TERNATE, MALUTLINE – Sangaji Obi Kesultanan Ternate, Kadir Rumpai, menyatakan dukungannya terhadap perpanjangan izin operasional PT Karya Alam Bahari (KAB), perusahaan yang bergerak di bidang budidaya mutiara laut di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara.
Menurut Kadir, keberadaan PT KAB perlu mendapatkan perhatian pemerintah karena perusahaan tersebut telah beroperasi hampir 30 tahun di Pulau Obi. Selain mengembangkan sektor budidaya mutiara, perusahaan ini dinilai memiliki potensi kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.
Kadir menilai, investasi di sektor budidaya mutiara memiliki karakter berbeda dengan industri pertambangan. Kegiatan budidaya yang dikelola secara berkelanjutan dapat menjadi salah satu alternatif pengembangan ekonomi daerah sekaligus mempertahankan kekayaan biota laut yang dimiliki Pulau Obi.
“Pada prinsipnya, kami lebih mendukung perusahaan mutiara di Obi karena kegiatan usahanya bergerak di sektor budidaya. Kita harus mempertahankan kekayaan biota laut yang dimiliki Pulau Obi. Potensi laut ini jangan sampai diabaikan, sebab selain memberikan manfaat ekonomi, juga berpeluang meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Kadir.
Menurutnya, Pulau Obi memiliki kekayaan sumber daya kelautan yang sangat potensial. Karena itu, pengembangan sektor budidaya mutiara merupakan salah satu pilihan investasi yang patut dipertahankan dan dikembangkan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Ia juga menyebutkan, PT Karya Alam Bahari telah menjalankan aktivitas usaha di wilayah tersebut hampir tiga dekade. Lamanya keberadaan perusahaan itu, menurut Kadir, menjadi salah satu pertimbangan penting bagi pemerintah dalam mengevaluasi keberlanjutan investasi, sepanjang seluruh persyaratan perizinan dan ketentuan perlindungan lingkungan tetap dipenuhi.
Budidaya Mutiara Dinilai Lebih Menjaga Ekosistem Laut
Kadir menjelaskan, dukungannya terhadap PT KAB bukan semata-mata karena keberadaan investasi perusahaan, melainkan juga berkaitan dengan arah pembangunan ekonomi Pulau Obi ke depan.
Baginya, sektor kelautan dan perikanan, khususnya budidaya mutiara, memiliki peluang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang dapat berjalan beriringan dengan upaya menjaga ekosistem laut.
Ia membandingkan karakter kegiatan budidaya mutiara dengan industri pertambangan yang memiliki potensi dampak lingkungan lebih besar apabila tidak dikelola secara ketat.
“Kita harus berpikir jauh ke depan. Jangan sampai kekayaan alam yang kita miliki hanya dilihat dari potensi tambangnya. Laut juga memiliki kekayaan biota yang luar biasa dan bisa memberikan nilai ekonomi apabila dikelola melalui kegiatan budidaya secara baik dan berkelanjutan,” tegasnya.
Menurut Kadir, pemerintah perlu memberikan perhatian yang seimbang terhadap investasi berbasis kelautan. Jangan sampai pembangunan daerah hanya berorientasi pada sektor pertambangan, sementara potensi ekonomi masyarakat pesisir dan kekayaan laut justru kurang mendapatkan ruang pengembangan.
Ia berharap keberadaan perusahaan budidaya mutiara dapat menjadi salah satu contoh bahwa investasi tidak harus selalu bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.
Pemerintah Harus Bangun Pola Kemitraan yang Menguntungkan Masyarakat
Lebih jauh, Kadir mendorong Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara agar membangun pola kemitraan yang lebih kuat antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Menurutnya, investasi harus mampu memberikan manfaat nyata, bukan hanya menghadirkan aktivitas ekonomi perusahaan. Masyarakat lokal harus mendapatkan kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi, peningkatan keterampilan, serta manfaat pembangunan infrastruktur dan fasilitas sosial.
Ia juga menawarkan gagasan subsidi silang atau pola kontribusi bersama antara perusahaan dan pemerintah daerah untuk memperbesar manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di sekitar kawasan investasi dan lingkar tambang.
“Perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Pemerintah juga harus hadir sebagai pengatur sekaligus fasilitator. Harus ada pola kerja sama yang saling menguntungkan antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat, sehingga keberadaan investasi benar-benar memberikan dampak positif,” ujarnya.
Kadir menegaskan, masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah besarnya aktivitas investasi di Pulau Obi. Mereka harus menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut.
Soroti Persoalan Listrik, Perusahaan dan PLN Diminta Berkolaborasi
Tidak hanya berbicara mengenai investasi dan budidaya mutiara, Sangaji Obi juga menyoroti persoalan kebutuhan dasar masyarakat Pulau Obi, khususnya ketersediaan dan kualitas pelayanan listrik.
Ia meminta perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Pulau Obi agar turut mengambil bagian dalam membantu mengatasi persoalan kelistrikan masyarakat melalui pola kerja sama dan subsidi silang dengan pihak PT PLN (Persero).
Menurutnya, sudah sepatutnya masyarakat yang hidup di tengah kekayaan sumber daya alam Pulau Obi dapat menikmati pelayanan listrik yang layak, memadai, dan berkelanjutan.
Kadir menilai, terdapat ironi ketika Pulau Obi memiliki kekayaan alam yang luar biasa dan menjadi salah satu wilayah penyumbang aktivitas ekonomi serta investasi bagi negara, tetapi sebagian masyarakatnya masih menghadapi kesulitan dalam menikmati pelayanan penerangan listrik secara optimal.
“Jangan sampai masyarakat hidup di atas tanah yang kekayaan alamnya luar biasa, memberikan kontribusi besar terhadap negara, tetapi untuk menikmati penerangan listrik yang layak saja masih mengalami kesulitan. Perusahaan harus ikut memikirkan kondisi masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya,” tegas Kadir.
Ia mengusulkan agar perusahaan bersama PLN membangun skema kolaborasi yang memungkinkan peningkatan pelayanan kelistrikan, baik melalui dukungan infrastruktur, penguatan jaringan, maupun program bantuan yang dapat meringankan beban masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, tanggung jawab pembangunan tidak boleh hanya dibebankan kepada pemerintah atau PLN. Perusahaan yang memperoleh manfaat dari aktivitas ekonomi di Pulau Obi juga perlu menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
Pemda Halsel Diminta Belajar dari Kebijakan Pemerintah Halteng
Kadir juga meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan agar lebih serius memperhatikan persoalan kelistrikan masyarakat Pulau Obi. Ia menilai pemerintah daerah perlu mengambil langkah konkret dengan membangun komunikasi dan koordinasi bersama PLN serta perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
Ia bahkan mendorong Pemda Halsel agar mempelajari dan mempertimbangkan pola kebijakan yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah di bawah kepemimpinan Bupati Imran Malan Sangaji, yang menurutnya patut menjadi contoh dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat terkait pelayanan listrik.
Menurut Kadir, pemerintah daerah harus berani menghadirkan terobosan dan membangun kemitraan dengan dunia usaha agar masyarakat dapat menikmati fasilitas dasar secara lebih baik.
“Pemda Halsel harus melihat dan belajar dari apa yang dilakukan Bupati Halmahera Tengah, Imran Malan Sangaji. Pemerintah harus hadir memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai masyarakat Obi yang hidup di tengah kekayaan sumber daya alam justru terus mengalami kesulitan dalam mendapatkan pelayanan listrik yang layak,” ujarnya.
Ia berharap persoalan kelistrikan di Pulau Obi tidak hanya menjadi pembahasan dari waktu ke waktu, tetapi harus ditindaklanjuti melalui langkah nyata yang melibatkan pemerintah daerah, PLN, dan seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
Perpanjangan Izin PT KAB Harus Diikuti Komitmen Lingkungan dan Kontribusi Daerah
Terkait permintaan perpanjangan izin PT Karya Alam Bahari, Kadir berharap pemerintah dapat mempertimbangkannya secara objektif dengan melihat rekam jejak perusahaan, kontribusi terhadap daerah, manfaat bagi masyarakat, serta kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
Ia menilai, keberlanjutan perusahaan yang bergerak di bidang budidaya mutiara dapat menjadi salah satu alternatif investasi yang mendukung diversifikasi ekonomi Halmahera Selatan.
Namun, dukungan terhadap perpanjangan izin juga harus disertai komitmen perusahaan untuk menjaga kelestarian lingkungan laut, memenuhi kewajiban perpajakan dan penerimaan daerah sesuai ketentuan, serta memperkuat tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar.
“Kalau perusahaan memang memberikan kontribusi kepada daerah dan masyarakat serta menjalankan kegiatan usahanya sesuai aturan, tentu pemerintah perlu mempertimbangkan keberlanjutannya. Jangan sampai investasi yang berpotensi memberikan manfaat bagi daerah justru tidak mendapatkan perhatian,” katanya.
Ia berharap pemerintah tidak hanya melihat besaran investasi dari sektor pertambangan, tetapi juga memberikan ruang yang sama kepada sektor kelautan dan perikanan yang memiliki prospek jangka panjang.
Sangaji Obi: Kekayaan Alam Harus Memberikan Kesejahteraan bagi Masyarakat
Menutup pernyataannya, Kadir Rumpai mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, pelaku usaha, tokoh adat, maupun masyarakat, untuk melihat masa depan Pulau Obi secara lebih luas.
Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya diukur dari besarnya nilai investasi dan penerimaan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan generasi mendatang.
Pulau Obi memiliki kekayaan alam darat dan laut yang harus dikelola secara bijaksana. Karena itu, keseimbangan antara investasi pertambangan, perikanan, budidaya mutiara, pelayanan listrik, dan penguatan ekonomi masyarakat perlu menjadi perhatian bersama.
“Jangan hanya berpikir tentang apa yang bisa kita ambil dari alam hari ini, tetapi pikirkan juga apa yang bisa kita wariskan kepada anak cucu kita. Laut Obi harus tetap terjaga, biota laut harus dipertahankan, dan masyarakat harus mendapatkan manfaat ekonomi dari kekayaan alam yang dimiliki daerahnya,” tutup Kadir Rumpai, Sangaji Obi Kesultanan Ternate.
Ia menegaskan, keberhasilan investasi di Pulau Obi seharusnya tidak hanya diukur dari keuntungan perusahaan maupun besarnya penerimaan negara, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat lokal merasakan kesejahteraan, mendapatkan pelayanan listrik yang layak, serta memiliki kesempatan menikmati hasil pembangunan di daerahnya sendiri. (Red)



Dokter Boyke Paparkan Pentingnya Kesehatan dan Keharmonisan Keluarga
Perempuan bukan hanya memiliki peran penting dalam lingkup keluarga, tetapi juga menjadi bagian dari kekuatan pembangunan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, sosial, ekonomi, hingga pemberdayaan masyarakat.


