Berita, Daerah, Nasional|oleh

Sumenep,Malutline – Kapolres Sumenep AKBP Henri Noveri Santoso memimpin upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Wakapolres, 2 Pejabat Utama dan 6 Kapolsek jajaran Polres Sumenep, Kamis (2/12/2024).

Para pejabat Polres Sumenep, yang digeser yakni Wakapolres, Kabag Ops, Kasat Reskrim , Kapolsek Kalianget, Kapolsek Saronggi, Kapolsek Rubaru, Kapolsek Pasongsongan, Kapolsek Ra’as dan Kapolsek Masalembu

“Pejabat yang melaksanakan Sertijab adalah Wakapolres Sumenep Kompol Trie Sis Biantoro, diangkat dalam jabatan baru sebagai analis kebijakan pertama bidang Dalpers Ro SDM Polda Jatim (Dalam Rangka Dik Sespimen Polri Dikreg Ke-65 TA. 2025 ), penggantinya Kompol Masyur Ade yang merupakan putra terbaik Soma Desa akesipang kecamatan kayoa Utara kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, jabatan lama Kapolsek Singosari Polres Malang. Kabag Ops Polres Sumenep Kompol Dodik Wibowo, diangkat dalam jabatan baru sebagai Wakapolres Magetan,” jelas Kapolres Sumenep.

Kemudian Kapolsek Kalianget AKP Junaidi diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabag Ops Polres Sumenep, KBO Satresnarkoba Iptu Doni Widodo, diangkat dalam Jabatan Baru sebagai Kapolsek Kalianget. Lalu Kasat Reskrim AKP Irwan Nugraha, diangkat jabatan baru sebagai Panit I Unit II Subdit II Ditreskrimum Polda Jatim, sedangkan Kasubbagdalprogar Bagren Polres Sumenep AKP Agus Rusdianto, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasat Reskrim Polres Sumenep. Kapolsek Saronggi AKP Sahrawi diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabag Ops Polres Pamekasan, dan Kapolsek Ra’as Iptu Edy Hariyanto diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolsek Saronggi.

Kapolsek Masalembu Iptu Marsono, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolsek Ra’as, Ps. Kasubbagstrajemen dan RB Bagren Polres Sumenep Iptu Edy Sumarno diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolsek Masalembu. Kapolsek Pasongsongan AKP Haqqul MM diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolsek Rubaru. Kapolsek Rubaru AKP Suparjiyo dalam rangka pensiun. Wakapolsek Pasean Polres Pamekasan Iptu Harianto diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolsek Pasongsongan.

Serah terima jabatan itu dihadiri oleh para pejabat utama Polres Sumenep, para Kapolsek jajaran Polres Sumenep dan Ketua Bhayangkari Cabang Sumenep beserta pengurus Bhayangkari

Kapolres Sumenep menyampaikan bahwa banyak makna yang terkandung dalam acara serah terima jabatan ini, yakni makna yang sangat mendalam dari rangkaian tersebut adalah pengucapan sumpah jabatan.

Kapolres mengucapkan selamat kepada pejabat baru atas kepercayaan pimpinan Polri untuk bergabung di Polres Sumenep, selamat bekerja dan segera menyelesaikan di tempat tugasnya yang baru, sedangkan tugas yang belum selesai dilaksanakan oleh pejabat lama diharapkan ada perubahan yang lebih baik dan signifikan dari pejabat sebelumnya.

“Segera rencanakan langkah-langkah positif untuk menyusun kegiatan ke depan, bisa berperan aktif dan terus koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam setiap kegiatan,” ujarnya dengan tegas. (Red)

Berita, Daerah, Kriminal, Nasional, Pemerintah|oleh

Jakarta,Malutline – Sentral Koalisi Anti Korupsi Maluku Utara Jakarta (SKAK-MALUT-JKT) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 30 Desember 2024. Aksi ini merupakan yang kedua kalinya, dengan tuntutan utama mendesak Ketua KPK, Setyo Budiyanto, untuk menetapkan Shanty Alda Nathalia sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan dana tunai ratusan juta rupiah.

Dalam aksi tersebut, Koordinator SKAK MALUT-JKT menyoroti peran Shanty Alda Nathalia, yang disebutkan dalam dakwaan terhadap tersangka sebelumnya, AGK. Berdasarkan dakwaan itu, disebutkan adanya setoran dana tunai ratusan juta rupiah pada Desember 2023 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Saat itu, Shanty menjabat sebagai Direktur Utama PT Smart Marsindo.

Shanty Alda Nathalia, yang telah dua kali mangkir dari panggilan KPK, akhirnya memenuhi panggilan penyidik. Namun, menurut SKAK MALUT, penanganan kasusnya oleh KPK dinilai tidak transparan dan lambat. Aktivis antikorupsi ini menduga adanya indikasi tebang pilih atau kongkalikong dalam proses hukum.

Kasus ini mencuat sejak Desember 2023, saat dugaan suap terjadi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Hingga akhir 2024, SKAK MALUT merasa KPK belum menunjukkan progres signifikan dalam penanganan kasus tersebut.

SKAK MALUT menilai bahwa Shanty Alda Nathalia memiliki peran signifikan dalam kasus suap ini. “Peran Shanty sebagai pihak pemberi suap harus mendapatkan perlakuan hukum yang sama seperti tersangka lainnya dari kalangan swasta,” tegas Koordinator aksi. Mereka mendesak agar tidak ada diskriminasi dalam penegakan hukum.

SKAK MALUT mendesak Ketua KPK yang baru, Setyo Budiyanto, untuk segera mengambil langkah tegas dalam kasus ini. Mereka meminta KPK memberikan kepastian hukum dengan menetapkan Shanty Alda Nathalia sebagai tersangka. Aksi protes akan terus berlanjut jika KPK tidak merespons tuntutan tersebut.

Dalam pernyataan terpisah, KPK menyatakan bahwa proses hukum tetap berjalan dan meminta publik untuk memberikan waktu kepada penyidik dalam menangani kasus ini secara profesional. Namun, SKAK MALUT menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas.(Red)

 

Berita, Daerah, Kriminal, Nasional, Pemerintah|oleh

Jakarta,Malutline -28 Desember 2024 – Sentral Koalisi Anti Korupsi (SKAK) mengumumkan rencana aksi jilid II yang akan dilaksanakan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada Senin, 30 Desember 2024, pukul 12:00 WIB. Aksi ini bertujuan untuk mendesak lembaga antikorupsi tersebut agar segera mengambil langkah tegas terhadap dugaan keterlibatan Eliya Bachmid dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan terpidana Eks Gubernur Maluku Utara, AGK.

Dalam seruan aksi tersebut, SKAK menyampaikan tiga tuntutan utama yang harus segera ditindaklanjuti oleh KPK RI. Pertama, SKAK mendesak KPK untuk segera memanggil dan memeriksa Eliya Bachmid sebagai saksi yang dalam persidangan menyatakan bahwa ada aliran dana yang masuk ke rekening pribadinya dari terpidana AGK. Aliran dana ini terungkap dalam keterangannya selama persidangan dan menjadi salah satu bukti penting yang harus diperiksa lebih lanjut.

Kedua, SKAK juga meminta agar KPK memanggil dan memeriksa Eliya Bachmid, yang saat ini menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan dari fraksi Partai Gerindra. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum (JPU), disebutkan adanya aliran dana yang masuk ke rekening pribadi Bachmid, yang diduga berasal dari praktek korupsi terkait kasus AGK.

Ketiga, SKAK mendesak KPK untuk segera menetapkan Eliya Bachmid sebagai tersangka, mengingat dugaan keterlibatannya dalam persekongkolan dalam kasus TPPU yang melibatkan AGK. Menurut SKAK, bukti yang ada sudah cukup kuat untuk membuktikan bahwa Bachmid ikut berperan dalam tindak pidana tersebut.

Aksi ini merupakan bentuk tekanan publik terhadap KPK untuk tidak ragu dalam menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam kasus korupsi, khususnya yang terkait dengan persekongkolan dan pencucian uang. SKAK menegaskan bahwa transparansi dan keadilan harus dijunjung tinggi dalam proses penegakan hukum, agar kasus-kasus besar seperti ini tidak terabaikan.

Diharapkan, melalui aksi ini, masyarakat dapat melihat komitmen KPK dalam memberantas korupsi, serta mendorong lembaga tersebut untuk mengambil tindakan yang lebih cepat dan tegas terhadap individu yang terlibat dalam praktek-praktek korupsi dan pencucian uang. (Red)

Berita, Daerah, Kriminal, Nasional, Pemerintah|oleh

JAKARTA,Malutline – Berdasarkan Informasi yang mencuat dalam proses penyelidikan KPK dalam fakta persidangan di pengadilan memberi sinyal adanya dugaan melibatkan banyak oknum yang mencapai kurang lebih 371 pihak pemberi suap dengan 461 transaksi keuangan yang mengalir, baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada Eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, melalui ajudanya yang memiliki kaitan erat dalam kasus suap jual beli jabatan, bahkan ada moif lain seperti suap proyek dan mafia perizinan tambang yang didalamnya tentu melibatkan para pengusaha tambang yang beroprasi di Provinsi Maluku Utara, Investor dan dinas terkait, bahkan kontraktor, sayangnya KPK terkesan abai alias tebang pilih.

Jika KPK berani dan serius, memutus mata rantai dugaan korupsi, seharusnya KPK menyelidiki secara serius terkait penerbitan 13 Izini Usaha Pertambangan dan 12 IUP, yang totatalnya 25 IUP operasi produksi meneral nikel pada tahun 2020-2021 yang mana memiliki kaitan erat tentang penerbitan IUP bodong.

Saat itu Hasyim Daeng Barang menjabat sebagai Kadis ESDM Provinsi Maluku Utara dan Samssudin A Kadir menjabat sebagai Sekda Provinsi Maluku Utara.

Apalagi juga kita tahu bahwa dalam fakta persidangan telah memberi sinyal dimana pengurusan WIUP yang diusulkan untuk dilelang pada Kementrian ESDM tahun 2021 harusnya menjadi dasar proses pengembangan kasus dalam penyelidikan KPK.

Begitupun ada dasar kuat yang dapat menjadi indikator bagi KPK untuk menyelidiki melalui Komisi III DPRD Provinsi Maluku Utara yang mana pada tahun 2020 pernah melakukan evaluasi dan pengawasan perizinan, bahkan telah menemukan adanya pelanggaran usaha pertambangan yang diduga merugikan Negara.

Di Halmahera Tengah juga ada eksploitasi pertambangan pada pulau kecil, yaitu Pulau Fao oleh PT. Aneka Niaga Prima yang sesugguhnya menabrak aturan UU No 1 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 27 tahun 2007 tentang pengelolaan Wilaya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dari Pejabat eksekutif daerah, mafia tambang melalui SKPD, hingga pengusaha tambang dalam artian Bandar, Bandit dan badut, KPK belum menyisir secara totalitas.

Bagaiamana dengan bos tambang seperti Shaty Alda Nathalia yang pernah dipanggil KPK, yang mana memiliki kaitan dengan Smart Marsindo dan Aneka Niaga Prima, bagaiamana juga dengan Bos tambang Adidaya tangguh, dan bagaimana dengan Eliya Bacmid didalam fakta persidangan juga memberi pengakuan adanya aliran uang yang masuk, apalagi Eliya letak posisinya adalah seoarang perempuan yang ikut dalam kontestasi Legislatif 2024 dan terpilih, hal ini tidak menutup kemungkinan aliran suap yang mengalir bisa diduga untuk memuluskan agendanya, dengan disebutkan menerima transferan dari terdakwa Abdul Ghani Kasuba alias AGK tentu perlu diseriusi KPK. Eliya termasuk salah satu yang diduga dari 10 pemilik rekening penerima uang suap, ini artinya ikut serta, harusnya semua yang terlibat ditetapkan sebagai tersangka, tapi seakan yang terlihat KPK hanya berfokus pada 9 perkara.

Sentral Koalisi Anti Korupsi Maluku Utara Jakarta berharap dibawa pimpinan KPK yang baru agar meneropong 362 pihak yang terlibat suap, serta menyelidiki secara utuh 461 transaksi aliran dana, kita mengetahui secara gamblang, saat ini rezim berganti dibawa Presiden Prabowo Subianto yang mana telah melantik Ketua KPK baru priode 2024-2029 di istana Negara yaitu Sdr. Setyo Budiyanto, tentu ini merupakan energi baru yang positif dalam memerangi Korupsi di seluruh Indonesia, khususnya di provinsi Maluku Utara.

Kita minta agar ketua KPK Sdr. Setyo Budiyanto, menyelidiki dugaan keterlibatan suap bos tambang Shaty Alda Nathalia, dan usut produk 13 dan 12 IUP bodong tahun 2020-2021 yang mana pada saat itu Hasyim Daeng Barang menjabat sebagai Kadis ESDM Provinsi Maluku Utara.

Kita juga mendesak KPK, segera tetapkan tersangka baru bagi pelaku pemberi suap seperti Samssudin A Kadir mantan Sekda provinsi Maluku Utara yang mana ada aliran kurang lebih 400jt lebih.

Kami juga meminta ketua KPK yang baru untuk segera menyelidiki nama Eliya Bachmid yang disebut dalam sidang lanjutan perkara suap proyek pengadaan dan perizinan di lingkungan Pemprov Maluku Utara yang menjerat AGK. (Red)

Berita, Daerah, Nasional|oleh

Malutline.com – Setiap tanggal 9 Desember, dunia memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (International Anti-Corruption Day), sebuah momentum global yang mengingatkan kembali pentingnya perjuangan melawan korupsi. Pada tahun 2024, tema yang diusung adalah “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju”. Tema ini menggambarkan seruan kuat untuk menguatkan tekad dan komitmen bersama dalam memerangi korupsi, yang dianggap sebagai salah satu penghambat utama bagi kemajuan bangsa Indonesia.

Ketua LSM Front Delik Anti Korupsi (FDAK), Asbur Abu, dalam pernyataannya menyampaikan, “Korupsi itu ibarat musuh dalam selimut. Kejahatan ini tidak hanya melawan hukum, tetapi juga secara langsung menghambat jalannya pembangunan di negeri ini.” Menurutnya, tindakan korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merusak fondasi sosial, politik, dan ekonomi yang sangat penting untuk kemajuan bangsa.

Lebih lanjut, Asbur Abu menegaskan bahwa korupsi harus ditangani dengan tegas dan tanpa kompromi. “Perjuangan melawan korupsi adalah perjuangan untuk masa depan Indonesia. Oleh karena itu, kita semua harus bersatu untuk melawan praktik-praktik yang merusak ini agar Indonesia dapat maju tanpa hambatan,” ujarnya.

Sebagai bagian dari peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, LSM Front Delik Anti Korupsi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih proaktif dalam mendukung pemberantasan korupsi. “Hari ini adalah saat yang tepat untuk meneguhkan komitmen kita dalam memberantas korupsi. FDAK mengucapkan Selamat Hari Anti Korupsi Sedunia, mari kita wujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi demi masa depan yang lebih baik,” tambah Asbur.

Peringatan ini diharapkan dapat menjadi pengingat bahwa komitmen bersama untuk memberantas korupsi adalah langkah penting menuju Indonesia yang lebih maju, transparan, dan adil. (Red)

 

Muat Lagi Berita