Malut Line

TERNATE, MALUTLINE – Persidangan perkara dugaan korupsi pembangunan Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Goto, Kota Tidore Kepulauan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate, Jumat (20/11/2026), menjadi perhatian serius terkait dugaan pencairan pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan realisasi fisik proyek.

Salah satu aspek yang perlu diungkap secara terang adalah pencairan anggaran sebesar Rp2.576.619.818, sementara progres fisik pembangunan TPI Goto berdasarkan hasil penyidikan disebut baru mencapai 46,488 persen.

Persoalan ini memunculkan dugaan adanya pencairan pembayaran yang didasarkan pada dokumen penyelesaian pekerjaan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.

Dalam pusaran persoalan administrasi dan pencairan anggaran tersebut, nama Ahmad Purbaya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara, ikut menjadi perhatian.

Pasalnya, ketika proses pencairan anggaran proyek berlangsung, Ahmad Purbaya menjabat sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus Bendahara Umum Daerah (BUD).

Kapasitas tersebut menjadi alasan penting untuk menelusuri bagaimana mekanisme pembayaran proyek berlangsung, dokumen apa yang menjadi dasar pencairan, serta siapa saja pejabat yang bertanggung jawab dalam setiap tahapan administrasi keuangan.

Dokumen Menyatakan 100 Persen, Fisik Pekerjaan Disebut Baru 46,488 Persen

Proyek pembangunan TPI Goto memiliki nilai kontrak Rp2.921.940.000 yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2021.

Pekerjaan dilaksanakan PT Gelora Megah Sejahtera berdasarkan kontrak tertanggal 21 Mei 2021, dengan masa pelaksanaan 210 hari kalender dan batas akhir kontrak pada 17 Desember 2021.

Namun, berdasarkan hasil penyidikan Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan, realisasi fisik pekerjaan hingga berakhirnya masa kontrak disebut hanya mencapai 46,488 persen.

Persoalan semakin serius ketika pada 26 Desember 2021 diterbitkan berita acara pemeriksaan pekerjaan dan berita acara serah terima yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100 persen.

Dokumen tersebut diduga tidak sesuai dengan kondisi fisik pembangunan di lapangan.

Berdasarkan dokumen penyelesaian pekerjaan tersebut, pembayaran proyek kemudian dicairkan sebesar Rp2.576.619.818 menjelang penutupan tahun anggaran.

Perbedaan mencolok antara progres fisik dan dokumen administrasi inilah yang menjadi salah satu titik krusial dalam perkara TPI Goto.

Jika dokumen pembayaran menyatakan pekerjaan telah selesai seluruhnya, sementara kondisi fisik menunjukkan realisasi kurang dari separuh, maka proses penerbitan dokumen, verifikasi, persetujuan, hingga pencairan anggaran harus diuji secara menyeluruh.

Ahmad Purbaya dan Pertanyaan tentang Mekanisme Pencairan

Dalam penanganan perkara tersebut, Ahmad Purbaya pernah diperiksa penyidik Kejari Tidore Kepulauan pada 21 Januari 2026 sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Kepala BPKAD, PPKD, sekaligus BUD.

Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan pendalaman mekanisme pencairan anggaran proyek TPI Goto, mulai dari pembayaran uang muka hingga pembayaran pekerjaan yang dinyatakan selesai 100 persen.

Posisi Ahmad Purbaya menjadi relevan untuk ditelusuri dalam konteks kewenangan pengelolaan keuangan daerah pada saat pembayaran dilakukan.

Penyidik perlu memastikan bagaimana dokumen pengajuan pembayaran diproses, apa saja persyaratan administrasi yang diterima, bagaimana prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), serta siapa yang melakukan verifikasi dan memberikan persetujuan sesuai kewenangannya.

Pertanyaan mendasarnya adalah apakah pembayaran sebesar Rp2,57 miliar tersebut diproses berdasarkan dokumen yang secara administratif lengkap, tetapi secara substansi tidak sesuai dengan kondisi pekerjaan sebenarnya.

Ataukah terdapat informasi mengenai ketidaksesuaian progres fisik yang diketahui oleh pihak-pihak tertentu sebelum pembayaran dilakukan?

Semua aspek tersebut penting untuk dibuka melalui pemeriksaan dokumen keuangan dan keterangan para pihak dalam proses hukum.

Dugaan Pencairan Fiktif Harus Ditelusuri hingga ke Dokumen Keuangan

Dugaan pencairan fiktif dalam perkara TPI Goto tidak cukup hanya dilihat dari adanya perbedaan antara progres fisik dan berita acara penyelesaian pekerjaan.

Penegak hukum perlu mengurai seluruh rangkaian transaksi dan administrasi yang mendasari keluarnya uang negara.

Mulai dari laporan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeriksaan, berita acara serah terima, dokumen permintaan pembayaran, surat perintah membayar, hingga SP2D dan bukti penerimaan dana oleh pihak pelaksana.

Dengan demikian, dapat diketahui siapa yang membuat, memeriksa, menyetujui, dan memproses setiap dokumen tersebut.

Apabila ditemukan bukti bahwa terdapat kesengajaan menggunakan dokumen yang tidak benar untuk mencairkan pembayaran pekerjaan yang belum direalisasikan, maka pihak-pihak yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.

FAKI Desak Penelusuran Tidak Berhenti pada Pelaksana Proyek

Ketua Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Maluku Utara, Dani Haris Purnawan, mendorong agar penyidik dan majelis hakim mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan dalam proses pencairan anggaran proyek TPI Goto.

Menurut FAKI, penanganan perkara harus menelusuri seluruh rantai pertanggungjawaban, bukan hanya pihak kontraktor maupun pejabat teknis yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan.

Aspek administrasi keuangan daerah juga perlu diperiksa untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan dalam proses pembayaran dan siapa yang harus bertanggung jawab berdasarkan kewenangan serta bukti yang ditemukan.

FAKI mendorong agar keterangan Ahmad Purbaya didalami kembali, terutama menyangkut dokumen dan mekanisme pencairan pembayaran Rp2,57 miliar tersebut.

Jika ditemukan bukti yang cukup mengenai keterlibatan dan terpenuhinya unsur pidana, penyidik diminta mengambil langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Kerugian Negara Rp779,5 Juta, Publik Menunggu Pembuktian

Berdasarkan hasil audit BPK RI yang disampaikan Kejari Tidore Kepulauan, dugaan kerugian keuangan negara dalam perkara TPI Goto mencapai Rp779.504.088,65.

Kerugian tersebut terdiri atas Rp714.504.088,65 dari pekerjaan konstruksi dan Rp65 juta dari pekerjaan perencanaan serta pengawasan.

Penyidik juga menemukan dugaan kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian mutu konstruksi. Hasil pemeriksaan menunjukkan mutu beton hanya mencapai 82,46 persen dari mutu yang dipersyaratkan.

Dalam perkara ini, tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Abdullah Assagaf selaku mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara sekaligus KPA, MS dari PT Gelora Megah Sejahtera, serta RA alias Ridwan selaku PPK.

Kini, persidangan di Tipikor Ternate diharapkan mampu mengungkap secara terang bagaimana dokumen penyelesaian pekerjaan dapat menjadi dasar pencairan miliaran rupiah ketika realisasi fisik proyek diduga belum mencapai separuh.

Pertanyaan Besar: Siapa yang Bertanggung Jawab atas Pencairan Rp2,57 Miliar?

Kasus TPI Goto menyisakan pertanyaan mendasar mengenai pengawasan penggunaan APBD. Bagaimana pembayaran pekerjaan dapat diproses hingga mencapai miliaran rupiah ketika terdapat dugaan ketidaksesuaian antara dokumen administrasi dan kondisi fisik di lapangan?

Apakah seluruh tahapan pencairan telah melalui pemeriksaan sesuai ketentuan? Apakah pejabat pengelola keuangan mengetahui atau memiliki informasi mengenai kondisi pekerjaan sebelum dana dicairkan? Siapa yang harus bertanggung jawab apabila ditemukan penyalahgunaan dokumen dalam proses pembayaran?

Pertanyaan tersebut harus dijawab berdasarkan fakta persidangan, bukan sekadar dugaan.

MALUTLINE akan terus mengawal perkembangan perkara ini, terutama penelusuran alur pencairan anggaran dan peran setiap pejabat yang terlibat dalam mekanisme pembayaran proyek.

Ahmad Purbaya dalam informasi perkara yang tersedia masih berstatus saksi dan belum dinyatakan sebagai tersangka. Karena itu, seluruh dugaan terhadap pihak mana pun tetap harus dibuktikan melalui proses hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. (Red)

TERNATE, MALUTLINE – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman, melaksanakan kegiatan Salat Jumat Keliling sekaligus memimpin pencanangan Kampung Kamtibmas Zero Miras dan Narkoba di Masjid Rausan Fiqr, Jalan Stikip, Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Jumat (20/11/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi Program Prioritas Kapolri serta program Polda Maluku Utara bertajuk “Polisi Bersama Masyarakat”. Program ini bertujuan mempererat hubungan silaturahmi antara kepolisian dan masyarakat, sekaligus mendorong keterlibatan warga dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, khususnya melalui upaya pencegahan peredaran serta penyalahgunaan minuman keras (miras) dan narkoba.

 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dirsamapta Polda Maluku Utara Kombes Pol. Setyo Agus Hermawan, Dirpolairud Kombes Pol. Sukamat, Kepala SPKT AKBP Suriadi Yusuf, serta Wakapolres Ternate Kompol Iksan Prananto.

Ketua BKM Apresiasi Kehadiran Kapolda

Ketua Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Rausan Fiqr, Burhan Hi. Ismail, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kehadiran langsung Kapolda Maluku Utara bersama jajaran di tengah masyarakat.

Menurutnya, kehadiran pimpinan kepolisian tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan silaturahmi sekaligus membangun sinergi antara masyarakat dan aparat keamanan dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

“Kehadiran pimpinan Polri secara langsung di tengah kami menjadi kebanggaan sekaligus momentum yang sangat berharga untuk mempererat silaturahmi dan bersama-sama menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat,” ujar Burhan.

Ia juga menjelaskan bahwa di lingkungan RT 12 Kelurahan Sasa terdapat sekitar 40 unit rumah kos yang sebagian besar dihuni oleh mahasiswa.

Kondisi tersebut membutuhkan perhatian dan kepedulian bersama agar aktivitas masyarakat, termasuk penghuni indekos, tetap berjalan tertib serta tidak menimbulkan potensi gangguan keamanan.

Atas dasar itu, Ketua RT 12 Jufri Misbah bersama pengurus masjid dan masyarakat setempat mengambil inisiatif mencanangkan Kampung Kamtibmas Zero Miras dan Narkoba. Inisiatif tersebut diharapkan menjadi langkah konkret dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan miras serta narkoba di lingkungan mereka.

Kapolda Tekankan Pentingnya Sinergi Kepolisian dan Masyarakat

Dalam arahannya, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol. Arif Budiman menjelaskan bahwa program “Polisi Bersama Masyarakat” diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang mendekatkan institusi kepolisian dengan warga, di antaranya Jumat Keliling dan Subuh Keliling.

Melalui kegiatan tersebut, kepolisian dapat membangun komunikasi secara langsung, mendengarkan aspirasi masyarakat, mengetahui berbagai persoalan di lingkungan warga, serta memperkuat kemitraan dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Kapolda juga menyampaikan bahwa keberadaan rumah kos di Kelurahan Sasa memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun, aktivitas tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab bersama dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.

Para pemilik maupun penghuni indekos diharapkan turut menjaga situasi yang kondusif serta memastikan tempat tinggal mereka tidak dimanfaatkan untuk kegiatan yang berpotensi melanggar hukum.

“Pencanangan Kampung Kamtibmas Zero Miras dan Narkoba ini tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial atau simbolis semata, melainkan harus diwujudkan melalui tindakan nyata dan komitmen bersama seluruh elemen masyarakat dalam mencegah peredaran serta penyalahgunaan miras dan narkoba,” tegas Irjen Pol. Arif Budiman.

Kapolda Imbau Masyarakat Manfaatkan Layanan Pengaduan 110

Selain menekankan pentingnya pencegahan, Kapolda juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk konsumsi maupun peredaran minuman keras di lingkungan tempat tinggal.

Ia mengingatkan bahwa masyarakat tidak perlu mengambil tindakan sendiri yang dapat memicu persoalan baru. Apabila merasa takut atau ragu untuk menegur secara langsung, warga dapat menyampaikan laporan kepada pihak kepolisian melalui layanan Call Center Polri 110.

“Jika merasa takut atau ragu untuk menegur secara langsung, silakan segera melaporkan kepada pihak kepolisian melalui layanan Call Center Polri 110,” pesannya.

Kapolda turut mengingatkan bahwa konsumsi minuman keras kerap menjadi salah satu faktor yang dapat memicu gangguan keamanan, perkelahian, maupun tindak pidana lainnya.

Karena itu, Polda Maluku Utara berkomitmen terus mengoptimalkan langkah pencegahan dan penindakan terhadap peredaran serta penyalahgunaan miras dan narkoba melalui kegiatan kepolisian yang berkelanjutan, dengan tetap mengedepankan kerja sama bersama masyarakat.

Penandatanganan Piagam Kampung Kamtibmas

Sebagai bentuk komitmen terhadap pencanangan tersebut, kegiatan diakhiri dengan penandatanganan Piagam Penghargaan Kampung Kamtibmas oleh Kapolda Maluku Utara.

Penandatanganan piagam ini diharapkan menjadi awal penguatan komitmen seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, serta terbebas dari peredaran dan penyalahgunaan miras maupun narkoba, khususnya di Kelurahan Sasa dan wilayah sekitarnya.

Melalui pencanangan ini, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat keamanan, tetapi juga berperan aktif sebagai bagian dari kekuatan bersama dalam menjaga lingkungan.

Sinergi antara kepolisian, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah setempat, pemuda, pengelola indekos, dan seluruh warga menjadi faktor penting dalam mewujudkan situasi kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif di Maluku Utara. (Red)

HALSEL, MALUTLINE – Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan mewarnai penyampaian ucapan selamat ulang tahun kepada istri Bupati Halmahera Selatan, Ny. Rifa’at Al Sa’adah. Ucapan dan doa tulus tersebut disampaikan oleh istri Wakil Bupati Halmahera Selatan, Helmi Umar Muksin, Ny. Mardia Bopeng, yang juga menjabat sebagai Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Halmahera Selatan.

Ucapan serupa turut disampaikan istri Sekretaris Daerah (Sekda) Halmahera Selatan, Abdillah Kamarullah, yakni Ny. Lulu Abdillah, yang saat ini mengemban amanah sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Halmahera Selatan, bersama jajaran pengurus.

Penyampaian ucapan selamat ulang tahun tersebut menjadi bentuk perhatian, penghormatan, serta ungkapan persaudaraan di antara jajaran organisasi perempuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ny. Mardia Bopeng bersama Ny. Lulu Abdillah dan seluruh pengurus menyampaikan doa terbaik agar Ny. Rifa’at Al Sa’adah senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, kebahagiaan, serta keberkahan dalam menjalani kehidupan.

Momentum pertambahan usia tersebut juga diharapkan menjadi kesempatan untuk semakin memperkuat semangat pengabdian, kepedulian sosial, dan peran perempuan dalam mendukung pembangunan daerah.

Bagi GOW dan DWP, kebersamaan antarpengurus organisasi perempuan bukan sekadar hubungan kelembagaan, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun silaturahmi, mempererat persaudaraan, serta saling memberikan dukungan dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

Ny. Mardia Bopeng sebagai Ketua GOW Halsel dan Ny. Lulu Abdillah sebagai Ketua DWP Halsel juga diharapkan terus memperkuat sinergi organisasi perempuan dalam mendorong pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas keluarga, serta kepedulian terhadap masyarakat.

Keduanya bersama jajaran pengurus menyampaikan harapan agar Ny. Rifa’at Al Sa’adah selalu berada dalam lindungan Allah SWT, diberikan kemudahan dalam setiap urusan, serta senantiasa menjadi pribadi yang membawa manfaat dan inspirasi bagi keluarga maupun masyarakat.

Ucapan ulang tahun tersebut sekaligus mencerminkan nilai kebersamaan dan kekeluargaan di antara para perempuan yang memiliki peran penting dalam mendukung kehidupan sosial, keluarga, dan pembangunan di Kabupaten Halmahera Selatan.

Selamat ulang tahun, Ny. Rifa’at Al Sa’adah. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, umur panjang, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan. (Red)

Labuha, Malutline. Com Harita Nickel menyerahkan dua unit truk pengangkut sampah berjenisMitsubishi Fuso Canter FESHDX dengan kapasitas 7,5 meter kubik kepada Pemerintah Kota Ternate danPemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk memperkuat layanan pengangkutan sampah di kedua daerah.

Satu unit truk diserahkan kepada Pemkot Ternate padaKamis (19/11/2026), sedangkan satu unit lainnya diberikankepada Pemkab Halmahera Selatan pada Jumat(20/11/2026). Bantuan ini diharapkan dapat menunjangoperasional pengangkutan sampah sekaligus memperkuatpelayanan kebersihan di kedua daerah. Penyerahan dicatat sebagai hibah melalui berita acara serah terima(BAST).

Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, mengapresiasi dukungan Harita Nickel yang dinilai membantu pemerintah daerah meningkatkan kapasitas pelayanan pengangkutan sampah. Menurutnya, tambahan armada dibutuhkan mengingat sejumlah kendaraan operasional Pemkot Ternate telah mengalami kerusakan dan memerlukan peremajaan.

“Atas nama Pemerintah Kota Ternate, kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya. Persoalan sampah sudah menjadi isu internasional, nasional maupun daerah yang memang membutuhkan kolaborasi dan sinergi,” kata Rizal di Kantor Wali Kota Ternate, Kamis (19/11/2026).

Ia menjelaskan, kondisi kebersihan Kota Ternate secaraumum sudah cukup baik. Namun, masih terdapatsejumlah titik yang membutuhkan perhatian lebih, termasuk kawasan Kalimati dan beberapa lingkunganyang masih ditemukan tumpukan sampah.

Dengan tambahan armada tersebut, Rizal berharapkapasitas pengangkutan sampah dapat meningkatsehingga penanganan timbulan sampah di sejumlah lokasidapat dilakukan lebih optimal.

Rizal juga mengapresiasi keterlibatan Harita Nickel dalamberbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan di Kota Ternate. Dukungan perusahaan, kata dia, tidak hanyadalam bidang lingkungan, tetapi juga mencakup kegiatanbudaya serta bantuan kemanusiaan saat terjadi bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan, bencana di Kelurahan Rua, serta di wilayah Batang Dua.

Dukungan serupa juga diberikan kepada PemerintahKabupaten Halmahera Selatan. Wakil Bupati Halmahera Selatan, Helmi Umar Muchsin, menyebut bantuan truksampah tersebut sebagai bentuk dukungan terhadappelayanan publik sekaligus cerminan kerja sama yang terjalin antara pemerintah daerah dan Harita Nickel.

Ia berharap kemitraan tersebut terus berkembang dandapat memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayananpublik serta kebutuhan masyarakat Halmahera Selatan.

“Terima kasih kepada Harita Nickel atas kepedulian dankerja samanya, sehingga pemerintah daerahmendapatkan bantuan truk sampah,” ujar Helmi saatmenerima bantuan di halaman Kantor Bupati Halmahera Selatan, Jumat (20/11/2026).

Helmi menilai pengelolaan sampah menjadi tantanganyang tidak hanya dihadapi daerah, tetapi juga telahmenjadi isu global. Karena itu, diperlukan upaya bersamauntuk mengelola sampah secara lebih optimal, termasuk mendorong perubahan cara pandang masyarakat agar sampah tidak hanya dipandang sebagai persoalan, melainkan juga memiliki potensi untuk dikelola secaraproduktif.

Sementara itu, Executive Vice President External Relations Harita Nickel, Latif Supriadi, mengatakan bantuan armada pengangkut sampah merupakan wujud kolaborasi perusahaan dengan pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan layanan pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan.

“Ini merupakan dukungan Harita Nickel dalampengelolaan sampah, khususnya di Kota Ternate danHalmahera Selatan. Kami berharap armada ini dapatmendukung operasional pengangkutan sampah danmemperkuat pelayanan kebersihan bagi masyarakat di kedua daerah,” ujarnya.

Latif menjelaskan bahwa bantuan untuk KabupatenHalmahera Selatan merupakan tindak lanjut ataspermohonan yang disampaikan melalui Dinas LingkunganHidup. Sementara itu, armada yang diserahkan kepadaPemerintah Kota Ternate diharapkan dapat mendukungpelayanan kebersihan di wilayah Kota Ternate.

“Kami bangga bisa berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Ternate dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Kolaborasi ini akan terus berlanjut dan kami berharap truksampah sebagai fasilitas pelayanan publik ini dapatdimanfaatkan untuk mendukung Ternate dan Labuha yang lebih bersih,” kata Latif.

Melalui dukungan sarana pengangkutan sampah dankemitraan dengan pemerintah daerah, upaya menjagakebersihan lingkungan di Kota Ternate dan Halmahera Selatan diharapkan semakin kuat, sekaligus mendorongketerlibatan berbagai pihak dalam menangani persoalansampah.[]

HALSEL, MALUTLINE– Pihak keluarga Lasmi Hamid mendesak Kapolres Halmahera Selatan agar segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat penanganan kasus dugaan pelecehan nonverbal yang dilaporkan terhadap Sabri Jabir. Keluarga meminta agar laporan tersebut ditindaklanjuti secara serius, profesional, dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Desakan keluarga ini dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap perkembangan penanganan perkara yang dinilai belum memberikan kepastian hukum sebagaimana diharapkan. Keluarga berharap laporan yang telah disampaikan kepada pihak kepolisian tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan mengenai tahapan maupun tindak lanjut penyelidikannya.

Menurut pihak keluarga, keberanian Lasmi Hamid melaporkan dugaan peristiwa tersebut merupakan langkah untuk mencari perlindungan dan memperoleh keadilan. Karena itu, mereka meminta kepolisian memberikan perhatian serius terhadap laporan tersebut serta memastikan hak-hak pelapor tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung.

Sebagaimana diketahui, dugaan peristiwa tersebut terjadi pada Minggu, 14 Juni 2026, sekitar pukul 15.10 WIT, di kediaman Lasmi Hamid, warga Desa Tuwokona, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan.

Saat itu, korban menduga privasinya terganggu setelah melihat seseorang berada di bagian atas plafon rumah yang diduga sedang mengintip ke dalam kamar. Ketika korban berteriak, Sabri Jabir, yang disebut sebagai tetangganya, diduga berada di lokasi tersebut.

Atas kejadian itu, Lasmi Hamid kemudian mendatangi kantor kepolisian untuk membuat laporan resmi. Laporan tersebut diterima melalui Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor: STPL/343/VI/2026/SPKT, pada 14 Juni 2026 sekitar pukul 18.20 WIT.

Pihak keluarga menegaskan bahwa mereka tidak bermaksud mengintervensi kewenangan penyidik ataupun mendesak kepolisian mengambil kesimpulan sebelum seluruh fakta diperiksa. Namun, mereka menginginkan adanya keseriusan dan percepatan proses penanganan agar perkara tersebut memperoleh kejelasan.

“Kami meminta kepada Bapak Kapolres Halmahera Selatan agar memberikan perhatian serius terhadap laporan ini. Keluarga berharap jangan sampai laporan yang sudah disampaikan hanya berhenti di meja penyidik tanpa perkembangan yang jelas. Kami ingin mengetahui sejauh mana proses penanganannya dan kapan pihak-pihak terkait akan diperiksa,” demikian harapan pihak keluarga.

Keluarga juga meminta agar penyidik segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan, termasuk memeriksa pelapor, meminta keterangan saksi, mengumpulkan alat bukti, serta memanggil pihak terlapor sesuai prosedur hukum.

Bagi keluarga, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut dugaan tindakan seseorang, melainkan juga berkaitan dengan perlindungan terhadap martabat, rasa aman, dan hak privasi perempuan di lingkungan tempat tinggalnya sendiri.

Mereka berharap tidak ada perlakuan diskriminatif dalam penanganan laporan tersebut. Setiap laporan masyarakat harus memperoleh pelayanan dan penanganan yang profesional, tanpa memandang latar belakang maupun kedudukan pihak-pihak yang terlibat.

Keluarga Minta Kepastian, Bukan Sekadar Janji

Pihak keluarga menegaskan bahwa yang paling dibutuhkan saat ini adalah kepastian mengenai perkembangan penanganan perkara. Mereka meminta Polres Halmahera Selatan menyampaikan informasi yang dapat diberikan secara terbuka kepada pelapor maupun keluarga, dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan penyelidikan.

Keluarga juga berharap Kapolres Halmahera Selatan dapat melakukan pengawasan terhadap proses penanganan laporan tersebut agar berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.

“Jangan sampai korban sudah berani melapor, tetapi justru harus menunggu terlalu lama tanpa mendapatkan penjelasan. Kami hanya meminta agar laporan ini diproses secara sungguh-sungguh. Jika memang ada unsur pidana, silakan ditindaklanjuti sesuai hukum. Namun, jika terdapat kendala dalam prosesnya, kami juga berharap hal itu dijelaskan secara transparan,” harap keluarga.

Kasus ini sekaligus menjadi perhatian terhadap pentingnya perlindungan privasi dan keamanan perempuan di lingkungan tempat tinggal. Rumah semestinya menjadi ruang paling aman bagi setiap orang, sehingga dugaan pelanggaran terhadap privasi seseorang perlu ditangani secara cermat dan tidak dianggap sebagai persoalan sepele.

Hingga berita ini disusun, keluarga masih berharap adanya perkembangan konkret dari Polres Halmahera Selatan terkait laporan tersebut. Konfirmasi mengenai perkembangan penanganan perkara dan tanggapan resmi pihak kepolisian tetap diperlukan agar pemberitaan berimbang.

MALUTLINE akan terus memantau perkembangan kasus ini serta membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak kepolisian maupun pihak terlapor sesuai prinsip-prinsip jurnalistik. (Red)