Malut Line

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, MALUTLINE – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Selatan melakukan perbaikan jaringan pipa distribusi utama yang berlokasi di Desa Labuha, tepatnya di Jalan Oesman Syah, Sabtu (31/10/2026).

Perbaikan tersebut berdampak pada terganggunya distribusi air bersih di enam wilayah pelayanan. Gangguan ini berlangsung sementara hingga pekerjaan perbaikan dinyatakan selesai.

Direktur PDAM Kabupaten Halmahera Selatan, Soleman Bobote, menjelaskan bahwa perbaikan jaringan pipa utama merupakan bagian dari upaya pemeliharaan infrastruktur guna menjaga kelancaran distribusi air bersih kepada masyarakat.

Menurutnya, langkah tersebut penting dilakukan untuk meningkatkan keandalan jaringan perpipaan, sekaligus mengantisipasi potensi kebocoran maupun kerusakan yang dapat mengganggu pelayanan air bersih dalam jangka panjang.

“Kami menyadari bahwa gangguan sementara ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Namun, perbaikan ini sangat diperlukan agar jaringan pipa utama dapat berfungsi lebih optimal serta mengurangi risiko kebocoran dan kerusakan yang lebih parah di kemudian hari,” ujar Soleman Bobote.

Adapun enam wilayah yang terdampak gangguan distribusi air bersih meliputi sebagian Kompleks Pelabuhan, Kota Lama, Tamansari, Rawabadak, Amasing Kali, dan Awanggo.

Selama proses pengerjaan berlangsung, masyarakat di wilayah tersebut berpotensi mengalami penurunan tekanan air hingga terhentinya aliran air untuk sementara waktu.

Atas kondisi tersebut, PDAM Halsel menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan yang terdampak. Masyarakat juga diimbau untuk menyiapkan cadangan air secukupnya guna memenuhi kebutuhan rumah tangga selama pekerjaan berlangsung.

Soleman menegaskan, tim teknis PDAM telah disiagakan untuk mempercepat proses perbaikan agar distribusi air bersih dapat kembali normal secepat mungkin.

“Kami berharap masyarakat dapat memahami dan mendukung upaya perbaikan ini. Tim teknis terus bekerja agar pelayanan air bersih segera pulih dan kembali dinikmati masyarakat,” tambahnya.

PDAM Kabupaten Halmahera Selatan berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan infrastruktur serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

Perbaikan jaringan pipa utama ini diharapkan dapat memperkuat sistem distribusi air bersih, sehingga pelayanan kepada masyarakat Labuha dan sekitarnya menjadi lebih optimal dan berkelanjutan. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

TERNATE, MALUTLINE – Kedaton Kesultanan Ternate menerima kunjungan silaturahmi Deputi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia, Irjen Pol Aldrin Hutabarat, bersama jajaran BNN Provinsi Maluku Utara dan Kapolres Ternate, AKBP Anita Ratna Yulianto, S.I.K., M.H., pada Senin (26/10/2026).

Kunjungan tersebut disambut hangat oleh Yang Mulia Sultan Ternate bersama Boki Permaisuri di lingkungan Kedaton Kesultanan Ternate. Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban, kekeluargaan, dan semangat persaudaraan.

Silaturahmi ini tidak sekadar menjadi kunjungan kehormatan, tetapi juga menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kelembagaan, membangun komunikasi, serta memperkuat sinergi antara BNN, jajaran kepolisian, dan Kesultanan Ternate dalam mendukung pemberdayaan masyarakat.

Kehadiran jajaran BNN RI dan Kapolres Ternate di Kedaton juga mencerminkan pentingnya membangun kolaborasi dengan berbagai unsur masyarakat dan lembaga adat dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman, harmonis, serta memiliki ketahanan terhadap berbagai persoalan sosial, termasuk ancaman penyalahgunaan narkotika.

Melalui pertemuan tersebut, diharapkan hubungan baik yang telah terjalin dapat terus dipelihara dan dikembangkan menjadi kerja sama yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku Utara.

Kedaton Kesultanan Ternate tidak hanya menjadi simbol sejarah dan kebudayaan, tetapi juga ruang untuk merawat persaudaraan, memperkuat komunikasi, serta membangun kebersamaan demi kemajuan daerah.

Dari Kedaton, silaturahmi dirawat. Dari kebersamaan, sinergi diperkuat. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, MALUTLINE – Sebuah unggahan di media sosial yang berisi tudingan terkait dugaan persoalan rumah tangga yang melibatkan seorang oknum guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan seorang perempuan yang disebut berprofesi sebagai bidan, menjadi perhatian publik.

Dalam unggahan yang beredar, pemilik akun menyampaikan sejumlah tudingan sekaligus meminta agar persoalan rumah tangga tersebut segera diselesaikan melalui jalur hukum, termasuk proses perceraian apabila memang terdapat persoalan serius dalam hubungan rumah tangga yang bersangkutan.

Unggahan tersebut juga memuat tudingan mengenai dugaan hubungan pribadi yang dinilai telah mengganggu keharmonisan rumah tangga. Bahkan, terdapat pernyataan mengenai dugaan kehamilan yang disebut telah memasuki usia lima bulan.

Namun demikian, seluruh tudingan yang disampaikan dalam unggahan tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya dan masih membutuhkan klarifikasi dari pihak-pihak yang disebutkan.

Persoalan ini menjadi perhatian karena turut membawa nama profesi aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga kesehatan. Karena itu, setiap informasi yang beredar perlu disikapi secara hati-hati agar tidak menimbulkan penghakiman publik sebelum adanya fakta dan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila terdapat dugaan pelanggaran disiplin atau kode etik ASN, pihak yang memiliki kewenangan dapat melakukan penelusuran sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak-pihak yang disebut dalam unggahan tersebut. Media ini masih berupaya mendapatkan klarifikasi guna memastikan duduk persoalan yang sebenarnya.

MALUTLINE membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait demi menjaga prinsip keberimbangan, akurasi, serta profesionalitas pemberitaan. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, Malutline.com — Pelaksanaan pembangunan/Revitalisasi SD Negeri 37 Halmahera Selatan yang berada di Desa Posi-Posi, Kecamatan Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, mendapat sorotan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Maluku Utara.

Sorotan tersebut berkaitan dengan dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan ketentuan penggunaan anggaran Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026. Informasi yang diterima FAKI menyebutkan bahwa kegiatan tersebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp1 miliar.

Ketua FAKI Maluku Utara, Dani Haris Purnawan, meminta agar pelaksanaan pekerjaan tersebut mendapat pengawasan dan pemeriksaan secara menyeluruh oleh pihak berwenang, terutama untuk memastikan kesesuaian antara anggaran yang diterima, Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis, realisasi belanja, serta kondisi fisik bangunan di lapangan.

Menurut informasi yang menjadi perhatian FAKI, pada lokasi pekerjaan disebut belum terlihat papan informasi kegiatan yang memuat informasi mengenai sumber dana, nilai anggaran, jenis pekerjaan, maupun waktu pelaksanaan.

Selain itu, FAKI juga menyoroti kondisi fisik pekerjaan yang diduga masih menggunakan sejumlah material atau bagian kayu dari bangunan sekolah lama yang disebut belum seluruhnya diganti.

Padahal, menurut FAKI, penggunaan dana yang bersumber dari pemerintah pusat harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan dokumen perencanaan dan petunjuk teknis yang berlaku.

“Yang menjadi perhatian kami bukan sekadar ada atau tidaknya papan informasi. Kami ingin memastikan seluruh proses pekerjaan sesuai dengan RAB, spesifikasi teknis, volume pekerjaan dan petunjuk teknis penggunaan dana Revitalisasi Tahun 2026,” kata Dani.

FAKI juga meminta adanya pemeriksaan terhadap pengadaan material lokal berupa pasir dan batu. Informasi awal yang diterima lembaga tersebut menyebutkan adanya dugaan harga pembelian material lokal yang lebih rendah dibandingkan nilai yang tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban.

Namun demikian, FAKI menegaskan bahwa informasi tersebut masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen dan pencocokan dengan kondisi pekerjaan di lapangan.

“Kalau memang terdapat perbedaan antara harga pembelian dengan harga yang dipertanggungjawabkan dalam dokumen, maka harus dijelaskan. Karena itu kami meminta seluruh bukti pembelian, nota, kuitansi, RAB dan LPJ diperiksa,” tegasnya.

FAKI Minta Audit Dokumen dan Fisik

Dani mengatakan, pemeriksaan tidak boleh hanya dilakukan terhadap kondisi bangunan, tetapi juga harus mencakup seluruh aliran penggunaan anggaran.

Menurutnya, sejumlah dokumen penting perlu diperiksa, antara lain SK penerima bantuan, Perjanjian Kerja Sama (PKS), RAB, gambar dan spesifikasi teknis, rekening koran, bukti pencairan, nota pembelian material, pembayaran tenaga kerja, dokumen pajak, laporan kemajuan pekerjaan serta LPJ.

Selain pemeriksaan administrasi, FAKI juga mendorong dilakukannya pengukuran fisik bangunan untuk mencocokkan volume pekerjaan yang telah direalisasikan dengan volume yang tercantum dalam RAB.

“Harus dihitung secara terbuka. Berapa anggaran yang masuk, berapa yang sudah dibelanjakan, berapa volume pekerjaan dalam RAB dan berapa yang benar-benar terpasang di lapangan,” ujarnya.

FAKI meminta pihak terkait tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum seluruh dokumen dan kondisi fisik diperiksa. Namun, apabila nantinya ditemukan selisih atau ketidaksesuaian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, pihak yang berwenang diminta menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum.

Kepala Sekolah Diminta Berikan Klarifikasi

Kepala SDN 37 Halmahera Selatan, Sarbanun Usman, juga diharapkan memberikan penjelasan terkait pelaksanaan kegiatan tersebut, termasuk mengenai pemasangan papan informasi, spesifikasi pekerjaan, penggunaan material lama, pembelian material lokal, serta mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran.

Klarifikasi dari pihak sekolah penting agar informasi mengenai pekerjaan pembangunan tersebut dapat disajikan secara berimbang dan tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.

FAKI menilai keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam memastikan penggunaan anggaran negara benar-benar sesuai dengan peruntukannya dan menghasilkan fasilitas pendidikan yang layak bagi peserta didik.

Dani kembali menegaskan bahwa FAKI akan mendorong adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut dan meminta instansi yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran.

“Kami meminta pengawasan dilakukan secara objektif. Jika semuanya sesuai aturan, tentu harus disampaikan bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Tetapi apabila ditemukan penyimpangan, maka harus ada tindak lanjut sesuai aturan,” pungkas Dani.

Malutline masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Kepala SDN 37 Halmahera Selatan dan pihak terkait lainnya mengenai dugaan tersebut. Sampai berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak sekolah terkait nilai anggaran, RAB, maupun alasan masih terdapat material bangunan lama pada lokasi pekerjaan. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, MALUTLINE – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, menjadi sorotan. Pasalnya, sejumlah sekolah, termasuk MIN 3 dan MTsN Sangapati serta beberapa sekolah lainnya, dilaporkan tidak lagi menerima pelayanan program MBG setelah sebelumnya sempat berjalan selama kurang lebih satu minggu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, penghentian distribusi makanan bergizi tersebut disebut-sebut berkaitan dengan persoalan anggaran, dengan alasan jumlah siswa penerima manfaat di sejumlah sekolah cukup banyak.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, terutama terkait keberlanjutan pelaksanaan program MBG yang merupakan salah satu program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gizi peserta didik.

Informasi lain yang berkembang menyebutkan bahwa data siswa penerima manfaat dari sekolah-sekolah tersebut diduga telah dimasukkan ke dalam sistem pendataan di tingkat pusat. Namun, dalam pelaksanaannya, pelayanan MBG justru tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Jika benar data penerima manfaat telah terdaftar, maka perlu ada penjelasan terbuka dari pihak pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengenai alasan penghentian distribusi, termasuk kepastian anggaran dan mekanisme pelayanan bagi para siswa.

Masyarakat pun berharap pihak terkait, termasuk pengelola SPPG dan instansi yang membawahi program MBG, segera memberikan klarifikasi agar tidak menimbulkan kebingungan serta memastikan hak para siswa penerima manfaat dapat terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, Ketua SPPG di Kecamatan Pulau Makian belum berhasil dikonfirmasi untuk dimintai keterangan terkait penghentian pelayanan MBG tersebut.

Media ini tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Ketua SPPG maupun pihak terkait guna memperoleh penjelasan berimbang mengenai persoalan tersebut.(Red)