Malut Line

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

TERNATE, MALUTLINE – Dugaan kasus pencabulan terhadap seorang pelajar SMA di Kota Ternate, Maluku Utara, kembali menjadi perhatian. Seorang pria berinisial U, yang disebut-sebut berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bertugas sebagai guru di SMK Nukila Akeboca, diduga melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap seorang siswa berinisial T.

Berdasarkan keterangan awal korban kepada awak media, peristiwa tersebut diduga terjadi ketika U mengajaknya masuk ke sebuah kamar. Setelah berada di dalam ruangan, pintu kamar disebut dikunci. Korban mengaku sempat berusaha keluar, tetapi diduga tidak diizinkan hingga mengalami tindakan seksual yang tidak dikehendakinya.

Dalam pengakuannya, korban juga menyebut bahwa setelah kejadian tersebut, dirinya diberikan uang sebesar Rp60.000.

Informasi lain yang menjadi perhatian adalah korban dan pria yang dilaporkan diketahui sama-sama berjenis kelamin laki-laki.

Atas peristiwa yang dialaminya, korban disebut berencana membawa persoalan tersebut ke ranah hukum dengan melaporkannya secara resmi ke Polres Ternate agar dugaan tindak pidana tersebut dapat diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.

Langkah pelaporan ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi aparat kepolisian untuk mengungkap secara menyeluruh kronologi kejadian, memeriksa keterangan korban, mengumpulkan alat bukti, serta meminta klarifikasi pihak yang dilaporkan.

Kasus ini juga menjadi perhatian terhadap lingkungan pendidikan. Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara diminta memastikan kebenaran status kepegawaian dan tempat tugas U serta mengambil langkah pemeriksaan sesuai kewenangannya.

Apabila dugaan tersebut terbukti memenuhi unsur pidana, penyidik dapat mempertimbangkan penerapan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, termasuk Pasal 76E juncto Pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2014, sesuai hasil penyelidikan.

Warga mendesak Polres Ternate agar memberikan perhatian serius terhadap rencana laporan korban. Perlindungan terhadap korban, kerahasiaan identitas anak, serta proses penegakan hukum yang profesional harus menjadi prioritas.

Kasus ini masih berupa dugaan dan membutuhkan pembuktian melalui proses hukum. Pihak yang dilaporkan tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

TERNATE, MALUTLINE – Dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang pelajar di Kota Ternate, Maluku Utara, menjadi sorotan publik. Kasus ini diduga melibatkan seorang pria berinisial U, yang disebut berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bertugas sebagai guru di SMK Nukila Akeboca.

Hal yang menjadi perhatian dalam kasus ini adalah korban dan pria yang dilaporkan sama-sama berjenis kelamin laki-laki. Korban berinisial T, yang diketahui merupakan pelajar SMA Negeri 1 Kota Ternate, mengaku mengalami tindakan seksual yang tidak dikehendakinya.

Berdasarkan pengakuan korban kepada awak media, U diduga mengajaknya masuk ke sebuah kamar, kemudian mengunci pintu. Korban mengaku sempat berusaha keluar, tetapi tidak diperbolehkan. Setelah kejadian tersebut, korban juga mengaku menerima uang sebesar Rp60.000.

Dugaan peristiwa ini memunculkan desakan agar Polres Ternate segera melakukan penelusuran dan memastikan kebenaran keterangan korban melalui proses hukum yang profesional.

Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara juga diminta memastikan status kepegawaian U serta melakukan pemeriksaan internal apabila yang bersangkutan benar merupakan tenaga pendidik di bawah kewenangannya.

Apabila ditemukan unsur tindak pidana, penyidik dapat menelaah penerapan UU Perlindungan Anak, termasuk Pasal 76E juncto Pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2014, sesuai fakta dan unsur hukum yang terpenuhi.

Malutline mendesak Polres Ternate, Polda Maluku Utara, dan Dinas Pendidikan agar tidak mengabaikan dugaan ini. Perlindungan terhadap anak harus menjadi prioritas, identitas korban wajib dirahasiakan, dan siapa pun yang terbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Kasus ini masih berupa dugaan dan memerlukan pembuktian lebih lanjut dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

LABUHA, MALUTLINE – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Dinas Kesehatan terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Salah satu bentuk kepedulian tersebut diwujudkan melalui kegiatan bakti sosial sunatan massal gratis dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 tahun 2026.

Kegiatan yang mengusung tema “Sehat untuk Semua” ini diselenggarakan melalui kolaborasi Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan bersama Pramuka Bakti Husada.

Sunatan massal gratis tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 12 November 2026, pukul 10.00 WIT, bertempat di Aula Kantor Bupati Halmahera Selatan, Labuha.

Pendaftaran peserta telah dibuka sejak 3 November dan akan berlangsung hingga 10 November 2026. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi keluarga, khususnya masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tanpa harus terbebani biaya.

Menariknya, panitia juga menyiapkan bingkisan khusus bagi 25 pendaftar pertama sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, Dr. Abdillah Kamarullah, S.E., M.M., menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia mengapresiasi inisiatif Dinas Kesehatan bersama Pramuka Bakti Husada yang telah menghadirkan program pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat.

Menurutnya, kesehatan merupakan kebutuhan dasar sekaligus hak setiap warga negara yang harus dipenuhi tanpa membedakan latar belakang sosial maupun kondisi ekonomi.

“Kegiatan sunatan massal gratis ini bukan sekadar acara seremonial dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional. Lebih dari itu, ini adalah bukti nyata kehadiran pemerintah daerah di tengah masyarakat. Tema yang kita usung, ‘Sehat untuk Semua’, bermakna bahwa layanan kesehatan yang baik dan terjangkau harus bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama keluarga yang kurang mampu,” ungkap Abdillah.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelayanan dan perawatan kesehatan sejak dini.

“Kami ingin tidak ada lagi masyarakat yang menunda pengobatan atau perawatan kesehatan karena keterbatasan biaya. Melalui kolaborasi antara Dinas Kesehatan, jajaran puskesmas, dan Pramuka Bakti Husada, kita wujudkan bersama masyarakat Halmahera Selatan yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih sejahtera,” tambahnya.

Pelaksanaan kegiatan ini juga mendapat dukungan dari Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan beserta jajaran pemerintah daerah. Dukungan tersebut diharapkan semakin memperkuat upaya pemerataan pelayanan kesehatan hingga ke seluruh lapisan masyarakat.

Dinas Kesehatan mengimbau para orang tua yang ingin mengikutsertakan anaknya agar segera melakukan pendaftaran sebelum batas waktu yang telah ditentukan.

Adapun pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui kontak berikut:

1. Kepala Puskesmas Gandasuli: 0852-1338-5582.
2. Kepala Puskesmas Labuha: 0822-6053-6800.
3. Dinkes Syarif Abdullah: 0822-1783-4191.

Melalui momentum HKN ke-62 ini, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan berharap semangat pelayanan kesehatan yang inklusif dan merata terus diperkuat. Sebab, pembangunan daerah tidak hanya diukur dari kemajuan infrastruktur, tetapi juga dari terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, mudah dijangkau, dan berkualitas. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, MALUTLINE – Masa jabatan Kapolres Halmahera Selatan (Halsel), AKBP Hendra Gunawan, mulai menjadi sorotan publik. Pasalnya, di tengah beberapa kali pergantian pucuk pimpinan Polda Maluku Utara, posisi Kapolres Halsel hingga kini masih dipercayakan kepada pejabat yang sama.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai pola rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), khususnya terkait kepemimpinan di wilayah hukum Polres Halmahera Selatan.

Sejumlah kalangan menilai, masa jabatan seorang pejabat kepolisian yang relatif panjang perlu diikuti dengan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja, capaian penegakan hukum, serta efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Sorotan juga mengarah pada penanganan sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Halmahera Selatan. Publik mempertanyakan sejauh mana perkembangan penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi yang menjadi perhatian masyarakat, termasuk kepastian penyelesaian kasus-kasus yang selama ini dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur komitmen aparat penegak hukum terhadap pemberantasan korupsi dan penyelamatan keuangan negara.

Karena itu, masyarakat membutuhkan keterbukaan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara, kendala penyidikan, serta langkah konkret yang dilakukan Polres Halsel dalam menindaklanjuti berbagai laporan maupun informasi dugaan tindak pidana korupsi.

Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai mekanisme evaluasi dan rotasi jabatan Kapolres Halsel. Sebab, pergantian Kapolda Maluku Utara yang telah berlangsung beberapa kali belum diikuti perubahan pada posisi Kapolres Halmahera Selatan.

AKBP Hendra Gunawan diketahui menjabat sebagai Kapolres Halsel berdasarkan penugasan pada masa kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Namun, penempatan maupun keberlanjutan masa jabatan seorang perwira Polri tetap menjadi kewenangan institusi berdasarkan kebutuhan organisasi dan hasil evaluasi internal.

Publik berharap Polda Maluku Utara maupun Mabes Polri dapat memberikan penjelasan mengenai evaluasi kinerja dan pertimbangan organisasi terkait keberlanjutan kepemimpinan di Polres Halmahera Selatan.

Pergantian jabatan bukan semata-mata persoalan lamanya seseorang menduduki posisi tertentu, melainkan bagian dari penyegaran organisasi, peningkatan profesionalisme, serta upaya memastikan pelayanan dan penegakan hukum berjalan secara maksimal.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari AKBP Hendra Gunawan maupun Polda Maluku Utara terkait sorotan terhadap masa jabatan dan evaluasi kinerja penanganan perkara korupsi di wilayah hukum Polres Halmahera Selatan. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

LABUHA, MALUTLINE – Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan menggelar kegiatan Sosialisasi Anti-Korupsi sebagai upaya memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kegiatan tersebut melibatkan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala desa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta insan pers.

Dalam kegiatan tersebut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara turut menghadirkan auditor muda, Ricki Caesar Putra, dari bidang Koordinator Pengawasan Investigasi, sebagai pemateri yang menyampaikan materi terkait pencegahan korupsi dan pengawasan investigasi.

Dalam penyampaian materinya, Ricki Caesar Putra menjelaskan bahwa upaya pencegahan korupsi harus dimulai dari kesadaran setiap penyelenggara pemerintahan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menekankan bahwa pengelolaan keuangan negara dan daerah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan.

Menurutnya, salah satu langkah penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi adalah memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kualitas pengawasan, serta memastikan setiap penggunaan anggaran memiliki dasar hukum dan bukti pertanggungjawaban yang jelas.

Ricki juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya membedakan kesalahan administrasi, penyimpangan dalam pengelolaan keuangan, dan perbuatan yang berpotensi mengandung unsur tindak pidana korupsi. Dengan demikian, setiap persoalan harus ditelaah berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Ia turut menyoroti pentingnya peran pengawasan investigasi dalam mengidentifikasi indikasi penyimpangan serta menelusuri dugaan penyalahgunaan anggaran agar dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang tepat.

Penyampaian materi tersebut diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh peserta, khususnya pimpinan OPD, camat, dan kepala desa, agar tidak menganggap pengawasan sebagai formalitas, melainkan bagian penting dari tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan, Ilham Abubakar, S.H., menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran, pencegahan penyalahgunaan kewenangan, serta menghindari benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap temuan hasil pemeriksaan harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan batas waktu yang telah ditentukan. Terkait tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, terdapat kewajiban penyelesaian paling lambat 60 hari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan sosialisasi ini menjadi momentum penting untuk membangun kesadaran bersama bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum maupun Inspektorat, tetapi juga seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan berharap tercipta komitmen nyata dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan bebas dari praktik korupsi.

Pencegahan korupsi diharapkan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi semata, tetapi diwujudkan melalui kepatuhan terhadap aturan, keterbukaan pengelolaan anggaran, serta pengawasan berkelanjutan demi kepentingan masyarakat Halmahera Selatan. (Red)