Daerah|oleh

LABUHA – Pemerintah Desa (Pemdes) Orimakurunga Kecamatan Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), berhasil meraih penghargaan dari Pemerintah Daerah Halmahera Selatan.

Penghargaan yang diraih sebagai desa yang berkinerja baik dalam melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2)

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Halsel, Bassam Kasuba atas nama Pemkab Halsel berdasarkan hasil penilaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Senin 9 September 2024.

Terpisah, Kepala Desa (Kades) Orimakurunga, Rusdi Hi Sidik, yang juga adik kandung mendiang Bupati Halsel H. Usman sidik usai menerima penghargaan kepada wartawan, mengaku bangga atas capaian dan prestasi yang diberikan Pemkab Halsel.

“Capaian penghargaan ini bentuk nyata hasil kerja keras semua pihak, baik perangkat desa, BPD dan masyarakat yang patuh menyetor pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2),” Terang Rusdi.

Rusdi mengatakan, penghargaan yang diterima ini diharapkan memberikan dampak kemajuan dan keberlanjutan program pembangunan di desa Orimakurunga.

“Saya berharap penghargaan dari Pemkab ini memacu semangat kami di internal pemerintah desa (Pemdes) untuk mendorong peningkatan kinerja, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” Pungkasnya.

Sekedar diketahui, Piagam penghargaan desa berkinerja baik dalam melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) diserahkan Pemkab Halsel kepada sepuluh (10) Desa yaitu, Desa Orimakurunga Kecamatan Kayoa Selatan, Desa Sangapati Pulau Makian, Desa Bobawa Makian Barat, Desa Mano Obi Selatan, Desa Kaputusang dan Indomut Kecamatan Bacan.

Kemudian, Desa Kubung Bacan Selatan, Desa Tabamasa Gane Barat, Desa Tagea Gane Timur Tengah, Desa Fulai Gane Barat Utara. (Sam)

Berita|oleh

PAPUA – Sebuah pesawat milik maskapai Trigana Air dengan nomor registrasi PK-YSP, jenis ATR 42-500, mengalami insiden tergelincir di ujung landasan Bandara saat hendak melakukan lepas landas menuju Jayapura.

Pesawat yang membawa 42 penumpang, termasuk satu bayi, tergelincir ke arah selatan, sekitar 20 meter dari badan landasan sebelah kiri. Beruntung, seluruh penumpang, termasuk 6 anggota kru, dilaporkan dalam kondisi selamat.

Berdasarkan informasi awal, pesawat ini membawa 41 penumpang dewasa dan seorang bayi. Sementara itu, kru pesawat terdiri dari kapten, first officer, dua flight attendant, engineer on board, dan flight operations officer. Semuanya juga dinyatakan selamat tanpa cedera serius.

Saat ini, pesawat berada di luar area bandara dan upaya evakuasi tengah dilakukan oleh pihak berwenang. Tim dari otoritas penerbangan sipil dan petugas bandara sedang melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab pasti insiden tersebut.

Tanggapan Pihak Maskapai

Pihak Trigana Air dalam pernyataan resminya mengungkapkan bahwa keselamatan penumpang dan kru adalah prioritas utama. Mereka menyatakan akan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memastikan penyelidikan berjalan lancar dan mengambil tindakan yang diperlukan guna mencegah kejadian serupa terulang.

Insiden ini menambah daftar panjang insiden penerbangan yang menyoroti pentingnya prosedur keselamatan penerbangan, terutama dalam kondisi cuaca atau teknis yang mungkin memengaruhi operasi pesawat.

Meskipun insiden ini menimbulkan ketakutan dan kepanikan bagi penumpang, mereka sangat bersyukur karena semua orang berhasil selamat tanpa cedera serius. (Red)

Nasional, Politik|oleh

JAKARTA – Sejumlah kader banteng menggugat Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus disebabkan Surat Rekomendasi PDI Perjuangan terkait pencalonan Kepala Daerah diduga cacat hukum.

Dinilai cacat hukum, karena masa kepengurusan DPP PDIP 2019-2024 sudah habis. Karena itu, surat rekomendasi untuk pencalonan kepala daerah yang ditandatangani Megawati berpeluang tidak sah.

Analis politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga mengatakan jika tuntutan kader PDIP itu nantinya dimenangkan dan inkrah, maka semua calon gubernur/wakil gubernur, calon bupati/wakil bupati, dan calon wali kota/wakil wali kota yang diajukan PDIP dengan sendirinya menjadi tidak sah.

“Sebab, Megawati Soekarnoputri tidak lagi menjadi ketua umum dan karenanya tidak berhak menandatangani surat rekomendasi,” kata Jamiluddin kepada media yang di kutip malutline di Jakarta, Minggu (8/9).

“(Sehingga) Calon yang diajukan PDIP gugur demi hukum. Ini artinya, semua calon dari PDIP tidak dapat ikut Pilkada 2024,” jelasnya.

Ia menambahkan jika tuntutan kader PDIP dikabulkan hakim dan inkrah, maka jelas akan berpengaruh pada Pilkada 2024.

“Peluang melawan kotak kosong akan semakin banyak. Hal ini tentu akan menurunkan kualitas demokrasi di tanah air,” tutupnya. (Red)

Daerah, Politik|oleh

HALSEL – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), menyatakan kelengkapan berkas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halsel, Jasri Usman dan Muhlis Djafar memenuhi syarat atau lengkap.

Ketua Tim Pemenangan Jasri-Muhlis, Muhammad Yunus Najar mengatakan, perbaikan berkas telah lengkap sesuai dengan tanda terima perbaikan dokumen pasangan calon yang diterima dari KPUD Halsel.

“Kita satu-satunya bakal pasangan calon yang paling pertama dinyatakan lengkap berkasnya. Tanda terima dari KPU Halsel sudah kami terima hari ini tanggal 8 September 2024. Walaupun di fase pendaftaran kita mendaftar yang paling terakhir, tetapi dari sisi administrasi kita yang paling pertama selesai,” kata Yunus Najar di Kantor DPC PKB Halsel, Minggu (8/9/2024).

Ia mengatakan, dari aspek administrasi tentunya pasangan yang mengusung tagline ‘Halsel Juara’ hanya dilakukan perbaikan dibeberapa item saja.

“Sekitar tiga item dan itu kami anggap tidak terlalu substansial, sehingga dengan mudah kita penuhi. Buktinya, kita yang paling cepat dinyatakan lengkap berkasnya dibandingkan dengan pasangan calon lainnya,” tutur Sekretaris DPC PKB Halsel itu.

Dengan demikian, tambah Yunus, bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jasri-Muhlis sudah dipastikan lolos ke tahapan berikutnya yakni tahapan penelitian berkas KPU Halsel.

“Sudah dipastikan kita lolos pada tahapan berikutnya yakni tahapan penelitian berkas pasangan calon yang akan dilakukan KPUD dalam waktu empat hari kedepan. Kami tim koalisi PKB dan Demokrat juga telah bertekad untuk memenangkan pertarungan ini dengan salah satu cara yang sementara kita lakukan ialah mengirim para Kaders-kaders terbaik dua partai ini ke 249 desa untuk melakukan konsolidasi dan pemantapan terhadap struktur partai, relawan dan simpatisan,” cetusnya. (Sam)

Daerah|oleh

LABUHA – Larangan Pungutan Liar (Pungli) dalam bentuk apapun dilingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), diharamkan Bupati Halsel, Hasana Ali Bassam kasuba. Namun larangan Pungli yang ditujukan kepada semua pihak, termasuk para Kadis, Kabid, Seksi, Camat, Kapus, kepsek serta para Kades tersebut disampaikan Bupati Halsel Hasan Ali Bassam Kasuba di setiap kesempatan, baik itu rapat internal dilingkup Pemda Halsel maupun apel gabungan para PNS dan PTT dihalaman Kantor Bupati Halsel. Penyampaian larangan Pungli tersebut tidak diindahkan sejumlah pihak. Termasuk Pemerintah Desa (Pemdes) Jikotamo Kecamatan Obi. Karena Pemdes Jikotamo kerap melakukan Pungli kepada warga kurang mampu yang melakukan pengurusan administrasi di Kantor Desa Jikotamo.

Instruksi dan arahan Bupati Halsel Hasan Ali Bassam Kasuba, soal larangan Pungli itu tidak diindahkan sejumlah pihak termasuk pemdes jiko Tamo ini karena pihak yang tidak mengindahkan arahan dan larangan bupati Halsel tersebut menganggap Bupati Halsel sudah memasuki akhir masa jabatan sebagai Bupati Halsel.

Bendahara Desa Jikotamo, Dedi Memidase, saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (7/9/2024) mengatakan, soal Pungli ke warga kurang mampu itu benar dan pihaknya tidak memungut langsung ke masyarakat melainkan melalui salah seorang warga berinisial Y, yang melakukan Pungli Rp 100 Ribu hingga Rp 200 Ribu kepada warga saat mengurusi keterangan Desa untuk mendapatkan Rumah layak huni oleh Pemda Halsel.

Sementara itu, Kades Jikotamo, Hamit Ode Umar ketika dikonfirmasi malutline.com, hingga berita ini dinaikkan tidak dapat dikonfirmasi. (Sadi)

Muat Lagi Berita