HALSEL, Malutline – Dalam waktu dekat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan Monitoring Center for Prevention (MCP) terhadap keuanga Daerah Halmahera Selatan (Halsel), hal ini dilakukan KPK karena kinerja Pemerintah Daerah Halmahera Selatan berada pada posisi 29% sangat terburuk.
Monitoring Center for Prevention (MCP) adalilah sistem yang dibuat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan informasi capaian kinerja program pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh seluruh pemerintahan daerah.
“ Saya baru bertugas dua hari dan saya melihat ternyata MCP pada posisi 29%. Kalau pada posisi 29% masuk bulan ke 10 ini tentunya sangat rendah, kalau poin scoringnya sangat rendah, maka saya dapat menyimpulkan bahwa ini sangat terburuk,” jelas Pjs Bupati Kadri La Etje Jumat (27/9) di Aula Kantor Bupati Halmahera Selatan.
Menurut, Kadri La Etje, capaian kinerja berada pada posisi 29%, ini sangat tidak baik ukuran kinerja diukur berdasarkan MCP, kalau MCP rendah, berarti kinerja Pemerintah Daerah Halmahera Selatan sangat buruk itu sangat jelas,”tegasnya.
“ MCP itu memantau kinerja secara konsperensif, mulai dari perancanaan, penganggaran, pengadaan barang/jasa, perijinan, pengawasan APIP dan Aset samapi tingkat Desa,”kata Kadri La Etje kepada sejumlah media jumat (27/9).
“ Saya juga mau lihat MCP Desa itu pada posisi ke berapa dan saya yakin kalau MCP Pemerintah Daerah hanya 29% tentunya area untuk Desa juga rendah”.
dalam waktu kurang lebih 12 hari kedepan, kata Kar La Etje. KPK akan melakukan Supervisi, maka ini menjadi kerja Extraordiray atau kerja luar biasa bersama denga Sekda dan semua pimpinan OPD. Mulai hari ini kita akan bedah seluruh Administrasi lalu kita implementasikan, sehingga kita berharap dalam jangka 10 hari kedepan MCP kita naik,”harap Pjs Bupati Kadri La Etje. (Joko)
Komentar