TOBELO, MALUTLINE – Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Maluku Utara mendesak Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman, S.I.K., M.H., segera mengambil langkah tegas dan menyeluruh untuk membongkar dugaan jaringan besar peredaran rokok ilegal yang disinyalir beroperasi melalui Pelabuhan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara.
FAKI menilai persoalan peredaran rokok tanpa pita cukai tidak boleh hanya ditangani sebatas penertiban pedagang kecil. Aparat penegak hukum harus berani menelusuri aktor utama, pemodal, pemasok, distributor hingga pihak-pihak yang diduga mengendalikan jaringan bisnis ilegal tersebut.
Ketua FAKI Maluku Utara, Dani Haris Purnawan, menegaskan bahwa Kapolda Maluku Utara harus menunjukkan ketegasan dalam memberantas praktik perdagangan rokok ilegal yang berpotensi merugikan penerimaan negara dari sektor cukai.
Menurut Dani, munculnya informasi mengenai dugaan adanya oknum petinggi anggota Polda Maluku Utara yang membekingi aktivitas peredaran rokok ilegal harus menjadi perhatian serius dan tidak boleh diabaikan.
“Kapolda Maluku Utara harus berani bertindak tegas. Jangan sampai pengusaha rokok ilegal justru merasa aman karena diduga mendapat perlindungan dari oknum tertentu. Jika benar ada anggota atau petinggi kepolisian yang terlibat, kami mendesak agar segera diperiksa melalui mekanisme Propam dan diproses sesuai hukum apabila terbukti,” tegas Dani.
Ia mengingatkan, penegakan hukum tidak boleh tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Jangan sampai pedagang kecil menjadi sasaran penindakan, sementara pemilik modal dan jaringan pemasok yang diduga memperoleh keuntungan besar justru tidak tersentuh.
FAKI Minta Penyitaan Rokok Ilegal di 10 Kabupaten/Kota
Lebih lanjut, FAKI mendesak Polda Maluku Utara bersama jajaran Polres dan Bea Cukai segera melakukan operasi pengawasan dan penindakan secara terpadu di seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara.
Operasi tersebut diminta menjangkau 10 kabupaten/kota, yakni Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Kepulauan Sula, Pulau Taliabu, dan Pulau Morotai.
FAKI meminta agar seluruh tempat penyimpanan, gudang distribusi, toko, jalur transportasi laut maupun darat yang terindikasi menjadi lokasi peredaran rokok tanpa pita cukai diperiksa sesuai kewenangan dan prosedur hukum.
Produk rokok yang terbukti melanggar ketentuan cukai harus ditindak dan disita oleh petugas berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
“Jangan hanya melakukan penindakan di Tobelo. Kami meminta operasi diperluas ke seluruh 10 kabupaten/kota di Maluku Utara. Jika ditemukan rokok tanpa pita cukai atau produk yang melanggar ketentuan, segera lakukan penyitaan sesuai prosedur hukum. Jangan beri ruang bagi jaringan perdagangan rokok ilegal untuk terus berkembang,” ujarnya.
Dugaan Bekingan Aparat Harus Dibuka Secara Transparan
FAKI juga meminta Kapolda memerintahkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara berkoordinasi dengan Polres Halmahera Utara dan Bea Cukai untuk menelusuri jalur masuk serta distribusi rokok yang diduga tidak memenuhi ketentuan cukai.
Pemeriksaan harus mencakup dokumen manifest kapal, identitas pengirim dan penerima barang, pemilik gudang, pemasok, hingga pihak yang diduga menjadi pengendali distribusi.
Sementara itu, dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian harus ditangani secara independen oleh Divisi Propam melalui pemeriksaan berdasarkan bukti dan informasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa ada pihak tertentu yang kebal hukum. Kalau memang tidak terlibat, buktikan melalui pemeriksaan yang transparan. Namun, jika ditemukan bukti keterlibatan, harus ditindak tegas tanpa melihat pangkat maupun jabatan,” lanjut Dani.
Potensi Penerimaan Negara Jadi Perhatian
Dalam kajian internalnya, FAKI turut menyampaikan simulasi potensi penerimaan cukai dari satu kontainer berukuran 20 kaki yang diasumsikan memuat sekitar 227.200 bungkus rokok.
Berdasarkan asumsi tarif yang digunakan organisasi tersebut, potensi nilai cukai diperkirakan berada pada kisaran Rp2,35 miliar hingga Rp6,74 miliar, bergantung pada jenis dan golongan rokok.
FAKI menegaskan bahwa angka tersebut merupakan simulasi perhitungan internal, bukan nilai kerugian negara yang telah ditetapkan melalui audit atau pemeriksaan resmi.
Sejumlah merek yang disebut organisasi tersebut ditemukan beredar di pasaran, antara lain Rastel, Omni, Martil, Drone, BSJ, Lato-lato, Sniper, Boston, Hummer, Manchester, Anker, Roadrace, dan Smith. Legalitas masing-masing produk perlu diverifikasi lebih lanjut oleh Bea Cukai.
Empat Tuntutan FAKI kepada Kapolda Maluku Utara
Dani Haris Purnawan menegaskan, FAKI meminta Kapolda Maluku Utara segera mengambil langkah konkret melalui empat agenda utama:
1. Membongkar jaringan utama: Mengungkap pemilik modal, pemasok, distributor, dan pihak yang diduga mengendalikan peredaran rokok ilegal.
2. Operasi di 10 kabupaten/kota: Melakukan pemeriksaan dan penindakan terhadap lokasi penyimpanan serta jalur distribusi rokok yang diduga melanggar ketentuan cukai.
3. Mengusut dugaan bekingan aparat: Memerintahkan Propam memeriksa dugaan keterlibatan oknum anggota maupun petinggi kepolisian berdasarkan bukti awal.
4. Penyitaan dan koordinasi lintas instansi: Memperkuat kerja sama dengan Bea Cukai untuk menindak serta menyita produk yang terbukti ilegal sesuai ketentuan hukum.
“Ini bukan persoalan kecil. Negara berpotensi kehilangan penerimaan, sementara praktik perdagangan yang diduga melanggar hukum terus menjadi perhatian masyarakat. Kami meminta Kapolda Irjen Pol. Arif Budiman jangan hanya menunggu laporan, tetapi segera mengambil langkah nyata untuk membongkar jaringan ini dari hulu sampai hilir,” tegas Dani.
FAKI menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut dan mendorong keterbukaan aparat penegak hukum dalam menangani dugaan peredaran rokok ilegal di Maluku Utara.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan adanya jaringan distribusi dan keterlibatan oknum petinggi kepolisian belum dibuktikan melalui proses penyelidikan resmi. Karena itu, Polda Maluku Utara, Propam, Polres Halmahera Utara, dan Bea Cukai diharapkan segera memberikan klarifikasi serta mengambil langkah sesuai kewenangan masing-masing. (Red)