Malut Line

HALSEL, MALUTLINE – Sebuah gedung pertanian yang berada di Desa Tuwokona, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, dilalap si jago merah pada Minggu sekitar pukul 16.00 WIT.

Kobaran api menghanguskan seluruh bagian atap gedung yang selama ini dikelola dan difungsikan oleh para petani di desa tersebut. Beruntung, petugas pemadam kebakaran bergerak cepat mendatangi lokasi dan melakukan upaya pemadaman sehingga api tidak merembet ke bangunan maupun area lainnya.

Peristiwa kebakaran tersebut disampaikan Kepala Desa Tuwokona, Nursanti Awal, S.Pd., M.Pd., melalui akun Facebook miliknya.

Dalam keterangannya, Nursanti menjelaskan bahwa gedung pertanian tersebut telah lama dimanfaatkan oleh para petani sebagai fasilitas pendukung kegiatan pertanian masyarakat setempat. Namun, bangunan itu akhirnya mengalami kebakaran hingga bagian atapnya hangus.

Ia mengungkapkan, kondisi hujan saat kejadian turut membantu menghambat penyebaran api. Menurutnya, jika tidak turun hujan dan petugas pemadam kebakaran terlambat tiba, dikhawatirkan seluruh bangunan bisa habis terbakar.

“Beruntung karena hujan. Kalau tidak, mungkin seluruh gedung sudah habis terbakar. Kami juga bersyukur mobil pemadam kebakaran cepat datang sehingga api berhasil dipadamkan dan tidak merembet ke mana-mana,” ujar Nursanti.

Hingga berita ini diterbitkan, penyebab kebakaran belum diketahui secara pasti. Belum ada keterangan resmi mengenai sumber api maupun perkiraan kerugian akibat peristiwa tersebut.

Peristiwa ini diharapkan menjadi perhatian pihak terkait untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi bangunan serta memastikan fasilitas pertanian yang digunakan masyarakat dapat kembali difungsikan. (Red)

HALSEL, MALUTLINE – Sebuah gedung pertanian yang berada di Desa Tuwokona, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, dilalap si jago merah pada Minggu sekitar pukul 16.00 WIT.

Kobaran api menghanguskan seluruh bagian atap gedung yang selama ini dikelola dan difungsikan oleh para petani di desa tersebut. Beruntung, petugas pemadam kebakaran bergerak cepat mendatangi lokasi dan melakukan upaya pemadaman sehingga api tidak merembet ke bangunan maupun area lainnya.

Peristiwa kebakaran tersebut disampaikan Kepala Desa Tuwokona, Nursanti Awal, S.Pd., M.Pd., melalui akun Facebook miliknya.

Dalam keterangannya, Nursanti menjelaskan bahwa gedung pertanian tersebut telah lama dimanfaatkan oleh para petani sebagai fasilitas pendukung kegiatan pertanian masyarakat setempat. Namun, bangunan itu akhirnya mengalami kebakaran hingga bagian atapnya hangus.

Ia mengungkapkan, kondisi hujan saat kejadian turut membantu menghambat penyebaran api. Menurutnya, jika tidak turun hujan dan petugas pemadam kebakaran terlambat tiba, dikhawatirkan seluruh bangunan bisa habis terbakar.

“Beruntung karena hujan. Kalau tidak, mungkin seluruh gedung sudah habis terbakar. Kami juga bersyukur mobil pemadam kebakaran cepat datang sehingga api berhasil dipadamkan dan tidak merembet ke mana-mana,” ujar Nursanti.

Hingga berita ini diterbitkan, penyebab kebakaran belum diketahui secara pasti. Belum ada keterangan resmi mengenai sumber api maupun perkiraan kerugian akibat peristiwa tersebut.

Peristiwa ini diharapkan menjadi perhatian pihak terkait untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi bangunan serta memastikan fasilitas pertanian yang digunakan masyarakat dapat kembali difungsikan. (Red)

LABUHA, MALUTLINE – Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2025 menjadi perhatian. Dalam hasil pemeriksaan yang disampaikan, Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan disebut tidak memiliki temuan kerugian daerah maupun kerugian negara yang dinyatakan dalam nilai rupiah.

Berdasarkan informasi hasil pemeriksaan tersebut, tidak terdapat nilai kerugian keuangan negara atau daerah yang harus dikembalikan ke kas daerah terkait pengelolaan anggaran Dinas Kesehatan pada Tahun Anggaran 2025.

Meski demikian, pemeriksaan BPK tetap mencatat sejumlah aspek administrasi yang perlu mendapat perhatian dan pembenahan. Di antaranya, kelengkapan dokumen pendukung pertanggungjawaban belanja, ketepatan waktu pencatatan persediaan obat dan alat kesehatan, serta penyempurnaan prosedur pendistribusian obat ke seluruh puskesmas.

Catatan tersebut menjadi bagian dari evaluasi terhadap tata kelola administrasi dan pengendalian internal agar pengelolaan anggaran serta pelayanan kesehatan semakin tertib, transparan, dan akuntabel.

Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan saat ini dipimpin oleh Kepala Dinas, Asia Hasyim, M.Kes. Hasil pemeriksaan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dorongan untuk mempertahankan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak adanya temuan kerugian negara dalam pemeriksaan tersebut perlu dipahami secara proporsional. Hal itu tidak serta-merta berarti seluruh aspek pengelolaan keuangan telah bebas dari catatan, sebab rekomendasi administratif dan perbaikan sistem tetap perlu ditindaklanjuti.

Karena itu, Dinas Kesehatan diharapkan terus memperkuat sistem pertanggungjawaban belanja, pengelolaan persediaan obat dan alat kesehatan, serta pengawasan distribusi obat agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan semakin optimal. (Red)

SANANA, MALUTLINE – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pimpinan Cabang Kabupaten Kepulauan Sula mendesak Bupati Fifian Adeningsih Mus segera memberikan kepastian status kepegawaian terhadap 2.579 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan sikap IMM yang meminta pemerintah daerah tidak menunda proses administrasi pengangkatan maupun penerbitan Surat Keputusan (SK) bagi ribuan tenaga yang telah lama mengabdi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula.

IMM menilai pemerintah daerah harus memberikan kepastian dan transparansi terkait nasib ribuan tenaga PPPK Paruh Waktu tersebut, terutama menyangkut hak, status, serta keberlanjutan pengabdian mereka.

Organisasi mahasiswa itu juga menyoroti informasi mengenai kebijakan pemerintah pusat terkait peluang peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu. Namun, proses tersebut harus tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan negara maupun daerah.

Dalam pernyataan sikapnya, IMM menyampaikan empat tuntutan, yakni meminta Bupati segera menyampaikan informasi resmi kepada 2.579 PPPK Paruh Waktu, mempercepat proses administrasi pengangkatan sesuai ketentuan, menjamin transparansi proses kepegawaian, serta memberikan kepastian hukum kepada seluruh tenaga yang telah mengabdi.

IMM menegaskan, ribuan tenaga tersebut merupakan bagian penting dari pelayanan pemerintahan dan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan tidak membiarkan mereka terus berada dalam ketidakpastian.

“Jadikanlah kebijakan ini sebagai awal perubahan yang baik, bukan justru menunda-nunda sehingga harapan para pekerja ini pupus di tengah jalan. Mereka telah mengabdi dengan tulus dan jujur untuk masyarakat Kepulauan Sula,” tegas perwakilan IMM.

IMM berharap Bupati Fifian Adeningsih Mus segera merespons tuntutan tersebut dengan langkah konkret, bukan sekadar memberikan janji tanpa kepastian pelaksanaan.

Sebab, persoalan status kepegawaian bukan hanya menyangkut administrasi birokrasi, tetapi juga menyangkut kepastian masa depan dan kesejahteraan ribuan tenaga beserta keluarganya. (Red)

SANANA, MALUTLINE – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pimpinan Cabang Kabupaten Kepulauan Sula mendesak aparat penegak hukum (APH) agar mengusut secara transparan dan menyeluruh sejumlah dugaan kasus korupsi yang dalam berbagai laporan dan pemberitaan turut menyeret nama Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsih Mus.

Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan sikap terbuka bertajuk Stop Korupsi. IMM meminta Kejaksaan dan aparat penegak hukum lainnya tidak tebang pilih dalam menangani setiap laporan dugaan penyimpangan keuangan negara.

Sedikitnya terdapat empat persoalan yang menjadi sorotan IMM, mulai dari proyek jalan Saniahaya–Modapuhi, anggaran Bantuan Tak Terduga (BTT) COVID-19 senilai lebih dari Rp28 miliar, proyek Power House dan Bank Sampah di Pulau Taliabu, hingga dugaan intervensi terhadap independensi auditor Inspektorat Kepulauan Sula.

IMM menilai seluruh persoalan tersebut membutuhkan kejelasan hukum agar tidak terus menjadi pertanyaan publik.

Salah satu yang disoroti adalah dugaan penyimpangan proyek peningkatan Jalan Santra Perkebunan Saniahaya–Modapuhi, Kecamatan Mangoli Utara, Tahun Anggaran 2023. Kasus ini diduga berkaitan dengan ketidaksesuaian nilai pekerjaan dan penggelembungan anggaran yang perlu ditelusuri aparat penegak hukum.

Selain itu, IMM meminta kejelasan penanganan dugaan penyimpangan anggaran BTT COVID-19 Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Kesehatan Kepulauan Sula dengan nilai lebih dari Rp28 miliar.

Organisasi mahasiswa tersebut mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara menelusuri penggunaan anggaran, dokumen pertanggungjawaban, serta kemungkinan adanya pihak-pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban hukum.

Sorotan berikutnya menyangkut proyek Power House di Desa Beringin Jaya dan pembangunan Bank Sampah di Desa Rahaya, Kabupaten Pulau Taliabu, Tahun Anggaran 2015. Kedua proyek tersebut dilaporkan tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan disebut menimbulkan dugaan kerugian negara sekitar Rp1,7 miliar.

IMM juga mempertanyakan dugaan persoalan mutasi auditor Inspektorat Kepulauan Sula pada 15–16 April 2025. Mutasi tersebut dinilai perlu ditelusuri untuk memastikan tidak ada tekanan atau intervensi terhadap independensi pengawasan internal pemerintah daerah.

Dalam pernyataan sikapnya, IMM menegaskan bahwa tidak ada pejabat publik yang kebal hukum. Mereka meminta aparat penegak hukum membuka perkembangan penanganan perkara secara transparan, memeriksa setiap pihak berdasarkan bukti, serta melindungi auditor dan saksi dari segala bentuk tekanan.

IMM juga mendesak adanya pembaruan informasi secara berkala agar masyarakat mengetahui sejauh mana proses hukum berjalan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula belum memberikan tanggapan resmi atas konfirmasi yang disampaikan Malutline.

Perlu ditegaskan, penyebutan nama Bupati Fifian Adeningsih Mus dalam sejumlah persoalan tersebut merupakan bagian dari sorotan dan tuntutan IMM, bukan kesimpulan bahwa yang bersangkutan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Seluruh dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses penyelidikan, penyidikan, dan persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. (Red)