Malut Line

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, MALUTLINE – Kasus dugaan kekerasan terhadap lima siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) asal Desa Pasimbaos, Kecamatan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), yang bersekolah di SMA Bajo, menuai kecaman dari pihak keluarga korban.

Keluarga korban melalui Alfina Jani menyayangkan tindakan sekelompok warga Desa Bajo yang diduga melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap lima siswa tersebut saat dalam perjalanan pulang sekolah menuju kampung halaman mereka di Desa Pasimbaos.

Alfina Jani mengungkapkan, peristiwa kekerasan tersebut tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga meninggalkan trauma dan kekhawatiran bagi keluarga, mengingat para korban masih berstatus sebagai pelajar dan merupakan anak di bawah umur.

Adapun lima siswa yang dilaporkan menjadi korban dalam insiden tersebut masing-masing berinisial AQ, Mursit Jani, Saldi Buhari, Ramadan Sedek, Afdal Usman, serta Asrul Jani.

Khusus korban Asrul Jani, dilaporkan mengalami sejumlah luka fisik, di antaranya pembengkakan pada bagian bawah mata, kepala dan wajah, serta luka goresan di bagian tangan.

Bahkan, korban juga mengeluhkan rasa sakit yang cukup serius pada mata sebelah kanan hingga menyebabkan penglihatannya menjadi buram. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran pihak keluarga terhadap kemungkinan dampak lanjutan dari kekerasan yang dialaminya.

Menurut keterangan keluarga, para korban diduga diseret di jalan dan mengalami pemukulan serta tindakan penganiayaan oleh sekelompok warga. Akibat kejadian tersebut, sejumlah korban mengalami pembengkakan pada bagian tubuh dan luka goresan.

Alfina menegaskan, pihak keluarga tidak ingin persoalan ini dianggap sebagai masalah biasa yang dapat diselesaikan begitu saja melalui pendekatan kekeluargaan di tingkat desa.

Pasalnya, tindakan kekerasan yang diduga dilakukan terhadap para pelajar tersebut dinilai sudah masuk dalam persoalan serius yang harus ditangani melalui mekanisme hukum.

“Kami sebagai keluarga sangat menyayangkan kejadian ini. Mereka hanya anak-anak sekolah yang setiap hari pulang dengan berjalan kaki dari Bajo menuju Desa Pasimbaos. Seharusnya mereka mendapatkan perlindungan, bukan justru mengalami kekerasan,” ungkap Alfina.

Ia juga menyampaikan bahwa pihak keluarga telah mengantongi sejumlah bukti yang dinilai dapat membantu mengungkap peristiwa tersebut. Bukti itu berupa dokumentasi foto dan video yang diperoleh dari unggahan status WhatsApp sejumlah warga Desa Bajo yang memperlihatkan insiden dugaan kekerasan tersebut.

Berbekal bukti tersebut, Alfina memastikan keluarga akan membawa persoalan ini ke ranah hukum dengan melaporkannya secara resmi ke Polres Halmahera Selatan.

Menurutnya, langkah hukum tersebut penting dilakukan agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi, terutama terhadap anak-anak yang masih menempuh pendidikan.

“Kami akan membawa persoalan ini ke Polres Halsel. Kami memiliki bukti foto maupun video. Keluarga menolak apabila persoalan ini hanya diselesaikan di tingkat desa. Ini menyangkut dugaan penganiayaan, pemukulan dan pengeroyokan terhadap anak di bawah umur, sehingga harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Alfina berharap aparat kepolisian segera memberikan perhatian serius terhadap kasus tersebut, melakukan penyelidikan, mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat, serta memeriksa seluruh bukti dan keterangan saksi.

Ia juga meminta agar penanganan perkara dilakukan secara profesional dan transparan, sehingga para korban mendapatkan perlindungan serta keadilan sebagaimana mestinya.

Kasus ini sekaligus menjadi perhatian terhadap pentingnya perlindungan anak di lingkungan masyarakat. Sebab, tindakan kekerasan terhadap pelajar tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele, terlebih apabila mengakibatkan korban mengalami luka fisik dan gangguan penglihatan.

Secara hukum, dugaan kekerasan terhadap anak dapat ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak serta ketentuan pidana yang relevan, sesuai hasil penyelidikan dan pembuktian aparat penegak hukum.

Hingga berita ini disusun, keterangan dari pihak terduga pelaku maupun pemerintah Desa Bajo belum diperoleh. Karena itu, seluruh dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pendalaman lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.

Keluarga berharap Polres Halmahera Selatan segera menindaklanjuti laporan yang akan disampaikan agar persoalan ini mendapatkan kepastian hukum dan tidak menimbulkan korban berikutnya. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, MALUTLINE – Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 Tahun 2026, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara, menghadirkan program pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat, salah satunya melalui kegiatan sunatan gratis bagi anak-anak.

Kegiatan sosial tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 12 November 2026, mulai pukul 08.30 WIT, bertempat di Puskesmas Kayoa. Program ini diharapkan menjadi kesempatan bagi para orang tua untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada putra mereka tanpa harus terbebani biaya.

Kepala Puskesmas Kayoa, Fahrudin U. Sabtu, S.KM, mengatakan bahwa kegiatan sunatan gratis tersebut merupakan bagian dari komitmen Puskesmas Kayoa dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, sekaligus menyemarakkan peringatan HKN ke-62 Tahun 2026.

Menurut Fahrudin, momentum Hari Kesehatan Nasional tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tahunan, tetapi harus dimaknai sebagai kesempatan untuk memperkuat kepedulian terhadap kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang nyata dan dapat dirasakan langsung oleh warga.

“Melalui momentum Hari Kesehatan Nasional ke-62 ini, kami ingin menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Sunatan gratis ini merupakan salah satu bentuk kepedulian dan perhatian kami terhadap kesehatan anak-anak, sekaligus membantu meringankan beban orang tua,” ungkap Fahrudin.

Ia menjelaskan, sunat merupakan salah satu bagian dari pelayanan kesehatan yang penting bagi anak laki-laki. Karena itu, melalui kegiatan tersebut, pihaknya ingin memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang telah disiapkan.

Fahrudin juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya para orang tua yang memiliki anak laki-laki dan belum menjalani sunat, agar tidak melewatkan kesempatan pelayanan gratis tersebut.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Kayoa untuk memanfaatkan kesempatan ini. Silakan membawa putra tercinta ke Puskesmas Kayoa pada Kamis, 12 November 2026, mulai pukul 08.30 WIT. Kami berharap kegiatan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat,” ajaknya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keberadaan Puskesmas bukan hanya sebagai tempat masyarakat mendapatkan pengobatan ketika sakit, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan edukasi, pencegahan penyakit, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan sejak dini.

Menurutnya, pelayanan kesehatan harus terus didekatkan kepada masyarakat agar setiap warga memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan yang layak, berkualitas, dan terjangkau.

“Prinsip kami adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan mudah. Kesehatan merupakan kebutuhan bersama, sehingga diperlukan kerja sama antara tenaga kesehatan, pemerintah, keluarga, dan seluruh elemen masyarakat,” tambahnya.

Peringatan HKN ke-62 Tahun 2026 dengan tema ‘Sehat untuk Semua’ menjadi momentum untuk memperkuat semangat pembangunan kesehatan nasional, sekaligus mengajak masyarakat agar lebih peduli terhadap pola hidup bersih dan sehat.

Fahrudin berharap, melalui kegiatan sosial tersebut, hubungan antara tenaga kesehatan dan masyarakat semakin erat. Ia juga menginginkan agar kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan secara rutin semakin meningkat.

“Harapan kami, kegiatan ini bukan hanya bermanfaat pada saat pelaksanaan HKN, tetapi juga menjadi motivasi bagi masyarakat untuk terus menjaga kesehatan diri dan keluarga. Sebab, masyarakat yang sehat merupakan fondasi penting bagi terciptanya kehidupan yang sejahtera,” tutupnya.

Dengan semangat ‘Sehat Bersama, Masyarakat Sejahtera’, Puskesmas Kayoa berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan kesehatan yang humanis, merata, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan.

Melalui kegiatan sunatan gratis ini, Puskesmas Kayoa berharap peringatan HKN ke-62 tidak sekadar menjadi perayaan tahunan, tetapi benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

LABUHA, MALUTLINE – Sejumlah guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, mengeluhkan keterlambatan pembayaran gaji. Hingga kini, hak keuangan yang seharusnya diterima para tenaga pendidik tersebut dikabarkan belum juga dicairkan.

Kondisi ini memunculkan keresahan di kalangan guru. Pasalnya, pembayaran gaji PNS dan PPPK pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan disebut telah direalisasikan, sementara gaji para guru yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan justru belum diterima.

Sejumlah guru yang menyampaikan keluhan tersebut mempertanyakan alasan terjadinya keterlambatan pembayaran. Mereka menilai, sebagai aparatur pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan pelayanan pendidikan, hak keuangan tenaga pendidik seharusnya mendapatkan perhatian serius dari instansi terkait.

Persoalan ini turut menjadi sorotan terhadap kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan yang saat ini dipimpin Kepala Dinas Siti Khotijah, M.Pd.

Para guru berharap pimpinan Dinas Pendidikan segera memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab belum dicairkannya gaji mereka, terlebih ketika pegawai pada sejumlah instansi pemerintah lainnya dikabarkan telah menerima pembayaran.

Guru Keluhkan Hak Gaji Belum Dibayarkan

Bagi para guru, gaji merupakan sumber penghasilan utama untuk memenuhi berbagai kebutuhan keluarga. Mulai dari kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan anak, transportasi, hingga kebutuhan sehari-hari lainnya.

Karena itu, keterlambatan pembayaran gaji bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi juga dapat berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi dan kesejahteraan tenaga pendidik.

Sejumlah guru mengaku membutuhkan kepastian dari pemerintah daerah mengenai waktu pembayaran gaji tersebut. Mereka berharap tidak ada perbedaan perlakuan dalam pemenuhan hak keuangan aparatur pemerintah, baik yang bertugas di lingkungan Dinas Pendidikan maupun OPD lainnya.

“Kami hanya berharap hak kami segera dibayarkan. Kalau PNS dan PPPK di dinas lain sudah menerima gaji, mengapa kami para guru belum juga dibayarkan? Kami juga mempunyai kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi,” ungkap sejumlah guru.

Mereka menegaskan tidak meminta perlakuan khusus, melainkan hanya menginginkan hak kepegawaian dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepemimpinan Kadis Pendidikan Ikut Disorot

Belum cairnya gaji guru PNS dan PPPK tersebut kemudian memunculkan pertanyaan terhadap mekanisme pengelolaan administrasi pembayaran di lingkungan Dinas Pendidikan Halsel.

Kepala Dinas Pendidikan, Siti Khotijah, M.Pd., diharapkan segera memberikan penjelasan mengenai kondisi tersebut. Apakah keterlambatan terjadi akibat kendala administrasi, proses pengajuan dokumen pembayaran, verifikasi data pegawai, atau persoalan teknis lainnya.

Penjelasan dari pimpinan instansi sangat dibutuhkan agar para guru tidak terus berada dalam ketidakpastian.

Selain itu, Dinas Pendidikan perlu memastikan bahwa seluruh tahapan administrasi pembayaran gaji telah diproses sesuai mekanisme yang berlaku sehingga tidak menimbulkan keterlambatan berkepanjangan.

BPKAD dan Sekda Diminta Turun Tangan

Persoalan tersebut juga diharapkan mendapat perhatian Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Kedua instansi tersebut diharapkan dapat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk memastikan penyebab keterlambatan sekaligus mencari solusi percepatan pembayaran.

Pemerintah daerah perlu memberikan kepastian kepada para tenaga pendidik mengenai status pembayaran gaji, termasuk kapan hak mereka dapat direalisasikan.

Apabila terdapat kendala teknis maupun administratif, hal tersebut harus dijelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan dugaan adanya kelalaian dalam pengelolaan hak keuangan pegawai.

Hak Guru Harus Menjadi Perhatian Pemerintah

Guru merupakan salah satu ujung tombak pembangunan sumber daya manusia. Tanggung jawab mereka tidak hanya sebatas mengajar di ruang kelas, tetapi juga membentuk karakter, meningkatkan pengetahuan, serta mempersiapkan generasi muda untuk masa depan.

Oleh karena itu, kesejahteraan tenaga pendidik semestinya menjadi perhatian pemerintah daerah. Pemenuhan hak kepegawaian, termasuk pembayaran gaji secara tepat waktu, merupakan bagian penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan produktif.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba diharapkan segera mengevaluasi persoalan tersebut agar tidak mengganggu kenyamanan dan konsentrasi para guru dalam menjalankan tugas pendidikan.

Para guru juga berharap persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian, mengingat mereka memiliki tanggung jawab pekerjaan sekaligus kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi.

Hingga berita ini diterbitkan, penyebab pasti keterlambatan pembayaran gaji guru PNS dan PPPK tersebut masih memerlukan klarifikasi resmi dari Kepala Dinas Pendidikan Siti Khotijah, M.Pd., maupun BPKAD Kabupaten Halmahera Selatan.

Para guru tidak meminta keistimewaan. Mereka hanya menuntut kepastian atas hak yang menjadi kewajiban pemerintah. Jangan sampai tenaga pendidik dituntut menjalankan tanggung jawab secara profesional, sementara hak keuangan mereka justru belum mendapatkan kepastian. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

LABUHA, MALUTLINE – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Kabupaten Halmahera Selatan, Harmain Rusli, S.H., menyoroti dugaan ketidaksetaraan penanganan kasus yang menyeret mantan Kepala Desa Indong dan seorang oknum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kecamatan Mandioli Utara.

Sorotan tersebut muncul menyusul informasi bahwa mantan Kepala Desa Indong telah dinonaktifkan dari jabatannya terkait dugaan kasus yang mencuat. Namun, di sisi lain, oknum PPPK yang diduga turut terlibat dalam rangkaian peristiwa yang sama hingga kini belum diketahui mendapatkan tindakan atau sanksi administratif dari instansi terkait.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam menerapkan aturan terhadap aparatur pemerintahan yang diduga melakukan pelanggaran.

“Mantan Kades Indong sudah dinonaktifkan. Namun, oknum PPPK di Kecamatan Mandioli Utara yang diduga turut terlibat belum ada kejelasan sanksi. Padahal ini satu rangkaian peristiwa. Mengapa penanganannya belum berjalan setara?” ujar Harmain, Rabu (11/11/2026).

Menurut Harmain, persoalan yang melibatkan aparatur pemerintah tidak bisa hanya dipandang sebagai urusan pribadi. Sebab, setiap aparatur negara memiliki tanggung jawab moral, etika, serta kewajiban menjaga nama baik dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Ia menegaskan, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang melibatkan pejabat publik maupun tenaga PPPK, pemerintah daerah harus mengambil langkah sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pejabat publik harus menjaga standar moralitas yang lebih tinggi. Dugaan pelanggaran etik yang melibatkan aparat pemerintah menyangkut wibawa institusi. Masyarakat berhak melihat aturan ditegakkan secara konsisten dan tidak tebang pilih,” tegasnya.

Atas persoalan tersebut, GPM Halmahera Selatan meminta Pemerintah Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) agar memberikan penjelasan terbuka mengenai status penanganan dan pemeriksaan terhadap oknum PPPK yang dimaksud.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut tanpa kepastian. Jika pemeriksaan telah dilakukan, hasil dan tindak lanjutnya perlu disampaikan sesuai ketentuan keterbukaan informasi dan perlindungan data yang berlaku.

Sebaliknya, apabila belum dilakukan pemeriksaan, pemerintah daerah harus menjelaskan alasan serta langkah konkret yang akan ditempuh.

“Kami tidak meminta penghakiman tanpa proses yang sah. Jika tidak terbukti, namanya direhabilitasi secara terbuka. Jika terbukti melanggar, berikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Jangan dibiarkan menggantung tanpa kejelasan. Itu yang kami minta: proses yang jelas dan adil,” ungkap Harmain.

Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan disiplin PPPK memiliki dasar hukum, salah satunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Regulasi tersebut mengatur kewajiban, hak, serta manajemen PPPK, termasuk ketentuan disiplin dan konsekuensi apabila pegawai terbukti melakukan pelanggaran.

Karena itu, GPM meminta pemerintah daerah tidak hanya bersikap tegas terhadap satu pihak, tetapi juga memastikan setiap dugaan pelanggaran ditangani berdasarkan fakta, bukti, dan prosedur yang berlaku.

Harmain menilai, konsistensi dalam penegakan aturan merupakan bagian penting dari upaya membangun pemerintahan yang profesional, berintegritas, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan.

“Kesetaraan di hadapan hukum adalah asas konstitusi. Tidak boleh ada satu pihak diproses dan pihak lain dibiarkan tanpa kejelasan. Pemda Halmahera Selatan harus menegakkan aturan secara konsisten dan transparan demi menjaga kepercayaan masyarakat,” pungkasnya.

GPM berharap pemerintah daerah segera memberikan klarifikasi agar tidak berkembang persepsi negatif di tengah masyarakat mengenai dugaan perlakuan berbeda dalam penanganan persoalan yang melibatkan aparatur pemerintahan tersebut. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

LABUHA, MALUTLINE – Komitmen dalam mendukung pembangunan daerah melalui kepatuhan membayar pajak mendapat apresiasi dari jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Halmahera Selatan.

Salah satu staf Bapenda Halsel, Nuryani Idris, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Samuel Ongky yang telah menunjukkan respons positif serta menyambut baik kedatangan para staf Bapenda di kediamannya, Jalan Pelabuhan Habibi, Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Rabu (11/11/2026).

Kunjungan tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya Bapenda dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Dalam kesempatan itu, Nuryani Idris secara khusus menyampaikan penghargaan kepada Samuel Ongky yang telah memenuhi kewajibannya membayar PBB Tahun 2026.

Menurutnya, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak merupakan bentuk dukungan nyata terhadap pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang nantinya menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Halmahera Selatan.

“Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Samuel Ongky yang telah merespons dengan baik kedatangan para staf Bapenda di kediamannya. Terima kasih juga karena telah memenuhi kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2026,” ungkap Nuryani.

Ia juga memberikan apresiasi atas dukungan dan semangat yang diberikan Samuel Ongky kepada para petugas Bapenda yang selama ini bekerja di lapangan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah.

Bagi Nuryani, tugas para staf Bapenda bukan sekadar melakukan penagihan pajak, tetapi juga membangun komunikasi, memberikan pemahaman, serta mengajak masyarakat agar semakin sadar bahwa pajak memiliki peran penting dalam keberlangsungan pembangunan daerah.

Menurutnya, para petugas Bapenda yang turun langsung menemui masyarakat merupakan bagian dari perjuangan meningkatkan PAD. Karena itu, dukungan dan kerja sama masyarakat menjadi kekuatan tersendiri dalam menjalankan tugas tersebut.

“Kami juga mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan kepada kami sebagai pejuang PAD Bapenda. Semoga kerja sama dan hubungan baik seperti ini terus terjalin demi kemajuan Kabupaten Halmahera Selatan,” tambahnya.

Nuryani berharap, sikap positif dan kesadaran yang ditunjukkan Samuel Ongky dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya agar tidak menunda kewajiban membayar pajak, khususnya PBB-P2.

Ia menilai, keberhasilan meningkatkan PAD tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melalui Bapenda, tetapi membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Semakin tinggi kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, semakin besar pula peluang pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah guna mendukung berbagai program pembangunan.

Pajak yang dibayarkan masyarakat merupakan salah satu bentuk kontribusi terhadap daerah. Melalui penerimaan tersebut, pemerintah memiliki ruang fiskal untuk membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai sektor.

Pajak bukan sekadar kewajiban, tetapi wujud kepedulian dan kontribusi masyarakat terhadap kemajuan daerah.

Bapenda Halmahera Selatan diharapkan terus memperkuat pendekatan pelayanan yang humanis, komunikatif, dan persuasif kepada masyarakat, sehingga kesadaran membayar pajak tumbuh bukan karena keterpaksaan, melainkan atas dasar tanggung jawab bersama membangun Halmahera Selatan yang lebih maju. (Red)