Malut Line

Berita, Daerah|oleh

Halsel Malutline Com Isu perselingkuhan di lingkungan pemerintahan kembali mencuat setelah muncul dugaan bahwa Kepala Puskesmas (Kapus) Fahri A. Assagaf desa Palamea kecamatan kasiruta barat halmahera selatan terlibat dalam hubungan terlarang dengan salah satu stafnya. Kasus ini semakin menjadi sorotan setelah beredar kabar bahwa Bupati Hasan Ali Basam Kasuba takut untuk mencopot Kapus tersebut meskipun tekanan dari berbagai pihak terus meningkat. 1/4/2025

Dugaan perselingkuhan ini pertama kali mencuat melalui laporan masyarakat yang mengaku melihat interaksi mencurigakan antara Kapus Palamea dan seorang staf perempuan di lingkungan Puskesmas. Beberapa saksi mata mengklaim bahwa keduanya kerap bertemu di luar jam kerja dengan cara yang tidak wajar bagi hubungan profesional.

Berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan organisasi kepemudaan, mulai mempertanyakan integritas kepemimpinan di Puskesmas Palamea. Mereka mendesak agar pemerintah daerah, khususnya Bupati Hasan Ali Basam Kasuba, segera mengambil tindakan tegas terhadap dugaan ini.

“Kami tidak ingin institusi kesehatan yang seharusnya menjadi tempat pelayanan masyarakat justru ternodai oleh perilaku yang tidak etis,” ujar salah satu tokoh pemuda di desa Palamea.

Di tengah desakan yang semakin kuat, Bupati Hasan Ali Basam Kasuba justru berdiam diri dan takut copot kepala puskesmas Fahri A. Assagaf

“Berbagai elemen masyarakat terus menekan pemerintah daerah untuk segera memberikan klarifikasi dan tindakan tegas terhadap dugaan skandal ini. Masyarakat palamea bahkan berencana mengajukan petisi agar Kapus Palamea diberhentikan sementara sampai ada hasil investigasi yang jelas.

“Kami menginginkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Jika benar ada tindakan yang tidak sesuai etika, maka harus ada konsekuensinya,” ujar seorang tokoh pemuda yang fokus pada isu tata kelola pemerintahan. yang amburadul

Dalam menangani dugaan perselingkuhan ini, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan hukum dan etika. Di satu sisi, tindakan perselingkuhan bisa menjadi masalah personal, tetapi jika sudah berimbas pada profesionalisme dan lingkungan kerja, maka bisa berimplikasi lebih luas.

Secara hukum, pejabat publik yang terbukti melakukan tindakan tidak etis dapat dikenakan sanksi administratif atau bahkan pencopotan dari jabatan. Sementara itu, dari sisi etika, masyarakat berharap bahwa seorang pejabat harus memberikan contoh yang baik dalam bertindak dan berperilaku.

“Jangan sampai karena faktor kedekatan atau kepentingan tertentu, pejabat yang seharusnya diberi sanksi justru dibiarkan begitu saja. Ini akan menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan di daerah kita,”

Hingga saat ini, masyarakat masih menantikan keputusan resmi dari Bupati Hasan Ali Basam Kasuba terkait masa depan Kapus Palamea. Apakah ia akan diberhentikan, diberikan sanksi, atau tetap dipertahankan di jabatannya masih menjadi pertanyaan besar.

Jika bupati tetap menunda keputusan, bukan tidak mungkin ketidakpuasan masyarakat akan semakin meningkat dan memicu aksi-aksi lebih besar. Kejelasan dan ketegasan dalam menangani kasus ini akan menjadi ujian bagi kepemimpinan Hasan Ali Basam Kasuba dalam menjaga kredibilitas pemerintahan di daerahnya.

Kini, semua mata tertuju pada langkah yang akan diambil oleh bupati. Akankah ia bertindak tegas sesuai dengan prinsip pemerintahan yang bersih dan berintegritas, atau justru memilih menghindari konflik dengan membiarkan kasus ini berlalu begitu saja?. (Red)

Berita, Daerah|oleh

Halsel -malutline Com 1/4/2025– Masyarakat Desa Palamea kecamatan kasiruta barat halmahera selatan geger setelah munculnya dugaan perselingkuhan yang melibatkan Fahri A. Assagaf, kepala puskesmas (kapus). Fahri diduga memiliki hubungan terlarang dengan salah satu stafnya, yang memicu kemarahan warga serta menimbulkan desakan agar Bupati segera mencopotnya dari jabatannya.

Isu ini mulai mencuat setelah beredarnya sejumlah bukti dan kesaksian yang mengindikasikan adanya hubungan tidak wajar antara Fahri dan stafnya. Beberapa warga mengaku telah lama mencurigai adanya kedekatan antara keduanya, tetapi baru-baru ini muncul lebih banyak bukti yang memperkuat dugaan tersebut.

“Kami sebagai warga merasa kecewa dan tidak bisa tinggal diam melihat seorang pejabat yang seharusnya menjadi panutan justru melakukan hal yang tidak terpuji. Kami mendesak Bupati untuk segera mengambil tindakan tegas dengan mencopot Fahri A. Assagaf dari jabatannya,” ujar salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.

Sejumlah masyarakat bahkan telah melakukan aksi protes di depan kantor pemerintahan setempat, menuntut kejelasan serta sanksi yang tegas bagi pejabat yang diduga terlibat dalam skandal ini. Mereka menilai bahwa kasus ini telah mencoreng nama baik pemerintahan daerah dan bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap para pejabat.

warga, meminta Bupati halmahera selatan Hasan Ali basam kasuba segara turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini.

“Sementara itu, Fahri A. Assagaf sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan yang diarahkan kepadanya.

Kasus dugaan perselingkuhan ini tidak hanya menimbulkan gejolak di masyarakat tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan daerah. Sejumlah pihak menilai bahwa skandal seperti ini bisa berdampak negatif terhadap citra pemerintahan serta efektivitas kerja pejabat yang terlibat.

“Kami berharap pemerintah bisa segera menyelesaikan masalah ini agar tidak mengganggu pelayanan publik. Jika tidak ada kejelasan, dikhawatirkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin menurun,” kata seorang aktivis masyarakat.

Tak hanya itu, isu ini juga memicu perbincangan luas di media sosial, dengan banyaknya netizen yang turut mengomentari serta mengecam tindakan yang diduga dilakukan oleh Fahri. Beberapa warganet menuntut adanya transparansi dalam proses investigasi agar hasilnya bisa dipercaya oleh publik.

Skandal dugaan perselingkuhan yang menyeret nama Fahri A. Assagaf telah menjadi isu panas di tengah masyarakat Desa Palamea. warga berharap Bupati segera mencopotnya .

Perkembangan selanjutnya dari kasus ini akan sangat dinantikan oleh masyarakat luas, terutama dalam melihat bagaimana pemerintah daerah menangani permasalahan ini secara transparan dan adil.(Red)

Berita, Daerah|oleh

Halsel -malutline Dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, Kodim 1509 Labuha menggelar sholat Idul Fitri yang dipusatkan di Lapang Upacara Makodim yang bertempat di Jalan Sapta Marga, Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Senin (31/04/2025).

Shalat Ied dihadiri oleh keluarga besar TNI Kodim 1509/Labuha, serta masyarakat sekitar Kodim diselenggarakan dengan penuh khidmat dan semangat persaudaraan, dilanjutkan dengan halal bihalal.

Lapangam Upacara Makodim telah dipenuhi oleh jamaah yang memadati saf shalat yang di akan diisi Kotbah Oleh Ustadz Asep Sofyan.Lc., yang juga Ketua Yayasan Pesantren Darusallam Kupal,

Tampak para prajurit TNI dari Kodim 1509/Labuha yang mengenakan baju muslim dengan khidmat duduk dalam masjid, sementara keluarga dan masyarakat sekitar turut serta memenuhi Lapangan.

Komandan Kodim 1509/Labuha, Letkol Inf Syamsul, usai Shalat saat dikonfirmasi awak media menyampaikan pesan penting tentang makna sejati Idul Fitri sebagai momentum pembersihan diri dan perenungan.

Hari Raya Idul Fitri bukan sekadar hari untuk merayakan keberhasilan menyelesaikan ibadah puasa, tetapi juga sebagai waktu untuk bertaubat dan memperbaiki diri agar menjadi insan yang lebih baik di masa mendatang,” ujar Dandim dengan penuh kehangatan.

Shalat Idul Fitri berjamaah diimami oleh Ustadz Asep Sofyan. Lc. Suasana khidmat dan hening terasa diiringi lantuann ayat suci Al-Quran yang melambangkan kesucian dan keagungan Shalat, papar Dandim.

Usai pelaksanaan sholat, acara dilanjutkan dengan (Kotbah) serta Halal Bihalal. Moment ini menjadi ajang untuk mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat, serta memperkuat rasa kebersamaan dan persaudaraan di tengah-tengah perayaan yang penuh berkah ini.

Dengan berakhirnya sholat Idul Fitri, keluarga besar Kodim 1509/Labuha mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 H kepada seluruh umat Islam yang merayakannya, serta mengharapkan agar keberkahan dan ketentraman senantiasa menyertai langkah kita semua, serta kebahagiaan, ungkap Dandim 1509/Labuha. (Red)

Berita, Korem, Polda|oleh

MalutLine.Com, Ternate-Malut

Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri, Korem 152/Baabullah bersama Polda Maluku Utara menggelar patroli berskala besar guna memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang perayaan hari kemenangan umat Islam tersebut.

Pelepasan iring-iringan patroli dipimpin langsung oleh Danrem 152/Baabullah Brigjen TNI Enoh Solehudin, S.E., bersama Wakalpolda Maluku Utara Brigjen Pol Stephen M Napiun, bertempat di Mapolda Maluku Utara, Minggu (30/3/2025). Turut hadir dalam acara tersebut Gubernur Malut ( Ibu Sherly Tjoanda), Forkopimda Maluku Utara, Pejabat Utama (PJU) Korem 152/Baabullah, PJU Polda Maluku Utara dan kepala Basarnas Maluku Utara. Patroli ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang akan merayakan Idul Fitri serta memastikan situasi tetap kondusif di wilayah Maluku Utara.

Dalam konvoi tersebut, tampak berbagai unsur keamanan turut serta, di antaranya kendaraan dari Korem 152/Baabullah, Lanal Ternate, Brimob Ternate, Pol Airud, Basarnas, serta Sabhara Polda Maluku Utara. Armada yang digunakan terdiri dari kendaraan roda dua, roda empat, hingga roda enam yang siap siaga dalam memastikan kelancaran dan ketertiban di seluruh wilayah operasi.

Patroli ini menempuh rute dari Mapolda Maluku Utara, kemudian menyisir dari arah utara hingga selatan Pulau Ternate, dengan fokus pengamanan di titik-titik strategis yang menjadi pusat aktivitas masyarakat menjelang lebaran. Dengan kehadiran aparat keamanan di lapangan, diharapkan masyarakat dapat merasa lebih aman saat menjalankan ibadah dan merayakan Idul Fitri bersama keluarga.

Danrem 152/Baabullah Brigjen TNI Enoh Solehudin, S.E., dalam keterangannya menegaskan bahwa patroli berskala besar ini merupakan wujud sinergi antara TNI, Polri, dan instansi terkait dalam menjaga stabilitas keamanan selama momentum Hari Raya Idul Fitri.

“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat dapat menjalankan ibadah dan merayakan Idul Fitri dengan aman dan nyaman. Sinergi antara TNI, Polri, dan stakeholder lainnya sangat penting dalam menciptakan situasi yang kondusif di Maluku Utara,” ujar Danrem.

Sementara itu, Wakalpolda Maluku Utara Brigjen Pol Stephen M Napiun juga menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi dalam menjaga keamanan, khususnya di momen-momen besar seperti Idul Fitri. “Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban, saling menghormati, dan tidak terlalu Euforia sehingga terjadi hal-hal yang sama-sama tidak kita inginkan. imbuhnya.

Patroli berskala besar ini merupakan bagian dari rangkaian pengamanan Idul Fitri yang dilakukan secara terpadu di seluruh wilayah Maluku Utara. Dengan adanya langkah-langkah preventif ini, diharapkan masyarakat Maluku Utara dapat menjalankan ibadah dan merayakan Idul Fitri dengan penuh suka cita, tanpa adanya gangguan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan.(Pen152/Rifaldi)

Berita, Daerah|oleh

Halsel Malutline Com, 30 Maret 2025 – Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Kabupaten Halmahera Selatan mendesak Bupati untuk segera mencopot Kepala Puskesmas (Kapus) Palamea yang diduga terlibat dalam perselingkuhan dengan salah satu stafnya. Dugaan skandal ini telah menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat dan tenaga kesehatan di Puskesmas tersebut.

Isu ini mencuat setelah beredarnya informasi dan laporan dari sejumlah pihak yang menyebutkan bahwa Kapus Palamea diduga menjalin hubungan tidak pantas dengan salah satu stafnya. Kasus ini semakin menjadi perbincangan publik setelah beberapa bukti percakapan dan kesaksian muncul ke permukaan.

Ketua GPM Halmahera Selatan, Harmain rusli kepada media, mengatakan bahwa dugaan perselingkuhan ini sangat mencoreng citra pelayanan kesehatan di wilayah tersebut. Menurutnya, seorang pemimpin di sektor kesehatan harus memberikan teladan yang baik, bukan justru terlibat dalam tindakan yang tidak etis.

“Kami menilai bahwa dugaan perselingkuhan ini telah menciptakan kegaduhan di lingkungan Puskesmas Palamea. Oleh karena itu, kami mendesak Bupati Halmahera Selatan agar segera mengambil langkah tegas dengan mencopot Kepala Puskesmas yang bersangkutan untuk menjaga integritas pelayanan kesehatan,” tegas Ketua GPM.

GPM Halmahera Selatan mengajukan beberapa tuntutan kepada Bupati terkait dugaan kasus ini, antara lain:

1. Melakukan investigasi secara transparan dan menyeluruh terhadap dugaan perselingkuhan ini untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar.

2. Mencopot Kepala Puskesmas Palamea Fahri A. Assagaf jika terbukti bersalah guna menjaga moralitas dan integritas tenaga kesehatan di wilayah tersebut.

3. Memberikan sanksi administratif yang sesuai dengan aturan yang berlaku bagi pelaku yang terlibat dalam tindakan tidak etis.

4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintahan, khususnya tenaga kesehatan, agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Sejumlah masyarakat di sekitar Puskesmas Palamea menyatakan kekecewaan mereka terhadap dugaan skandal ini. Menurut mereka, tenaga kesehatan seharusnya fokus pada tugas dan tanggung jawab mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan terlibat dalam permasalahan pribadi yang dapat merusak citra institusi kesehatan.

“Kami berharap ada ketegasan dari pemerintah daerah. Jangan sampai masalah ini dibiarkan berlarut-larut, karena dapat berdampak pada pelayanan kesehatan di Puskesmas Palamea,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Sementara itu, beberapa tenaga kesehatan di Puskesmas Palamea juga merasa terganggu dengan adanya isu ini. Mereka mengungkapkan bahwa suasana kerja menjadi tidak kondusif akibat beredarnya kabar tersebut.

“Kami yang bekerja di sini merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Kami berharap ada penyelesaian yang jelas agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” kata salah satu pegawai di Puskesmas Palamea.

Hingga saat ini, pihak pemerintah daerah belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan yang disampaikan oleh GPM. Namun, beberapa sumber dari internal pemerintahan menyebutkan bahwa Bupati Halmahera Selatan telah menerima laporan terkait dugaan kasus ini dan sedang mempertimbangkan langkah-langkah yang akan diambil.

Kepala Dinas Kesehatan Halmahera Selatan, saat dikonfirmasi oleh media, menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti informasi ini dengan melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

“Kami tidak ingin mengambil keputusan yang terburu-buru. Kami akan mengumpulkan semua fakta terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan yang diperlukan,” ujarnya.

Jika terbukti bersalah, Kepala Puskesmas Palamea dapat menghadapi berbagai sanksi, mulai dari teguran administratif hingga pencopotan dari jabatannya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pelanggaran terhadap norma etika dan moral dapat dikenakan sanksi berat.

Selain itu, jika perselingkuhan ini melibatkan penyalahgunaan wewenang atau fasilitas negara, maka kasus ini juga bisa diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Kepala Puskesmas Palamea ini telah menjadi perhatian luas dan menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak. GPM Halmahera Selatan menuntut tindakan tegas dari Bupati agar segera mencopot pejabat yang bersangkutan jika terbukti bersalah, demi menjaga integritas pelayanan kesehatan di daerah tersebut.

Masyarakat pun berharap agar kasus ini dapat diselesaikan dengan cepat dan transparan, sehingga tidak mengganggu kualitas pelayanan kesehatan yang mereka terima. Pemerintah daerah kini berada dalam posisi yang harus bertindak tegas dan profesional dalam menangani persoalan ini guna memastikan kepercayaan publik tetap terjaga.(Red)

Muat Lagi Berita