Malut Line

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, MALUTLINE — Persoalan melonjaknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite di tingkat pengecer di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, mendapat sorotan dari Ketua LSM Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI), Dani Haris Purnawan.

Dani menilai, persoalan penjualan Pertalite di tingkat pengecer tidak hanya berkaitan dengan kenaikan harga, tetapi juga menyangkut legalitas usaha penjualan BBM, pengawasan distribusi BBM bersubsidi, serta penegakan aturan oleh pihak berwenang.

Menurutnya, penjualan BBM harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait tidak mengabaikan persoalan tersebut dengan alasan membantu masyarakat kecil.

“Apapun namanya, jika menjual BBM harus memiliki izin sesuai ketentuan yang berlaku. Apalagi BBM bersubsidi seperti Pertalite, pengawasan distribusinya harus dilakukan secara serius,” tegas Dani.

Ia mengungkapkan, praktik penjualan Pertalite eceran di tengah masyarakat kini menjadi sumber penghasilan bagi sebagian warga. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu dilihat secara menyeluruh agar persoalan ekonomi masyarakat tidak menghilangkan kewajiban untuk mematuhi aturan.

Aktivitas Pengisian di SPBU Disebut Berkurang

Dani juga menyoroti perubahan pola pengisian BBM di SPBU yang disebutnya berdampak terhadap ketersediaan Pertalite di tingkat pengecer.

Ia menyebutkan, sebelumnya ada kendaraan, khususnya sepeda motor, yang bisa melakukan pengisian BBM hingga lima sampai enam kali dalam sehari. Namun, dalam beberapa hari terakhir, aktivitas tersebut disebutnya paling banyak hanya dua kali pengisian.

Situasi itu, menurut Dani, turut memengaruhi pasokan Pertalite yang dijual kembali oleh pengecer. Ketika pasokan yang diperoleh semakin terbatas, harga jual di tingkat masyarakat pun cenderung meningkat.

“Sekarang bisnis ini sudah menjadi lapangan pekerjaan bagi sebagian masyarakat. Ketika pengisian di SPBU semakin terbatas, mereka terpaksa menjual dengan harga lebih mahal. Namun, kondisi ini tetap membutuhkan pengawasan agar tidak merugikan masyarakat,” ujarnya.

Meski demikian, penyebab berkurangnya frekuensi pengisian BBM serta faktor yang mendorong kenaikan harga eceran perlu ditelusuri lebih lanjut oleh instansi terkait agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi di lapangan.

Kewenangan Pemerintah dan Pengawasan BBM

Lebih lanjut, Dani mempertanyakan batas kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur harga Pertalite di tingkat pengecer. Menurut pandangannya, kebijakan harga BBM merupakan ranah pemerintah pusat, terutama karena Pertalite termasuk BBM yang penyaluran dan penggunaannya diatur melalui kebijakan nasional.

Ia menilai, pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan dalam pengaturan harga, distribusi, dan pengawasan BBM, sehingga langkah penanganan yang diambil tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, persoalan penjualan BBM oleh pengecer perlu ditangani secara proporsional. Pemerintah dan aparat terkait diharapkan dapat membedakan antara persoalan legalitas penjualan, dugaan penyimpangan distribusi, dan kebutuhan masyarakat terhadap akses BBM.

Dengan demikian, penanganan tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan transportasi dan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan seperti Halmahera Selatan.

Minta Aparat Tidak Tutup Mata

Dani turut menyoroti belum adanya proses hukum terhadap pengecer yang diketahuinya terkait persoalan tersebut. Ia meminta aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan dan memastikan setiap dugaan pelanggaran diperiksa berdasarkan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.

Menurutnya, alasan membantu masyarakat kecil tidak seharusnya menjadi pembenaran apabila ditemukan praktik penjualan atau distribusi BBM yang melanggar aturan. Namun, penanganan juga harus dilakukan secara adil dan tidak serta-merta menganggap seluruh pengecer melakukan pelanggaran tanpa pemeriksaan.

“Jangan sampai aturan hanya menjadi tulisan, sementara pelaksanaannya di lapangan tidak berjalan. Kami berharap aparat dan instansi terkait melakukan pengawasan secara serius, sehingga persoalan ini tidak terus berlarut-larut,” katanya.

Ketua FAKI itu berharap kondisi distribusi dan harga Pertalite di Halmahera Selatan segera membaik. Ia juga mendorong adanya koordinasi antara pemerintah daerah, pihak SPBU, instansi pengawas BBM, dan aparat penegak hukum untuk mencari solusi yang sesuai dengan aturan sekaligus tidak memberatkan masyarakat.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari pemerintah daerah maupun instansi terkait mengenai tanggapan atas pernyataan Ketua FAKI tersebut. Karena itu, klarifikasi mengenai kewenangan pengaturan harga, mekanisme penjualan Pertalite oleh pengecer, serta kondisi distribusi BBM di Halmahera Selatan masih diperlukan. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, MALUTLINE — Aksi balap liar yang diduga kerap berlangsung di kawasan depan SPBU Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, pada dini hari menuai keresahan masyarakat. Warga meminta Polres Halmahera Selatan, khususnya Satuan Lalu Lintas (Satlantas), segera mengambil tindakan tegas melalui patroli rutin dan razia terhadap para pelaku balap liar.

Berdasarkan keluhan warga, aktivitas yang melibatkan sejumlah pengendara sepeda motor tersebut disebut berlangsung hampir setiap malam, mulai pukul 01.00 hingga 04.00 WIT. Selain diduga melakukan aksi kebut-kebutan di jalan raya, para pengendara juga menggunakan knalpot racing yang mengeluarkan suara bising dan mengganggu ketenangan masyarakat.

Kondisi ini tidak hanya meresahkan warga yang bermukim di sekitar Kota Labuha, tetapi juga berpotensi membahayakan pengguna jalan lainnya yang melintas di kawasan tersebut, terutama pada jam-jam rawan dini hari.

Suara knalpot yang memekakkan telinga, ditambah aktivitas berkendara dengan kecepatan tinggi, dinilai dapat mengganggu waktu istirahat warga sekaligus meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Masyarakat menilai jalan raya bukanlah tempat untuk mengadu kecepatan. Apabila aksi tersebut benar merupakan balap liar, maka diperlukan langkah penanganan yang serius agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar dan mengancam keselamatan pengguna jalan.

Karena itu, warga berharap Satlantas Polres Halsel segera turun ke lokasi untuk melakukan pemantauan, patroli pada jam-jam rawan, serta menindak pengendara yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penertiban juga diharapkan menyasar penggunaan knalpot yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis kendaraan bermotor, sehingga masyarakat dapat menikmati suasana malam yang aman, tertib, dan nyaman.

Warga berharap aparat kepolisian tidak hanya melakukan penindakan sesaat, tetapi juga meningkatkan pengawasan secara berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah aksi serupa terus berulang dan memberikan efek jera kepada para pelanggar.

Masyarakat juga mengimbau para pengendara, khususnya kalangan anak muda, agar tidak menjadikan jalan umum sebagai arena balapan. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan tersebut dapat mengancam keselamatan orang lain yang sama-sama menggunakan jalan.

Warga berharap Polres Halmahera Selatan segera merespons keluhan tersebut demi menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan berlalu lintas di kawasan Labuha. Jangan sampai aktivitas yang seharusnya menjadi ruang publik bagi masyarakat justru berubah menjadi sumber keresahan akibat ulah segelintir pengendara yang mengabaikan keselamatan dan kenyamanan bersama. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, MALUTLINE Persoalan pembayaran lahan Puskesmas Laluin, Kecamatan Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, kembali menjadi sorotan. Pemilik lahan menuding Kepala Desa Laluin, Viky Salamat, bersama Camat Kayoa Selatan, Nasarudin Tuanani, tidak menepati kesepakatan terkait waktu pelunasan pembayaran tanah yang digunakan untuk pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.

Menurut keterangan pemilik lahan, kesepakatan mengenai pelunasan pembayaran tanah itu sebelumnya telah dibicarakan dan disepakati di kediaman Wakil Bupati Halmahera Selatan, Helmi Umar Muksin.

Namun, pemilik lahan mengaku kecewa karena hingga kini pembayaran yang dijanjikan belum juga diselesaikan sesuai kesepakatan yang mereka sampaikan.

Pemilik lahan juga mengungkapkan bahwa belakangan ini dirinya kesulitan menghubungi Kepala Desa Laluin dan Camat Kayoa Selatan. Ia mengaku nomor kontak kedua pejabat tersebut tidak lagi dapat dihubungi sehingga menimbulkan tanda tanya mengenai kepastian penyelesaian persoalan pembayaran lahan itu.

“Kesepakatan pelunasan sudah dibicarakan di kediaman Wakil Bupati Halsel, tetapi sampai sekarang kami masih menunggu kepastian pembayaran,” demikian inti keluhan pemilik lahan.

Persoalan ini menjadi perhatian karena menyangkut kepastian hak pemilik tanah sekaligus pengelolaan aset yang berkaitan dengan pelayanan publik. Penyelesaian pembayaran lahan secara transparan dan sesuai kesepakatan penting dilakukan agar tidak menimbulkan persoalan berkepanjangan antara pemilik tanah dan pemerintah.

Pemilik lahan berharap Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan segera turun tangan untuk memfasilitasi penyelesaian masalah tersebut. Ia juga mengharapkan Wakil Bupati Helmi Umar Muksin dapat membantu menindaklanjuti persoalan yang sebelumnya dibicarakan di kediamannya.

Selain itu, Kepala Desa Laluin dan Camat Kayoa Selatan diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai status pembayaran, sumber anggaran yang digunakan, serta kepastian waktu pelunasan kepada pemilik lahan.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan langsung dari Kepala Desa Laluin Viky Salamat maupun Camat Kayoa Selatan Nasarudin Tuanani mengenai tudingan dan keluhan yang disampaikan pemilik lahan. Karena itu, klarifikasi dari kedua pihak masih diperlukan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan berimbang mengenai persoalan tersebut.

Pemilik lahan berharap persoalan ini tidak terus berlarut-larut dan pemerintah daerah segera memberikan kepastian agar haknya memperoleh penyelesaian sesuai kesepakatan yang berlaku. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, MALUTLINE Kabar menggembirakan datang dari Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Hujan mulai mengguyur wilayah tersebut pada Sabtu (25/10/2026) sekitar pukul 16.00 WIT. Turunnya hujan disambut penuh rasa syukur oleh masyarakat, terutama para petani yang telah menantikan hujan setelah beberapa waktu terakhir menghadapi kondisi cuaca kering.

Ungkapan “Alhamdulillah, hujan akhirnya turun” menjadi gambaran rasa lega masyarakat atas turunnya air hujan yang diharapkan membawa berkah bagi lingkungan dan sektor pertanian.

Sebelumnya, kebakaran dilaporkan terjadi di beberapa titik di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di kawasan yang mengalami kekeringan.

Bagi para petani, turunnya hujan menjadi harapan baru. Selain membantu menjaga kelembapan tanah, air hujan sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan tanaman dan menjaga produktivitas lahan pertanian.

Tidak hanya itu, hujan juga diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kering di sejumlah kawasan yang rawan terbakar. Namun, masyarakat tetap perlu waspada karena hujan yang mengguyur Bacan belum tentu menjangkau seluruh lokasi kebakaran di Halmahera Selatan.

Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan serta menghindari aktivitas yang dapat memicu munculnya api, khususnya di kawasan hutan dan lahan yang masih kering.

Pemerintah daerah bersama instansi terkait juga diharapkan terus memantau kondisi wilayah terdampak kebakaran guna memastikan situasi tetap aman dan mencegah potensi kebakaran susulan.

Turunnya hujan pada sore hari ini menjadi kabar baik bagi masyarakat Bacan. Di tengah kekhawatiran akibat kebakaran di sejumlah titik, hujan menghadirkan harapan agar kondisi lingkungan kembali membaik dan aktivitas pertanian masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik.

Alhamdulillah, semoga hujan membawa berkah bagi masyarakat Halmahera Selatan, menyuburkan lahan pertanian, serta membantu mengurangi ancaman kebakaran hutan dan lahan. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

SORONG RAYA, MALUTLINE — Aparat gabungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dilaporkan berhasil menemukan kembali satu pucuk senjata api laras panjang jenis Caracal beserta 17 butir amunisi yang sebelumnya diduga dirampas oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap IV Sorong Raya.

Keberhasilan tersebut merupakan bagian dari rangkaian operasi keamanan yang berlangsung sejak Rabu (14/10/2026) di wilayah Sorong Raya, Papua. Operasi ini disebut bertujuan mempersempit ruang gerak kelompok bersenjata sekaligus menelusuri keberadaan senjata organik milik TNI yang dirampas dalam insiden sebelumnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, operasi tersebut diawali dengan penyergapan terhadap Wakil Panglima Kodap IV Sorong Raya, Zakarias Fatem, di Kampung Ayata. Selanjutnya, aparat mengamankan dua komandan batalyon yang disebut sebagai Anton Fatem, Danyon Ayosami, dan Yesias Fatem, Danyon Mosata.

Keduanya dilaporkan diamankan pada Kamis (15/10/2026), setelah sebelumnya mendatangi warga di kawasan Aimasa untuk meminta makanan karena mengalami kekurangan logistik.

Dalam rangkaian operasi tersebut, ketiga orang itu disebut bersikap kooperatif dan memberikan keterangan mengenai keberadaan dua senjata api organik TNI, yakni jenis Caracal dan K3 Daewoo.

Kedua senjata tersebut diduga merupakan hasil rampasan dalam insiden penyerangan Pos Sory pada 22 Maret 2026.

Senjata Caracal Ditemukan di Sekitar Goa Ayata

Menindaklanjuti informasi tersebut, aparat gabungan melanjutkan pencarian pada Jumat (16/10/2026), sekitar pukul 08.20 WIT. Tim bergerak menuju kawasan Goa Ayata untuk mencari senjata Caracal, sementara lokasi lain turut ditelusuri guna menemukan senjata jenis K3 Daewoo.

Setelah melakukan penyisiran selama beberapa jam, aparat dilaporkan berhasil menemukan senjata Caracal pada pukul 12.25 WIT di sekitar kawasan Goa atau Tower Ayata. Senjata tersebut ditemukan bersama 17 butir amunisi.

Operasi pencarian senjata itu dilaporkan berlangsung aman tanpa korban jiwa maupun korban luka.

Meski demikian, pencarian belum sepenuhnya berakhir. Aparat gabungan masih melanjutkan penyisiran untuk menemukan senjata jenis K3 Daewoo yang hingga laporan tersebut disusun belum ditemukan.

Penelusuran Senjata Masih Berlanjut

Pengungkapan lokasi penyimpanan senjata tersebut menjadi bagian penting dalam upaya aparat menelusuri dugaan perampasan senjata api milik TNI. Selain mengamankan kembali persenjataan, operasi ini juga diarahkan untuk mengungkap informasi mengenai jalur penyimpanan dan distribusi logistik kelompok bersenjata di wilayah tersebut.

Namun, perkembangan operasi dan keterangan mengenai pihak-pihak yang diamankan tetap perlu dikonfirmasi melalui pernyataan resmi aparat berwenang agar informasi yang disampaikan kepada publik tetap akurat dan berimbang.

Malutline akan terus mengikuti perkembangan operasi keamanan di Sorong Raya, termasuk upaya pencarian senjata K3 Daewoo serta keterangan resmi dari pihak TNI terkait hasil operasi tersebut. (Red)