pompa menggunakan jaringan listrik PLN. Namun, kondisi tersebut dinilai sebagai langkah yang harus ditempuh demi menjaga pelayanan air bersih kepada masyarakat, khususnya dalam situasi yang membutuhkan penanganan segera.

“Pola operasi seperti ini membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Tetapi untuk pelayanan, apalagi dalam kondisi emergensi, pola seperti ini tidak bisa dihindari,” jelasnya.

Ia menegaskan, PDAM tidak ingin persoalan keterbatasan sumber air maupun kendala teknis menjadi alasan terhentinya pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, berbagai alternatif sumber air terus diupayakan untuk membantu menjaga ketersediaan pasokan, terutama pada saat musim kemarau.

Pengaktifan sumber Ake Noho diharapkan dapat memberikan tambahan pasokan air ke wilayah pelayanan Saketa sehingga dapat meringankan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan air bersih.

Meski demikian, Soleman mengakui bahwa kapasitas produksi dari sumber Ake Noho sebesar 7 liter per detik belum sepenuhnya mampu memenuhi total kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah Saketa.

“Kami berharap dengan beroperasinya sumber Ake Noho ini bisa membantu pelayanan air bersih di wilayah Saketa. Walaupun dari jumlah kapasitas yang terpasang secara keseluruhan belum mencukupi kapasitas yang dibutuhkan saat ini,” katanya.

Kondisi tersebut, lanjutnya, menjadi perhatian PDAM untuk terus melakukan optimalisasi terhadap sumber-sumber air yang ada, sekaligus mencari solusi jangka panjang agar kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi secara lebih maksimal.

Terlebih pada musim kemarau, kebutuhan terhadap air bersih cenderung meningkat. Kondisi cuaca yang kering juga dapat memberikan tekanan terhadap sumber-sumber air yang selama ini menjadi tumpuan pelayanan masyarakat.

Dengan beroperasinya sumber Ake Noho, PDAM berharap pelayanan air bersih di Saketa dapat tetap berjalan meskipun dengan berbagai keterbatasan. Penggunaan genset untuk sementara waktu juga menjadi solusi transisi sampai jaringan listrik PLN di lokasi tersebut selesai dipasang dan dapat digunakan secara normal.

PDAM Halsel, kata Soleman, akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia.

“Kami akan berusaha semaksimal mungkin agar pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap berjalan, khususnya dalam menghadapi kondisi seperti sekarang,” pungkasnya. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, Malutline -Pemeriksaan terhadap saksi berinsial FH (15) tahun, warga Desa Orimakurunga, Kecamatan Kayoa Selatan, oleh penyidik Polres Halsel pada Jumat (2/10), pukul 8.00 WIT, di Desa Orimakurunga disesalkan pihak keluarga.

Magfira Amir, keluarga saksi mengungkapkan, prosedur pemeriksaan terhadap saksi FH yang juga siswa kelas 2 SMA 24 Halsel patut dipersoalkan karena berlangsung di rumah kepala desa. Bahkan, saksi diperiksa saat berlangsung proses belajar mengajar di sekolah merupakan tindakan diluar prosedur.

Lantaran pemeriksaan sejak 08.00 hingga pukul 15.00 WIT, FH tidak lagi mengikuti proses belajar di sekolah.

Menurut Magfira yang juga pimpinan redaksi PoskoMalut, prosedur penanganan kasus oleh Polres Halsel dan Polsek Kayoa secara sengaja merampas hak saksi sebagai siswa untuk mendapatakan proses belajar mengajar yang layak di sekolah.

Ia pun menyoal kedatangan puluhan personil polisi di Desa Orimakurunga, untuk memeriksa saksi apakah berasal dari Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) atau penyidik biasa.

Dengan begitu, Magfira mendesak Propam Polda Maluku Utara, untuk menyikapi tindakan sejumlah penyidik dalam pemeriksaan tersebut.

Magfira, berjanji pihak keluarga akan mengambil langkah hukum atas prosedur pemeriksaan yang dilakukan penyidik karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor: 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan UU nomor 11 tahun 2012, pasal 23 ayat (2) tentang sistem Peradilan Pinada Anak.

FH sendiri merupakan saksi atas insiden pengeroyokan terhadap salah seorang pemuda Desa Laluin berinisial KA, saat berlangsung pertandingan sepak bola di Desa Sagawele, Kecamatan Kayoa Selatan beberapa waktu lalu.

Korban KA yang saat itu diduga tengah dirasuki minuman keras nekad menyerang sekelompok pemuda Desa Orimakurunga, dengan sebuah kayu balok. Aksi nekad korban justru menjadi petaka. Dia korban secara spontan dikeroyok sekelompok pemuda Orimakurunga hingga tak sadarkan diri.

Kapolsek Kayoa Selatan,!Ipda Sukardi Sain, saat dikonfirmasi via WhatsApp ihwal pemeriksaan saksi FH belum memberikan keterangan. Kasat Reskrim Polres Halsel Iptu Wahyu Hermawan yang juga dikonfirmasi enggan merespon. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, Malutline — Puluhan keluarga korban perkara dugaan percobaan rudapaksa terhadap anak mendatangi Markas Polres Halmahera Selatan, Jumat (2/10/2026) sore. Kedatangan mereka dipicu kekhawatiran setelah beredar informasi mengenai dugaan upaya melarikan diri terlapor saat menjalani pemeriksaan.

Aksi keluarga korban berlangsung sekitar pukul 16.00 WIT. Mereka datang untuk mempertanyakan perkembangan penanganan perkara sekaligus memastikan keberadaan terlapor.

Menanggapi situasi tersebut, Polres Halmahera Selatan melalui Seksi Humas memastikan terlapor telah kembali diamankan setelah diduga berupaya melarikan diri.

Polisi menyebut terlapor kini berada dalam pengawasan petugas dan proses hukum terhadap perkara tersebut tetap berjalan.

Kasus dugaan percobaan rudapaksa terhadap anak berusia 13 tahun itu ditangani Satreskrim Polres Halsel sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Kasi Humas Polres Halsel, IPDA Hermansyah, mengatakan pihaknya memahami keresahan keluarga korban dan masyarakat atas perkembangan perkara tersebut.

«“Kami memahami kekhawatiran keluarga korban dan masyarakat. Kami memastikan bahwa perkara ini tetap menjadi perhatian serius Polres Halmahera Selatan dan ditangani oleh penyidik sesuai prosedur hukum yang berlaku. Terlapor telah diamankan kembali dan proses penanganan perkara tetap berjalan,” ujar Hermansyah.»

Ia meminta keluarga korban dan masyarakat tidak mengambil tindakan yang dapat mengganggu keamanan serta tidak menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya.

Menurutnya, kepolisian tetap berkomitmen menangani perkara secara profesional, objektif, dan akuntabel, dengan memperhatikan perlindungan serta hak-hak korban yang masih berusia di bawah umur.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk mempercayakan penanganan perkara ini kepada pihak kepolisian. Kami berkomitmen menjalankan proses hukum secara profesional dan akuntabel,” katanya.

Polres Halsel juga menyatakan akan tetap membangun komunikasi secara proporsional dengan keluarga korban selama proses penanganan perkara berlangsung.

Kepolisian berharap seluruh pihak dapat menahan diri sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan tetap aman dan kondusif. (Red)

Halmahera Timur|oleh

HALTIM,MALUTLINE— Pengelolaan pelayanan dan fasilitas di Puskesmas Sondo-Sondo, Kecamatan Wasile Selatan, kembali menjadi sorotan. Sejumlah masyarakat mempertanyakan pemanfaatan ambulans puskesmas, transparansi dana jasa pelayanan, hingga pengelolaan dana BOK.

Berdasarkan informasi yang disampaikan masyarakat kepada media ini, ambulans Puskesmas Sondo-Sondo diduga tidak digunakan secara optimal untuk menunjang kebutuhan pelayanan kesehatan. Ambulans tersebut disebut lebih sering terparkir di sekitar rumah keluarga Kepala Puskesmas.

Kondisi tersebut dinilai berdampak pada pelayanan rujukan pasien. Masyarakat menyebut, dalam sejumlah kondisi, kebutuhan transportasi rujukan justru menggunakan kendaraan milik masyarakat karena ambulans puskesmas tidak tersedia untuk digunakan.

Selain persoalan ambulans, masyarakat juga menyoroti pengelolaan dana jasa pelayanan yang bersumber dari BPJS. Dana tersebut disebut masuk ke rekening masing-masing petugas, namun pencairannya diduga tidak dilakukan secara rutin setiap bulan dan terkadang tertunda hingga beberapa bulan.

“Dana jasa pelayanan tiba-tiba masuk ke rekening masing-masing petugas. Tetapi pembayarannya sering digantung dan tidak rutin setiap bulan,” demikian keluhan yang disampaikan sumber kepada Malutline.

Sorotan lainnya menyangkut dugaan adanya dana saving dari BOK yang dikelola pihak puskesmas. Masyarakat mempertanyakan peruntukan dana tersebut karena dinilai belum disampaikan secara transparan kepada petugas maupun masyarakat.

Padahal, di sisi lain, sejumlah kebutuhan fasilitas internal puskesmas disebut masih belum terpenuhi. Salah satunya ketersediaan kursi dan tempat duduk bagi petugas. Informasi yang diterima media ini menyebut masih terdapat petugas yang belum memperoleh fasilitas tempat duduk yang memadai.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai perencanaan kebutuhan fasilitas serta pengelolaan anggaran di lingkungan Puskesmas Sondo-Sondo.

Masyarakat berharap Dinas Kesehatan maupun pemerintah daerah melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap pengelolaan pelayanan, pemanfaatan ambulans, dana jasa pelayanan BPJS, serta penggunaan dana BOK di Puskesmas Sondo-Sondo.

Mereka juga meminta agar setiap pengelolaan anggaran pelayanan kesehatan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat maupun petugas kesehatan.

Malutline masih berupaya memperoleh klarifikasi dari Kepala Puskesmas Sondo-Sondo, Dinas Kesehatan, serta pihak terkait lainnya mengenai berbagai dugaan tersebut. (Red)