Malut Line

TERNATE, MALUTLINE – Perjalanan panjang penanganan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Goto, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, kini memasuki babak baru. Setelah melalui proses penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan sejumlah saksi, penggeledahan kantor pemerintahan, hingga penetapan tersangka, perkara proyek bernilai miliaran rupiah tersebut akhirnya bergulir di meja persidangan.

Persidangan yang berlangsung hari ini, Jumat (20/11/2026), menjadi momentum penting untuk menguji seluruh konstruksi perkara yang sebelumnya dibangun oleh penyidik Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan.

Sidang dipimpin Hakim Ketua Kadar Noh, SH, dengan didampingi hakim anggota lainnya dalam majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Masuknya perkara ini ke ruang sidang sekaligus membuka kesempatan bagi publik untuk mengetahui lebih jauh bagaimana proyek yang awalnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat nelayan itu justru berujung pada proses hukum dugaan korupsi.

Perkara ini bukan sekadar menyangkut proyek pembangunan fasilitas perikanan. Ada sejumlah persoalan mendasar yang harus diuji di hadapan majelis hakim, mulai dari pelaksanaan kontrak, dugaan praktik pinjam bendera perusahaan, progres fisik pekerjaan, penerbitan dokumen penyelesaian proyek, hingga mekanisme pencairan anggaran.

Salah satu fakta yang menjadi perhatian adalah perbedaan mencolok antara progres fisik pekerjaan yang dilaporkan baru mencapai 46,488 persen pada saat kontrak berakhir dengan dokumen administrasi yang kemudian menyatakan pekerjaan telah selesai 100 persen.

Sementara itu, hasil audit BPK RI sebagaimana tercantum dalam informasi perkara menyebutkan adanya dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp779.504.088,65.

Angka tersebut menjadi salah satu aspek penting yang perlu diuji melalui pembuktian di persidangan.

Proyek Rp2,92 Miliar yang Berujung Persoalan Hukum

Pembangunan TPI Goto bersumber dari APBD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2021 melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara.

Proyek tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp2.921.940.000 dan dikerjakan oleh PT Gelora Megah Sejahtera.

Kontrak pekerjaan ditandatangani pada 21 Mei 2021 dengan Nomor 33/KONTRAK/APBD/DKP-MU/V/2021. Masa pelaksanaan ditetapkan selama 210 hari kalender, dengan batas akhir pekerjaan pada 17 Desember 2021.

Selain pekerjaan konstruksi, kegiatan perencanaan dan pengawasan dipercayakan kepada CV Zigi Prima Perkasa dengan nilai Rp199.287.000.

Secara tujuan, pembangunan TPI Goto diharapkan menjadi fasilitas pendukung aktivitas ekonomi masyarakat perikanan, khususnya nelayan dan pelaku usaha hasil laut di wilayah Tidore Kepulauan.

Namun, perjalanan proyek tersebut kemudian menyisakan persoalan yang harus dipertanggungjawabkan melalui proses hukum.

Progres 46,488 Persen, Dokumen Justru Menyatakan Rampung 100 Persen

Salah satu titik krusial dalam perkara ini adalah realisasi pekerjaan fisik.

Berdasarkan kronologi penyidikan yang menjadi bahan pemberitaan, hingga batas akhir kontrak pada 17 Desember 2021, progres pembangunan TPI Goto baru mencapai 46,488 persen.

Artinya, masih terdapat pekerjaan yang belum terealisasi sebesar 53,512 persen.

Namun, sembilan hari setelah batas akhir kontrak, tepatnya pada 26 Desember 2021, muncul berita acara pemeriksaan pekerjaan dan serah terima yang menyatakan pekerjaan telah mencapai 100 persen.

Perbedaan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai dasar pemeriksaan dan penerbitan dokumen administrasi proyek.

Bagaimana pekerjaan yang sebelumnya dilaporkan belum mencapai separuh dari keseluruhan target dapat dinyatakan selesai sepenuhnya?

Siapa yang melakukan pemeriksaan fisik? Apakah volume pekerjaan benar-benar diukur di lapangan? Apakah konsultan pengawas memberikan laporan sesuai kondisi sebenarnya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi bagian penting yang harus dijawab melalui keterangan saksi, dokumen, serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

Pembayaran Rp2,57 Miliar dan Dugaan Kerugian Negara Rp779,5 Juta

Persoalan lainnya berkaitan dengan realisasi pembayaran proyek.

Berdasarkan informasi perkara, pembayaran pekerjaan dilaporkan mencapai Rp2.576.619.818.

Sementara itu, hasil audit BPK RI sebagaimana diberitakan menemukan dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp779.504.088,65.

Rinciannya terdiri atas dugaan kerugian pekerjaan konstruksi sebesar Rp714.504.088,65 dan pekerjaan perencanaan serta pengawasan sebesar Rp65.000.000.

Temuan tersebut dikaitkan dengan persoalan kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian mutu konstruksi.

Dalam informasi pemeriksaan yang diberikan, mutu beton juga disebut hanya mencapai 82,46 persen dari mutu yang direncanakan.

Angka-angka tersebut menjadi bagian yang perlu diuji di persidangan, termasuk metode penghitungan kerugian, hasil pemeriksaan teknis, dan hubungan antara kekurangan pekerjaan dengan pembayaran yang telah direalisasikan.

Dugaan Pinjam Bendera Perusahaan Ikut Menjadi Sorotan

Selain persoalan fisik bangunan, penyidik juga disebut mendalami dugaan praktik pinjam bendera perusahaan dalam pelaksanaan proyek.

PT Gelora Megah Sejahtera diduga tidak sepenuhnya menjalankan pekerjaan secara langsung dan disebut memberikan ruang kepada pihak lain untuk mengerjakan proyek tersebut.

Bahkan, dalam informasi penyidikan yang diberikan, muncul dugaan adanya fee sebesar 2 persen dari nilai kontrak.

Apabila dugaan tersebut terungkap dalam pembuktian, maka hal yang perlu diperiksa adalah siapa pihak yang mengendalikan pekerjaan, bagaimana hubungan antara perusahaan pemenang kontrak dengan pelaksana sebenarnya, serta apakah mekanisme tersebut bertentangan dengan ketentuan pengadaan dan isi kontrak.

Penyidik juga disebut mendalami persoalan dokumen akta kuasa notaris yang keasliannya dibantah oleh notaris bersangkutan.

Seluruh persoalan tersebut kini penting untuk ditelusuri melalui dokumen dan keterangan para pihak di hadapan majelis hakim.

Dari Penyidikan hingga Dua Tersangka

Penanganan perkara ini dilaporkan mulai memasuki tahap penyidikan pada 24 Februari 2025 melalui surat perintah penyidikan Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan.

Penyidik kemudian melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak, termasuk pejabat yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran.

Pada 21 Januari 2026, Kepala BPKAD Provinsi Maluku Utara, Ahmad Purbaya, turut diperiksa sebagai saksi untuk mendalami mekanisme pembayaran dan pencairan anggaran proyek.

Selanjutnya, pada 2 Maret 2026, penyidik Pidana Khusus Kejari Tidore Kepulauan dilaporkan melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan serta Kantor BPKAD Provinsi Maluku Utara.

Penggeledahan tersebut berkaitan dengan kebutuhan penyidik mengumpulkan dokumen dan barang bukti yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek.

Dalam perkembangan berikutnya, pada September 2026, Kejari Tidore Kepulauan dilaporkan menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni Abdullah Assagaf (AA), mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara yang disebut menjabat sebagai KPA, serta MS, Kuasa Direktur PT Gelora Megah Sejahtera.

Keduanya dilaporkan menjalani penahanan di Rutan Kelas IIB Ternate untuk kepentingan proses hukum.

Status hukum dan perkembangan perkara terhadap pihak lain yang disebut dalam rangkaian penyidikan tetap perlu merujuk pada keterangan resmi kejaksaan.

Persidangan Menjadi Momentum Menguji Seluruh Fakta

Dengan bergulirnya perkara ke pengadilan, perhatian kini tertuju kepada proses pembuktian di hadapan majelis hakim.

Hakim Ketua Kadar Noh, SH, bersama hakim anggota lainnya memiliki tanggung jawab memimpin jalannya persidangan secara objektif dan independen.

Dalam proses tersebut, jaksa penuntut umum harus membuktikan dakwaan melalui alat bukti yang sah. Sementara itu, pihak terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan, mengajukan pembelaan, serta menghadirkan bukti yang meringankan.

Majelis hakim nantinya akan menilai seluruh fakta persidangan, termasuk keterangan saksi, dokumen kontrak, berita acara pemeriksaan pekerjaan, laporan konsultan pengawas, hasil audit, dan bukti lain yang diajukan.

Dengan demikian, persidangan bukan sekadar menguji siapa yang menandatangani dokumen, tetapi juga menelusuri bagaimana keputusan diambil, bagaimana pekerjaan dilaksanakan, dan bagaimana uang negara dipertanggungjawabkan.

Publik Menunggu Terangnya Pertanggungjawaban Proyek

Kasus TPI Goto memberikan pelajaran penting mengenai perlunya pengawasan ketat terhadap setiap proyek yang menggunakan anggaran publik.

Pembangunan fasilitas perikanan seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBD harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi administrasi, kualitas pekerjaan, maupun hasil pembangunan.

Ada sejumlah pertanyaan yang kini layak menjadi perhatian dalam persidangan:

1. Siapa yang bertanggung jawab atas perbedaan progres fisik 46,488 persen dengan dokumen penyelesaian 100 persen?
2. Apa dasar penerbitan berita acara pemeriksaan dan serah terima pada 26 Desember 2021?
3. Bagaimana fungsi pengawasan konsultan dijalankan selama masa kontrak?
4. Siapa yang mengendalikan pelaksanaan pekerjaan konstruksi?
5. Bagaimana mekanisme pencairan pembayaran Rp2,57 miliar dilakukan?
6. Bagaimana hasil audit BPK RI dibuktikan dan dipertanggungjawabkan di hadapan majelis hakim?

Jawaban atas pertanyaan tersebut diharapkan terungkap melalui proses persidangan yang terbuka, objektif, dan berlandaskan alat bukti yang sah.

MALUTLINE akan terus mengawal perkembangan perkara ini sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial dan pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran daerah.

Sebab, yang dipertaruhkan dalam perkara ini bukan hanya nilai proyek miliaran rupiah, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan dan pertanggungjawaban uang negara. (Red)

TERNATE, MALUTLINE – Sangaji Obi Kesultanan Ternate, Sangaji Obi, menyatakan dukungannya terhadap perpanjangan izin operasional PT Karya Alam Bahari (KAB), perusahaan yang bergerak di bidang budidaya mutiara laut di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara.

Menurut Sangaji obi, keberadaan PT KAB perlu mendapatkan perhatian pemerintah karena perusahaan tersebut telah beroperasi hampir 30 tahun di Pulau Obi. Selain mengembangkan sektor budidaya mutiara, perusahaan ini dinilai memiliki potensi kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

Sangaji obi menilai, investasi di sektor budidaya mutiara memiliki karakter berbeda dengan industri pertambangan. Kegiatan budidaya yang dikelola secara berkelanjutan dapat menjadi salah satu alternatif pengembangan ekonomi daerah sekaligus mempertahankan kekayaan biota laut yang dimiliki Pulau Obi.

“Pada prinsipnya, kami lebih mendukung perusahaan mutiara di Obi karena kegiatan usahanya bergerak di sektor budidaya. Kita harus mempertahankan kekayaan biota laut yang dimiliki Pulau Obi. Potensi laut ini jangan sampai diabaikan, sebab selain memberikan manfaat ekonomi, juga berpeluang meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Sangaji obi.

Menurutnya, Pulau Obi memiliki kekayaan sumber daya kelautan yang sangat potensial. Karena itu, pengembangan sektor budidaya mutiara merupakan salah satu pilihan investasi yang patut dipertahankan dan dikembangkan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Ia juga menyebutkan, PT Karya Alam Bahari telah menjalankan aktivitas usaha di wilayah tersebut hampir tiga dekade. Lamanya keberadaan perusahaan itu, menurut Kadir, menjadi salah satu pertimbangan penting bagi pemerintah dalam mengevaluasi keberlanjutan investasi, sepanjang seluruh persyaratan perizinan dan ketentuan perlindungan lingkungan tetap dipenuhi.

Budidaya Mutiara Dinilai Lebih Menjaga Ekosistem Laut

Sangaji obi menjelaskan, dukungannya terhadap PT KAB bukan semata-mata karena keberadaan investasi perusahaan, melainkan juga berkaitan dengan arah pembangunan ekonomi Pulau Obi ke depan.

Baginya, sektor kelautan dan perikanan, khususnya budidaya mutiara, memiliki peluang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang dapat berjalan beriringan dengan upaya menjaga ekosistem laut.

Ia membandingkan karakter kegiatan budidaya mutiara dengan industri pertambangan yang memiliki potensi dampak lingkungan lebih besar apabila tidak dikelola secara ketat.

“Kita harus berpikir jauh ke depan. Jangan sampai kekayaan alam yang kita miliki hanya dilihat dari potensi tambangnya. Laut juga memiliki kekayaan biota yang luar biasa dan bisa memberikan nilai ekonomi apabila dikelola melalui kegiatan budidaya secara baik dan berkelanjutan,” tegasnya.

Menurut Sangaji obi, pemerintah perlu memberikan perhatian yang seimbang terhadap investasi berbasis kelautan. Jangan sampai pembangunan daerah hanya berorientasi pada sektor pertambangan, sementara potensi ekonomi masyarakat pesisir dan kekayaan laut justru kurang mendapatkan ruang pengembangan.

Ia berharap keberadaan perusahaan budidaya mutiara dapat menjadi salah satu contoh bahwa investasi tidak harus selalu bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.

Pemerintah Harus Bangun Pola Kemitraan yang Menguntungkan Masyarakat

Lebih jauh, Sangaji obi mendorong Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara agar membangun pola kemitraan yang lebih kuat antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Menurutnya, investasi harus mampu memberikan manfaat nyata, bukan hanya menghadirkan aktivitas ekonomi perusahaan. Masyarakat lokal harus mendapatkan kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi, peningkatan keterampilan, serta manfaat pembangunan infrastruktur dan fasilitas sosial.

Ia juga menawarkan gagasan subsidi silang atau pola kontribusi bersama antara perusahaan dan pemerintah daerah untuk memperbesar manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di sekitar kawasan investasi dan lingkar tambang.

“Perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Pemerintah juga harus hadir sebagai pengatur sekaligus fasilitator. Harus ada pola kerja sama yang saling menguntungkan antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat, sehingga keberadaan investasi benar-benar memberikan dampak positif,” ujarnya.

Sangaji obi menegaskan, masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah besarnya aktivitas investasi di Pulau Obi. Mereka harus menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut.

Soroti Persoalan Listrik, Perusahaan dan PLN Diminta Berkolaborasi

Tidak hanya berbicara mengenai investasi dan budidaya mutiara, Sangaji Obi juga menyoroti persoalan kebutuhan dasar masyarakat Pulau Obi, khususnya ketersediaan dan kualitas pelayanan listrik.

Ia meminta perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Pulau Obi agar turut mengambil bagian dalam membantu mengatasi persoalan kelistrikan masyarakat melalui pola kerja sama dan subsidi silang dengan pihak PT PLN (Persero).

Menurutnya, sudah sepatutnya masyarakat yang hidup di tengah kekayaan sumber daya alam Pulau Obi dapat menikmati pelayanan listrik yang layak, memadai, dan berkelanjutan.

Sangaji obi menilai, terdapat ironi ketika Pulau Obi memiliki kekayaan alam yang luar biasa dan menjadi salah satu wilayah penyumbang aktivitas ekonomi serta investasi bagi negara, tetapi sebagian masyarakatnya masih menghadapi kesulitan dalam menikmati pelayanan penerangan listrik secara optimal.

“Jangan sampai masyarakat hidup di atas tanah yang kekayaan alamnya luar biasa, memberikan kontribusi besar terhadap negara, tetapi untuk menikmati penerangan listrik yang layak saja masih mengalami kesulitan. Perusahaan harus ikut memikirkan kondisi masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya,” tegas Sangaji obi.

Ia mengusulkan agar perusahaan bersama PLN membangun skema kolaborasi yang memungkinkan peningkatan pelayanan kelistrikan, baik melalui dukungan infrastruktur, penguatan jaringan, maupun program bantuan yang dapat meringankan beban masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, tanggung jawab pembangunan tidak boleh hanya dibebankan kepada pemerintah atau PLN. Perusahaan yang memperoleh manfaat dari aktivitas ekonomi di Pulau Obi juga perlu menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

Pemda Halsel Diminta Belajar dari Kebijakan Pemerintah Halteng Sangaji obi juga meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan agar lebih serius memperhatikan persoalan kelistrikan masyarakat Pulau Obi. Ia menilai pemerintah daerah perlu mengambil langkah konkret dengan membangun komunikasi dan koordinasi bersama PLN serta perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.

Ia bahkan mendorong Pemda Halsel agar mempelajari dan mempertimbangkan pola kebijakan yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah di bawah kepemimpinan Bupati Imran Malan Sangaji, yang menurutnya patut menjadi contoh dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat terkait pelayanan listrik.

Menurut Sangaji obi, pemerintah daerah harus berani menghadirkan terobosan dan membangun kemitraan dengan dunia usaha agar masyarakat dapat menikmati fasilitas dasar secara lebih baik.

“Pemda Halsel harus melihat dan belajar dari apa yang dilakukan Bupati Halmahera Tengah, Imran Malan Sangaji. Pemerintah harus hadir memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai masyarakat Obi yang hidup di tengah kekayaan sumber daya alam justru terus mengalami kesulitan dalam mendapatkan pelayanan listrik yang layak,” ujarnya.

Ia berharap persoalan kelistrikan di Pulau Obi tidak hanya menjadi pembahasan dari waktu ke waktu, tetapi harus ditindaklanjuti melalui langkah nyata yang melibatkan pemerintah daerah, PLN, dan seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.

Perpanjangan Izin PT KAB Harus Diikuti Komitmen Lingkungan dan Kontribusi Daerah

Terkait permintaan perpanjangan izin PT Karya Alam Bahari, Sangaji obi berharap pemerintah dapat mempertimbangkannya secara objektif dengan melihat rekam jejak perusahaan, kontribusi terhadap daerah, manfaat bagi masyarakat, serta kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Ia menilai, keberlanjutan perusahaan yang bergerak di bidang budidaya mutiara dapat menjadi salah satu alternatif investasi yang mendukung diversifikasi ekonomi Halmahera Selatan.

Namun, dukungan terhadap perpanjangan izin juga harus disertai komitmen perusahaan untuk menjaga kelestarian lingkungan laut, memenuhi kewajiban perpajakan dan penerimaan daerah sesuai ketentuan, serta memperkuat tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar.

“Kalau perusahaan memang memberikan kontribusi kepada daerah dan masyarakat serta menjalankan kegiatan usahanya sesuai aturan, tentu pemerintah perlu mempertimbangkan keberlanjutannya. Jangan sampai investasi yang berpotensi memberikan manfaat bagi daerah justru tidak mendapatkan perhatian,” katanya.

Ia berharap pemerintah tidak hanya melihat besaran investasi dari sektor pertambangan, tetapi juga memberikan ruang yang sama kepada sektor kelautan dan perikanan yang memiliki prospek jangka panjang.

Sangaji Obi: Kekayaan Alam Harus Memberikan Kesejahteraan bagi Masyarakat

Menutup pernyataannya, Sangaji obi Rumpai mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, pelaku usaha, tokoh adat, maupun masyarakat, untuk melihat masa depan Pulau Obi secara lebih luas.

Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya diukur dari besarnya nilai investasi dan penerimaan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan generasi mendatang.

Pulau Obi memiliki kekayaan alam darat dan laut yang harus dikelola secara bijaksana. Karena itu, keseimbangan antara investasi pertambangan, perikanan, budidaya mutiara, pelayanan listrik, dan penguatan ekonomi masyarakat perlu menjadi perhatian bersama.

“Jangan hanya berpikir tentang apa yang bisa kita ambil dari alam hari ini, tetapi pikirkan juga apa yang bisa kita wariskan kepada anak cucu kita. Laut Obi harus tetap terjaga, biota laut harus dipertahankan, dan masyarakat harus mendapatkan manfaat ekonomi dari kekayaan alam yang dimiliki daerahnya,” tutup Sangaji obi Rumpai, Sangaji Obi Kesultanan Ternate.

Ia menegaskan, keberhasilan investasi di Pulau Obi seharusnya tidak hanya diukur dari keuntungan perusahaan maupun besarnya penerimaan negara, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat lokal merasakan kesejahteraan, mendapatkan pelayanan listrik yang layak, serta memiliki kesempatan menikmati hasil pembangunan di daerahnya sendiri. (Red)

JAKARTA, Malutline. Com  Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Halmahera Selatan, Ny. Rifa’at Al-Sa’adah, bersama Ketua DWP Halsel, Ny. Lulu Abdillah, menghadiri Seminar Nasional bertema “Membangun Perempuan Indonesia yang Berkarakter Kuat, Berdaya dan Berinspirasi Menuju Indonesia Emas 2045”

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026), tersebut menghadirkan narasumber nasional, dr. H. Boyke Dian Nugraha, Sp.M, MARS, serta diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Seminar nasional ini menjadi ruang edukasi dan pertukaran gagasan dalam meningkatkan kapasitas perempuan agar mampu menghadapi tantangan zaman. Perempuan dinilai memiliki posisi strategis, tidak hanya dalam membangun keluarga yang berkualitas, tetapi juga berkontribusi terhadap kemajuan masyarakat dan pembangunan bangsa.

Kehadiran Penasehat dan Ketua DWP Halsel menunjukkan dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas sumber daya perempuan, khususnya anggota Dharma Wanita Persatuan, agar semakin mandiri, berdaya, berwawasan luas, serta mampu memberikan kontribusi positif di lingkungan keluarga, organisasi, dan masyarakat.

Dokter Boyke Paparkan Pentingnya Kesehatan dan Keharmonisan Keluarga

Salah satu perhatian peserta dalam seminar tersebut adalah materi yang disampaikan dr. H. Boyke Dian Nugraha. Dalam pemaparannya, ia membagikan wawasan mengenai kesehatan keluarga, keharmonisan rumah tangga, serta pentingnya menerapkan pola hidup sehat.

Materi yang dikemas secara komunikatif dan mudah dipahami memberikan tambahan pengetahuan kepada peserta mengenai pentingnya menjaga kesehatan, membangun komunikasi dalam keluarga, serta menciptakan lingkungan rumah tangga yang harmonis.

Hal tersebut menjadi penting karena keluarga merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter dan kualitas generasi penerus bangsa.

Perempuan Berdaya Menjadi Kekuatan Menuju Indonesia Emas 2045

Mengusung tema Indonesia Emas 2045, seminar ini juga menegaskan pentingnya membangun perempuan yang memiliki karakter kuat, integritas, kemandirian, wawasan luas, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Perempuan bukan hanya memiliki peran penting dalam lingkup keluarga, tetapi juga menjadi bagian dari kekuatan pembangunan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, sosial, ekonomi, hingga pemberdayaan masyarakat.

Karena itu, peningkatan kapasitas dan kualitas perempuan menjadi salah satu langkah strategis dalam menciptakan keluarga berkualitas, melahirkan generasi unggul, serta mewujudkan masyarakat yang maju dan berdaya saing.

### DWP Halsel Diharapkan Implementasikan Hasil Seminar

Keikutsertaan Penasehat dan Ketua DWP Halsel dalam kegiatan berskala nasional tersebut diharapkan dapat memperluas wawasan sekaligus menjadi sumber inspirasi dalam mengembangkan program kerja organisasi di Kabupaten Halmahera Selatan.

Dharma Wanita Persatuan diharapkan terus memperkuat eksistensinya sebagai wadah pemberdayaan perempuan. Organisasi ini tidak hanya menjadi tempat mempererat silaturahmi, tetapi juga harus mampu menghadirkan program-program yang memberikan manfaat nyata bagi anggota, keluarga, dan masyarakat.

Berbagai pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh melalui seminar tersebut diharapkan dapat diterapkan dalam program DWP Halsel, terutama di bidang pendidikan, pemberdayaan keluarga, kegiatan sosial, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui momentum ini, perempuan Halmahera Selatan diharapkan semakin percaya diri dalam mengembangkan potensi diri, mengambil peran strategis dalam pembangunan daerah, serta berkontribusi mempersiapkan generasi yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. (Red)

TERNATE, MALUTLINE – Perkara dugaan korupsi pembangunan Istana Daerah (Isda) Kabupaten Pulau Taliabu senilai Rp17,5 miliar mulai membuka sejumlah fakta penting di persidangan. Bahkan, perkembangan pemeriksaan saksi memunculkan perhatian terhadap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam proses pencairan anggaran proyek tersebut.

Dalam sidang lanjutan perkara dengan terdakwa mantan Bupati Pulau Taliabu, Aliong Mus, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ternate, sejumlah keterangan saksi mengungkap mekanisme pencairan anggaran yang kini menjadi perhatian majelis hakim dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pulau Taliabu, Abdul Kadir Nur Ali alias Dero.

Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Kadar Noh meminta JPU mendalami peran Dero setelah muncul perbedaan keterangan terkait proses pencairan dana proyek Isda.

Hakim Minta Jaksa Dalami Peran Dero

Perhatian majelis hakim menguat setelah Dero memberikan keterangan mengenai proses pencairan anggaran proyek senilai Rp17,5 miliar tersebut.

Dero sebelumnya mengaku tidak mengetahui secara langsung mekanisme pencairan anggaran, meskipun saat itu menjabat sebagai kepala instansi yang mengelola keuangan daerah.

Sikap tersebut kemudian dipertanyakan majelis hakim, terutama terkait pencairan dana yang disebut berlangsung dalam dua tahap.

Hakim Kadar Noh meminta JPU menelusuri fakta-fakta persidangan dan mendalami kemungkinan pertanggungjawaban hukum Dero apabila ditemukan bukti yang cukup.

Kesaksian Nunung Ungkap Dua Tahap Pencairan

Fakta lain terungkap melalui kesaksian Nunung Susilawati, mantan bendahara yang menangani proses pencairan anggaran.

Dalam persidangan Senin (16/11/2026), Nunung menerangkan pencairan dana proyek Isda dilakukan dua tahap, yakni sekitar Rp3 miliar pada Maret 2023 dan lebih dari Rp5 miliar pada Mei 2023.

Nunung juga mengungkapkan bahwa proses pengurusan dokumen kontrak dan pencairan dilakukan atas perintah Dero melalui komunikasi pesan WhatsApp.

Bahkan, menurut keterangan Nunung, terdapat pesan yang meminta agar pencairan segera diselesaikan dengan alasan Tuan Takur sudah marah. Sebutan tersebut merujuk kepada Aliong Mus.

Keterangan ini menjadi salah satu bagian penting dalam pembuktian perkara karena membuka pertanyaan mengenai siapa yang mengendalikan proses pencairan dan bagaimana aliran dana tersebut direalisasikan.

Anggaran Rp17,5 Miliar, Kerugian Negara Lebih dari Rp8 Miliar

Dalam dakwaan JPU Kejati Maluku Utara, proyek pembangunan Isda yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023 memiliki nilai anggaran sekitar Rp17,5 miliar.

Jaksa mengungkap dugaan kerugian keuangan negara lebih dari Rp8 miliar. Selain itu, Aliong Mus diduga menerima aliran dana sebesar Rp2,4 miliar.

Atas perkara tersebut, Aliong didakwa dengan Pasal 603 juncto Pasal 620 huruf G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto ketentuan penyesuaian pidana dan Pasal 18 UU Tipikor, serta dakwaan subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor.

Sebelumnya, sejumlah pihak dalam perkara yang sama telah dijatuhi hukuman. Yopi Saraung divonis enam tahun penjara, denda Rp500 juta, serta uang pengganti Rp2 miliar. Sementara Melankton Relandesang dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan denda Rp100 juta.

Pejabat Lain Berpotensi Dimintai Pertanggungjawaban

Perkembangan persidangan Isda Taliabu memperlihatkan pentingnya menelusuri seluruh mata rantai pengelolaan anggaran, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, penunjukan pelaksana, pencairan dana, hingga pertanggungjawaban pekerjaan.

Selain Aliong Mus, sejumlah nama pejabat dan pihak terkait telah muncul dalam persidangan, termasuk mantan Kepala Dinas PUPR Suprayitno dan mantan Kepala BPKAD Abdul Kadir Nur Ali alias Dero.

Namun, kemunculan nama seseorang dalam kesaksian tidak otomatis membuktikan keterlibatan dalam tindak pidana. Setiap dugaan harus dibuktikan melalui alat bukti yang sah dan proses hukum sesuai ketentuan.

Publik kini menantikan langkah Kejati Maluku Utara dalam menindaklanjuti arahan majelis hakim serta mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki tanggung jawab dalam perkara tersebut.

Kasus ini tidak boleh berhenti pada pengungkapan sejumlah pelaksana proyek. Seluruh proses pengelolaan uang rakyat harus dibuka secara terang agar siapa pun yang terbukti terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Uang rakyat harus diselamatkan, fakta persidangan harus dituntaskan, dan penegakan hukum harus berjalan tanpa tebang pilih. (Red)

LJAKARTA, MALUTLINE – Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Halmahera Selatan, Ny. Rifa’at Al-Sa’adah, bersama Ketua DWP Halsel, Ny. Lulu Abdillah, menghadiri Seminar Nasional bertema “Membangun Perempuan Indonesia yang Berkarakter Kuat, Berdaya dan Berinspirasi Menuju Indonesia Emas 2045”.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026), tersebut menghadirkan narasumber nasional, dr. H. Boyke Dian Nugraha, Sp.M, MARS, serta diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Seminar ini menjadi ruang edukasi sekaligus wadah berbagi wawasan untuk memperkuat kapasitas perempuan dalam menghadapi tantangan zaman. Perempuan dinilai memiliki peran strategis, bukan hanya dalam membangun keluarga yang berkualitas, tetapi juga dalam mendukung kemajuan masyarakat dan bangsa.

Kehadiran Penasehat dan Ketua DWP Halsel merupakan bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas sumber daya perempuan, khususnya anggota Dharma Wanita Persatuan agar semakin berdaya, mandiri, dan mampu memberikan kontribusi positif di lingkungan keluarga, organisasi, maupun masyarakat.

Salah satu daya tarik seminar tersebut adalah kehadiran dr. H. Boyke Dian Nugraha. Dalam pemaparannya, ia membahas sejumlah hal terkait kesehatan keluarga, keharmonisan rumah tangga, serta pentingnya menerapkan pola hidup sehat.

Materi yang disampaikan secara komunikatif dan mudah dipahami memberikan tambahan pengetahuan bagi peserta, terutama mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan membangun keluarga yang harmonis sebagai fondasi kehidupan masyarakat.

Perempuan Berdaya, Kunci Menuju Indonesia Emas 2045

Mengusung tema Indonesia Emas 2045, seminar ini menekankan pentingnya membentuk perempuan yang memiliki karakter kuat, integritas, wawasan luas, kemandirian, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Perempuan tidak hanya ditempatkan sebagai bagian penting dalam keluarga, tetapi juga sebagai kekuatan pembangunan yang memiliki kontribusi besar dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan berbagai sektor kehidupan lainnya.

Pemberdayaan perempuan menjadi salah satu langkah penting dalam menciptakan keluarga berkualitas, melahirkan generasi unggul, serta membangun masyarakat yang maju dan berdaya saing.

DWP Halsel Diharapkan Bawa Pulang Inspirasi

Keikutsertaan Penasehat dan Ketua DWP Halsel dalam seminar nasional ini diharapkan dapat memperluas wawasan sekaligus menjadi sumber inspirasi untuk pengembangan program kerja organisasi di daerah.

Dharma Wanita Persatuan diharapkan terus memperkuat perannya sebagai wadah pemberdayaan perempuan, bukan sekadar organisasi silaturahmi, tetapi juga menjadi ruang pengembangan kapasitas, solidaritas, dan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Semangat yang diperoleh melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat diterapkan dalam berbagai program DWP Halsel, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan, pemberdayaan keluarga, kegiatan sosial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui momentum ini, perempuan Halmahera Selatan diharapkan semakin percaya diri dalam mengembangkan potensi diri, mengambil peran dalam pembangunan, serta ikut mempersiapkan generasi berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. (Red)