HALSEL – Kesabaran warga Desa Toin, Kecamatan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), nampaknya tak lagi bisa ditahan. Dimana, warga atas nama Parto Naser itu, akhirnya melaporkan Kepala Desa (Kades) Toin, Fahmi Taher ke Polres Halsel atas dugaan kuat kasus pengancaman pembunuhan.

Parto melaporkan Fahmi pada Rabu (2/4/2025). Fahmi dilaporkan dengan nomor STPL/196/IV/2025/SPKT.

Parto Naser mengatakan, ia diancam oleh Kades Toin, Fahmi Taher dengan menggunakan Senjata Tajam (Sajam) berupa parang. Kata Fahmi, insiden tersebut terjadi ketika Kades Toin, Fahmi Taher diduga sedang marah lalu mengancam. Parto Naser dengan mengatakan,

“Siapa yang Kase rusak papan nama Kantor Desa, mari keluar Torang baku bunuh,” jelas Parto mengulang bahasa ancaman Kades Toin, Fahmi Taher yang saat itu sambil mengarahkan Parang ke Parto Naser.

Parto yang juga sebagai Pelapor itu menambahkan, saat sikap tak terpuji yang ditunjukkan Kades Toin, disitu salah satu Kaur Desa langsung mengamankan Sajam yang digunakan tersebut dari tangan Kades Toin,  Fahmi Taher.

Parahnya, aksi tak pantas yang dilakukan seorang pimpinan Desa itu pada malam hari, ketika sebagian besar masyarakat sudah beristirahat.

Akibatnya, Parto merasa terancam lalu melaporkan ke Polres Halsel dan meminta kepada pihak Kepolisian untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hingga berita ini dipublish, Polres Halsel masih dalam upaya konfirmasi. (Red)

LABUHA, Malutline – Akhir-akhir ini Pemberitaan miring terkait dengan Dugaan penyelewengan dan penggelapan anggaran Dana Desa (DD) dan alokasi dana Desa (DDS) oleh warga masyarakat dan lembaga pemerhati anti korupsi, yang di alamatkan kepada Kepala desa toin kecamatan Botang lomang kabupaten Halmahera Selatan Fahmi Taher yang besaran dugaan anggaranan yang di selewengkannya sejak menjabat hingga sekarang sudah mencapai miliyaran rupiah.

Selain di beritakan dan viral di berbagai media online dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang di lakukan oleh kades Toin kecamatan Botang lomang Fahmi Taher, kini yang bersangkutan kembali viral dengan perbuatan tak terpuji sebagai seorang pimpinan Desa karena dirinya Fahmi Taher saat adu mulut dengan Parto Naser salah seorang warga Toin Fahmi Taher mengancam warganya tersebut dengan menggunakan benda tajam berupa parang panjang sekitar Pukul 01:20 WIT pada malam takbiran Senin (31/03/2025)

Kejadian tersebut berawal Pada malam itu di saksikan oleh beberapa masyarakat desa toin, sekitar Pukul 01:20 WIT, beliau Kepala desa toin Fahmi Taher keluar di jalan

menggunakan parang panjang dengan teriakan memanggil” masyarakat,, dengan teriakan “mari tong baku bunuh” teriak Kades toin Fahmi Taher dengan suara yang keras” ungkap parto, Senin 31 Maret 2025, Kita bafikir itu so bukang kepala desa (Kades) saya tadi malam karena talalu baraibut kg kaluar,, dan saya pun tanggapi sebagai masyarakat itu hal yg paling fatal, so bukang kapala desa kalau tindakannya seperti itu dan itu bukan lagi seorang pemimpin tapi seorang preman,, ungkapnya

Parto naser menambahkan, Kades toin Fahmi Taher dengan tindakan Toki tiang listrik bukan hanya satu kali tapi ber ulang-ulang kali,, dan saya pun langsung tegur atas tindakan Kades tersebut “Saya Togor di dorang dengan statmen Kades ngoni seorang pemimpin tidak boleh seperti itu harus menyelesaikan masalah dengan musyawarah jangan ambil tindakan seperti itu seakan-akan sayalah pelakunya sehingga ngoni (kamu) langsung tujuannya ke saya dengan menggunakan barang tajam (parang) ungkap parto, Kalu saya secara pribadi saya sesali sikap cara dan tingkah laku dan cara bicara beliau pada malam itu karena seorang pemimpin harus memberikan yang terbaik untuk masyarakat., ujarnya.

sebagai masyarakat Saya meminta kepada pemerintah kabupaten di bawah kepemimpinan Hasan Ali Basam Kasuba dan wakil Bupati Halsel Helmi umar Muksin (Bassam-Helmi) harus pertegas dan evaluasi terhadap kepala desa toin kecamatan Botang lomang kabupaten Halmahera Selatan, karna peristiwa malam takbiran tersebut menunjukkan hal yg tidak bagus untuk di contohi dengan keadaan yg so larut malam dengan waktunya jam istirahat beliau buat onar di jalan” dengan menggunakan parang( barang tajam) atas perbuatan yang di lakukan tersebut bukan mencerminkan sebagai seorang pemimpin tapi melainkan sudah seperti preman,, pungkasnya

Ia mengatakan banya amukan kades dengan menggunakan parang panjang mengancam membunuh warga karena Menurut keterangan Kades itu awal Permasalahan papan nama kantor desa di rusaki oleh orang yang tak di kenal Pada malam itu membuat beliau Kades toin marah dan keluar dari rumahnya dari jembatan sambil pukul” tiang listrik dan berteriak memanggil masyarakat baku bunuh, dan pada malam itu beliau langsong mengarah ke saya sambil bawa benda tajam (parang),, tutupnya (red)

LABUHA, Malutline – Akhir-akhir ini Pemberitaan miring terkait dengan Dugaan penyelewengan dan penggelapan anggaran Dana Desa (DD) dan alokasi dana Desa (DDS) oleh warga masyarakat dan lembaga pemerhati anti korupsi, yang di alamatkan kepada Kepala desa toin kecamatan Botang lomang kabupaten Halmahera Selatan Fahmi Taher yang besaran dugaan anggaranan yang di selewengkannya sejak menjabat hingga sekarang sudah mencapai miliyaran rupiah.

Selain di beritakan dan viral di berbagai media online dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang di lakukan oleh kades Toin kecamatan Botang lomang Fahmi Taher, kini yang bersangkutan kembali viral dengan perbuatan tak terpuji sebagai seorang pimpinan Desa karena dirinya Fahmi Taher saat adu mulut dengan Parto Naser salah seorang warga Toin Fahmi Taher mengancam warganya tersebut dengan menggunakan benda tajam berupa parang panjang sekitar Pukul 01:20 WIT pada malam takbiran Senin (31/03/2025)

Kejadian tersebut berawal Pada malam itu di saksikan oleh beberapa masyarakat desa toin, sekitar Pukul 01:20 WIT, beliau Kepala desa toin Fahmi Taher keluar di jalan

menggunakan parang panjang dengan teriakan memanggil” masyarakat,, dengan teriakan “mari tong baku bunuh” teriak Kades toin Fahmi Taher dengan suara yang keras” ungkap parto, Senin 31 Maret 2025, Kita bafikir itu so bukang kepala desa (Kades) saya tadi malam karena talalu baraibut kg kaluar,, dan saya pun tanggapi sebagai masyarakat itu hal yg paling fatal, so bukang kapala desa kalau tindakannya seperti itu dan itu bukan lagi seorang pemimpin tapi seorang preman,, ungkapnya

Parto naser menambahkan, Kades toin Fahmi Taher dengan tindakan Toki tiang listrik bukan hanya satu kali tapi ber ulang-ulang kali,, dan saya pun langsung tegur atas tindakan Kades tersebut “Saya Togor di dorang dengan statmen Kades ngoni seorang pemimpin tidak boleh seperti itu harus menyelesaikan masalah dengan musyawarah jangan ambil tindakan seperti itu seakan-akan sayalah pelakunya sehingga ngoni (kamu) langsung tujuannya ke saya dengan menggunakan barang tajam (parang) ungkap parto, Kalu saya secara pribadi saya sesali sikap cara dan tingkah laku dan cara bicara beliau pada malam itu karena seorang pemimpin harus memberikan yang terbaik untuk masyarakat., ujarnya.

sebagai masyarakat Saya meminta kepada pemerintah kabupaten di bawah kepemimpinan Hasan Ali Basam Kasuba dan wakil Bupati Halsel Hmi umar Muksin (Bassam-Helmi) harus pertegas dan evaluasi terhadap kepala desa toin kecamatan Botang lomang kabupaten Halmahera Selatan, karna peristiwa malam takbiran tersebut menunjukkan hal yg tidak bagus untuk di contohi dengan keadaan yg so larut malam dengan waktunya jam istirahat beliau buat onar di jalan” dengan menggunakan parang( barang tajam) atas perbuatan yang di lakukan tersebut bukan mencerminkan sebagai seorang pemimpin tapi melainkan sudah seperti preman,, pungkasnya

Ia mengatakan banya amukan kades dengan menggunakan parang panjang mengancam membunuh warga karena Menurut keterangan Kades itu awal Permasalahan papan nama kantor desa di rusaki oleh orang yang tak di kenal Pada malam itu membuat beliau Kades toin marah dan keluar dari rumahnya dari jembatan sambil pukul” tiang listrik dan berteriak memanggil masyarakat baku bunuh, dan pada malam itu beliau langsong mengarah ke saya sambil bawa benda tajam (parang),, tutupnya (red)

Malutline Com Halmahera Selatan (Halsel) kembali diguncang isu miring terkait dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas (Kapus) di Desa Palamea. Skandal ini mencuat setelah masyarakat setempat mulai geram dengan tindakan yang dinilai mencoreng nama baik institusi pelayanan kesehatan. Namun, yang menjadi sorotan utama adalah sikap Pemerintah Daerah (Pemda) Halsel yang terkesan bungkam dan tidak mengambil tindakan tegas terhadap permasalahan ini. 1/4/2025

Beberapa warga Desa Palamea mengungkapkan bahwa dugaan perselingkuhan Kapus ini sudah lama menjadi buah bibir di lingkungan mereka. Bahkan, sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda telah berupaya melaporkan kejadian ini kepada pihak terkait, tetapi hingga kini tidak ada respons yang memuaskan dari Pemda Halsel.

“Kami sudah berkali-kali menyampaikan keluhan ini, baik melalui jalur resmi maupun melalui pertemuan dengan pihak kecamatan, tetapi sepertinya laporan kami tidak pernah mendapat perhatian serius. Kami sangat kecewa karena hal ini menyangkut moralitas seorang pejabat yang seharusnya menjadi panutan,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Sikap pasif Pemda Halsel dalam menangani kasus ini menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan masyarakat. Ada dugaan bahwa Kapus yang bersangkutan mendapat perlindungan dari oknum-oknum tertentu dalam pemerintahan, sehingga proses pemeriksaan terhadapnya tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Kami menduga ada orang kuat di belakang Kapus ini, makanya tidak ada tindakan tegas dari Pemda. Kalau masyarakat biasa yang berbuat seperti ini, pasti langsung dihakimi. Tapi karena ini pejabat, mereka diam saja,” tambah seorang tokoh adat di desa Palamea.

Selain menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, skandal ini juga berdampak pada pelayanan kesehatan di Puskesmas Palamea. Beberapa tenaga medis yang merasa tidak nyaman dengan situasi ini dikabarkan mulai kehilangan motivasi dalam bekerja. Pasien pun semakin enggan datang ke Puskesmas karena merasa tidak percaya dengan kepemimpinan yang ada.

“Pelayanan kesehatan di desa ini jadi terganggu. Harusnya Kapus memberikan contoh yang baik, bukan malah terlibat skandal seperti ini,” ungkap seorang warga lainnya.

Melihat kondisi ini, masyarakat Palamea mendesak Pemda Halsel untuk segera turun tangan dan menyelesaikan masalah ini secara transparan. Mereka meminta adanya investigasi yang objektif dan, jika terbukti bersalah, Kapus tersebut harus diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Jangan sampai masalah ini berlarut-larut dan dibiarkan begitu saja. Kami ingin Pemda Halsel menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat, bukan melindungi oknum pejabat yang mencoreng nama baik instansi kesehatan,” tegas salah satu pemuda setempat.

Dugaan perselingkuhan yang melibatkan Kepala Puskesmas di Desa Palamea bukan sekadar isu pribadi, tetapi telah berdampak luas pada masyarakat dan pelayanan kesehatan di daerah tersebut. Jika Pemda Halsel terus bersikap acuh dan tidak mengambil langkah tegas, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah akan semakin menurun. Kini, masyarakat menunggu jawaban dan tindakan konkret dari Pemda Halsel dalam menangani kasus ini. Apakah keadilan akan ditegakkan, atau kasus ini akan dibiarkan begitu saja? (Red)

Halsel Malutline Com Isu perselingkuhan di lingkungan pemerintahan kembali mencuat setelah muncul dugaan bahwa Kepala Puskesmas (Kapus) Fahri A. Assagaf desa Palamea kecamatan kasiruta barat halmahera selatan terlibat dalam hubungan terlarang dengan salah satu stafnya. Kasus ini semakin menjadi sorotan setelah beredar kabar bahwa Bupati Hasan Ali Basam Kasuba takut untuk mencopot Kapus tersebut meskipun tekanan dari berbagai pihak terus meningkat. 1/4/2025

Dugaan perselingkuhan ini pertama kali mencuat melalui laporan masyarakat yang mengaku melihat interaksi mencurigakan antara Kapus Palamea dan seorang staf perempuan di lingkungan Puskesmas. Beberapa saksi mata mengklaim bahwa keduanya kerap bertemu di luar jam kerja dengan cara yang tidak wajar bagi hubungan profesional.

Berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan organisasi kepemudaan, mulai mempertanyakan integritas kepemimpinan di Puskesmas Palamea. Mereka mendesak agar pemerintah daerah, khususnya Bupati Hasan Ali Basam Kasuba, segera mengambil tindakan tegas terhadap dugaan ini.

“Kami tidak ingin institusi kesehatan yang seharusnya menjadi tempat pelayanan masyarakat justru ternodai oleh perilaku yang tidak etis,” ujar salah satu tokoh pemuda di desa Palamea.

Di tengah desakan yang semakin kuat, Bupati Hasan Ali Basam Kasuba justru berdiam diri dan takut copot kepala puskesmas Fahri A. Assagaf

“Berbagai elemen masyarakat terus menekan pemerintah daerah untuk segera memberikan klarifikasi dan tindakan tegas terhadap dugaan skandal ini. Masyarakat palamea bahkan berencana mengajukan petisi agar Kapus Palamea diberhentikan sementara sampai ada hasil investigasi yang jelas.

“Kami menginginkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Jika benar ada tindakan yang tidak sesuai etika, maka harus ada konsekuensinya,” ujar seorang tokoh pemuda yang fokus pada isu tata kelola pemerintahan. yang amburadul

Dalam menangani dugaan perselingkuhan ini, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan hukum dan etika. Di satu sisi, tindakan perselingkuhan bisa menjadi masalah personal, tetapi jika sudah berimbas pada profesionalisme dan lingkungan kerja, maka bisa berimplikasi lebih luas.

Secara hukum, pejabat publik yang terbukti melakukan tindakan tidak etis dapat dikenakan sanksi administratif atau bahkan pencopotan dari jabatan. Sementara itu, dari sisi etika, masyarakat berharap bahwa seorang pejabat harus memberikan contoh yang baik dalam bertindak dan berperilaku.

“Jangan sampai karena faktor kedekatan atau kepentingan tertentu, pejabat yang seharusnya diberi sanksi justru dibiarkan begitu saja. Ini akan menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan di daerah kita,”

Hingga saat ini, masyarakat masih menantikan keputusan resmi dari Bupati Hasan Ali Basam Kasuba terkait masa depan Kapus Palamea. Apakah ia akan diberhentikan, diberikan sanksi, atau tetap dipertahankan di jabatannya masih menjadi pertanyaan besar.

Jika bupati tetap menunda keputusan, bukan tidak mungkin ketidakpuasan masyarakat akan semakin meningkat dan memicu aksi-aksi lebih besar. Kejelasan dan ketegasan dalam menangani kasus ini akan menjadi ujian bagi kepemimpinan Hasan Ali Basam Kasuba dalam menjaga kredibilitas pemerintahan di daerahnya.

Kini, semua mata tertuju pada langkah yang akan diambil oleh bupati. Akankah ia bertindak tegas sesuai dengan prinsip pemerintahan yang bersih dan berintegritas, atau justru memilih menghindari konflik dengan membiarkan kasus ini berlalu begitu saja?. (Red)

Muat Lagi Berita