Malut Line

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

TOBELO, MALUTLINE – Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Maluku Utara mendesak Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman, S.I.K., M.H., segera mengambil langkah tegas untuk mengusut dugaan jaringan peredaran rokok tanpa pita cukai yang disinyalir memanfaatkan Pelabuhan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai jalur distribusi.

Ketua FAKI Maluku Utara, Dani Haris Purnawan, kepada Malutline, Minggu (8/11/2026), menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi mengganggu penerimaan negara dari sektor cukai.

Menurut Dani, Kapolda yang baru harus menjadikan persoalan ini sebagai perhatian serius dengan memerintahkan jajarannya menelusuri sumber barang, pemasok, pemilik, hingga pihak yang diduga mengendalikan jaringan distribusi.

“Kapolda Maluku Utara jangan tutup mata. Jangan sampai penindakan hanya menyasar pedagang kecil, sementara pemasok dan pengendali jaringan yang diduga memperoleh keuntungan besar justru tidak tersentuh hukum,” tegas Dani.

FAKI juga meminta Ditreskrimsus Polda Maluku Utara bersama Polres Halmahera Utara berkoordinasi dengan Bea Cukai untuk memeriksa aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tobelo, termasuk manifest kapal, dokumen pengiriman, identitas pengirim dan penerima barang.

Selain itu, FAKI menyoroti informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum petinggi kepolisian dalam melindungi aktivitas distribusi rokok ilegal. Dani meminta Propam Polri melakukan pemeriksaan apabila terdapat bukti awal yang mengarah pada keterlibatan anggota kepolisian.

“Kalau ada oknum yang terlibat, jangan dilindungi. Periksa secara objektif dan tindak sesuai hukum apabila terbukti. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum,” ujarnya.

FAKI juga menyampaikan simulasi potensi penerimaan cukai dari satu kontainer berukuran 20 kaki yang diasumsikan memuat 227.200 bungkus rokok. Berdasarkan asumsi tarif internal organisasi, potensi nilai cukai diperkirakan mencapai Rp2,35 miliar hingga Rp6,74 miliar, bergantung pada jenis rokok.

Namun, angka tersebut merupakan simulasi FAKI dan bukan nilai kerugian negara yang telah ditetapkan melalui pemeriksaan resmi.

Sejumlah merek yang disebut FAKI ditemukan beredar di pasaran antara lain Rastel, Omni, Martil, Drone, BSJ, Lato-lato, Sniper, Boston, Hummer, Manchester, Anker, Roadrace, dan Smith. Status legalitas masing-masing produk tetap harus diverifikasi oleh Bea Cukai.

Dani menegaskan, FAKI meminta Kapolda Maluku Utara mengambil langkah konkret melalui empat agenda utama, yakni mengungkap jaringan pemasok, memeriksa jalur distribusi di Pelabuhan Tobelo, menindaklanjuti dugaan keterlibatan oknum aparat, serta memperkuat koordinasi dengan Bea Cukai.

“Ini menyangkut kepentingan negara dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Kami meminta Irjen Pol. Arif Budiman menunjukkan komitmen bahwa hukum berlaku sama bagi semua pihak tanpa pandang bulu,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, dugaan jaringan peredaran rokok ilegal maupun dugaan keterlibatan oknum aparat masih memerlukan pembuktian melalui penyelidikan resmi. Polda Maluku Utara, Polres Halmahera Utara, dan Bea Cukai diharapkan memberikan klarifikasi atas persoalan tersebut.(red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, MALUTLINE – Penggunaan rokok elektrik atau vape di kalangan perempuan pekerja hiburan malam dan lady companion (LC) di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara, menjadi sorotan masyarakat.

Pasalnya, meskipun telah beredar instruksi larangan penggunaan vape, sejumlah perempuan yang bekerja di tempat-tempat hiburan malam diduga masih terlihat menggunakan rokok elektrik tersebut.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik terkait efektivitas penerapan instruksi larangan tersebut. Masyarakat menilai, aturan yang telah dikeluarkan seharusnya tidak hanya menjadi imbauan formal, tetapi juga perlu disosialisasikan dan diawasi secara konsisten.

Sejumlah pihak juga meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk tidak tinggal diam. Pengawasan terhadap tempat-tempat hiburan malam dinilai perlu diperkuat agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Selain itu, pengelola tempat hiburan malam diharapkan ikut bertanggung jawab dengan memberikan pemahaman kepada para pekerja agar mematuhi ketentuan yang berlaku.

Larangan penggunaan vape tersebut juga perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat, termasuk dasar hukum, ruang lingkup pemberlakuan, serta mekanisme pengawasan dan sanksinya apabila terjadi pelanggaran.

Publik berharap Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan tidak hanya mengeluarkan instruksi, tetapi juga memastikan pelaksanaannya di lapangan. Jangan sampai aturan hanya berlaku di atas kertas, sementara praktik yang dilarang masih berlangsung tanpa pengawasan.

Hingga berita ini diterbitkan, diperlukan penjelasan resmi dari pemerintah daerah dan instansi berwenang mengenai pelaksanaan instruksi larangan penggunaan vape tersebut, termasuk langkah pengawasan terhadap tempat-tempat hiburan malam di wilayah Halmahera Selatan.

Masyarakat berharap ada ketegasan, konsistensi, dan pengawasan nyata agar setiap kebijakan pemerintah benar-benar dihormati dan dilaksanakan. (Red)

Berita, Daerah, Halmahera Utara, Kesehatan, Maluku Utara, Nasional, Pemerintah, Polda, Ternate|oleh

TOBELO, MALUTLINE – Dugaan maraknya peredaran rokok tanpa pita cukai di wilayah Maluku Utara kembali memantik perhatian publik. Kali ini, Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Maluku Utara meminta Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak tinggal diam, tetapi segera mengusut dugaan jaringan distribusi rokok ilegal yang disinyalir memanfaatkan Pelabuhan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai jalur pemasukan barang.

Ketua FAKI Maluku Utara, Dani Haris Purnawan, menegaskan bahwa persoalan tersebut harus ditangani secara serius dan menyeluruh. Menurutnya, peredaran rokok yang diduga tidak memenuhi kewajiban cukai bukan sekadar persoalan pelanggaran perdagangan, melainkan berpotensi menggerus penerimaan negara dan merusak tata niaga hasil tembakau.

Dalam keterangannya kepada Malutline, Minggu (8/11/2026), Dani meminta aparat penegak hukum tidak hanya menyasar pedagang kecil yang menjual produk di tingkat pengecer. Penyelidikan harus diarahkan kepada pihak yang diduga menjadi pemasok, pemilik barang, pengendali distribusi, hingga jaringan yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.

“Jangan sampai penegakan hukum hanya berhenti pada pedagang kecil. Kami ingin aparat berani menelusuri sumber barang, siapa pemiliknya, siapa yang memasok, dan siapa yang mengendalikan jalur distribusinya. Kalau memang ada jaringan besar, bongkar sampai ke akar-akarnya,” tegas Dani.

Dugaan Bekingan Oknum Aparat Harus Diperiksa

Selain mendesak pengungkapan jaringan pemasok, FAKI turut menyoroti munculnya dugaan keterlibatan oknum petinggi kepolisian yang disebut-sebut memberikan perlindungan terhadap aktivitas distribusi rokok ilegal.

Dani menegaskan, informasi tersebut tidak boleh diabaikan. Namun, dugaan keterlibatan aparat harus dibuktikan melalui proses penyelidikan yang objektif, independen, dan profesional.

FAKI meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri mengambil langkah pemeriksaan apabila terdapat laporan maupun bukti awal yang mengarah pada keterlibatan anggota kepolisian.

Menurutnya, institusi penegak hukum harus menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat. Tidak boleh ada anggota yang menggunakan jabatan atau kewenangannya untuk melindungi aktivitas yang bertentangan dengan hukum.

“Kalau memang ada oknum yang terlibat, jangan dilindungi. Periksa secara terbuka dan berikan sanksi sesuai aturan apabila terbukti. Hukum tidak boleh tunduk kepada jabatan maupun kekuasaan,” ujarnya.

Pelabuhan Tobelo Diminta Menjadi Prioritas Pengawasan

FAKI juga meminta aparat memberikan perhatian khusus terhadap aktivitas bongkar muat barang di Pelabuhan Tobelo.

Berdasarkan informasi dan temuan lapangan yang diklaim diperoleh organisasi tersebut, pelabuhan itu diduga menjadi salah satu jalur masuk rokok yang kemudian dipasarkan ke sejumlah wilayah di Maluku Utara.

Karena itu, Dani mendesak Bea Cukai bersama aparat kepolisian melakukan penelusuran terhadap dokumen manifest kapal, identitas pengirim dan penerima, perusahaan pengangkutan, serta pergerakan barang dari pelabuhan menuju wilayah distribusi.

Apabila ditemukan pengiriman dalam jumlah besar menggunakan kontainer secara berulang, maka aktivitas tersebut perlu diperiksa secara mendalam untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan kepabeanan dan cukai.

“Jangan hanya melihat barang yang beredar di pasaran. Periksa jalur masuknya, periksa dokumennya, dan telusuri siapa yang bertanggung jawab. Jangan sampai ada jaringan besar yang terus beroperasi tanpa tersentuh hukum,” tambahnya.

FAKI Soroti Potensi Kehilangan Penerimaan Negara

Dalam persoalan ini, FAKI turut mengangkat potensi penerimaan negara yang berisiko tidak tertagih akibat peredaran rokok tanpa pelunasan cukai.

Berdasarkan simulasi yang disampaikan FAKI, satu kontainer berukuran 20 kaki diasumsikan mampu memuat sekitar 284 karton, dengan setiap karton berisi 800 bungkus rokok. Dengan demikian, estimasi muatan mencapai 227.200 bungkus.

Mengacu pada asumsi tarif yang digunakan FAKI, berikut gambaran potensi nilai cukai:

1. SKM 20 batang: asumsi Rp29.700 per bungkus, dengan estimasi potensi cukai sekitar Rp6,74 miliar.
2. SKM 10 batang: asumsi Rp14.850 per bungkus, dengan estimasi potensi cukai sekitar Rp3,37 miliar.
3. SKT 12 batang: asumsi Rp10.325 per bungkus, dengan estimasi potensi cukai sekitar Rp2,35 miliar.

FAKI menegaskan bahwa angka tersebut merupakan simulasi berdasarkan asumsi kapasitas muatan dan tarif yang digunakan, bukan angka kerugian negara yang telah ditetapkan melalui audit atau pemeriksaan resmi.

Besaran kewajiban cukai yang sebenarnya tetap harus diverifikasi berdasarkan jenis produk, golongan, tarif yang berlaku, serta ketentuan perundang-undangan.

Meski demikian, Dani menilai besarnya potensi penerimaan yang dipersoalkan tersebut menjadi alasan kuat bagi pemerintah dan aparat terkait untuk meningkatkan pengawasan.

Sejumlah Produk Rokok Ikut Menjadi Perhatian

FAKI juga menyebut sejumlah merek rokok yang berdasarkan informasi dan pengamatan mereka ditemukan beredar di pasaran, di antaranya Rastel, Omni, Martil, Drone, BSJ, Lato-lato, Sniper, Boston, Hummer, Manchester, Anker, Roadrace, hingga Smith.

Namun, FAKI menilai status setiap produk harus diperiksa secara resmi oleh Bea Cukai. Sebab, legalitas suatu produk tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan nama merek, melainkan harus dilihat dari pita cukai, identitas produk, dan dokumen yang menyertainya.

Empat Desakan FAKI kepada Aparat dan Instansi Terkait

Sebagai bentuk pengawasan masyarakat, FAKI Maluku Utara menyampaikan empat poin desakan.

Pertama, meminta Polda Maluku Utara dan Polres Halmahera Utara segera menelusuri dugaan jaringan peredaran rokok ilegal, termasuk pemasok, pemilik barang, jalur pengiriman, dan pihak yang diduga mengendalikan distribusi.

Kedua, meminta Propam Polri melakukan pemeriksaan apabila terdapat bukti awal mengenai dugaan keterlibatan anggota maupun pejabat kepolisian dalam aktivitas tersebut.

Ketiga, mendesak Bea Cukai memperketat pengawasan Pelabuhan Tobelo, melakukan pemeriksaan manifest kapal, dokumen pengiriman, serta memastikan seluruh barang kena cukai memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat, meminta penegakan hukum dilakukan secara adil dan tanpa tebang pilih terhadap siapa pun yang terbukti terlibat, baik masyarakat sipil maupun aparat negara.

Dani menegaskan bahwa FAKI tidak ingin persoalan tersebut hanya menjadi konsumsi pemberitaan tanpa adanya langkah konkret dari instansi berwenang.

“Ini menyangkut kewibawaan hukum dan kepentingan negara. Jangan sampai masyarakat kecil terus menjadi sasaran penindakan, sementara pihak yang diduga mengendalikan jaringan justru tidak tersentuh. Kami meminta Kapolda Maluku Utara menunjukkan keseriusan dalam mengungkap persoalan ini,” pungkasnya.

FAKI Maluku Utara menyatakan akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut serta mendorong aparat penegak hukum dan Bea Cukai menyampaikan hasil penanganan secara transparan kepada masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, dugaan jaringan distribusi dan keterlibatan oknum aparat tersebut masih memerlukan pembuktian melalui penyelidikan resmi. Pihak Polda Maluku Utara, Polres Halmahera Utara, dan Bea Cukai perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi maupun tanggapan. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Halteng, Maluku Utara, Nasional, Pemerintah, Polda, Polres, Ternate|oleh

HALSEL, MALUTLINE – Cara penindakan pelanggaran lalu lintas yang diduga dilakukan personel Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Halmahera Selatan dengan mengejar pengendara sepeda motor menuai sorotan dan keluhan masyarakat. Pasalnya, tindakan tersebut disebut tidak hanya berlangsung pada siang hari, tetapi juga dilakukan pada malam hari sehingga dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengendara maupun pengguna jalan lainnya.

Sejumlah warga menyayangkan pola penindakan tersebut. Menurut mereka, pengejaran terhadap pengendara roda dua di jalan raya, terlebih pada malam hari dengan kondisi pencahayaan dan jarak pandang yang terbatas, dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.

Warga menilai, penegakan aturan lalu lintas memang merupakan tugas dan kewenangan kepolisian. Namun, pelaksanaannya harus mengutamakan keselamatan masyarakat, bukan justru menciptakan situasi yang dapat memicu kepanikan pengendara.

“Yang kami sesalkan bukan penegakan aturan lalu lintasnya. Kami mendukung polisi menertibkan pengendara yang melanggar. Tetapi kalau caranya saling kejar di jalan, baik siang maupun malam hari, tentu sangat berbahaya. Jangan sampai karena mengejar pengendara, justru terjadi kecelakaan yang merugikan masyarakat,” demikian keluhan warga.
Siang dan Malam Hari Menjadi Perhatian

Masyarakat menganggap persoalan ini perlu mendapat perhatian serius karena dugaan pengejaran terhadap pengendara disebut berlangsung pada waktu yang berbeda, termasuk malam hari.

Dalam kondisi jalan yang ramai maupun minim penerangan, tindakan pengejaran kendaraan roda dua harus benar-benar mempertimbangkan situasi dan tingkat risiko. Pengendara yang merasa dikejar aparat berpotensi panik, kehilangan konsentrasi, hingga melakukan manuver mendadak yang membahayakan dirinya dan pengguna jalan lainnya.

Karena itu, warga meminta agar metode penindakan dievaluasi. Petugas diharapkan mengedepankan prosedur penghentian kendaraan yang aman, pemeriksaan pelanggaran, serta pemberian sanksi sesuai ketentuan hukum.

Kapolda Malut Diminta Evaluasi Satlantas Polres Halsel

Atas persoalan tersebut, masyarakat mendesak Kapolda Maluku Utara melalui Direktorat Lalu Lintas Polda Malut agar segera melakukan evaluasi terhadap pola penindakan yang diterapkan Satlantas Polres Halmahera Selatan.

Jika ditemukan adanya tindakan anggota yang melanggar prosedur atau tidak mengutamakan keselamatan masyarakat, warga meminta agar dilakukan pemeriksaan dan pemberian sanksi sesuai ketentuan disiplin maupun kode etik profesi Polri.

Bahkan, apabila terbukti terdapat pelanggaran serius dan berulang, Kapolda Malut diminta mempertimbangkan evaluasi jabatan pejabat yang bertanggung jawab, termasuk kemungkinan pencopotan sesuai mekanisme yang berlaku.

Penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada jumlah pelanggaran yang ditindak, tetapi juga harus menjamin keselamatan masyarakat.

Jangan Sampai Penertiban Justru Menimbulkan Kecelakaan

Masyarakat berharap pelaksanaan Operasi Patuh Kie Raha 2026 benar-benar menjadi sarana meningkatkan kesadaran berlalu lintas, bukan menimbulkan ketakutan bagi pengendara.

Polisi diharapkan menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dengan mengedepankan pendekatan profesional, humanis, serta proporsional.

Warga juga meminta Kapolres Halmahera Selatan dan Kasat Lantas IPTU Irfan Muzaffar Sondani, S.Tr.K, memberikan penjelasan mengenai prosedur pengejaran dan penghentian kendaraan yang diterapkan personel di lapangan.

**”Masyarakat membutuhkan penegakan hukum yang tegas, tetapi keselamatan harus tetap menjadi prioritas. Jangan sampai ada korban kecelakaan akibat metode penindakan yang tidak memperhitungkan risiko di jalan raya,”** menjadi pesan warga yang meminta persoalan tersebut segera dievaluasi.

Hingga berita ini diterbitkan, Malutline masih membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Satlantas Polres Halmahera Selatan maupun Polda Maluku Utara. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Nasional, Polda, Polres, Ternate|oleh

HALSEL, MALUTLINE – Pelaksanaan penertiban lalu lintas oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Halmahera Selatan menuai keluhan dari sejumlah warga. Metode penindakan terhadap pengendara sepeda motor yang diduga dilakukan dengan cara mengejar di jalan raya dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Keluhan tersebut menjadi perhatian masyarakat karena penegakan hukum lalu lintas seharusnya mengedepankan keselamatan, ketertiban, serta pendekatan yang profesional dan humanis, bukan justru berpotensi memunculkan risiko kecelakaan.

Sejumlah warga mengaku khawatir dengan pola pengejaran terhadap pengendara roda dua yang diduga tidak mematuhi aturan lalu lintas. Apabila dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi jalan, kepadatan kendaraan, serta keselamatan pengendara, tindakan tersebut berpotensi menyebabkan pengendara kehilangan kendali dan mengalami kecelakaan.

Warga menilai penindakan pelanggaran lalu lintas memang merupakan kewenangan kepolisian. Namun, pelaksanaannya harus berpedoman pada prosedur operasional standar (SOP), prinsip proporsionalitas, dan perlindungan keselamatan masyarakat.

Persoalan ini juga menjadi sorotan karena Polres Halmahera Selatan sebelumnya melaksanakan Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Gaktiblin) terhadap personel dalam rangka mendukung Operasi Patuh Kie Raha 2026.

Gaktiblin semestinya tidak hanya menjadi kegiatan pemeriksaan administrasi dan kedisiplinan anggota, tetapi juga menjadi momentum evaluasi terhadap perilaku personel saat menjalankan tugas di lapangan.

Kapolda Malut Diminta Turun Tangan

Atas keluhan tersebut, masyarakat mendesak Kapolda Maluku Utara agar memberikan perhatian serius dan memerintahkan evaluasi terhadap pola penindakan yang dilakukan personel Satlantas Polres Halmahera Selatan.

Kapolda juga diminta melalui Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku Utara melakukan pemeriksaan terhadap dugaan tindakan pengejaran pengendara yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Jika ditemukan adanya pelanggaran prosedur, penyalahgunaan kewenangan, atau tindakan tidak profesional, warga meminta anggota yang bersangkutan diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan disiplin dan kode etik profesi Polri.

Bahkan, apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran serius dan berulang, Kapolda Malut didesak mempertimbangkan evaluasi jabatan hingga pencopotan pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi lalu lintas di Polres Halmahera Selatan sesuai mekanisme yang berlaku.

Penegakan Hukum Jangan Membahayakan Masyarakat

Penindakan pelanggaran lalu lintas harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan pelaksanaannya.

Di sisi lain, anggota Polri juga terikat pada Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, serta ketentuan disiplin anggota Polri.

Prinsip utama penegakan hukum lalu lintas adalah menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

Karena itu, metode penghentian kendaraan dan penindakan terhadap pelanggar harus dilakukan secara terukur, dengan memperhatikan situasi jalan dan risiko terhadap keselamatan pengendara maupun pengguna jalan lainnya.

Masyarakat tidak menolak penegakan hukum. Namun, penertiban harus dilakukan secara profesional dan tidak menimbulkan persoalan baru di jalan raya.

Jangan sampai upaya menegakkan aturan lalu lintas justru menempatkan keselamatan masyarakat dalam risiko.

Dir Lantas Polda Malut Diminta Evaluasi Satlantas Polres Halsel

Masyarakat berharap Direktur Lalu Lintas Polda Maluku Utara tidak hanya memberikan arahan administratif, tetapi juga melakukan pengawasan dan evaluasi langsung terhadap pelaksanaan penindakan lalu lintas di wilayah Halmahera Selatan.

Jika terdapat laporan atau rekaman video mengenai dugaan pengejaran pengendara yang membahayakan, bukti tersebut perlu diperiksa secara objektif untuk mengetahui kronologi, alasan tindakan, serta kesesuaian prosedur yang diterapkan personel.

Hingga berita ini diterbitkan, keluhan tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak Satlantas Polres Halmahera Selatan, khususnya Kasat Lantas IPTU Irfan Muzaffar Sondani, S.Tr.K, serta Kapolres Halmahera Selatan.

Malutline membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak kepolisian guna memastikan pemberitaan tetap berimbang.

Publik kini menantikan langkah konkret Kapolda Maluku Utara dan Ditlantas Polda Malut dalam memastikan penegakan hukum lalu lintas berjalan profesional, humanis, transparan, serta mengutamakan keselamatan masyarakat. (Red)