Malut Line

TERNATE, MALUTLINE – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Maluku Utara menggelar apel penegasan dan konsolidasi personel untuk mengawal keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Ternate, Selasa (10/11/2026).

Kegiatan tersebut dipusatkan di Kediaman Wakil Gubernur Maluku Utara, Hi. Sarbin Sehe, di Kota Ternate. Konsolidasi ini merupakan bagian dari persiapan pengamanan kegiatan masyarakat, termasuk Aksi Aliansi November Memanggil serta momentum peringatan Hari Pahlawan Nasional 2026.

Berdasarkan surat instruksi yang dikeluarkan Bidang Trantibum melalui Seksi Kerja Sama Satpol PP Provinsi Maluku Utara, seluruh personel diwajibkan hadir pada pukul 08.00 WIT dengan mengenakan pakaian dinas lapangan (PDL) lengkap dan membawa alat komunikasi berupa handy talky (HT).

Dalam instruksi tersebut, anggota juga diminta menjaga kedisiplinan selama pelaksanaan tugas serta tidak menggunakan perhiasan secara berlebihan.

Penegasan tersebut menitikberatkan pada kesiapan seluruh personel dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban, khususnya di sekitar lokasi penugasan dan wilayah Kota Ternate.

Personel Satpol PP juga diingatkan agar mengedepankan pendekatan humanis dalam menjalankan tugas, tidak mudah terprovokasi oleh pihak mana pun, serta tetap menjaga suasana damai dan kondusif.

“Tugas utama kalian adalah menjaga suasana damai, tetap humanis, dan sangat dilarang terpicu provokasi dari pihak mana pun,” demikian penegasan dalam instruksi penugasan tersebut.

Selain kesiapan pengamanan, aspek kedisiplinan internal turut menjadi perhatian. Setiap anggota yang tidak hadir tanpa keterangan resmi dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan disiplin yang berlaku dan diminta segera menyampaikan alasan ketidakhadirannya kepada Seksi Kerja Sama.

Melalui konsolidasi ini, Satpol PP Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya menjalankan semboyan SIAP, SIGAP, HUMANIS sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas di lapangan.

Kehadiran personel di Kediaman Wakil Gubernur Maluku Utara, Hi. Sarbin Sehe, menjadi bagian dari kesiapan pengamanan agar seluruh rangkaian kegiatan masyarakat dalam momentum Hari Pahlawan dapat berlangsung tertib, aman, dan damai.

Satpol PP juga diharapkan mampu menjalankan fungsi penegakan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum dengan tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara demokratis.

Dengan kesiapan tersebut, seluruh personel diharapkan dapat menjalankan tugas secara profesional, mengutamakan komunikasi, serta menghindari tindakan yang berpotensi memicu ketegangan di tengah masyarakat. (Red)

TOBELO, MALUTLINE – Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Maluku Utara mendesak Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman, S.I.K., M.H., segera mengambil langkah tegas dan menyeluruh untuk membongkar dugaan jaringan besar peredaran rokok ilegal yang disinyalir beroperasi melalui Pelabuhan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara.

FAKI menilai persoalan peredaran rokok tanpa pita cukai tidak boleh hanya ditangani sebatas penertiban pedagang kecil. Aparat penegak hukum harus berani menelusuri aktor utama, pemodal, pemasok, distributor hingga pihak-pihak yang diduga mengendalikan jaringan bisnis ilegal tersebut.

Ketua FAKI Maluku Utara, Dani Haris Purnawan, menegaskan bahwa Kapolda Maluku Utara harus menunjukkan ketegasan dalam memberantas praktik perdagangan rokok ilegal yang berpotensi merugikan penerimaan negara dari sektor cukai.

Menurut Dani, munculnya informasi mengenai dugaan adanya oknum petinggi anggota Polda Maluku Utara yang membekingi aktivitas peredaran rokok ilegal harus menjadi perhatian serius dan tidak boleh diabaikan.

“Kapolda Maluku Utara harus berani bertindak tegas. Jangan sampai pengusaha rokok ilegal justru merasa aman karena diduga mendapat perlindungan dari oknum tertentu. Jika benar ada anggota atau petinggi kepolisian yang terlibat, kami mendesak agar segera diperiksa melalui mekanisme Propam dan diproses sesuai hukum apabila terbukti,” tegas Dani.

Ia mengingatkan, penegakan hukum tidak boleh tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Jangan sampai pedagang kecil menjadi sasaran penindakan, sementara pemilik modal dan jaringan pemasok yang diduga memperoleh keuntungan besar justru tidak tersentuh.

FAKI Minta Penyitaan Rokok Ilegal di 10 Kabupaten/Kota

Lebih lanjut, FAKI mendesak Polda Maluku Utara bersama jajaran Polres dan Bea Cukai segera melakukan operasi pengawasan dan penindakan secara terpadu di seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara.

Operasi tersebut diminta menjangkau 10 kabupaten/kota, yakni Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Kepulauan Sula, Pulau Taliabu, dan Pulau Morotai.

FAKI meminta agar seluruh tempat penyimpanan, gudang distribusi, toko, jalur transportasi laut maupun darat yang terindikasi menjadi lokasi peredaran rokok tanpa pita cukai diperiksa sesuai kewenangan dan prosedur hukum.

Produk rokok yang terbukti melanggar ketentuan cukai harus ditindak dan disita oleh petugas berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

“Jangan hanya melakukan penindakan di Tobelo. Kami meminta operasi diperluas ke seluruh 10 kabupaten/kota di Maluku Utara. Jika ditemukan rokok tanpa pita cukai atau produk yang melanggar ketentuan, segera lakukan penyitaan sesuai prosedur hukum. Jangan beri ruang bagi jaringan perdagangan rokok ilegal untuk terus berkembang,” ujarnya.

Dugaan Bekingan Aparat Harus Dibuka Secara Transparan

FAKI juga meminta Kapolda memerintahkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara berkoordinasi dengan Polres Halmahera Utara dan Bea Cukai untuk menelusuri jalur masuk serta distribusi rokok yang diduga tidak memenuhi ketentuan cukai.

Pemeriksaan harus mencakup dokumen manifest kapal, identitas pengirim dan penerima barang, pemilik gudang, pemasok, hingga pihak yang diduga menjadi pengendali distribusi.

Sementara itu, dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian harus ditangani secara independen oleh Divisi Propam melalui pemeriksaan berdasarkan bukti dan informasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa ada pihak tertentu yang kebal hukum. Kalau memang tidak terlibat, buktikan melalui pemeriksaan yang transparan. Namun, jika ditemukan bukti keterlibatan, harus ditindak tegas tanpa melihat pangkat maupun jabatan,” lanjut Dani.

Potensi Penerimaan Negara Jadi Perhatian

Dalam kajian internalnya, FAKI turut menyampaikan simulasi potensi penerimaan cukai dari satu kontainer berukuran 20 kaki yang diasumsikan memuat sekitar 227.200 bungkus rokok.

Berdasarkan asumsi tarif yang digunakan organisasi tersebut, potensi nilai cukai diperkirakan berada pada kisaran Rp2,35 miliar hingga Rp6,74 miliar, bergantung pada jenis dan golongan rokok.

FAKI menegaskan bahwa angka tersebut merupakan simulasi perhitungan internal, bukan nilai kerugian negara yang telah ditetapkan melalui audit atau pemeriksaan resmi.

Sejumlah merek yang disebut organisasi tersebut ditemukan beredar di pasaran, antara lain Rastel, Omni, Martil, Drone, BSJ, Lato-lato, Sniper, Boston, Hummer, Manchester, Anker, Roadrace, dan Smith. Legalitas masing-masing produk perlu diverifikasi lebih lanjut oleh Bea Cukai.

Empat Tuntutan FAKI kepada Kapolda Maluku Utara

Dani Haris Purnawan menegaskan, FAKI meminta Kapolda Maluku Utara segera mengambil langkah konkret melalui empat agenda utama:

1. Membongkar jaringan utama: Mengungkap pemilik modal, pemasok, distributor, dan pihak yang diduga mengendalikan peredaran rokok ilegal.
2. Operasi di 10 kabupaten/kota: Melakukan pemeriksaan dan penindakan terhadap lokasi penyimpanan serta jalur distribusi rokok yang diduga melanggar ketentuan cukai.
3. Mengusut dugaan bekingan aparat: Memerintahkan Propam memeriksa dugaan keterlibatan oknum anggota maupun petinggi kepolisian berdasarkan bukti awal.
4. Penyitaan dan koordinasi lintas instansi: Memperkuat kerja sama dengan Bea Cukai untuk menindak serta menyita produk yang terbukti ilegal sesuai ketentuan hukum.

“Ini bukan persoalan kecil. Negara berpotensi kehilangan penerimaan, sementara praktik perdagangan yang diduga melanggar hukum terus menjadi perhatian masyarakat. Kami meminta Kapolda Irjen Pol. Arif Budiman jangan hanya menunggu laporan, tetapi segera mengambil langkah nyata untuk membongkar jaringan ini dari hulu sampai hilir,” tegas Dani.

FAKI menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut dan mendorong keterbukaan aparat penegak hukum dalam menangani dugaan peredaran rokok ilegal di Maluku Utara.

Hingga berita ini diterbitkan, dugaan adanya jaringan distribusi dan keterlibatan oknum petinggi kepolisian belum dibuktikan melalui proses penyelidikan resmi. Karena itu, Polda Maluku Utara, Propam, Polres Halmahera Utara, dan Bea Cukai diharapkan segera memberikan klarifikasi serta mengambil langkah sesuai kewenangan masing-masing. (Red)

Labuha, Malutline. Com Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma melalui Instalasi Kota Kecamatan (IKK) Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, menginformasikan kepada pelanggan terkait gangguan sementara distribusi air bersih pada Selasa, 10 November 2026.

Gangguan layanan tersebut disebabkan adanya kerusakan Gate Valve berdiameter 8 inci atau 160 mm, sehingga pihak PDAM IKK Babang akan melakukan pekerjaan pemasangan dan perbaikan komponen tersebut.

Petugas PDAM IKK Babang, Acil, yang dikenal sebagai Pasukan Kodok, menyampaikan bahwa selama proses pekerjaan berlangsung, akan dilakukan penutupan aliran air atau isolasi jaringan pada titik tertentu.

Langkah tersebut bertujuan untuk mengosongkan air bertekanan di dalam jaringan pipa agar proses pembongkaran dan perbaikan Gate Valve dapat dilakukan secara aman dan efektif.

Adapun lima wilayah yang diperkirakan terdampak gangguan distribusi air bersih, yakni:

1. Pasar Putih dan kawasan Pertamina.
2. Desa Babang.
3. Kawasan Pelabuhan.
4. Desa Sayoang.
5. Desa Wayamiga Baru.

Pihak PDAM mengimbau seluruh pelanggan di wilayah terdampak agar dapat menampung persediaan air secukupnya sebelum pekerjaan perbaikan dilaksanakan.

Sementara itu, estimasi waktu pekerjaan belum dapat dipastikan dan akan berlangsung hingga proses perbaikan selesai.

PDAM IKK Babang berharap pelanggan dapat memahami kondisi tersebut, mengingat pekerjaan perbaikan dilakukan untuk menjaga kelancaran dan meningkatkan pelayanan distribusi air bersih kepada masyarakat.

Pelanggan diharapkan dapat menyesuaikan kebutuhan air selama proses pekerjaan berlangsung.(Red)

MALUTLINE – Penyakit asam lambung atau Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) kerap menimbulkan kekhawatiran bagi penderitanya. Sensasi panas di dada, nyeri ulu hati, mual, perut kembung hingga rasa tidak nyaman di tenggorokan sering kali membuat sebagian orang merasa cemas ketika gejalanya kambuh.

Namun, ada pesan menarik yang disampaikan Dokter Jul saat mengikuti pelatihan mengenai 10 penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia.

Dalam pesannya, Dokter Jul menyebutkan bahwa penyakit asam lambung (GERD) tidak termasuk dalam daftar 10 penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia.

“Jadi, tidak usah khawatir kalau asam lambungnya kambuh, ya. Kontrol pikiran!” demikian pesan Dokter Jul.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa selain memperhatikan kondisi fisik, penderita GERD juga perlu menjaga kesehatan mental dan mengelola kecemasan ketika gejala muncul.

Rasa takut berlebihan terhadap penyakit terkadang membuat seseorang semakin fokus pada sensasi tubuhnya. Kondisi ini dapat memperburuk rasa tidak nyaman dan menambah beban psikologis.

Meski demikian, bukan berarti GERD boleh dianggap sepele. Penyakit ini tetap membutuhkan perhatian, pengaturan pola makan, penerapan gaya hidup sehat, serta pengobatan sesuai anjuran tenaga medis.

Penderita juga disarankan menghindari makanan atau minuman yang memicu gejala, tidak langsung berbaring setelah makan, menjaga berat badan ideal, serta mengatur waktu makan secara teratur.

Jangan Abaikan Gejala yang Tidak Biasa

Di sisi lain, masyarakat perlu memahami bahwa nyeri dada tidak selalu disebabkan oleh asam lambung. Apabila mengalami nyeri dada berat, sesak napas, keringat dingin, pingsan, atau nyeri yang menjalar ke lengan maupun rahang, segera cari pertolongan medis karena kondisi tersebut dapat berkaitan dengan gangguan jantung.

Pesan Dokter Jul mengingatkan masyarakat agar tidak hidup dalam ketakutan terhadap penyakit, tetapi tetap memiliki kesadaran untuk menjaga kesehatan.

Pada akhirnya, mengelola pikiran, menjaga pola hidup, dan melakukan pemeriksaan medis ketika diperlukan merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas hidup.

Jangan panik berlebihan, tetapi jangan pula mengabaikan tanda bahaya. (Red)

HALSEL, MALUTLINE – Kesadaran terhadap kebersihan dan standar kesehatan dalam pelayanan usaha pangkas rambut menjadi perhatian masyarakat di Kota Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara.

Sejumlah praktik pelayanan pangkas rambut, khususnya penggunaan silet untuk mencukur atau merapikan bagian rambut dan garis leher pelanggan, diharapkan mendapat perhatian serius dari para pemilik usaha maupun tukang cukur.

Seorang warga meminta seluruh pemilik usaha pangkas rambut di wilayah Labuha agar lebih memperhatikan standar operasional prosedur (SOP) kesehatan, terutama dalam penggunaan alat cukur yang bersentuhan langsung dengan kulit pelanggan.

Menurutnya, masih terdapat praktik penggunaan silet yang sama secara bergantian kepada pelanggan berbeda. Bahkan, silet yang sebelumnya digunakan untuk mencukur seseorang terkadang kembali dipakai untuk merapikan rambut pelanggan berikutnya.

Praktik tersebut dinilai berisiko apabila silet tidak diganti dengan yang baru, terlebih jika terdapat luka kecil atau goresan yang menyebabkan darah menempel pada mata pisau.

“Kalau mau mencukur atau merapikan rambut menggunakan silet, tolong gunakan silet baru untuk setiap pelanggan. Jangan menggunakan kembali silet yang sudah dipakai pada orang lain,” demikian imbauan warga.

Warga menilai, para pemilik usaha pangkas rambut perlu memahami bahwa kebersihan alat cukur bukan sekadar persoalan kenyamanan pelanggan, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Pasalnya, penggunaan silet secara bergantian tanpa prosedur sterilisasi yang tepat berpotensi menjadi media penularan penyakit melalui darah. Risiko tersebut perlu diwaspadai, terutama terhadap penyakit seperti hepatitis B dan hepatitis C.

Selain itu, HIV juga dapat menular melalui paparan darah yang terinfeksi apabila terjadi kondisi tertentu, seperti penggunaan alat tajam yang terkontaminasi dan menyebabkan luka pada orang lain.

Karena itu, penggunaan silet sekali pakai atau disposable razor blade yang baru untuk setiap pelanggan merupakan langkah pencegahan yang sangat penting.

Pemilik Pangkas Rambut Diminta Tidak Abaikan Kebersihan

Warga berharap pemilik usaha pangkas rambut tidak hanya mengutamakan pelayanan cepat dan keuntungan usaha, tetapi juga memperhatikan aspek kesehatan pelanggan.

Setiap selesai melayani satu pelanggan, silet sekali pakai harus dibuang pada tempat khusus yang aman dan tidak boleh digunakan kembali. Sementara itu, alat cukur lainnya yang dapat digunakan berulang kali wajib dibersihkan dan didisinfeksi sesuai prosedur kesehatan.

Tidak hanya silet, kebersihan gunting, mesin cukur, sisir, handuk, serta perlengkapan lain juga perlu diperhatikan untuk mencegah penularan penyakit maupun infeksi kulit.

“Jangan sampai pelanggan datang untuk merapikan rambut, tetapi justru menghadapi risiko kesehatan akibat penggunaan alat yang tidak higienis. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tegas warga tersebut.

Warga juga mengajak masyarakat agar lebih berani mengingatkan tukang cukur apabila melihat penggunaan silet bekas. Pelanggan berhak mendapatkan pelayanan yang bersih, aman, dan memenuhi standar kesehatan.

Melalui pemberitaan ini, Malutline mengimbau seluruh pemilik usaha pangkas rambut di Labuha dan sekitarnya agar menjadikan kebersihan serta keselamatan pelanggan sebagai prioritas utama.

Sebab, menjaga kesehatan pelanggan merupakan bagian dari tanggung jawab setiap pelaku usaha. Jangan menunggu munculnya persoalan kesehatan baru kemudian menyadari pentingnya penerapan standar kebersihan dalam pelayanan sehari-hari. (Red)