Malut Line

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, MALUTLINE – Pengelolaan program kegiatan di sejumlah Puskesmas Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, menjadi sorotan. Pasalnya, diduga masih terdapat sejumlah program pelayanan kesehatan yang dikendalikan atau dipegang oleh tenaga honorer (honor lepas), termasuk bidan desa.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap ketentuan kepegawaian dan mekanisme pertanggungjawaban kegiatan yang menggunakan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Persoalannya bukan sekadar siapa yang menjalankan kegiatan di lapangan, tetapi juga siapa yang diberikan kewenangan menyusun perencanaan, mengendalikan pelaksanaan program, mengelola administrasi, serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.

Dalam pengelolaan Dana BOK, setiap program harus memiliki penanggung jawab yang jelas, didukung surat penugasan, perencanaan kegiatan, bukti pelaksanaan, laporan realisasi, serta dokumen pertanggungjawaban keuangan.

Kepala Puskesmas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki tanggung jawab memastikan seluruh kegiatan dan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan. Pelaksanaan teknis dapat melibatkan petugas sesuai kompetensi dan dasar penugasan yang sah.

Namun, apabila tenaga honorer yang tidak memenuhi persyaratan justru diberikan kewenangan mengendalikan administrasi dan pertanggungjawaban anggaran, hal tersebut perlu dievaluasi secara serius.

Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan diminta memeriksa daftar pemegang program di setiap Puskesmas, surat keputusan penugasan, status kepegawaian, serta kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dan laporan penggunaan Dana BOK.

Dinas Kesehatan Halsel juga diminta memberikan penjelasan mengenai dasar kebijakan penunjukan tenaga honorer sebagai pemegang program.

Jika ditemukan kegiatan fiktif, bukti pertanggungjawaban tidak sah, atau penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan, persoalan tersebut dapat berkembang menjadi temuan pemeriksaan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

Kepala Dinas Kesehatan dan seluruh kepala Puskesmas di Halsel diharapkan tidak mengabaikan persoalan ini. Sebab, pengelolaan anggaran kesehatan harus mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Malutline mendorong agar dilakukan evaluasi menyeluruh sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi menyeret pengelola program maupun pejabat terkait ke dalam persoalan hukum.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Kesehatan maupun kepala Puskesmas terkait dugaan tersebut. Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab.(Red)

Berita, Daerah, Halsel, Kesehatan, Maluku Utara, Nasional, Pemerintah|oleh

HALSEL, MALUTLINE – Pengelolaan program kegiatan di sejumlah Puskesmas Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, menjadi sorotan. Pasalnya, diduga masih terdapat sejumlah program pelayanan kesehatan yang dikendalikan atau dipegang oleh tenaga honorer (honor lepas), termasuk bidan desa.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap ketentuan kepegawaian dan mekanisme pertanggungjawaban kegiatan yang menggunakan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Persoalannya bukan sekadar siapa yang menjalankan kegiatan di lapangan, tetapi juga siapa yang diberikan kewenangan menyusun perencanaan, mengendalikan pelaksanaan program, mengelola administrasi, serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.

Dalam pengelolaan Dana BOK, setiap program harus memiliki penanggung jawab yang jelas, didukung surat penugasan, perencanaan kegiatan, bukti pelaksanaan, laporan realisasi, serta dokumen pertanggungjawaban keuangan.

Kepala Puskesmas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki tanggung jawab memastikan seluruh kegiatan dan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan. Pelaksanaan teknis dapat melibatkan petugas sesuai kompetensi dan dasar penugasan yang sah.

Namun, apabila tenaga honorer yang tidak memenuhi persyaratan justru diberikan kewenangan mengendalikan administrasi dan pertanggungjawaban anggaran, hal tersebut perlu dievaluasi secara serius.

Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan diminta memeriksa daftar pemegang program di setiap Puskesmas, surat keputusan penugasan, status kepegawaian, serta kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dan laporan penggunaan Dana BOK.

Dinas Kesehatan Halsel juga diminta memberikan penjelasan mengenai dasar kebijakan penunjukan tenaga honorer sebagai pemegang program.

Jika ditemukan kegiatan fiktif, bukti pertanggungjawaban tidak sah, atau penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan, persoalan tersebut dapat berkembang menjadi temuan pemeriksaan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

Kepala Dinas Kesehatan dan seluruh kepala Puskesmas di Halsel diharapkan tidak mengabaikan persoalan ini. Sebab, pengelolaan anggaran kesehatan harus mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Malutline mendorong agar dilakukan evaluasi menyeluruh sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi menyeret pengelola program maupun pejabat terkait ke dalam persoalan hukum.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Kesehatan maupun kepala Puskesmas terkait dugaan tersebut. Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab.(Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, MALUTLINE – Situasi pemerintahan Desa Guruapin, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), kembali menjadi sorotan publik. Persoalan yang melibatkan Kepala Desa (Kades) Guruapin, Rina Hamid, kini semakin memanas setelah munculnya ketegangan antara sejumlah warga dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait pembukaan palang kantor desa.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ketegangan tersebut terjadi pada Sabtu malam. Adu mulut antara masyarakat dan sejumlah anggota BPD tidak terhindarkan setelah muncul persoalan pembukaan palang kantor desa yang diduga dilakukan secara sepihak dan difasilitasi oleh pihak BPD.

Situasi semakin memanas ketika salah seorang anggota BPD menyampaikan pendapat menggunakan mikrofon pengeras suara. Sejumlah warga yang tidak menerima penjelasan tersebut kemudian terlibat adu mulut hingga mikrofon dirampas dan dibanting, sehingga mengalami kerusakan.

Peristiwa ini menambah panjang daftar persoalan pemerintahan Desa Guruapin yang selama ini telah menuai kritik dan kekecewaan masyarakat.

Sebelumnya, keberadaan Kades Rina Hamid juga menjadi perhatian warga lantaran disebut meninggalkan desa sejak 5 Oktober 2025 dengan alasan cuti melahirkan. Namun, hingga September 2026, yang bersangkutan dikabarkan belum kembali menjalankan aktivitas pemerintahan secara langsung di desa.

Kondisi tersebut memicu keresahan masyarakat karena pelayanan pemerintahan desa dinilai membutuhkan kepastian kepemimpinan dan tanggung jawab yang jelas.

Bahkan, pada Januari 2026, warga Desa Guruapin pernah menggelar aksi demonstrasi hingga melakukan pemalangan kantor desa. Dalam aksi tersebut, masyarakat mendesak adanya pertanggungjawaban kepala desa serta audit terhadap pengelolaan Dana Desa (DD).

Tidak hanya itu, sejumlah persoalan lainnya juga ikut mencuat sepanjang 2025–2026, mulai dari dugaan ketidaktransparanan pengelolaan anggaran desa, persoalan lahan hibah untuk pembangunan Rumah Produksi (PSO) milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, hingga keluhan masyarakat terkait dugaan penyusutan jatah minyak tanah bersubsidi di pangkalan setempat.

Berbagai persoalan tersebut semakin memperbesar ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Guruapin.

Atas kondisi yang terus berulang, warga kini meminta Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, mengambil langkah tegas dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Kades Rina Hamid.

Bahkan, masyarakat mendesak agar Bupati tidak hanya melakukan evaluasi administratif, tetapi mempertimbangkan pemberhentian Rina Hamid secara permanen apabila hasil pemeriksaan dan proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan membuktikan adanya pelanggaran yang memenuhi alasan pemberhentian kepala desa.

Menurut masyarakat, pemerintahan desa tidak boleh terus-menerus berada dalam situasi konflik berkepanjangan. Pelayanan publik, pengelolaan anggaran, serta pembangunan desa harus berjalan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat.

Warga juga meminta Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Inspektorat, serta pihak kecamatan segera turun tangan untuk memeriksa seluruh persoalan yang berkembang, termasuk dugaan penyimpangan Dana Desa dan mekanisme pembukaan palang kantor desa.

Pemkab Halsel Diminta Hadir Berikan Kepastian

Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan tidak membiarkan konflik tersebut semakin meluas dan berpotensi mengganggu stabilitas sosial di Desa Guruapin.

Bupati Bassam Kasuba diminta segera memfasilitasi penyelesaian konflik secara terbuka dengan mempertemukan masyarakat, BPD, pemerintah desa, dan pihak kecamatan guna mencari solusi yang adil.

Selain itu, apabila ditemukan dugaan tindak pidana dalam pengelolaan anggaran desa, masyarakat meminta agar persoalan tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan dan penegakan hukum oleh instansi berwenang.

Di tengah ketegangan yang terjadi, semua pihak juga diharapkan dapat menahan diri, menghindari tindakan anarkis, serta mengutamakan penyelesaian melalui jalur musyawarah dan hukum.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari Kades Rina Hamid maupun pihak BPD Desa Guruapin mengenai insiden pembukaan palang kantor desa tersebut. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

TERNATE, MALUTLINE – Jagat media sosial dihebohkan dengan pengakuan seorang perempuan pemilik akun Facebook bernama Sintiya Melani yang mengaku mengalami dugaan tindakan pelecehan seksual oleh seorang laki-laki yang disebut-sebut menawarkan jasa pengobatan alternatif atau pengobatan tradisional.

Melalui unggahan di media sosial, Sintiya Melani mengungkapkan kekesalannya terhadap seorang pria yang diduga menggunakan kedok pengobatan dan pembacaan doa untuk meminta foto bagian intim tubuh perempuan.

Dalam pengakuannya, Sintiya menyebut bahwa pria tersebut meminta dirinya mengirimkan foto alat kelamin dengan alasan untuk keperluan pengobatan. Namun, setelah foto dikirimkan, pria tersebut kembali meminta agar gambar yang diberikan dibuat lebih jelas.

Tidak hanya itu, pria tersebut juga diduga meminta melakukan panggilan video (video call/VC) dengan alasan ingin melihat secara langsung agar dapat membacakan doa untuk proses pengobatan.

Permintaan tersebut membuat Sintiya merasa tidak nyaman dan mempertanyakan alasan di balik tindakan pria itu. Ia mengaku keberatan karena proses pengobatan yang ditawarkan justru mengarah pada permintaan untuk memperlihatkan bagian intim tubuhnya.

Dalam unggahannya, Sintiya meluapkan kemarahan dan meminta masyarakat, khususnya warga Kota Ternate, membantu mengenali pria yang dimaksud agar identitas dan keberadaannya dapat diketahui.

Ia juga berharap masyarakat dapat memberikan informasi apabila mengetahui tempat tinggal maupun keluarga pria tersebut.

Pengakuan ini menjadi perhatian serius karena praktik pengobatan alternatif seharusnya tidak dijadikan alasan untuk meminta seseorang memperlihatkan bagian intim tubuh, apalagi melalui foto maupun panggilan video.

Masyarakat Diminta Waspada

Peristiwa yang diungkapkan melalui media sosial tersebut menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap pihak yang menawarkan jasa pengobatan dengan cara-cara tidak wajar.

Masyarakat, khususnya kaum perempuan, diimbau tidak mudah mengirimkan foto atau video pribadi yang bersifat intim kepada siapa pun dengan dalih pengobatan, ritual, maupun pembacaan doa.

Apabila merasa menjadi korban pelecehan atau mengalami tindakan yang mengarah pada eksploitasi seksual, masyarakat dapat menyimpan bukti percakapan, tangkapan layar, serta informasi terkait untuk dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Hingga berita ini disusun, pengakuan tersebut masih bersumber dari unggahan akun Facebook Sintiya Melani. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun klarifikasi dari pria yang dimaksud.

MALUTLINE akan terus memantau perkembangan informasi ini dengan tetap mengedepankan prinsip keberimbangan, verifikasi, dan asas praduga tak bersalah. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, MALUTLINE – Dalam rangka mendukung pelaksanaan Operasi Patuh Kie Raha 2026, Polres Halmahera Selatan melaksanakan kegiatan Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Gaktiblin) terhadap personel kepolisian.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya internal Polri untuk memastikan seluruh personel tetap menjaga ketertiban, kedisiplinan, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Pelaksanaan Gaktiblin juga menjadi bentuk komitmen institusi kepolisian dalam memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, khususnya terkait kepatuhan terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku.

Dalam mendukung Operasi Patuh Kie Raha 2026, kedisiplinan anggota menjadi salah satu aspek penting. Sebab, sebelum melakukan penertiban terhadap masyarakat, setiap personel Polri diharapkan terlebih dahulu mampu menunjukkan sikap tertib dan patuh terhadap aturan.

Kasat Lantas Polres Halmahera Selatan, IPTU Irfan Muzaffar Sondani, S.Tr.K, menjadi salah satu figur yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas.

Melalui kegiatan Gaktiblin, Polres Halmahera Selatan diharapkan terus memperkuat budaya disiplin di lingkungan internal kepolisian sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Operasi Patuh Kie Raha 2026 sendiri menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan berlalu lintas, sehingga tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. (Red)