HALSEL – Akibat Cuaca Buruk yang menerjang sejumlah Desa Pesisir di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), khususnya Desa Orimakurunga, Kecamatan Kayoa Selatan, mengakibatkan sejumlah rumah di pesisir pantai Desa Orimakurunga rusak ringan dan rumah di pesisir pantai lainnya tergenang air laut akibat di di terjang ombak.

Merespon rumah warga yang tergenang dan rusak akibat cuaca buruk, Kepala Desa (Kades) Orimakurunga Rusdi Sidik, yang juga adik kandung mendiang mantan Bupati Halsel Usman sidik itu, langsung membuat proposal yang dilampirkan foto dan bukti Bencana yang dialami warganya tersebut dan bertemu dengan Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba, hanya saja Bupati Halsel masih berada di luar Daerah.

Dikatakannya, karena Bupati Halsel Hasan Ali Bassam Kasuba masih berada diluar daerah karena urusan dinas. Dirinya berkomunikasi langsung dengan Bupati Halsel hanya melalui telepon selulernya dan dari hasil komunikasi, dirinya, Kades Orimakurunga, Rusdi Sidik mendapatkan respon baik dari Bupati Halsel Hasan Ali Bassam Kasuba. Sehingga Pemerintah Daerah (Pemda) Halsel memerintahkan kepada Kepala Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Halsel, Aswin Adam untuk melakukan kroscek kondisi Desa Orimakurunga.

Selain itu, Kades Orimakurunga, Rusdi Sidik juga bertemu langsung dengan Kepala BPBD Halsel Aswin Adam di ruang kerjanya pada Senin (16/12/2024) untuk menyerahkan proposal yang perihal permohonannya agar Pemda Halsel dapat mengerjakan proyek lanjutan Blok Water yang belum selesai dibangun Pemda sebelumnya dimasa Pemerintahan mendiang Bupati Halsel Usman sidik dan Wakil Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba saat itu. Sehingga, jika terjadi cuaca buruk di Desa Orimakurunga, bisa dilindungi dari musim ombak.

BPBD Halsel dan Pemerintah Desa Orimakurunga.

Setelah itu, pihak BPBD langsung bergerak cepat menindaklanjuti arahan Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba untuk melihat sejumlah kondisi Desa yang terdampak banjir dan Gelombang yang menerjang rumah warga yang ada di pesisir pantai disejumlah Desa di Halsel, bukan saja Desa Orimakurunga.

Sementara itu, Kepala BPBD Halsel, Aswin Adam mengatakan, dirinya sudah menerima langsung proposal permohonan dari Kades Orimakurunga Rusdi Sidik. Namun bukan hanya Desa Orimakurunga, tapi ada sejumlah Desa di Halsel sangat berdampak banjir dan gelombang yang menerjang rumah warga yang ada di pesisir pantai. Itu berdasarkan data yang masih bersifat laporan sementara, belum ada data yang kongkrit dan rencana hari ini. Pihaknya menurunkan Tim untuk turun di Desa yang terdampak banjir dan Gelombang besar yang menerjang rumah warga.

“Pihak BPBD Halsel baru bisa mengeluarkan data, kalau data sudah lengkap baru saya publikasi rencana Tim mungkin turun di sejumlah Desa terdampak yakni Desa Orimakurunga, Kecamatan Kayoa Selatan, Desa Talimau dan sekitarnya. Bagi Desa yang berdampak, ada juga di Desa Jojame dan Desa Yaba dan sekitarnya. Terus mungkin di Obi juga ada Satu Dua Desa dan di daerah Gane, mungkin di Kepulauan Jouronga, Desa Liboba Hidjrah. Nanti kalau semua sudah lengkap, baru saya ekspos agar dapat diketahui seluruh masyarakat Halmahera Selatan,” jelasnya Aswin.

Ditambahkannya, akan menjadi Skala prioritas itu di Desa Orimakurunga, Kampung halaman Mendiang Usman Sidik, mantan Bupati Halsel. Sebab, berdasarkan laporan warga dan Pemerintah Desa (Pemdes), cukup parah ketika dihantam gelombang akibat cuaca buruk. Itu sesuai arahan Bupati Halsel Hasan Ali Bassam Kasuba. Karena Desa Orimakurunga sangat parah ketika di hantam gelombang besar.

“Berdasarkan data foto video visual yang diunggah maupun dikirim langsung oleh Pemerintah Desa Orimakurunga, langsung ditindaklanjuti oleh Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba. Karena Desa Orimakurunga sangat parah berdasarkan data yang dikirim di saya maupun di pak Bupati Halsel. Semalam memang parah, nanti diusahakan biar Tahun 2025 bisa langsung dibangun di Orimakurunga. Itu dimasa Bupati mendiang Almarhum Usman Sidik itu sempat di bangun Blok Water. Namun belum selesai akan dituntaskan oleh Pemerintah Bassam Kasuba dan Tim BPBD Halsel bersama Kades Orimakurunga, Rusdi Sidik langsung menuju di Desa Orimakurunga untuk melihat secara langsung situasi pasca cuaca buruk mengakibatkan rumah warga tergenang air laut tersebut,” tutupnya. (Red)

LABUHA – Pekerjaan proyek tanggap darurat yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan, (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), selama Tahun 2023-2024 terus bergulir.

Pekerjaan proyek yang melekat pada Badan penanggung Bencana Daerah (BPBD) Halsel itu, diketahui meninggalkan utang belasan miliar rupiah ke pihak ketiga.

Pasalnya, sejumlah pekerjaan proyek tanggap darurat yang tercatat sebagai utang Daerah tersebut dipastikan belum berjalan karena kegiatan proyek yang sudah dicairkan 100 persen saja fiktif. Apalagi yang belum dicairkan sama sekali. Sehingga, ini hanya menjadi catatan utang Daerah kepada pihak ketiga atau kontraktor.

Ketua Komisi III DPRD Halsel, Safri Talib mengungkapkan, ada dua paket proyek tanggap darurat yang belum dikerjakan sama sekali. Tapi anggarannya sudah dicairkan 100 persen yakni proyek Pembangunan Talud penahan ombak di Desa Nang, Kecamatan Bacan Barat dan Desa Sidopo, Kecamatan Bacan Barat Utara dan untuk anggaran kedua proyek di Desa Nang, tersebut total anggarannya sangat besar yakni Rp 11 miliar lebih untuk pembangunan Talud di Desa Nang dan Desa Sidopo Rp 12 miliar lebih.

Dikatakannya, dari hasil laporan BPBD, progress keseluruhan sudah dikerjakan 60 persen, tetapi ketika Komisi III melakukan kunjungan kerja, Dua Desa itu ternyata belum ada progress sama sekali, nol persen alias fiktif.

“Padahal informasinya sudah pencairan 100 persen,” ungkap Safri, belum lama ini.

Sementara berdasarkan kontrak kerja antara Pemkab Halsel dengan pihak ketiga, kata Safri, proyek Talud di Desa Nang dan Sidopo ini Tahun anggaran 2023 dan 2024, Kedua proyek itu juga, disebut masuk dalam pembayaran utang proyek tanggap darurat melalui APBD pokok dan perubahan tahun 2024 dengan nilai Rp 40 miliar lebih.

“Yang jadi aneh, Kepala BPBD (Aswin Adam) sampaikan di media utang proyek tanggap darurat tidak diakomodir di APBD perubahan. Kalau anggaran itu dialokasikan ke item kegiatan mana, harusnya disampaikan ke kami (Komisi III),” jelasnya.

Safri juga menyatakan, pihaknya akan memastikan apakah anggaran kedua proyek tersebut sudah cair 100 persen atau belum, Kepastian ini akan ditindaklanjuti dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam waktu dekat ini.

“Mulai besok ini sudah ada pembahasan anggaran (APBD 2025), OPD terkait kami akan panggil untuk memberi penjelasan terkait pencairan 100 persen itu,” tandasnya.

Berdasarkan pencairan proyek fiktif talud penahan ombak di Desa Kokotu dan Desa Nang dengan total anggaran Rp 23 miliyar, diketahui fiktif tersebut Lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendesak komisi pemberantasan korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap kepala BPBD Halsel Aswin Adam dan rekanan yang mengerjakan proyek fiktif tersebut namun sudah melakukan pencarian 100 persen.

Desakan ini disampaikan Ketua Divisi Investigasi LSM Front Delik anti korupsi (FDAK) Halsel, Abdul salam kepada malutline.com, Jumat (25/10/2024).

Abdul mengatakan, KPK segera melakukan pemeriksaan terhadap Kepala BPBD Halsel dan rekanan yang diduga melakukan pencairan anggaran sebesar Rp 23 miliyar dan proyeknya tidak dikerjakan alias fiktif.

“Dan PJs Bupati Halsel diminta untuk mencopot Kepala BPBD Halsel Aswin Adam dari jabatannya sebagai kepala BPBD Halsel,” pintanya.

Sementara, Kepala BPBD Halsel Aswin adam dan pihak rekanan masih upaya konfirmasi hingga berita ini dipublish. (Red)