Berita, Daerah|oleh

Halsel -malutline Dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, Kodim 1509 Labuha menggelar sholat Idul Fitri yang dipusatkan di Lapang Upacara Makodim yang bertempat di Jalan Sapta Marga, Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Senin (31/04/2025).

Shalat Ied dihadiri oleh keluarga besar TNI Kodim 1509/Labuha, serta masyarakat sekitar Kodim diselenggarakan dengan penuh khidmat dan semangat persaudaraan, dilanjutkan dengan halal bihalal.

Lapangam Upacara Makodim telah dipenuhi oleh jamaah yang memadati saf shalat yang di akan diisi Kotbah Oleh Ustadz Asep Sofyan.Lc., yang juga Ketua Yayasan Pesantren Darusallam Kupal,

Tampak para prajurit TNI dari Kodim 1509/Labuha yang mengenakan baju muslim dengan khidmat duduk dalam masjid, sementara keluarga dan masyarakat sekitar turut serta memenuhi Lapangan.

Komandan Kodim 1509/Labuha, Letkol Inf Syamsul, usai Shalat saat dikonfirmasi awak media menyampaikan pesan penting tentang makna sejati Idul Fitri sebagai momentum pembersihan diri dan perenungan.

Hari Raya Idul Fitri bukan sekadar hari untuk merayakan keberhasilan menyelesaikan ibadah puasa, tetapi juga sebagai waktu untuk bertaubat dan memperbaiki diri agar menjadi insan yang lebih baik di masa mendatang,” ujar Dandim dengan penuh kehangatan.

Shalat Idul Fitri berjamaah diimami oleh Ustadz Asep Sofyan. Lc. Suasana khidmat dan hening terasa diiringi lantuann ayat suci Al-Quran yang melambangkan kesucian dan keagungan Shalat, papar Dandim.

Usai pelaksanaan sholat, acara dilanjutkan dengan (Kotbah) serta Halal Bihalal. Moment ini menjadi ajang untuk mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat, serta memperkuat rasa kebersamaan dan persaudaraan di tengah-tengah perayaan yang penuh berkah ini.

Dengan berakhirnya sholat Idul Fitri, keluarga besar Kodim 1509/Labuha mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 H kepada seluruh umat Islam yang merayakannya, serta mengharapkan agar keberkahan dan ketentraman senantiasa menyertai langkah kita semua, serta kebahagiaan, ungkap Dandim 1509/Labuha. (Red)

Berita, Korem, Polda|oleh

MalutLine.Com, Ternate-Malut

Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri, Korem 152/Baabullah bersama Polda Maluku Utara menggelar patroli berskala besar guna memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang perayaan hari kemenangan umat Islam tersebut.

Pelepasan iring-iringan patroli dipimpin langsung oleh Danrem 152/Baabullah Brigjen TNI Enoh Solehudin, S.E., bersama Wakalpolda Maluku Utara Brigjen Pol Stephen M Napiun, bertempat di Mapolda Maluku Utara, Minggu (30/3/2025). Turut hadir dalam acara tersebut Gubernur Malut ( Ibu Sherly Tjoanda), Forkopimda Maluku Utara, Pejabat Utama (PJU) Korem 152/Baabullah, PJU Polda Maluku Utara dan kepala Basarnas Maluku Utara. Patroli ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang akan merayakan Idul Fitri serta memastikan situasi tetap kondusif di wilayah Maluku Utara.

Dalam konvoi tersebut, tampak berbagai unsur keamanan turut serta, di antaranya kendaraan dari Korem 152/Baabullah, Lanal Ternate, Brimob Ternate, Pol Airud, Basarnas, serta Sabhara Polda Maluku Utara. Armada yang digunakan terdiri dari kendaraan roda dua, roda empat, hingga roda enam yang siap siaga dalam memastikan kelancaran dan ketertiban di seluruh wilayah operasi.

Patroli ini menempuh rute dari Mapolda Maluku Utara, kemudian menyisir dari arah utara hingga selatan Pulau Ternate, dengan fokus pengamanan di titik-titik strategis yang menjadi pusat aktivitas masyarakat menjelang lebaran. Dengan kehadiran aparat keamanan di lapangan, diharapkan masyarakat dapat merasa lebih aman saat menjalankan ibadah dan merayakan Idul Fitri bersama keluarga.

Danrem 152/Baabullah Brigjen TNI Enoh Solehudin, S.E., dalam keterangannya menegaskan bahwa patroli berskala besar ini merupakan wujud sinergi antara TNI, Polri, dan instansi terkait dalam menjaga stabilitas keamanan selama momentum Hari Raya Idul Fitri.

“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat dapat menjalankan ibadah dan merayakan Idul Fitri dengan aman dan nyaman. Sinergi antara TNI, Polri, dan stakeholder lainnya sangat penting dalam menciptakan situasi yang kondusif di Maluku Utara,” ujar Danrem.

Sementara itu, Wakalpolda Maluku Utara Brigjen Pol Stephen M Napiun juga menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi dalam menjaga keamanan, khususnya di momen-momen besar seperti Idul Fitri. “Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban, saling menghormati, dan tidak terlalu Euforia sehingga terjadi hal-hal yang sama-sama tidak kita inginkan. imbuhnya.

Patroli berskala besar ini merupakan bagian dari rangkaian pengamanan Idul Fitri yang dilakukan secara terpadu di seluruh wilayah Maluku Utara. Dengan adanya langkah-langkah preventif ini, diharapkan masyarakat Maluku Utara dapat menjalankan ibadah dan merayakan Idul Fitri dengan penuh suka cita, tanpa adanya gangguan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan.(Pen152/Rifaldi)

Berita, Daerah|oleh

Halsel Malutline Com, 30 Maret 2025 – Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Kabupaten Halmahera Selatan mendesak Bupati untuk segera mencopot Kepala Puskesmas (Kapus) Palamea yang diduga terlibat dalam perselingkuhan dengan salah satu stafnya. Dugaan skandal ini telah menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat dan tenaga kesehatan di Puskesmas tersebut.

Isu ini mencuat setelah beredarnya informasi dan laporan dari sejumlah pihak yang menyebutkan bahwa Kapus Palamea diduga menjalin hubungan tidak pantas dengan salah satu stafnya. Kasus ini semakin menjadi perbincangan publik setelah beberapa bukti percakapan dan kesaksian muncul ke permukaan.

Ketua GPM Halmahera Selatan, Harmain rusli kepada media, mengatakan bahwa dugaan perselingkuhan ini sangat mencoreng citra pelayanan kesehatan di wilayah tersebut. Menurutnya, seorang pemimpin di sektor kesehatan harus memberikan teladan yang baik, bukan justru terlibat dalam tindakan yang tidak etis.

“Kami menilai bahwa dugaan perselingkuhan ini telah menciptakan kegaduhan di lingkungan Puskesmas Palamea. Oleh karena itu, kami mendesak Bupati Halmahera Selatan agar segera mengambil langkah tegas dengan mencopot Kepala Puskesmas yang bersangkutan untuk menjaga integritas pelayanan kesehatan,” tegas Ketua GPM.

GPM Halmahera Selatan mengajukan beberapa tuntutan kepada Bupati terkait dugaan kasus ini, antara lain:

1. Melakukan investigasi secara transparan dan menyeluruh terhadap dugaan perselingkuhan ini untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar.

2. Mencopot Kepala Puskesmas Palamea Fahri A. Assagaf jika terbukti bersalah guna menjaga moralitas dan integritas tenaga kesehatan di wilayah tersebut.

3. Memberikan sanksi administratif yang sesuai dengan aturan yang berlaku bagi pelaku yang terlibat dalam tindakan tidak etis.

4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintahan, khususnya tenaga kesehatan, agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Sejumlah masyarakat di sekitar Puskesmas Palamea menyatakan kekecewaan mereka terhadap dugaan skandal ini. Menurut mereka, tenaga kesehatan seharusnya fokus pada tugas dan tanggung jawab mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan terlibat dalam permasalahan pribadi yang dapat merusak citra institusi kesehatan.

“Kami berharap ada ketegasan dari pemerintah daerah. Jangan sampai masalah ini dibiarkan berlarut-larut, karena dapat berdampak pada pelayanan kesehatan di Puskesmas Palamea,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Sementara itu, beberapa tenaga kesehatan di Puskesmas Palamea juga merasa terganggu dengan adanya isu ini. Mereka mengungkapkan bahwa suasana kerja menjadi tidak kondusif akibat beredarnya kabar tersebut.

“Kami yang bekerja di sini merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Kami berharap ada penyelesaian yang jelas agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” kata salah satu pegawai di Puskesmas Palamea.

Hingga saat ini, pihak pemerintah daerah belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan yang disampaikan oleh GPM. Namun, beberapa sumber dari internal pemerintahan menyebutkan bahwa Bupati Halmahera Selatan telah menerima laporan terkait dugaan kasus ini dan sedang mempertimbangkan langkah-langkah yang akan diambil.

Kepala Dinas Kesehatan Halmahera Selatan, saat dikonfirmasi oleh media, menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti informasi ini dengan melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

“Kami tidak ingin mengambil keputusan yang terburu-buru. Kami akan mengumpulkan semua fakta terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan yang diperlukan,” ujarnya.

Jika terbukti bersalah, Kepala Puskesmas Palamea dapat menghadapi berbagai sanksi, mulai dari teguran administratif hingga pencopotan dari jabatannya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pelanggaran terhadap norma etika dan moral dapat dikenakan sanksi berat.

Selain itu, jika perselingkuhan ini melibatkan penyalahgunaan wewenang atau fasilitas negara, maka kasus ini juga bisa diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Kepala Puskesmas Palamea ini telah menjadi perhatian luas dan menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak. GPM Halmahera Selatan menuntut tindakan tegas dari Bupati agar segera mencopot pejabat yang bersangkutan jika terbukti bersalah, demi menjaga integritas pelayanan kesehatan di daerah tersebut.

Masyarakat pun berharap agar kasus ini dapat diselesaikan dengan cepat dan transparan, sehingga tidak mengganggu kualitas pelayanan kesehatan yang mereka terima. Pemerintah daerah kini berada dalam posisi yang harus bertindak tegas dan profesional dalam menangani persoalan ini guna memastikan kepercayaan publik tetap terjaga.(Red)

,

Berita, Daerah|oleh

Halsel Malutline Com, 30/3/2025 – Warga Desa Palamea, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara, mendesak Bupati Halsel untuk segera mencopot Kepala Puskesmas (Kapus) Palamea. Tuntutan ini muncul akibat dugaan bahwa Kapus tersebut sering mengganggu dan menjalin hubungan asmara dengan beberapa staf yang berada di bawah kepemimpinannya.

Sejumlah warga dan staf Puskesmas Palamea menyatakan bahwa perilaku Kapus telah menciptakan suasana kerja yang tidak kondusif. Beberapa staf mengaku merasa tidak nyaman akibat sikap Kapus yang sering menggoda dan berusaha menjalin hubungan pribadi dengan mereka.

“Saya dan teman-teman merasa tidak nyaman dengan perlakuan beliau. Sebagai seorang pimpinan, seharusnya dia menjadi panutan, bukan malah menciptakan lingkungan kerja yang penuh tekanan,” ungkap seorang staf Puskesmas yang enggan disebutkan namanya.

Selain itu, beberapa warga mengungkapkan bahwa tindakan Kapus ini telah mencoreng citra pelayanan kesehatan di Palamea. Mereka menilai bahwa fokus Kapus lebih banyak pada urusan pribadi dibandingkan meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

“Kami sering mendengar keluhan dari para pegawai. Kalau sudah begini, bagaimana layanan kesehatan bisa berjalan dengan baik? Kami minta Bupati Halsel segera bertindak,” ujar salah satu tokoh masyarakat setempat.

Tidak hanya soal hubungan pribadi dengan staf, Kapus Palamea juga diduga menyalahgunakan jabatannya untuk memberikan perlakuan khusus kepada staf tertentu. Beberapa pegawai mengaku bahwa ada ketidakadilan dalam sistem penugasan dan pembagian insentif.

“Ada staf yang mendapatkan perlakuan istimewa, misalnya sering mendapatkan jadwal tugas yang lebih ringan atau insentif lebih tinggi, sementara yang lain harus bekerja lebih keras,” kata sumber lain yang juga pegawai di Puskesmas tersebut.

Menurut beberapa laporan, praktik semacam ini telah berlangsung cukup lama dan semakin meresahkan setelah banyak pegawai yang merasa takut untuk melaporkan kasus ini karena khawatir akan mendapat tekanan dari atasan mereka.

Masyarakat dan sejumlah pegawai Puskesmas Palamea kini secara terbuka meminta Bupati Halmahera Selatan untuk segera mengambil tindakan tegas. Mereka berharap adanya investigasi lebih lanjut terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Kapus tersebut.

“Bupati harus segera turun tangan. Jika dibiarkan berlarut-larut, ini akan merusak pelayanan kesehatan di daerah kami. Kami ingin kepala puskesmas yang benar-benar berkomitmen untuk melayani masyarakat, bukan yang sibuk dengan urusan pribadi,” tegas salah satu perwakilan warga.

Selain mendesak pencopotan Kapus Palamea, warga juga meminta agar Dinas Kesehatan Halsel lebih ketat dalam mengawasi kinerja para pejabat di sektor kesehatan. Mereka berharap kasus serupa tidak terulang di tempat lain.

Sebagai solusi, masyarakat menginginkan agar pemerintah daerah segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap kinerja dan perilaku Kapus Palamea. Jika terbukti bersalah, mereka berharap ada sanksi tegas, termasuk pencopotan dari jabatannya.

1. Membentuk Tim Investigasi – Pemerintah daerah perlu membentuk tim independen untuk mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Kapus.

2. Membuka Ruang Pengaduan – Staf dan warga yang memiliki bukti atau keluhan perlu difasilitasi untuk menyampaikan laporan mereka tanpa takut akan intimidasi.

3. Evaluasi Seluruh Kapus di Halsel – Kasus ini bisa menjadi momentum untuk mengevaluasi seluruh Kepala Puskesmas di Halsel guna memastikan integritas dan kualitas pelayanan kesehatan.

4. Sanksi Tegas – Jika terbukti bersalah, Kapus harus diberi sanksi sesuai peraturan yang berlaku, termasuk kemungkinan pencopotan dari jabatan.

Kasus dugaan penyalahgunaan jabatan dan hubungan tidak profesional yang dilakukan oleh Kapus Palamea telah menciptakan keresahan di lingkungan kerja serta masyarakat sekitar. Dengan semakin banyaknya laporan dari staf dan warga, kini bola ada di tangan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti tuntutan ini.

Warga dan pegawai berharap Bupati Halsel segera merespons keluhan mereka agar pelayanan kesehatan di Puskesmas Palamea bisa kembali berjalan dengan profesional dan kondusif. Masyarakat tidak ingin kejadian serupa terulang di masa depan dan menuntut adanya pemimpin yang lebih berintegritas dalam menjalankan tugasnya di sektor kesehatan.(Red)

,

Berita, Daerah|oleh

HALSEL –Malutline Com Warga Desa Sosepe, Kecamatan obi timur, Kabupaten Halmahera Selatan, meminta Bupati Halsel agar mencopot Kepala Desa Sudin Jumati dari jabatannya. Tuntutan ini muncul setelah beredar dugaan bahwa Kades tersebut terlibat dalam praktik memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan dana desa.

Sejumlah warga yang tergabung dalam forum masyarakat peduli Sosepe meminta Bupati Halmahera Selatan. Hasan ali basam Kasuba agar Kepala Desa segera diberhentikan dari jabatannya.

“Kami sudah cukup sabar dengan kepemimpinan Kades Sudin Jumati. Banyak dana desa yang tidak jelas penggunaannya, sementara pembangunan di desa kami tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan,” ujar eman .

eman menjelaskan , berbagai proyek pembangunan yang didanai dari anggaran desa sering kali tidak selesai atau dikerjakan dengan kualitas buruk. Bahkan, ada beberapa proyek yang sama sekali tidak terealisasi meskipun anggaran sudah dicairkan. Warga menduga bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Kades dan kroni-kroninya.

Berdasarkan hasil investigasi warga, ditemukan beberapa indikasi penyalahgunaan dana desa yang mengarah pada tindakan korupsi. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah anggaran untuk pembangunan jalan desa yang seharusnya selesai dalam tahun anggaran lalu, namun hingga kini tidak terealisasi. Selain itu, bantuan sosial yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat terdampak pandemi juga diduga mengalami penyimpangan.

“Banyak masyarakat yang seharusnya menerima bantuan, tetapi malah tidak mendapatkannya. Kami menduga dana tersebut diselewengkan,” ujar eman

Tidak hanya itu, warga juga menyoroti gaya hidup mewah Kepala Desa yang dinilai tidak sesuai dengan gajinya sebagai pejabat desa. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Kades sering bepergian ke luar daerah tanpa alasan yang jelas serta memiliki aset yang tidak wajar jika dibandingkan dengan pendapatannya.

Warga meminta agar Bupati Halmahera Selatan segera turun tangan untuk menyelidiki kasus ini dan mencopot Sudin Jumati dari jabatannya jika terbukti bersalah. Mereka juga meminta pihak Inspektorat Kabupaten untuk melakukan audit keuangan desa secara transparan.

“Kami tidak ingin dipimpin oleh seseorang yang menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Jika tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan terus melakukan aksi sampai ada kejelasan dari pemerintah daerah,” tegas eman.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan warga. Kepala Desa Sudin Jumati sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

Warga berharap agar pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar masalah ini tidak berlarut-larut dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dapat dipulihkan. Jika terbukti bersalah, warga berharap Kades dapat dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga bisa menjadi pelajaran bagi pejabat desa lainnya agar tidak menyalahgunakan wewenang. tutup eman (Red)

Muat Lagi Berita