Malut Line

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Nasional, Pemda, Pemerintah|oleh

HALSEL, MALUTLINE– Kabar menggembirakan bagi tenaga honorer, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, guru non-ASN, serta tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.

Pemerintah pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyepakati sejumlah langkah strategis dalam penataan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kesepakatan tersebut mencakup peluang peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu, kesempatan mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), hingga kepastian keberlanjutan masa kerja bagi guru non-ASN dan tenaga kesehatan.

Informasi penting tersebut turut dibagikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Halmahera Selatan, Dr. Abdillah Kamarullah, melalui postingannya dengan merujuk pada siaran pers Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 378/HUMAS-MENPANRB/2026 tertanggal 6 November 2026.

Dalam siaran pers tersebut dijelaskan bahwa pemerintah bersama DPR RI telah menyepakati sejumlah kebijakan strategis sebagai bagian dari upaya penataan sistem kepegawaian nasional, sekaligus memberikan kepastian terhadap masa depan aparatur yang selama ini telah mengabdikan diri dalam pelayanan pemerintahan.

Salah satu poin yang menjadi perhatian utama adalah kebijakan peningkatan status PPPK Paruh Waktu lintas profesi menjadi PPPK Penuh Waktu. Pengangkatan tersebut direncanakan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Kebijakan ini menjadi perhatian besar karena selama ini banyak tenaga pemerintah yang telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam berbagai sektor pelayanan publik, tetapi masih menghadapi ketidakpastian mengenai status kepegawaiannya.

PPPK lintas profesi berpeluang menjadi pegawai penuh waktu

Dalam materi siaran pers Kementerian PANRB disebutkan, PPPK Paruh Waktu lintas profesi yang menjadi sasaran kebijakan tersebut mencakup tenaga pendidikan, dosen, tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga teknis, tenaga pelaksana, hingga personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Peningkatan status kepegawaian ini diharapkan menjadi bentuk penghargaan pemerintah terhadap pengabdian dan kontribusi para pegawai yang selama ini ikut mendukung jalannya roda pemerintahan.

Bagi daerah seperti Kabupaten Halmahera Selatan, kebijakan tersebut tentu menjadi informasi penting, mengingat tenaga pendidikan, kesehatan, teknis, dan administrasi memiliki peran besar dalam mendukung pelayanan masyarakat, terutama di wilayah kecamatan dan desa yang tersebar di berbagai pulau.

Keberadaan tenaga PPPK dan pegawai pemerintah lainnya selama ini menjadi salah satu penopang pelayanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, administrasi pemerintahan hingga pelayanan teknis di lingkungan organisasi perangkat daerah.

Kesempatan mengikuti seleksi CPNS 2027

Tidak hanya memberikan peluang peningkatan status menjadi PPPK Penuh Waktu, pemerintah juga membuka ruang bagi PPPK lintas profesi yang telah dialihkan statusnya menjadi PPPK Penuh Waktu untuk mengikuti seleksi CPNS secara terbuka dan kompetitif pada tahun 2027.

Kesempatan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam penataan ASN nasional. Dengan adanya ruang mengikuti seleksi CPNS, pegawai yang memenuhi persyaratan dapat memiliki kesempatan mengembangkan karier dan meningkatkan status kepegawaiannya melalui mekanisme seleksi yang ditetapkan pemerintah.

Namun demikian, kesempatan tersebut bukan berarti seluruh PPPK secara otomatis diangkat menjadi PNS. Prosesnya tetap harus mengikuti persyaratan, tahapan seleksi, formasi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah diharapkan dapat menyusun mekanisme pelaksanaan secara transparan agar seluruh peserta memperoleh kesempatan yang adil berdasarkan kompetensi dan kebutuhan formasi.

Guru non-ASN dan tenaga kesehatan mendapat perhatian

Poin ketiga dalam kesepakatan pemerintah dan DPR RI berkaitan dengan kepastian keberlanjutan masa kerja bagi guru non-ASN dan tenaga kesehatan.

Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa pemerintah memberikan perhatian terhadap guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri dan terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dengan masa perjanjian kerja berakhir pada Desember 2026.

Masa perjanjian kerja yang bersangkutan disebut mendapatkan perhatian untuk keberlanjutan hingga Desember 2026 sesuai materi siaran pers tersebut.

Selain guru non-ASN, tenaga kesehatan dan tenaga medis yang memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan pemerintah juga menjadi bagian dari kebijakan keberlanjutan masa kerja.

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kesinambungan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Sebab, kedua sektor tersebut merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak boleh terganggu akibat ketidakpastian status tenaga pelaksananya.

Menjadi harapan bagi tenaga honorer di Halmahera Selatan

Informasi yang dibagikan Sekda Halmahera Selatan, Dr. Abdillah Kamarullah, tersebut diharapkan menjadi perhatian bagi seluruh tenaga honorer dan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.

Bagi para tenaga pengabdian yang telah bertahun-tahun menjalankan tugas, kebijakan penataan ASN ini tentu menjadi kabar yang dinantikan. Terlebih, banyak tenaga pendidikan, kesehatan dan teknis yang selama ini tetap menjalankan tanggung jawabnya meskipun menghadapi berbagai keterbatasan dalam hal status maupun kesejahteraan.

Masyarakat berharap pemerintah daerah dapat terus mengawal perkembangan kebijakan tersebut serta menyampaikan informasi resmi kepada seluruh pegawai agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai mekanisme pengangkatan maupun persyaratan yang harus dipenuhi.

Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan dapat melakukan pendataan dan pemetaan kebutuhan pegawai secara cermat sehingga kebijakan pemerintah pusat dapat ditindaklanjuti sesuai kondisi dan kebutuhan daerah.

Kebijakan ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memastikan pelayanan publik berjalan secara optimal.

Menunggu petunjuk teknis pelaksanaan

Meski membawa harapan besar, pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu tidak dapat dimaknai sebagai pengangkatan otomatis terhadap seluruh pegawai.

Pelaksanaannya tetap membutuhkan ketentuan teknis, persyaratan administrasi, pemetaan kebutuhan formasi, serta mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan instansi berwenang.

Karena itu, seluruh tenaga honorer dan PPPK di Halmahera Selatan diharapkan tetap mengikuti informasi resmi dari Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), maupun pemerintah daerah.

Dengan adanya kesepakatan strategis pemerintah dan DPR RI tersebut, harapan terhadap kepastian masa depan tenaga pengabdian kembali terbuka. Kini, yang paling dinantikan adalah tindak lanjut kebijakan secara konkret agar pengabdian para tenaga pendidikan, kesehatan, teknis, dan aparatur lainnya mendapatkan kepastian sesuai ketentuan yang berlaku.

Sumber: Siaran Pers Kementerian PANRB Nomor 378/HUMAS-MENPANRB/2026, 6 November 2026, sebagaimana dibagikan Sekda Halmahera Selatan Dr. Abdillah Kamarullah. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, MALUTLINE – Penyaluran bantuan perahu motor katinting kepada masyarakat nelayan di Desa Kukupang, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, menuai keluhan. Pasalnya, bantuan yang sebelumnya diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan tersebut diduga tidak dibagikan sesuai dengan peruntukannya.

Sejumlah masyarakat Desa Kukupang mengeluhkan kebijakan Kepala Desa (Kades) Kukupang, Yunus Ibrahim, terkait pengadaan bantuan perahu motor katinting dengan mesin berkekuatan 9 PK.

Berdasarkan informasi dan keluhan masyarakat yang diterima Ketua Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Maluku Utara, Dani Haris Purnawan, bantuan tersebut sebelumnya dipahami sebagai program untuk masyarakat nelayan, dengan rencana setiap kepala keluarga (KK) mendapatkan satu unit bodi perahu.

Namun, dalam pelaksanaannya, masyarakat menilai pembagian bantuan tersebut belum menyentuh warga yang benar-benar membutuhkan. Bahkan, muncul dugaan bahwa sejumlah bantuan justru diprioritaskan kepada perangkat desa atau para kepala urusan (Kaur), sementara sebagian masyarakat nelayan masih belum mendapatkan bantuan sebagaimana yang diharapkan.

Kondisi ini kemudian memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Sebab, apabila anggaran pengadaan perahu motor katinting bersumber dari anggaran desa dan diperuntukkan bagi masyarakat nelayan, maka proses pendataan penerima, penentuan kriteria, hingga pembagiannya harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Ketua FAKI Maluku Utara, Dani Haris Purnawan, menyoroti keluhan masyarakat terkait dugaan ketidakmerataan pembagian bantuan perahu motor katinting tersebut.

Menurutnya, pemerintah desa seharusnya mengutamakan masyarakat nelayan yang membutuhkan sarana melaut, bukan justru menimbulkan kesan bahwa bantuan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.

“Kalau memang bantuan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat nelayan, maka harus ada kejelasan siapa saja penerimanya dan apa dasar penentuan penerima bantuan. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru terabaikan,” demikian substansi keluhan yang diterima FAKI.

Dani menilai, setiap program yang menggunakan anggaran negara maupun anggaran desa wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Pemerintah desa juga harus terbuka kepada masyarakat mengenai jumlah unit perahu yang diadakan, nilai anggaran, sumber pendanaan, serta daftar penerima manfaat.

Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan pemerintah desa dalam mengelola program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebab, bantuan perahu motor katinting bukan sekadar pengadaan barang, melainkan sarana penunjang mata pencaharian nelayan yang seharusnya memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan keluarga.

FAKI Minta Inspektorat Turun Tangan

Atas persoalan tersebut, FAKI Maluku Utara berharap Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan dapat melakukan klarifikasi dan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran, pengadaan barang, dan realisasi penyaluran bantuan.

Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah pengadaan perahu motor katinting tersebut telah sesuai dengan dokumen perencanaan, ketentuan penggunaan anggaran desa, serta daftar penerima manfaat yang telah ditetapkan.

Jika ditemukan penyimpangan, pemerintah daerah diminta mengambil langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, FAKI mendorong pemerintah desa agar membuka informasi mengenai program tersebut kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan kecurigaan maupun konflik sosial di tengah warga.

Kades Yunus Ibrahim Diminta Berikan Penjelasan

Sementara itu, Kepala Desa Kukupang, Yunus Ibrahim, diharapkan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai pengadaan dan mekanisme pembagian bantuan perahu motor katinting tersebut.

Klarifikasi diperlukan untuk menjawab sejumlah pertanyaan masyarakat, mulai dari besaran anggaran, jumlah unit yang diadakan, kriteria penerima, hingga alasan perangkat desa disebut-sebut lebih dahulu mendapatkan bantuan dibandingkan sebagian masyarakat nelayan.

Hingga berita ini disusun, dugaan mengenai ketidakmerataan penyaluran bantuan tersebut masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi dari pemerintah desa serta pihak terkait.

Malutline membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Desa Kukupang, Yunus Ibrahim, maupun pihak-pihak terkait guna memperoleh pemberitaan yang berimbang.

Masyarakat berharap program bantuan yang bersumber dari anggaran desa benar-benar memberikan manfaat bagi warga, bukan menimbulkan kecemburuan sosial akibat dugaan ketidakadilan dalam pembagian.

Sebab, anggaran desa pada prinsipnya harus dikelola untuk kepentingan masyarakat. Nelayan yang membutuhkan bantuan harus mendapatkan perhatian berdasarkan kriteria yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, MALUTLINE – Harapan masyarakat Desa Kusubibi, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, untuk menikmati akses air bersih yang layak perlahan mulai terwujud. Setelah bertahun-tahun menantikan ketersediaan air bersih, kini pembangunan jaringan perpipaan yang menjadi program prioritas pemerintah desa di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Kepala Desa Kusubibi, Kusuma, dilaporkan telah mendekati tahap penyelesaian.

Program penyediaan air bersih tersebut menjadi salah satu kebutuhan mendasar yang selama ini dinantikan masyarakat. Keterbatasan akses air bersih sebelumnya menjadi persoalan tersendiri bagi warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari memasak, mandi, mencuci hingga kebutuhan rumah tangga lainnya.

Melihat kondisi tersebut, sejak mulai menjabat sebagai Pj Kepala Desa Kusubibi, Kusuma menjadikan pembangunan jaringan air bersih sebagai salah satu agenda prioritas pemerintah desa.

Keseriusan tersebut mulai terlihat melalui tahapan pengerjaan jaringan perpipaan yang dilakukan secara bertahap dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta dukungan berbagai unsur terkait.

Uji Coba Berhasil, Air Mulai Mengalir Deras

Perkembangan pembangunan jaringan air bersih ini mulai menunjukkan hasil positif pada September 2026. Saat itu, pemerintah desa bersama masyarakat telah melakukan uji coba pemasangan jaringan pipa dan hasilnya menunjukkan air berhasil mengalir dengan deras.

Keberhasilan uji coba tersebut menjadi kabar menggembirakan bagi masyarakat yang selama bertahun-tahun menantikan hadirnya fasilitas air bersih di desa mereka.

Memasuki Oktober 2026, pekerjaan kembali dilanjutkan melalui kegiatan gotong royong. Pemerintah desa bersama masyarakat turun langsung melakukan penggalian jalur pipa, sekaligus mengganti jaringan perpipaan lama dengan jaringan pipa baru agar distribusi air dapat berjalan lebih baik.

Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan dari Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Danpos yang turut hadir bersama masyarakat dalam proses pengerjaan di lapangan.

Keterlibatan berbagai unsur ini menunjukkan bahwa pembangunan desa bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan kebersamaan, kepedulian, dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

Gotong Royong Menjadi Kekuatan Pembangunan Desa

Menariknya, pembangunan jaringan air bersih tersebut dilaksanakan melalui swadaya masyarakat dan pemanfaatan potensi desa. Semangat kebersamaan menjadi salah satu kekuatan utama dalam mempercepat pengerjaan fasilitas yang sangat dibutuhkan masyarakat tersebut.

Warga tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga terlibat langsung dalam proses pembangunan. Mereka bersama-sama menggali jalur pipa dan mempersiapkan jaringan distribusi agar air dapat menjangkau kebutuhan masyarakat.

Upaya ini sekaligus memperlihatkan bahwa pembangunan yang berangkat dari kebutuhan masyarakat dan dikerjakan secara bersama-sama dapat menjadi solusi bagi persoalan mendasar di tingkat desa.

Dengan progres pekerjaan yang dilaporkan telah mendekati rampung pada Oktober 2026, masyarakat kini menaruh harapan besar agar jaringan air bersih tersebut segera dapat difungsikan secara maksimal.

Kusuma Diharapkan Pastikan Air Bersih Dinikmati Seluruh Warga

Penyelesaian jaringan perpipaan menjadi tahapan penting, tetapi keberlanjutan pelayanan juga harus menjadi perhatian pemerintah desa.

Pj Kades Kusubibi, Kusuma, diharapkan terus memastikan seluruh tahapan pekerjaan berjalan sesuai perencanaan, termasuk pengujian jaringan, kelancaran distribusi, serta pemerataan sambungan air kepada masyarakat yang membutuhkan.

Sebab, keberhasilan program air bersih bukan hanya diukur dari selesainya pemasangan pipa, tetapi dari sejauh mana masyarakat benar-benar dapat menikmati air bersih secara berkelanjutan.

Bagi warga Kusubibi, program ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur desa. Lebih dari itu, hadirnya jaringan air bersih menjadi jawaban atas penantian panjang masyarakat untuk memperoleh salah satu kebutuhan paling mendasar dalam kehidupan sehari-hari.

Kini, harapan yang selama bertahun-tahun dinantikan perlahan mulai menemukan kenyataan. Semangat gotong royong masyarakat bersama pemerintah desa menjadi bukti bahwa ketika kebutuhan rakyat menjadi prioritas, pembangunan dapat bergerak menuju perubahan yang nyata.

Air bersih bukan sekadar fasilitas, melainkan kebutuhan dasar dan bagian penting dari peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa Kusubibi. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

TERNATE, MALUTLINE – Masyarakat yang bermukim di sekitar Rumah Dinas Wakil Gubernur Maluku Utara mengingatkan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan agar tetap menjaga ketertiban serta tidak melakukan tindakan anarkis saat menggelar aksi demonstrasi.

Imbauan tersebut disampaikan menyusul sejumlah aksi demonstrasi yang berlangsung di kawasan Rumah Dinas Wakil Gubernur. Pasalnya, aktivitas demonstrasi yang berujung ricuh diduga telah berdampak pada masyarakat sekitar, terutama kerusakan rumah warga akibat lemparan benda.

Warga mengungkapkan, dalam beberapa kali aksi demonstrasi di lokasi tersebut, terdapat rumah masyarakat yang mengalami kerusakan, termasuk kaca jendela yang pecah. Ironisnya, ketika kerusakan terjadi, pemilik rumah justru harus mengeluarkan biaya sendiri untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

Kondisi ini tentu menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi aksi. Sebab, mereka tidak memiliki keterlibatan langsung dengan persoalan yang menjadi tuntutan para demonstran, tetapi justru harus menanggung dampak dari tindakan sejumlah peserta aksi.

Masyarakat menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah melarang mahasiswa maupun organisasi kemahasiswaan untuk menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi. Sebab, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara yang dilindungi undang-undang.

Namun demikian, hak menyampaikan pendapat harus dijalankan dengan tetap menghormati hak dan keselamatan orang lain. Demonstrasi seharusnya berlangsung secara damai, tertib, dan tidak merugikan masyarakat.

Warga secara khusus mengingatkan agar peserta aksi tidak melakukan pelemparan batu maupun benda lainnya, serta tidak memanjat atau menaiki atap rumah milik masyarakat ketika situasi demonstrasi mulai memanas.

Apalagi, kawasan Rumah Dinas Wakil Gubernur merupakan wilayah permukiman padat penduduk. Jika demonstrasi berujung bentrokan dan aksi saling lempar, masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi berpotensi menjadi korban, termasuk anak-anak, perempuan, dan warga lanjut usia.

“Demo bukan dilarang. Silakan mahasiswa menyampaikan aspirasi, mengkritik kebijakan pemerintah, dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Tetapi jangan sampai aksi tersebut menjadi kacau, kemudian rumah warga rusak dan masyarakat yang tidak tahu-menahu justru menjadi korban,” demikian pesan yang disampaikan kepada para peserta aksi.

Menurut masyarakat, sangat tidak adil apabila rumah warga mengalami kerusakan akibat demonstrasi, sementara pemilik rumah harus menanggung sendiri biaya perbaikannya. Karena itu, setiap peserta aksi diharapkan memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan selama kegiatan berlangsung.

Selain itu, koordinator lapangan (Korlap) dan organisasi penyelenggara aksi diharapkan dapat mengendalikan massa serta mengingatkan peserta demonstrasi agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat sekitar.

Aparat keamanan juga diharapkan melakukan pengamanan secara profesional dengan memperhatikan keselamatan demonstran maupun warga yang bermukim di kawasan tersebut.

Pada prinsipnya, mahasiswa memiliki peran penting sebagai kontrol sosial dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, perjuangan menyampaikan aspirasi harus tetap mengedepankan etika, kedewasaan, dan tanggung jawab.

Jangan sampai demonstrasi yang sejatinya bertujuan memperjuangkan kepentingan masyarakat justru menghadirkan kerugian bagi masyarakat lainnya.

Aspirasi boleh disuarakan dengan lantang, kritik boleh disampaikan secara tegas, tetapi hak dan keselamatan masyarakat kecil jangan sampai dikorbankan. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

Labuha, Malutline.com – Tidak terlaksananya Musyawarah Desa (Musdes) sepanjang tahun anggaran 2026 di Desa Guruapin, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, menuai sorotan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat arah pembangunan desa, perencanaan program prioritas, hingga transparansi pengelolaan anggaran desa.

Sorotan itu disampaikan salah satu Tokoh Muda Kayoa, khususnya Desa Guruapin. Ia menilai Musdes bukan sekadar agenda tahunan atau kegiatan formalitas pemerintahan desa, melainkan forum penting untuk menentukan arah pembangunan serta memastikan program desa berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, Musdes memiliki peran strategis dalam merancang dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), mengidentifikasi program prioritas, membahas APBDes, serta memastikan pengelolaan anggaran berlangsung secara transparan dan akuntabel.

Ia mempertanyakan bagaimana pemerintah desa dapat menentukan prioritas penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2026 apabila proses musyawarah bersama masyarakat tidak dilaksanakan.

“Kalau sepanjang tahun anggaran 2026 Musdes tidak dilaksanakan, lantas bagaimana pemerintah desa mengetahui dan menentukan program prioritas serta penggunaan anggaran desa? Bagaimana mungkin seluruh program pembangunan yang seharusnya direncanakan dan dilaksanakan selama satu tahun anggaran bisa diselesaikan hanya dalam waktu satu bulan, apalagi jika dilakukan pada penghujung tahun?” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan apakah tahun anggaran 2026 seolah-olah tidak berlaku bagi Desa Guruapin. Menurutnya, apabila persoalan tersebut benar terjadi, pemerintah daerah harus segera mengambil langkah untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana hak-hak masyarakat tetap terlindungi.

“Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat tidak berjalannya mekanisme pemerintahan desa sebagaimana mestinya,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan agar tidak menganggap persoalan Desa Guruapin sebagai masalah kecil. Sebab, menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut administrasi pemerintahan, tetapi juga berkaitan dengan etika, moral, tanggung jawab, serta kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan di tingkat desa.

Ia secara khusus mengingatkan Kepala Dinas terkait dan Bupati Halmahera Selatan agar segera memberikan perhatian serius terhadap kondisi yang terjadi di Desa Guruapin.

“Saya sebagai Tokoh Muda Kayoa, khususnya Desa Guruapin, mengingatkan kepada kepala dinas terkait dan Bupati agar jangan menganggap enteng persoalan ini. Ini bukan lagi sekadar persoalan pemerintahan desa, tetapi sudah menyangkut persoalan sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin di desa,” ungkapnya.

Selain persoalan Musdes, ia juga menyoroti peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa dalam menyelesaikan dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.

Menurutnya, penyelesaian persoalan desa semestinya mengedepankan nilai-nilai adat seatorang sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat Kayoa, sehingga setiap persoalan dapat diselesaikan melalui pendekatan musyawarah, kekeluargaan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai sosial masyarakat setempat.

Ia turut mempertanyakan peran pemerintah kecamatan yang dinilai belum mampu menjadi ruang penyelesaian atas persoalan yang terjadi di Desa Guruapin.

Karena itu, ia berharap Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan segera turun tangan untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut, melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, serta mengambil langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila ditemukan pelanggaran.

“Jangan biarkan persoalan ini terus berlarut-larut. Kami berharap Bupati dan Wakil Bupati segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan Desa Guruapin. Jika terdapat aparatur pemerintahan desa yang mengabaikan ketentuan UU Desa maupun regulasi lainnya, harus ada evaluasi dan tindakan sesuai aturan yang benar.(red)