Malut Line

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, MALUTLINE– Semangat kebersamaan dan pengabdian dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terlihat dari kekompakan Tim Pelayanan Sunatan Massal Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan saat menghadiri peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 Tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, tersebut menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran kesehatan untuk memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

Kehadiran Tim Pelayanan Sunatan Massal Bidang Yankes Dinas Kesehatan Halsel menunjukkan semangat solidaritas serta koordinasi antartenaga kesehatan dalam menyukseskan berbagai program bakti sosial yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan HKN tahun ini.

Dengan mengusung tema **“Sehat untuk Semua”**, peringatan HKN ke-62 bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi pengingat bahwa pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus terus diperhatikan dan ditingkatkan.

Salah satu bentuk nyata pengabdian tersebut diwujudkan melalui program sunatan massal yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga di Kabupaten Halmahera Selatan. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis sekaligus meringankan beban ekonomi keluarga.

Kekompakan tim pelayanan sunatan massal juga menjadi bagian penting dalam memastikan setiap tahapan pelayanan berjalan dengan baik, mulai dari persiapan, koordinasi tenaga medis, hingga pelaksanaan tindakan medis sesuai prosedur kesehatan.

Melalui momentum HKN ke-62, jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan diharapkan terus memperkuat sinergi dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, sehingga manfaat program pemerintah benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Semangat pengabdian tersebut sejalan dengan harapan mewujudkan masyarakat Halmahera Selatan yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera.

Sehat untuk Semua, pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat. (Red)

Tak Berkategori|oleh

HALSEL, MALUTLINE – Dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap sejumlah anak sekolah di Desa Bajo, Kecamatan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, kini resmi dilaporkan ke Polres Halmahera Selatan.

Laporan tersebut diajukan oleh Asrul Jani setelah adanya dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pria berinisial Wahyu bersama sejumlah orang lainnya terhadap korban yang merupakan anak sekolah.

Berdasarkan dokumen Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi (STTPL) Nomor: 407/XI/2026/SPKT/POLRES HALSEL/POLDA MALUKU UTARA yang diterima redaksi Malutline, peristiwa dugaan penganiayaan itu terjadi pada 11 November 2026, sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di Desa Bajo, Kecamatan Botang Lomang.

Kronologis Kejadian

Berdasarkan keterangan dalam laporan yang disampaikan pelapor, peristiwa tersebut bermula ketika korban baru saja pulang dari sekolah. Saat itu, korban sedang berjalan bersama salah seorang temannya untuk kembali ke tempat tujuan.

Namun, dalam perjalanan, korban tiba-tiba dihampiri oleh seorang pria berinisial Wahyu bersama beberapa orang lainnya.

Tanpa diduga, kelompok tersebut kemudian diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap korban. Dalam laporan itu disebutkan, korban mengalami pemukulan dan tendangan yang mengakibatkan sejumlah luka pada tubuhnya.

Peristiwa tersebut sontak menjadi perhatian karena korban merupakan anak sekolah yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan pendidikan.

Setelah kejadian, pihak pelapor mengambil langkah hukum dengan mendatangi Polres Halmahera Selatan untuk melaporkan dugaan penganiayaan tersebut. Langkah itu ditempuh agar peristiwa yang dialami korban dapat ditangani secara serius dan pihak-pihak yang diduga terlibat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.

Polisi Mulai Lakukan Penyelidikan

Dalam dokumen STTPL, identitas pelapor tercatat atas nama Asrul Jani, laki-laki, kelahiran 4 Januari 2006, beralamat di Desa Paisumbos, Kecamatan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan.

Surat penerimaan laporan tersebut tertanggal Bacan, 12 November 2026, dan ditandatangani mewakili atas nama Kasat Reskrim Polres Halmahera Selatan, IPDA Suaib Sabu, NRP 88090715.

Kasi Humas Polres Halmahera Selatan yang dikonfirmasi Malutline menyampaikan bahwa pihak kepolisian telah menerima laporan tersebut dan saat ini sedang melakukan penyelidikan awal.

“Laporan sudah kami terima. Tim SPKT dan Reskrim sedang melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti, memanggil saksi-saksi, termasuk saksi mata yang mengetahui kejadian, serta meminta keterangan kepada pihak yang dilaporkan untuk mengungkap fakta kejadian secara utuh,” ujarnya.

Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Warga yang mengetahui atau menyaksikan langsung peristiwa tersebut diharapkan dapat memberikan keterangan kepada penyidik guna membantu proses pengungkapan perkara.

Desak Penanganan Secara Profesional

Kasus dugaan penganiayaan terhadap anak sekolah ini diharapkan mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum. Penanganan perkara harus dilakukan secara profesional, objektif, transparan, serta berdasarkan alat bukti dan keterangan para saksi.

Apabila dugaan kekerasan tersebut terbukti, pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terlebih, apabila korban masih berstatus anak, aparat penegak hukum juga perlu memperhatikan ketentuan perlindungan khusus terhadap anak serta memastikan hak-hak korban tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung.

Hingga berita ini diterbitkan, penyelidikan masih berjalan dan belum ada penetapan tersangka dalam perkara tersebut. Malutline akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus ini serta membuka ruang konfirmasi kepada seluruh pihak terkait. (Iwan)

Tak Berkategori|oleh

LABUHA, MALUTLINE – Dugaan praktik rentenir ilegal yang menyeret nama pengusaha Boyke Tendean alias BT atau Aboy Tendean di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, kembali menjadi sorotan. Kasus yang disebut-sebut berkaitan dengan puluhan kepala desa (Kades) tersebut dinilai tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian hukum.

Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Maluku Utara melalui Ketua, Dani Haris Purnawan, mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polda Maluku Utara dan Mabes Polri, agar mengusut secara menyeluruh dugaan praktik pinjaman berbunga tinggi serta kemungkinan penyalahgunaan Dana Desa untuk membayar utang pribadi.

Dani menilai, persoalan ini bukan sekadar hubungan utang-piutang antara pengusaha dan para kepala desa. Jika benar terdapat penggunaan Dana Desa untuk melunasi pinjaman pribadi, maka persoalan tersebut berpotensi masuk ke ranah tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), sepanjang unsur-unsur pidananya dapat dibuktikan.

“Kasus ini harus dibuka secara terang. Jangan sampai dugaan praktik rentenir dengan bunga mencapai 40 persen justru menjadi pintu masuk bagi penyalahgunaan uang negara. Jika ditemukan aliran Dana Desa untuk membayar utang pribadi, maka aparat penegak hukum harus menelusuri siapa yang mengambil keputusan, siapa yang menerima aliran uang, dan bagaimana mekanisme pencairannya,” demikian sikap yang disampaikan dalam perspektif pengawasan FAKI Malut.

75 Kepala Desa Diduga Terjerat Pinjaman

Informasi yang berkembang menyebutkan sekitar 75 kepala desa di Kabupaten Halmahera Selatan diduga memiliki persoalan pinjaman pribadi kepada Boyke Tendean dengan nilai mencapai puluhan juta rupiah.

Dugaan praktik pinjaman tersebut disebut-sebut menerapkan bunga hingga 40 persen. Jika benar, praktik tersebut perlu diperiksa dari aspek perizinan, ketentuan kegiatan usaha, perjanjian pinjaman, serta kemungkinan adanya unsur pidana.

Lebih jauh, muncul dugaan bahwa sebagian kepala desa menggunakan atau mengalirkan Dana Desa untuk membayar kewajiban pinjaman pribadi kepada pemberi pinjaman.

Apabila dugaan tersebut terbukti, persoalannya tidak lagi sebatas pelanggaran administrasi pemerintahan desa. Penggunaan anggaran negara untuk kepentingan pribadi dapat menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

FAKI menilai penyidik perlu memeriksa transaksi keuangan, rekening penerima, dokumen pencairan Dana Desa, bukti transfer, serta pertanggungjawaban APBDes masing-masing desa yang diduga terlibat.

Dani Haris: Jangan Hanya Periksa Kades, Telusuri Pemberi Pinjaman

Dani Haris Purnawan menegaskan bahwa pengusutan perkara harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak boleh hanya menyasar kepala desa sebagai pihak yang menggunakan anggaran.

Menurutnya, apabila terdapat dugaan praktik pinjaman ilegal, penyidik juga harus menelusuri pihak pemberi pinjaman, sumber modal, besaran bunga, mekanisme penagihan, serta aliran uang yang diterima.

“Jangan sampai hanya kepala desa yang diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban, sementara pihak yang diduga menjadi pemberi pinjaman tidak ditelusuri. Penegakan hukum harus melihat seluruh rangkaian transaksi, mulai dari sumber uang, perjanjian pinjaman, pencairan Dana Desa hingga aliran pembayaran,” menjadi penekanan FAKI Malut.

Ia juga meminta penyidik mendalami apakah terdapat pola transaksi yang sistematis, termasuk kemungkinan penggunaan rekening perantara atau transaksi keuangan lain yang dapat mengindikasikan upaya menyamarkan asal-usul dana.

Nama Boyke Tendean dan Desakan Transparansi

Boyke Tendean juga dikenal sebagai ayah kandung Siska Tendean, anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan dari Partai NasDem.

Informasi mengenai hubungan keluarga tersebut menjadi bagian dari konteks pemberitaan, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan adanya keterlibatan maupun kesalahan Siska Tendean dalam dugaan perkara yang sedang disorot.

FAKI meminta agar penegak hukum bekerja berdasarkan alat bukti dan tidak mencampuradukkan hubungan keluarga dengan pertanggungjawaban pidana seseorang.

Dani menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum tanpa memandang latar belakang keluarga, jabatan, maupun kedekatan dengan kekuasaan.

Sudah Dilaporkan, Polda Malut Diminta Berikan Kepastian

Sebelumnya, pada Juni 2026, Ketua Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Maluku Utara dilaporkan telah membawa persoalan dugaan praktik rentenir tersebut ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara.

Desakan pengusutan juga disuarakan sejumlah elemen masyarakat, di antaranya Pergerakan Aktivis Demokrasi (PARADE) Maluku Utara, IMM Malut, dan LPP Tipikor Kota Ternate.

Bahkan, pada Agustus 2026, muncul desakan agar Mabes Polri ikut memberikan perhatian terhadap dugaan praktik pinjaman dan kemungkinan keterkaitannya dengan penyalahgunaan Dana Desa.

Sementara itu, pemberitaan pada November 2026 kembali menyoroti sejumlah kepala desa di Halsel yang diduga masih memiliki pinjaman pribadi dan menunggu pencairan anggaran berikutnya.

Kondisi tersebut semakin memperkuat tuntutan agar aparat penegak hukum segera memberikan kejelasan mengenai status laporan dan perkembangan penanganan perkara.

FAKI: Jika Bukti Cukup, Semua Pihak Harus Diproses

FAKI Maluku Utara mendesak Polda Malut berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), apabila diperlukan dan sesuai kewenangan, untuk menelusuri transaksi keuangan yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Selain itu, aparat penegak hukum diminta berkoordinasi dengan Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta instansi terkait guna mengaudit penggunaan Dana Desa pada desa-desa yang memiliki indikasi penyimpangan.

Dani Haris Purnawan menegaskan bahwa pengusutan perkara harus berorientasi pada pembuktian hukum, bukan sekadar memenuhi tuntutan demonstrasi atau tekanan opini publik.

Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup dan unsur tindak pidana terpenuhi, FAKI meminta penyidik meningkatkan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

“Boyke Tendean harus dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum apabila bukti menunjukkan adanya tindak pidana. Begitu juga kepala desa yang terbukti menyalahgunakan Dana Desa. Tidak boleh ada pihak yang dilindungi ataupun dikorbankan,” tegas sikap FAKI.

Jangan Biarkan Dana Desa Menjadi Alat Membayar Utang Pribadi

Dalam perspektif hukum, Dana Desa merupakan anggaran publik yang penggunaannya harus sesuai peruntukan, perencanaan, dan ketentuan pengelolaan keuangan desa.

Apabila Dana Desa terbukti dialihkan untuk melunasi utang pribadi kepala desa, perbuatan tersebut dapat diperiksa berdasarkan ketentuan tindak pidana korupsi, termasuk UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, sepanjang unsur deliknya terpenuhi.

Sementara dugaan pencucian uang harus diuji berdasarkan unsur-unsur dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

FAKI Malut menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui perkembangan penanganan perkara yang menyangkut pengelolaan uang negara tersebut.

Malutline membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Boyke Tendean, para kepala desa yang disebut dalam pemberitaan, Siska Tendean, serta Polda Maluku Utara.

Hingga berita ini disusun, dugaan praktik rentenir, keterlibatan sekitar 75 kepala desa, dan dugaan TPPU tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum. Tidak ada pihak yang dapat dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

FAKI berharap perkara ini tidak berhenti pada polemik publik. Jika bukti mencukupi, pihak-pihak yang bertanggung jawab harus dibawa ke meja hijau. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Kejati, Kementerian, Maluku Utara, Nasional, Pemda, Pemerintah, Politik, Ternate|oleh

TERNATE, MALUTLINE – Nama Ahmad Purbaya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara, kembali menjadi sorotan. Bukan tanpa alasan, sejumlah persoalan hukum dan dugaan penyimpangan anggaran yang pernah mencuat dalam beberapa tahun terakhir terus dikaitkan dengan pejabat yang memiliki posisi strategis dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Mulai dari perkara dugaan gratifikasi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK), dugaan korupsi dana penanganan Covid-19 senilai Rp163 miliar, pengadaan dua unit kapal Billfish, proyek pembangunan Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Goto, hingga sejumlah paket pekerjaan pembangunan di lingkungan BPKAD.

Rentetan persoalan tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai sejauh mana pertanggungjawaban pejabat pengelola keuangan daerah dalam memastikan penggunaan anggaran negara berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Meski hingga kini berbagai pemeriksaan tersebut tidak serta-merta menjadikan Ahmad Purbaya sebagai tersangka atau terpidana, rekam jejak persoalan yang pernah mencuat tetap menjadi catatan penting bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara, khususnya Gubernur Sherly Tjoanda, dalam mengevaluasi jabatan strategis yang bersangkutan.

1. Terungkap dalam Persidangan, Pemberian Uang Rp1,2 Miliar kepada AGK

Salah satu perkara yang paling menyita perhatian publik adalah terungkapnya keterangan mengenai pemberian uang kepada mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, dalam persidangan perkara korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate.

Dalam persidangan pada 31 Juli 2024, Jaksa Penuntut Umum KPK mengungkap catatan pemberian uang dari sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah kepada AGK.

Nama Ahmad Purbaya turut disebut dengan nilai pemberian mencapai sekitar Rp1,2 miliar. Dalam keterangannya di persidangan, Purbaya mengakui pemberian uang tersebut dilakukan secara bertahap melalui sejumlah orang dekat AGK.

Ia juga menerangkan bahwa uang tersebut bersumber dari honor, perjalanan dinas, dan kegiatan yang dikumpulkannya.

Fakta persidangan tersebut menjadi perhatian serius karena menyangkut hubungan antara pejabat pengelola keuangan daerah dengan kepala daerah yang kemudian terseret perkara korupsi.

Publik membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai dasar, tujuan, serta konteks penyerahan uang tersebut, termasuk apakah seluruh transaksi telah ditelusuri oleh penyidik KPK.

2. Kantor BPKAD Digeledah KPK, Ahmad Purbaya Turut Diperiksa

Pada 22 Desember 2023, penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor BPKAD Provinsi Maluku Utara dalam rangkaian penyidikan perkara dugaan suap dan gratifikasi yang berkaitan dengan pemerintahan AGK.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah dokumen penting diamankan penyidik. Ahmad Purbaya juga turut menjalani pemeriksaan untuk dimintai keterangan.

Selanjutnya, pada 11 Januari 2024, KPK kembali memeriksa Purbaya bersama sejumlah pejabat Pemprov Malut lainnya guna mendalami dugaan intervensi AGK dalam berbagai proyek pengadaan barang dan jasa.

Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya KPK mengungkap konstruksi perkara, termasuk hubungan antara kebijakan penganggaran, pelaksanaan proyek, dan dugaan aliran uang kepada kepala daerah.

Namun, pemeriksaan maupun penggeledahan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa Ahmad Purbaya terbukti melakukan tindak pidana.

3. Dugaan Korupsi Dana Covid-19 Rp163 Miliar

Persoalan lainnya muncul pada Desember 2022 ketika Ahmad Purbaya mengaku telah diperiksa oleh Kejati Maluku Utara terkait dugaan tindak pidana korupsi anggaran penanganan Covid-19 tahun anggaran 2020–2022 yang disebut mencapai Rp163 miliar.

Anggaran tersebut merupakan dana publik yang dialokasikan untuk mendukung penanganan pandemi dan kebutuhan masyarakat dalam situasi darurat kesehatan.

Karena BPKAD memiliki fungsi strategis dalam pengelolaan keuangan daerah, pemeriksaan terhadap pejabat terkait menjadi penting untuk mengurai mekanisme penganggaran, pencairan, realisasi belanja, hingga pertanggungjawaban penggunaan dana.

Publik hingga kini membutuhkan penjelasan mengenai perkembangan dan hasil akhir penanganan perkara tersebut, termasuk apakah terdapat temuan yang mengarah pada kerugian keuangan negara dan siapa saja pihak yang harus bertanggung jawab.

4. Pengadaan Kapal Billfish Rp5,9 Miliar Diperiksa Kejati

Pada Februari 2025, Ahmad Purbaya kembali diperiksa penyidik Pidana Khusus Kejati Maluku Utara dalam perkara dugaan korupsi pengadaan dua unit kapal mancing Billfish untuk mendukung kegiatan Widi International Fishing Tournament (WIFT) tahun 2017.

Pengadaan dua kapal tersebut dimenangkan CV Mandiri Makmur dengan nilai kontrak sekitar Rp5.906.208.000.

Dalam pemeriksaan tersebut, Purbaya mengakui dimintai keterangan mengenai proses penganggaran dan menyerahkan sejumlah dokumen kepada penyidik.

Perkembangan berikutnya, pada September 2025, Kejati Malut menyampaikan bahwa perkara tersebut telah berada pada tahap penyidikan dan penyidik berkoordinasi dengan BPK untuk menghitung kerugian keuangan negara.

Kasus ini menjadi penting untuk menguji apakah proses penganggaran dan pencairan dana telah berjalan sesuai ketentuan serta apakah terdapat pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana.

5. Proyek TPI Goto, Ahmad Purbaya Kembali Diperiksa Januari 2026

Belum selesai menjadi perhatian dalam perkara sebelumnya, Ahmad Purbaya kembali diperiksa aparat penegak hukum.

Kali ini, Kepala BPKAD Malut tersebut dimintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan pada 21 Januari 2026 terkait penyidikan dugaan korupsi pembangunan Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Goto pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2021.

Proyek tersebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp2 miliar lebih.

Kepala Kejari Tidore Kepulauan, Sabar Evryanto Batubara, menjelaskan bahwa Ahmad Purbaya diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Kepala BPKAD sekaligus Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD).

Pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk mendalami alur pencairan anggaran, mulai dari pembayaran uang muka hingga pencairan pembayaran 100 persen.

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa penyidik masih menelusuri aspek pengelolaan dan pencairan keuangan dalam proyek TPI Goto.

6. Paket Pekerjaan BPKAD Senilai Puluhan Miliar Jadi Sorotan

Selain perkara yang ditangani aparat penegak hukum, sejumlah paket pekerjaan di lingkungan BPKAD Maluku Utara juga pernah menjadi sorotan kelompok mahasiswa dan aktivis antikorupsi.

Dalam aksi pada Maret 2025, Front Mahasiswa Anti Korupsi (FMAK) Maluku Utara menyuarakan dugaan penyimpangan terhadap 13 paket pekerjaan dengan total nilai anggaran sekitar Rp49,87 miliar.

Sejumlah pekerjaan yang disorot antara lain pembangunan kantin, rumah dinas pejabat, pos jaga dan ATM, mushala, gedung serbaguna, gedung asrama, penataan lanskap, serta paket pengawasan pembangunan.

FMAK juga menyoroti anggaran pengawasan pembangunan gedung asrama BPKAD senilai sekitar Rp835 juta.

Kelompok tersebut meminta Kejati Maluku Utara melakukan pemeriksaan dan mendesak Gubernur Sherly Tjoanda mengevaluasi jabatan Ahmad Purbaya.

Namun, seluruh tudingan tersebut masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen kontrak, proses pengadaan, realisasi pekerjaan, pembayaran, dan hasil audit. Desakan demonstrasi bukan merupakan bukti bahwa tindak pidana telah terjadi.

7. Dugaan Aliran Dana Pembangunan Kampus STP Bacan

Sorotan lainnya datang dari Lembaga Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Maluku Utara yang pada Juni 2025 mendesak Kejati Malut menelusuri dugaan aliran dana pembangunan Sekolah Tinggi Pertanian (STP) Bacan yang kini dikenal sebagai Universitas Nurul Hasan.

Dalam laporan yang dipublikasikan Malutline, FAKI menyoroti dua komponen anggaran yang disebut tercantum dalam hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemprov Malut tahun anggaran 2022.

Kedua komponen tersebut meliputi pembangunan gedung sekretariat STP Bacan senilai Rp1.209.068.000 dan anggaran ganti rugi pengembangan lahan kampus sebesar Rp3.105.850.000.

FAKI mendesak agar aliran anggaran tersebut ditelusuri, termasuk peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses penganggaran, pencairan, dan pertanggungjawaban keuangan.

Sorotan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan memeriksa dokumen asli LHP BPK, dasar penyaluran anggaran, bukti realisasi, serta hasil klarifikasi pihak terkait.

8. Laporan Kontraktor dan Persoalan Lainnya

Selain perkara-perkara tersebut, pemberitaan media pada Agustus 2024 juga menyebut Ahmad Purbaya pernah dilaporkan seorang kontraktor kepada pihak kepolisian atas dugaan penipuan.

Namun, perkembangan dan status akhir laporan tersebut belum dapat dipastikan berdasarkan informasi yang tersedia. Karena itu, perkara tersebut masih memerlukan konfirmasi kepada pihak kepolisian dan pihak-pihak yang bersangkutan sebelum dapat disimpulkan lebih jauh.

Gubernur Sherly Diminta Evaluasi Jabatan Kepala BPKAD

Banyaknya persoalan yang pernah mencuat dan pemeriksaan yang melibatkan Ahmad Purbaya menjadi catatan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Kepala BPKAD merupakan pejabat yang memegang peran penting dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Posisi tersebut menuntut standar integritas, profesionalitas, transparansi, serta akuntabilitas yang tinggi.

Karena itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda diharapkan tidak mengabaikan berbagai catatan publik tersebut dalam melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan BPKAD.

Meskipun berbagai perkara yang pernah dikaitkan dengan pemeriksaan Ahmad Purbaya belum menjadikan dirinya terpidana, hal tersebut tidak berarti pemerintah daerah harus menutup mata terhadap persoalan tata kelola, kepercayaan publik, dan kebutuhan klarifikasi.

Evaluasi jabatan dapat dilakukan berdasarkan ketentuan manajemen ASN, hasil penilaian kinerja, integritas, rekam jejak, serta prosedur yang berlaku, tanpa mendahului proses peradilan.

Prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum juga harus diterapkan tanpa membedakan jabatan maupun kedudukan seseorang.

KPK dan Kejati Diminta Berikan Kepastian Hukum

Masyarakat kini menunggu penjelasan resmi KPK, Kejati Maluku Utara, dan Kejari Tidore Kepulauan mengenai perkembangan masing-masing perkara.

Aparat penegak hukum diminta menjelaskan apakah perkara-perkara tersebut masih dalam penyelidikan atau penyidikan, apakah telah dilakukan audit kerugian negara, serta bagaimana tindak lanjut terhadap keterangan dan dokumen yang telah diperoleh.

Apabila ditemukan bukti yang cukup dan unsur tindak pidana terpenuhi, proses hukum harus dilanjutkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan unsur pidana, penyidik juga harus memberikan kepastian hukum.

Malutline menegaskan bahwa pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan Ahmad Purbaya bersalah. Setiap orang tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Ahmad Purbaya, Gubernur Maluku Utara, KPK, Kejati Maluku Utara, serta pihak-pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini.

Sebab, pengelolaan keuangan daerah bukan sekadar persoalan administrasi dan angka dalam dokumen anggaran. Di dalamnya terdapat uang rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan administratif. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Kejati, Maluku Utara, Nasional, Pemerintah, Polda, Politik, Ternate|oleh

TERNATE, MALUTLINE – Penanganan dugaan korupsi tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara periode 2019–2024 senilai Rp139,2 miliar masih menyisakan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Pasalnya, meski perkara tersebut telah memasuki tahap penyidikan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara, hingga November 2026 belum ada penetapan tersangka.

Sorotan publik kini mengarah kepada Abubakar Abdullah, mantan Sekretaris DPRD (Sekwan) Provinsi Maluku Utara yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) Provinsi Maluku Utara.

Nama Abubakar menjadi perhatian karena ketika menjabat sebagai Sekwan DPRD Malut periode 2019–2024, dirinya disebut memiliki kedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pengelolaan anggaran tunjangan pimpinan dan anggota DPRD.

Dalam perkara tersebut, penyidik Kejati Malut tengah mendalami dugaan penyimpangan pembayaran sejumlah komponen tunjangan, mulai dari tunjangan operasional, tunjangan rumah tangga, tunjangan perumahan hingga tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD.

Nilai anggaran yang menjadi sorotan mencapai sekitar Rp139,27 miliar. Sementara itu, dugaan penyimpangan pada komponen tunjangan perumahan dan transportasi juga menjadi perhatian khusus dengan nilai yang disebut mencapai Rp29,8 miliar.

Abubakar Abdullah sendiri dikabarkan telah diperiksa penyidik Kejati Malut dalam kapasitasnya sebagai saksi. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami mekanisme penganggaran, kewenangan pejabat pengguna anggaran, proses administrasi hingga pertanggungjawaban pencairan dana.

Namun, lambannya penyelesaian perkara tersebut mulai memunculkan kritik dan pertanyaan publik. Sebab, perkara dengan nilai anggaran fantastis itu belum juga memperlihatkan perkembangan hukum yang signifikan, sementara pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan anggaran masih menjadi sorotan.

Menunggu Audit, Penetapan Tersangka Belum Terlihat

Berdasarkan perkembangan penanganan perkara yang diberitakan sejumlah media, Kejati Maluku Utara masih menunggu hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk penetapan tersangka.

Kondisi ini tentu menjadi perhatian masyarakat. Publik berharap proses penyidikan tidak berhenti pada pemeriksaan administratif maupun permintaan keterangan sejumlah pihak, tetapi mampu mengungkap secara terang siapa saja yang bertanggung jawab apabila ditemukan unsur tindak pidana korupsi.

Dalam perspektif hukum pidana, kedudukan seseorang sebagai KPA tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana. Namun, kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran tetap harus diuji melalui proses penyidikan, termasuk menelusuri dokumen pencairan, dasar pembayaran, kesesuaian regulasi serta pertanggungjawaban keuangan negara.

Karena itu, penyidik dituntut bekerja secara profesional, independen dan transparan agar tidak muncul kesan adanya perlakuan istimewa terhadap pihak tertentu.

Sorotan Dana Refocusing Covid-19 Ikut Mencuat

Belum tuntasnya dugaan korupsi tunjangan DPRD juga diikuti sorotan terhadap pengelolaan anggaran refocusing penanganan Covid-19 di lingkungan Sekretariat DPRD Maluku Utara pada periode pandemi 2020–2022.

Sejumlah elemen masyarakat dan aktivis antikorupsi sebelumnya mendesak aparat penegak hukum, termasuk Polda Maluku Utara, untuk menelusuri dugaan penyimpangan anggaran tersebut.

Sorotan muncul karena kebijakan pengelolaan anggaran pada masa darurat kesehatan semestinya mengedepankan prinsip efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan kepentingan masyarakat.

Publik pun meminta agar seluruh penggunaan anggaran pada masa pandemi diperiksa secara menyeluruh, termasuk memastikan apakah realisasi belanja telah sesuai dengan peruntukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Desakan Pencopotan Kadikbud dan Pertanyaan Publik

Di tengah bergulirnya perkara tersebut, pengangkatan Abubakar Abdullah sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara juga menuai kritik dari sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok antikorupsi.

Organisasi seperti Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Maluku Utara, FPAKI dan GPM sebelumnya telah menyuarakan desakan kepada Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, agar mempertimbangkan penonaktifan atau pencopotan Abubakar dari jabatan Kadikbud.

Desakan tersebut dilandasi kekhawatiran terhadap aspek integritas, kepercayaan publik dan pentingnya menjaga objektivitas proses penegakan hukum.

Meski demikian, status seseorang yang masih diperiksa sebagai saksi tidak dapat disamakan dengan status tersangka, apalagi dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Namun, prinsip praduga tak bersalah juga tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan tuntutan transparansi dan akuntabilitas pejabat publik.

Dinilai Kebal Hukum, Kejati Malut Diminta Jangan Tebang Pilih

Belum adanya kepastian hukum dalam perkara bernilai ratusan miliar rupiah tersebut mulai menimbulkan persepsi di tengah masyarakat bahwa penanganan kasus ini berjalan lambat dan terkesan tidak menyentuh pihak-pihak yang memiliki kewenangan besar.

Bahkan, muncul kritik bahwa pejabat yang namanya berulang kali disebut dalam pusaran persoalan tersebut seolah belum tersentuh tindakan hukum yang tegas.

Persepsi inilah yang harus dijawab oleh Kejati Maluku Utara melalui langkah penyidikan yang terukur, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Aparat penegak hukum diminta tidak tebang pilih dalam mengusut dugaan penyimpangan anggaran daerah. Siapa pun yang terbukti memiliki keterlibatan harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum harus mengacu pada prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law), sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Jangan sampai penanganan perkara yang menyangkut uang rakyat justru menimbulkan kesan bahwa jabatan dan kekuasaan dapat menjadi tameng dari proses hukum.

Masyarakat kini menunggu keberanian Kejati Maluku Utara untuk menuntaskan perkara tersebut secara menyeluruh, termasuk mengungkap konstruksi peristiwa, pihak yang bertanggung jawab, serta ada atau tidaknya kerugian keuangan negara.

Hak Jawab dan Klarifikasi

Hingga berita ini disusun, belum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan Abubakar Abdullah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut. Status dan keterlibatan masing-masing pihak tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.

Redaksi Malutline membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Abubakar Abdullah, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, serta Kejati Maluku Utara guna memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut.

Publik berhak mengetahui ke mana uang rakyat dikelola, bagaimana pertanggungjawabannya, dan siapa yang harus bertanggung jawab apabila ditemukan penyimpangan. (Red)