LABUHA – Larangan Pungutan Liar (Pungli) dalam bentuk apapun dilingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), diharamkan Bupati Halsel, Hasana Ali Bassam kasuba. Namun larangan Pungli yang ditujukan kepada semua pihak, termasuk para Kadis, Kabid, Seksi, Camat, Kapus, kepsek serta para Kades tersebut disampaikan Bupati Halsel Hasan Ali Bassam Kasuba di setiap kesempatan, baik itu rapat internal dilingkup Pemda Halsel maupun apel gabungan para PNS dan PTT dihalaman Kantor Bupati Halsel. Penyampaian larangan Pungli tersebut tidak diindahkan sejumlah pihak. Termasuk Pemerintah Desa (Pemdes) Jikotamo Kecamatan Obi. Karena Pemdes Jikotamo kerap melakukan Pungli kepada warga kurang mampu yang melakukan pengurusan administrasi di Kantor Desa Jikotamo.
Instruksi dan arahan Bupati Halsel Hasan Ali Bassam Kasuba, soal larangan Pungli itu tidak diindahkan sejumlah pihak termasuk pemdes jiko Tamo ini karena pihak yang tidak mengindahkan arahan dan larangan bupati Halsel tersebut menganggap Bupati Halsel sudah memasuki akhir masa jabatan sebagai Bupati Halsel.
Bendahara Desa Jikotamo, Dedi Memidase, saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (7/9/2024) mengatakan, soal Pungli ke warga kurang mampu itu benar dan pihaknya tidak memungut langsung ke masyarakat melainkan melalui salah seorang warga berinisial Y, yang melakukan Pungli Rp 100 Ribu hingga Rp 200 Ribu kepada warga saat mengurusi keterangan Desa untuk mendapatkan Rumah layak huni oleh Pemda Halsel.
Sementara itu, Kades Jikotamo, Hamit Ode Umar ketika dikonfirmasi malutline.com, hingga berita ini dinaikkan tidak dapat dikonfirmasi. (Sadi)
Komentar