Malut Line

LABUHA, MALUTLINE– Asmawaty Amin, S.Kep., Ns., MM., resmi dipercaya memimpin Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPD PPNI) Kabupaten Halmahera Selatan periode 2026–2031. Terpilihnya Asmawaty menjadi momentum baru bagi organisasi profesi keperawatan untuk memperkuat konsolidasi, meningkatkan profesionalisme, serta memperjuangkan kualitas pelayanan kesehatan di Bumi Saruma.

Penetapan dan pelantikan kepengurusan baru tersebut berlangsung dalam rangkaian Musyawarah Daerah (MUSDA) V PPNI Kabupaten Halmahera Selatan yang dilaksanakan di Aula RSUD Labuha, Sabtu (21/11/2026).

Kegiatan yang dihadiri sekitar 120 peserta dan tamu undangan itu dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Halmahera Selatan, Helmi Umar Muksin.

MUSDA V mengangkat tema “Satu Profesi, Satu Komitmen, Satu Gerakan untuk Keperawatan Halmahera Selatan.” Tema tersebut menjadi landasan bagi kepemimpinan baru dalam membangun organisasi yang lebih solid, profesional, dan mampu menjawab tantangan pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan.

Asmawaty Amin sebelumnya dipercaya menjalankan tugas sebagai Ketua Karateker PPNI Halmahera Selatan. Setelah melalui rangkaian MUSDA V, dirinya kemudian mendapatkan kepercayaan untuk memimpin organisasi tersebut selama lima tahun ke depan.

Dalam sambutannya, Asmawaty menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pengurus serta anggota PPNI yang telah memberikan dukungan selama masa transisi organisasi.

Menurutnya, amanah sebagai karateker merupakan tanggung jawab untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan hingga terbentuk kepengurusan definitif.

Ia menilai MUSDA V bukan sekadar agenda pergantian kepemimpinan, tetapi momentum penting untuk menyatukan visi, memperkuat persaudaraan, dan menentukan arah perjuangan profesi keperawatan di Halmahera Selatan.

“Menjadi bagian dari proses transisi organisasi di Bumi Saruma bukanlah tugas yang ringan. Namun, berkat dukungan, kesabaran, serta semangat kekeluargaan dari seluruh pengurus dan anggota PPNI di Halmahera Selatan, roda organisasi tetap dapat berjalan dan mengawal kepentingan profesi,” ungkap Asmawaty.

Tiga Komitmen Kepemimpinan Asmawaty Amin

Sebagai ketua terpilih, Asmawaty menempatkan tema MUSDA V sebagai pijakan utama dalam membangun kepengurusan PPNI periode 2026–2031.

Pertama, satu profesi. Ia menginginkan seluruh perawat di Halmahera Selatan memiliki kesadaran bahwa mereka merupakan satu keluarga besar profesi keperawatan, tanpa membedakan tempat pengabdian, baik di rumah sakit, puskesmas, klinik, maupun wilayah kepulauan dan pesisir.

Kedua, satu komitmen. Seluruh anggota diharapkan menjaga integritas, etika profesi, meningkatkan kompetensi, serta memperkuat mutu pelayanan keperawatan kepada masyarakat.

Ketiga, satu gerakan. Asmawaty mengajak seluruh perawat untuk meninggalkan perbedaan dan membangun kekuatan organisasi melalui kebersamaan, saling mendukung, serta bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.

Ia juga menyoroti tantangan pelayanan kesehatan di Halmahera Selatan yang memiliki karakteristik geografis kepulauan. Menurutnya, perawat yang bertugas di wilayah terpencil, pesisir, dan pulau-pulau membutuhkan perhatian serta dukungan organisasi agar pelayanan kesehatan dapat berjalan optimal.

Karena itu, PPNI harus menjadi rumah bersama bagi seluruh perawat, sekaligus organisasi yang mampu melindungi, membina, dan memperjuangkan kepentingan anggotanya.

“Kita harus mengutamakan kepentingan organisasi dan masa depan profesi di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Siapa pun yang nantinya terpilih memimpin DPD PPNI Kabupaten Halmahera Selatan, mari kita dukung bersama dengan penuh keikhlasan dan kerja nyata,” tegasnya.

Wakil Bupati Halsel Helmi Umar Muksin Harapkan PPNI Perkuat Pelayanan Kesehatan

Sementara itu, Wakil Bupati Halmahera Selatan, Helmi Umar Muksin, saat membuka MUSDA V menekankan pentingnya persatuan dan profesionalisme tenaga keperawatan dalam mendukung pembangunan sektor kesehatan daerah.

Ia menilai perawat memiliki posisi strategis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Terlebih, kondisi geografis Halmahera Selatan yang terdiri atas wilayah kepulauan membutuhkan tenaga keperawatan yang memiliki dedikasi, kompetensi, dan komitmen pengabdian.

Helmi juga mengharapkan kepengurusan PPNI yang baru mampu membangun kemitraan dengan pemerintah daerah, rumah sakit, puskesmas, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat pemerataan pelayanan kesehatan.

Semangat satu profesi, satu komitmen, dan satu gerakan diharapkan tidak berhenti sebagai tema MUSDA, tetapi diwujudkan melalui program kerja dan pengabdian nyata.

Dengan terpilihnya Asmawaty Amin sebagai Ketua DPD PPNI Halmahera Selatan periode 2026–2031, seluruh keluarga besar PPNI diharapkan memberikan dukungan terhadap kepemimpinan baru tersebut.

Tantangan ke depan bukan hanya menjaga soliditas organisasi, tetapi juga memastikan PPNI semakin berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia keperawatan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Selamat dan sukses kepada Asmawaty Amin, S.Kep., Ns., MM., atas amanah sebagai Ketua DPD PPNI Kabupaten Halmahera Selatan periode 2026–2031

Satu Profesi, Satu Komitmen, Satu Geraka (red)

TERNATE, MALUTLINE – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan dunia pendidikan Maluku Utara. Tiga siswi terbaik SMA Negeri 2 Kota Ternate berhasil mengukir langkah besar dengan menembus kompetisi robotik tingkat internasional yang akan berlangsung di Hanoi, Vietnam, pada 29 November hingga 3 Desember 2026.

Ketiga siswi tersebut masing-masing Kirana Larasti Mas’ud, Queen Zhilva Maharani, dan Najni Mutmainah. Keikutsertaan mereka dalam ajang internasional ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga besar SMAN 2 Ternate sekaligus membawa harapan besar bagi dunia pendidikan di Maluku Utara.

Kepala SMAN 2 Kota Ternate, Amiruddin S. Raciilun, S.Pd., mengaku bangga dan terharu atas pencapaian yang berhasil diraih ketiga anak didiknya tersebut.

Menurut Amiruddin, prestasi ini bukan sekadar keberhasilan mengikuti perlombaan, tetapi menjadi bukti bahwa siswa dari daerah, khususnya Maluku Utara, memiliki kemampuan, kreativitas, dan potensi besar untuk bersaing dengan peserta dari berbagai negara.

“Saya merasa sangat bangga sekaligus terharu atas pencapaian yang diraih oleh Kirana Larasti Mas’ud, Queen Zhilva Maharani, dan Najni Mutmainah. Ketiga siswi ini telah membuktikan bahwa anak-anak dari daerah, khususnya di Maluku Utara, memiliki potensi yang luar biasa dan mampu bersaing di tingkat internasional,” ungkap Amiruddin.

Ia menegaskan, keberhasilan tersebut tidak datang secara instan. Ada proses panjang yang dilalui, mulai dari kerja keras, ketekunan, kedisiplinan, hingga semangat belajar yang terus dipelihara oleh para siswi.

Selain kemampuan dan perjuangan peserta, dukungan tenaga pendidik juga menjadi bagian penting dalam mengantarkan mereka mencapai prestasi tersebut.

Amiruddin secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Hj. Iriany, S.Pd., M.Pd., yang bertindak sebagai pembimbing dan selama ini memberikan pendampingan dengan penuh kesabaran serta dedikasi.

“Kesuksesan ini juga tidak lepas dari peran Ibu Hj. Iriany selaku pembimbing yang senantiasa mendampingi dengan penuh kesabaran dan dedikasi. Tanpa kerja sama yang erat antara guru, siswa, dan dukungan dari berbagai pihak, pencapaian setinggi ini tentu sulit terwujud,” katanya.

Jangan Minder Menjadi Anak Daerah

Lebih jauh, Amiruddin berharap pencapaian ketiga siswi tersebut dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi seluruh peserta didik, bukan hanya di lingkungan SMAN 2 Ternate, tetapi juga bagi siswa-siswi di berbagai sekolah di Maluku Utara.

Ia mengingatkan bahwa keterbatasan geografis dan status sebagai anak daerah tidak boleh menjadi alasan untuk membatasi cita-cita maupun kemampuan seseorang.

Menurutnya, kesempatan untuk meraih prestasi terbuka bagi siapa saja selama memiliki kemauan, kerja keras, kedisiplinan, dan dukungan yang memadai.

“Semoga keberhasilan ketiga siswi ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh siswa di SMAN 2 Ternate maupun siswa-siswi di sekolah lain. Jangan pernah merasa kecil atau terbatas oleh lokasi tempat kita berada. Selama ada kemauan, usaha yang sungguh-sungguh, dan dukungan yang tepat, mimpi apa pun dapat diwujudkan, bahkan hingga ke panggung internasional,” pesannya.

Kepada ketiga siswi yang akan bertolak ke Vietnam, Amiruddin juga berpesan agar mereka tetap menjaga kerendahan hati, semangat belajar, serta nama baik sekolah dan daerah selama mengikuti kompetisi.

Ia berharap kesempatan berlaga di Hanoi tidak hanya dimanfaatkan untuk mengejar kemenangan, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran, memperluas pengalaman, membangun kepercayaan diri, dan mengenal perkembangan teknologi robotik di tingkat dunia.

“Nikmati prosesnya, pelajari sebanyak mungkin hal baru, dan berikan yang terbaik. Apa pun hasilnya, kalian sudah menjadi pemenang bagi kami semua. Semoga selamat berangkat, berlaga dengan penuh percaya diri, dan selamat kembali membawa kebanggaan untuk Maluku Utara,” pungkasnya.

Dukungan Pemerintah Jadi Penyemangat

Dukungan terhadap prestasi tersebut juga datang dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Dr. Abubakar Abdullah, M.Si.

Dukungan ini diharapkan menjadi penyemangat bagi para peserta sekaligus mendorong semakin berkembangnya budaya prestasi, inovasi, dan penguasaan teknologi di lingkungan pendidikan Maluku Utara.

Keikutsertaan tiga siswi SMAN 2 Ternate dalam kompetisi robotik internasional tersebut menjadi momentum penting bahwa kualitas dan potensi generasi muda Maluku Utara tidak boleh dipandang sebelah mata.

Dari ruang belajar di Kota Ternate, mereka kini bersiap melangkah ke panggung internasional di Hanoi.

Bagi SMAN 2 Ternate, keberangkatan ketiga siswi ini bukan hanya tentang sebuah kompetisi, melainkan juga tentang pembuktian bahwa anak-anak Maluku Utara memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan, membawa nama daerah, dan mengharumkan Indonesia di mata dunia. (Red)

TERNATE, MALUTLINE – Persidangan perkara dugaan korupsi pembangunan Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Goto, Kota Tidore Kepulauan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate, Jumat (20/11/2026), menyisakan sejumlah pertanyaan serius mengenai mekanisme pencairan anggaran proyek senilai miliaran rupiah.

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah pencairan pembayaran sebesar Rp2.576.619.818, sementara berdasarkan hasil penyidikan Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan, progres fisik pekerjaan disebut hanya mencapai 46,488 persen.

Di tengah ketidaksesuaian antara realisasi fisik dan dokumen administrasi penyelesaian pekerjaan tersebut, muncul pertanyaan lebih jauh mengenai siapa saja pihak yang bertanggung jawab dalam proses pencairan dan ke mana sebenarnya uang negara tersebut mengalir.

Nama Ahmad Purbaya, yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara sekaligus Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD), ikut menjadi perhatian.

Bahkan, muncul dugaan yang perlu diklarifikasi mengenai kemungkinan adanya aliran keuntungan pribadi dari pencairan anggaran proyek TPI Goto yang dikaitkan dengan Ahmad Purbaya.

Dugaan tersebut harus diuji melalui penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen keuangan, serta keterangan para pihak yang terlibat. Belum terdapat bukti yang disampaikan dalam informasi perkara ini untuk memastikan bahwa Ahmad Purbaya menerima atau menikmati uang tersebut secara pribadi.

Dokumen Menyatakan 100 Persen, Progres Fisik Hanya 46,488 Persen

Proyek pembangunan TPI Goto memiliki nilai kontrak sebesar Rp2.921.940.000 yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2021.

Pekerjaan dilaksanakan PT Gelora Megah Sejahtera berdasarkan kontrak tertanggal 21 Mei 2021, dengan masa pelaksanaan selama 210 hari kalender dan batas akhir kontrak pada 17 Desember 2021.

Namun, berdasarkan hasil penyidikan Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan, realisasi fisik pembangunan hingga berakhirnya masa kontrak disebut hanya mencapai 46,488 persen.

Persoalan semakin serius ketika pada 26 Desember 2021 diterbitkan berita acara pemeriksaan pekerjaan dan berita acara serah terima yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100 persen.

Dokumen tersebut diduga tidak mencerminkan kondisi fisik pembangunan sebenarnya di lapangan.

Berdasarkan dokumen penyelesaian pekerjaan tersebut, pembayaran kemudian dicairkan sebesar Rp2.576.619.818 menjelang penutupan tahun anggaran.

Perbedaan antara progres fisik dan dokumen administrasi inilah yang menjadi salah satu titik krusial dalam perkara TPI Goto.

Jika pekerjaan baru terealisasi 46,488 persen, sementara administrasi menyatakan penyelesaian 100 persen, maka seluruh proses penerbitan berita acara, verifikasi pembayaran, persetujuan, hingga pencairan anggaran perlu diperiksa secara menyeluruh.

Ahmad Purbaya dan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam penanganan perkara tersebut, Ahmad Purbaya pernah diperiksa penyidik Kejari Tidore Kepulauan pada 21 Januari 2026 sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Kepala BPKAD, PPKD, sekaligus BUD.

Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan pendalaman mekanisme pencairan anggaran proyek TPI Goto, mulai dari pembayaran uang muka hingga pembayaran pekerjaan yang dinyatakan selesai 100 persen.

Posisi Ahmad Purbaya menjadi relevan untuk ditelusuri karena berkaitan dengan kewenangan pengelolaan keuangan daerah pada saat pembayaran proyek berlangsung.

Penyidik perlu menjelaskan bagaimana dokumen pengajuan pembayaran diproses, apa saja persyaratan administrasi yang diterima, bagaimana prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), serta siapa yang melakukan verifikasi dan memberikan persetujuan sesuai kewenangannya.

Pertanyaan mendasarnya, apakah pembayaran sebesar Rp2,57 miliar tersebut hanya diproses berdasarkan kelengkapan administrasi, atau terdapat pemeriksaan lebih jauh terhadap kesesuaian dokumen pembayaran dengan realisasi pekerjaan.

Selain itu, perlu dipastikan apakah terdapat informasi mengenai ketidaksesuaian progres fisik yang diketahui oleh pihak-pihak tertentu sebelum pembayaran dilakukan.

Dugaan Uang Mengalir ke Kantong Pribadi Harus Dibuktikan

Persoalan yang tidak kalah penting untuk diungkap adalah dugaan kemungkinan adanya keuntungan pribadi dari pencairan anggaran proyek TPI Goto.

Apabila terdapat informasi atau dugaan bahwa sebagian uang pencairan proyek tersebut dinikmati secara pribadi oleh Ahmad Purbaya, maka aparat penegak hukum perlu menelusurinya secara serius berdasarkan alat bukti yang sah.

Penelusuran tersebut tidak cukup hanya memeriksa dokumen pencairan anggaran. Penyidik perlu mengurai seluruh rangkaian transaksi, hubungan keuangan para pihak, serta kemungkinan adanya pemberian atau penerimaan keuntungan yang berkaitan dengan pencairan pembayaran proyek.

Pemeriksaan juga perlu diarahkan untuk mengetahui siapa penerima dana, apakah terdapat pembayaran di luar kewajiban kontrak, serta apakah ada pihak yang memperoleh keuntungan pribadi dari proses pencairan tersebut.

Apabila ditemukan bukti bahwa pejabat tertentu menerima atau menikmati uang yang bersumber dari pencairan proyek melalui perbuatan melawan hukum, maka pertanggungjawaban pidananya harus diuji berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Namun, sampai saat ini, Ahmad Purbaya dalam informasi perkara yang tersedia masih berstatus saksi. Dugaan mengenai keuntungan pribadi tersebut belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum.

Telusuri dari Berita Acara hingga Bukti Penerimaan Uang

Untuk mengungkap perkara ini secara utuh, penyidik perlu menelusuri seluruh dokumen yang menjadi dasar pembayaran proyek.

Mulai dari laporan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeriksaan, berita acara serah terima, dokumen permintaan pembayaran, surat perintah membayar, SP2D, hingga bukti penerimaan dana oleh kontraktor.

Dari rangkaian dokumen tersebut dapat diketahui siapa yang membuat, memeriksa, menandatangani, menyetujui, dan memproses setiap tahapan pembayaran.

Selain itu, perlu diperiksa apakah terdapat pembayaran lanjutan kepada pihak lain setelah dana proyek diterima pelaksana pekerjaan.

Langkah tersebut penting agar penanganan perkara tidak berhenti pada pihak yang menandatangani dokumen teknis, tetapi juga mampu mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain apabila didukung bukti.

FAKI Desak Penelusuran Tidak Berhenti pada Kontraktor

Ketua Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Maluku Utara, Dani Haris Purnawan, mendorong agar penyidik dan majelis hakim mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan dalam pencairan anggaran proyek TPI Goto.

Menurut FAKI, penanganan perkara harus menelusuri seluruh rantai pertanggungjawaban, bukan hanya kontraktor maupun pejabat teknis yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan.

Aspek administrasi keuangan daerah juga perlu diperiksa untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan dalam proses pembayaran dan siapa yang harus bertanggung jawab berdasarkan kewenangan serta bukti yang ditemukan.

FAKI juga mendorong agar keterangan Ahmad Purbaya didalami kembali, terutama menyangkut mekanisme pencairan pembayaran Rp2,57 miliar dan kemungkinan adanya pihak yang memperoleh keuntungan pribadi dari transaksi tersebut.

Penelusuran aliran dana dinilai penting agar perkara ini tidak hanya mengungkap kerugian negara, tetapi juga memastikan apakah terdapat pihak lain yang menikmati hasil dari dugaan penyimpangan proyek.

Kerugian Negara Rp779,5 Juta, Mutu Beton Hanya 82,46 Persen

Berdasarkan hasil audit BPK RI yang disampaikan Kejari Tidore Kepulauan, dugaan kerugian keuangan negara dalam perkara pembangunan TPI Goto mencapai Rp779.504.088,65.

Kerugian tersebut terdiri atas Rp714.504.088,65 dari pekerjaan konstruksi dan Rp65 juta dari pekerjaan perencanaan serta pengawasan.

Penyidik juga menemukan dugaan kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian mutu konstruksi. Hasil pemeriksaan menunjukkan mutu beton hanya mencapai 82,46 persen dari mutu yang dipersyaratkan.

Temuan tersebut memperkuat pentingnya pemeriksaan terhadap proses pelaksanaan pekerjaan dan pertanggungjawaban pembayaran anggaran.

Dengan nilai kontrak mencapai Rp2,92 miliar dan pembayaran yang telah dicairkan sebesar Rp2,57 miliar, perkara ini menyangkut penggunaan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan.

Tiga Tersangka Telah Ditetapkan

Dalam perkara ini, tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Abdullah Assagaf selaku mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), MS dari PT Gelora Megah Sejahtera, serta RA alias Ridwan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Penetapan ketiga tersangka tersebut menjadi bagian dari proses hukum yang kini bergulir di Pengadilan Tipikor Ternate.

Namun, masih terdapat sejumlah pertanyaan mengenai tahapan administrasi keuangan dan alur pencairan pembayaran yang perlu dijelaskan melalui fakta persidangan maupun pendalaman penyidikan.

Siapa yang Menikmati Uang Pencairan TPI Goto?

Kasus TPI Goto tidak hanya menyisakan persoalan mengenai pembangunan fisik yang diduga belum selesai, tetapi juga menyangkut pertanggungjawaban penggunaan APBD.

Bagaimana pembayaran miliaran rupiah dapat diproses ketika progres fisik pekerjaan disebut belum mencapai separuh?

Siapa yang bertanggung jawab atas penerbitan dan pemeriksaan dokumen penyelesaian pekerjaan?

Apakah seluruh pembayaran diterima kontraktor sesuai ketentuan kontrak, atau terdapat aliran uang kepada pihak lain?

Dan yang paling penting, apakah terdapat pejabat atau pihak tertentu yang menikmati keuntungan pribadi dari pencairan anggaran tersebut?

Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab melalui pemeriksaan saksi, pembuktian dokumen, serta penelusuran aliran dana.

MALUTLINE memandang bahwa pengungkapan perkara TPI Goto harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk menelusuri tanggung jawab pengelola keuangan daerah pada saat pencairan berlangsung.

Ahmad Purbaya perlu diberikan kesempatan menyampaikan klarifikasi atas berbagai pertanyaan mengenai kewenangan dan mekanisme pencairan anggaran tersebut.

Sebab, dalam perkara dugaan korupsi yang melibatkan uang negara, pertanggungjawaban tidak boleh hanya berhenti pada siapa yang mengerjakan proyek, tetapi juga harus menjawab siapa yang memproses pembayaran, siapa yang menerima uang, dan apakah ada pihak yang memperoleh keuntungan pribadi.

MALUTLINE akan terus mengawal perkembangan perkara ini hingga seluruh fakta mengenai pencairan Rp2,57 miliar dan pertanggungjawaban setiap pihak terungkap melalui proses hukum. (Red)

TERNATE, MALUTLINE – Perkembangan penyidikan dugaan korupsi pembayaran tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan serta anggota DPRD Provinsi Maluku Utara periode 2019–2024 kembali menjadi perhatian. Dua mantan pejabat Sekretariat DPRD yang pernah dimintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara, yakni Abubakar Abdullah dan Zulkifli Bian, kini menduduki jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Abubakar Abdullah kini menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara. Sementara Zulkifli Bian resmi dilantik sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku Utara secara definitif pada 19 November 2026.

Keduanya sebelumnya merupakan bagian dari jajaran birokrasi Sekretariat DPRD Maluku Utara pada periode anggaran 2019–2024, yang kini menjadi objek penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dengan nilai anggaran mencapai Rp139.277.205.930 atau sekitar Rp139,27 miliar.

Perkembangan jabatan kedua pejabat tersebut menjadi perhatian karena nama mereka juga tercatat dalam rangkaian pemeriksaan penyidik Kejati Maluku Utara terkait pengelolaan tunjangan DPRD.

Abubakar Abdullah: Dari Sekwan dan KPA Kini Pimpin Dinas Pendidikan

Abubakar Abdullah memiliki posisi penting dalam struktur pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Maluku Utara selama periode 2019–2024.

Ketika menjabat sebagai Sekretaris DPRD (Sekwan), Abubakar juga disebut memiliki kedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Posisi tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu didalami penyidik, terutama menyangkut mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pencairan, dan pertanggungjawaban pembayaran tunjangan perumahan serta transportasi pimpinan dan anggota DPRD.

Penyidik Kejati Maluku Utara telah meminta keterangan Abubakar untuk mendalami mekanisme pengelolaan anggaran tersebut.

Kini, Abubakar dipercaya memimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Jabatan ini menempatkannya sebagai salah satu pejabat pimpinan tinggi pratama yang memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan sektor pendidikan di daerah.

Dengan posisi barunya, perhatian publik terhadap perkembangan penyidikan perkara yang berkaitan dengan masa jabatannya sebagai Sekwan tetap menjadi bagian dari tuntutan transparansi penegakan hukum.

Zulkifli Bian: Dari Kabag Umum Kini Definitif Kepala BKD

Nama berikutnya adalah Zulkifli Bian, mantan pejabat pada Bagian Umum Sekretariat DPRD Maluku Utara.

Dalam perkembangan penyidikan kasus tunjangan DPRD, Zulkifli juga telah dimintai keterangan oleh penyidik Kejati Maluku Utara.

Pemeriksaan terhadap dirinya menjadi bagian dari penelusuran struktur birokrasi, pembagian tugas, serta mekanisme administrasi di lingkungan Sekretariat DPRD pada periode anggaran yang sedang diusut.

Perkembangan terbaru, Zulkifli Bian resmi dilantik sebagai Kepala BKD Provinsi Maluku Utara secara definitif pada Kamis, 19 November 2026.

Pelantikan tersebut dipimpin Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe di Aula Nuku, Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi.

Pengangkatan Zulkifli berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 800.1.3.3/KEP/JPTP-MU/011/XI/2026 tertanggal 18 November 2026.

Sebelum definitif, Zulkifli telah menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala BKD Maluku Utara.

Dengan jabatan barunya, Zulkifli kini memegang tanggung jawab penting dalam urusan manajemen aparatur sipil negara, mulai dari administrasi kepegawaian, pengembangan karier ASN, hingga pengelolaan sistem manajemen kepegawaian di lingkungan pemerintah provinsi.

Penyidikan Harus Menelusuri Peran Berdasarkan Kewenangan

Terlepas dari jabatan yang kini diemban kedua pejabat tersebut, proses hukum terkait dugaan penyimpangan tunjangan DPRD tetap harus berjalan berdasarkan alat bukti.

Dalam perkara ini, penyidik perlu mengurai secara terperinci siapa yang mempunyai kewenangan dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran.

Untuk Abubakar Abdullah, fokus pendalaman antara lain berkaitan dengan kewenangannya sebagai Sekwan sekaligus KPA, termasuk dokumen pelaksanaan anggaran, mekanisme pembayaran, serta pertanggungjawaban keuangan.

Sementara terhadap Zulkifli Bian, penyidik perlu menjelaskan relevansi tugas dan tanggung jawabnya ketika menjabat di Bagian Umum Sekretariat DPRD dengan objek perkara yang sedang disidik.

Pemeriksaan terhadap keduanya tidak otomatis menunjukkan adanya tindak pidana. Penentuan tanggung jawab hukum harus didasarkan pada bukti, tindakan, kewenangan, dan unsur pidana yang terpenuhi.

Rp139,27 Miliar dan Pertanyaan tentang Pertanggungjawaban

Kasus dugaan korupsi tunjangan DPRD Maluku Utara ini berkaitan dengan anggaran tunjangan perumahan dan transportasi selama enam tahun anggaran, yakni 2019 hingga 2024.

Total anggaran kedua pos tersebut mencapai Rp139,27 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku Utara.

Penyidik sebelumnya menyampaikan bahwa dugaan persoalan dalam perkara ini berkaitan dengan pengelolaan pemberian tunjangan yang diduga tidak didasarkan pada kajian yang benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendalami kewajaran nilai pembayaran, penyidik juga meminta bantuan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).

Langkah tersebut diperlukan untuk mengetahui besaran tunjangan yang semestinya diterima serta menguji kemungkinan adanya selisih pembayaran yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Jabatan Baru, Proses Hukum Tetap Harus Transparan

Duduknya Abubakar Abdullah sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Zulkifli Bian sebagai Kepala BKD definitif merupakan perkembangan dalam perjalanan karier birokrasi keduanya.

Namun, jabatan baru tidak boleh menjadi alasan untuk mengaburkan proses penegakan hukum terhadap perkara yang berkaitan dengan jabatan sebelumnya.

Masyarakat berhak mendapatkan kepastian bahwa seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan anggaran diperiksa secara profesional tanpa membedakan jabatan maupun kedudukan.

Kejati Maluku Utara juga diharapkan memberikan penjelasan mengenai perkembangan penyidikan, termasuk hasil pendalaman terhadap para saksi, perkembangan penghitungan kerugian keuangan negara, serta langkah hukum selanjutnya.

Sebab, perkara dengan nilai anggaran Rp139,27 miliar tersebut menyangkut uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Pertanyaan besarnya: sejauh mana penyidik telah menuntaskan penelusuran tanggung jawab masing-masing pejabat yang terlibat dalam rantai pengelolaan tunjangan DPRD Maluku Utara periode 2019–2024?

Masyarakat kini menunggu kepastian hukum, bukan sekadar daftar nama pejabat yang telah diperiksa. (Red)

TERNATE, MALUTLINE – Kepemimpinan Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara saat ini berada di tangan seorang perwira tinggi Polri dengan pengalaman panjang di bidang operasional dan Korps Brigade Mobil (Brimob). Sosok tersebut adalah Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Arif Budiman, S.I.K., M.H., yang dipercaya menjabat sebagai Kapolda Maluku Utara sejak Mei 2026.

Arif Budiman bukan sekadar perwira tinggi yang mendapatkan kepercayaan menduduki jabatan strategis di wilayah kepulauan. Rekam perjalanan kariernya menunjukkan pengalaman panjang dalam berbagai penugasan kepolisian, mulai dari kewilayahan, komando satuan Brimob di sejumlah daerah, hingga lingkungan Korps Brimob Polri.

Latar belakang tersebut menjadi bagian penting dari perjalanan pengabdiannya sebelum dipercaya memimpin institusi kepolisian di Provinsi Maluku Utara.

Kini, dengan pangkat jenderal bintang dua, Arif Budiman mengemban tanggung jawab besar untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat, memperkuat penegakan hukum, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri di wilayah Maluku Utara.

Lahir di Banjarmasin, Lulusan Akpol 1994

Irjen Pol Arif Budiman lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada 17 September 1972. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1994.

Setelah menyelesaikan pendidikan kepolisian, perjalanan kariernya berkembang melalui sejumlah penugasan di berbagai wilayah Indonesia.

Salah satu karakteristik perjalanan karier Arif adalah pengalamannya yang cukup dominan dalam satuan Brimob. Satuan ini memiliki tugas khusus dalam mendukung pelaksanaan fungsi kepolisian, terutama menghadapi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan intensitas tinggi.

Pengalaman di lingkungan Brimob membentuk rekam jejak kepemimpinan operasional yang kemudian membawanya menduduki sejumlah jabatan strategis di tingkat daerah maupun pusat.

Rekam Jejak Jabatan: Dari Komandan Brimob hingga Kapolda

Sebelum dipercaya menjadi Kapolda Maluku Utara, Arif Budiman telah melalui berbagai tahapan jabatan di lingkungan Polri.

Sejumlah posisi penting yang pernah diembannya antara lain:

1. Kapolres Serdang Bedagai, Polda Sumatera Utara.
2. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Sumatera Selatan (2013).
3. Komandan Satuan Brimob Polda Kepulauan Bangka Belitung (2016).
4. Komandan Satuan Brimob Polda Sumatera Selatan (2016).
5. Komandan Satuan Brimob Polda Jawa Barat (2018).
6. Wakil Komandan Pasukan Gegana Korbrimob Polri (2019).
7. Komandan Pasukan Brimob II Korbrimob Polri (2022).
8. Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara (2026).

Perjalanan tersebut memperlihatkan pengalaman Arif dalam memimpin personel, mengelola organisasi, serta menjalankan tugas operasional kepolisian di berbagai daerah.

Jabatan sebagai Komandan Pasukan Brimob II Korbrimob Polri menjadi salah satu posisi penting sebelum dirinya mendapatkan amanah sebagai Kapolda Maluku Utara.

Pernah Pimpin Operasi Madago Raya

Selain pengalaman dalam struktur komando Brimob, Arif Budiman juga memiliki rekam penugasan dalam Operasi Madago Raya di Sulawesi Tengah.

Ia tercatat pernah dipercaya sebagai Kepala Operasi Madago Raya pada 2022. Operasi tersebut merupakan bagian dari upaya aparat keamanan dalam menangani kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di wilayah Poso dan sekitarnya.

Penugasan tersebut menambah pengalaman operasionalnya dalam menghadapi situasi keamanan yang membutuhkan koordinasi lintas satuan dan pendekatan strategis.

Pengalaman tersebut menjadi bagian dari perjalanan profesionalnya sebelum memimpin Polda Maluku Utara.

Ditunjuk Kapolri, Menggantikan Waris Agono

Kepercayaan memimpin Polda Maluku Utara diberikan melalui kebijakan mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Polri.

Penunjukan Arif Budiman tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/960/V/KEP./2026 tertanggal 7 Mei 2026.

Ia menggantikan Irjen Pol Waris Agono yang mengakhiri masa pengabdiannya sebagai Kapolda Maluku Utara.

Arif kemudian mengikuti pelantikan dan serah terima jabatan yang dipimpin langsung Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Rupattama Mabes Polri pada 17 Mei 2026.

Dalam proses tersebut, Arif masih menyandang pangkat Brigadir Jenderal Polisi.

Selanjutnya, pada 30 Juni 2026, Arif Budiman resmi memperoleh kenaikan pangkat menjadi Inspektur Jenderal Polisi atau jenderal bintang dua. Dengan demikian, ia kini dikenal sebagai Irjen Pol Arif Budiman, Kapolda Maluku Utara.

Tantangan Keamanan di Wilayah Kepulauan

Menjadi Kapolda Maluku Utara bukanlah tugas yang ringan.

Provinsi Maluku Utara memiliki karakteristik geografis kepulauan dengan wilayah yang tersebar dari Halmahera, Morotai, Taliabu, Kepulauan Sula, hingga kawasan pulau-pulau kecil lainnya.

Kondisi geografis tersebut menghadirkan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas kepolisian, terutama terkait jangkauan pelayanan, mobilitas personel, pengawasan wilayah perairan, serta penanganan tindak pidana di daerah terpencil.

Di sisi lain, perkembangan aktivitas ekonomi, pertambangan, perkebunan, perikanan, hingga investasi industri turut menghadirkan persoalan keamanan dan penegakan hukum yang membutuhkan perhatian serius.

Karena itu, kepemimpinan Kapolda tidak hanya dituntut mampu menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga memastikan setiap laporan masyarakat memperoleh penanganan yang profesional dan berkeadilan.

Penegakan Hukum dan Kepercayaan Publik Menjadi Ukuran

Di tengah dinamika sosial dan ekonomi Maluku Utara, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian menjadi salah satu aspek penting yang harus terus diperkuat.

Masyarakat membutuhkan kepolisian yang tidak hanya hadir ketika terjadi gangguan keamanan, tetapi juga mampu memberikan perlindungan, kepastian hukum, serta pelayanan yang mudah dijangkau.

Penanganan kasus kriminalitas, dugaan korupsi, aktivitas pertambangan bermasalah, peredaran narkotika, penyelundupan, hingga berbagai persoalan hukum lainnya membutuhkan koordinasi yang kuat dan penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Profesionalisme penyidik, transparansi penanganan perkara, perlindungan terhadap masyarakat, serta penghormatan terhadap hak-hak warga negara menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik.

Dalam konteks tersebut, pengalaman panjang Arif Budiman di bidang operasional kepolisian diharapkan dapat menjadi modal kepemimpinannya dalam memperkuat kinerja seluruh jajaran Polda Maluku Utara.

Jenderal Bintang Dua dan Amanah Besar untuk Maluku Utara

Kenaikan pangkat menjadi Inspektur Jenderal Polisi merupakan pencapaian dalam perjalanan karier seorang perwira tinggi Polri. Namun, jabatan dan pangkat tersebut juga membawa tanggung jawab yang semakin besar.

Bagi masyarakat Maluku Utara, ukuran keberhasilan seorang Kapolda bukan semata-mata dilihat dari panjangnya daftar riwayat jabatan atau pengalaman dalam satuan khusus.

Lebih dari itu, keberhasilan kepemimpinan akan terlihat dari bagaimana institusi kepolisian mampu memberikan rasa aman, menyelesaikan persoalan hukum, melindungi masyarakat kecil, serta menjaga integritas dalam menjalankan kewenangan.

Kehadiran pemimpin dengan pengalaman operasional yang panjang diharapkan mampu memperkuat institusi kepolisian yang responsif terhadap berbagai persoalan daerah.

Pada akhirnya, masyarakat Maluku Utara menaruh harapan agar kepemimpinan Irjen Pol Arif Budiman mampu menghadirkan penegakan hukum yang profesional, transparan, humanis, dan tidak tebang pilih.

Sebab, kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi kepolisian dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. (Red)